wisnu nugroho

janji perubahan

2008-08-05T07:39:00.000-07:00

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku mengenali seluruh isu dan permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Karena masalah sangat kompleks dan kait-mengait serta tidak bisa sekaligus diatasi, Yudhoyono menawarkan perubahan menuju pemerintahan efektif yang memiliki program konkret dan prioritas jelas dalam menangani kompleksnya permasalahan.

"Kami mengenali isu-isu di bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Masalah di dalamnya kompleks dan kait-mengait. Tidak ada penyelesaian instan seperti membalik telapak tangan. Tetapi satu per satu masalah bisa kita atasi jika ada perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah menciptakan pemerintahan dan kepemimpinan yang lebih efektif dengan program konkret dan prioritas yang jelas. Pemimpin yang akan bekerja bersama rakyat akan mampu mengatasi masalah-masalah itu," ujar Yudhoyono, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, menutup dialog capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (14/9).

Dalam dialog tersebut tampil sebagai panelis Dewi Fortuna Anwar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romli Atmasasmita (Universitas Padjadjaran), Bambang Soemantri Brojonegoro (UI), dan Fachri Ali (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia). Bertindak sebagai moderator adalah penyiar TVRI Natalia Subagyo.

Atas permasalahan yang kompleks dan kait-mengait, seperti dikemukakan para panelis, Yudhoyono dan-sesekali-pasangannya, Jusuf Kalla, menjawab akan melakukan sejumlah peninjauan ulang atau penataan kembali atas apa yang selama ini telah berjalan tetapi justru memunculkan masalah. "Kita kembalikan dan berpegang pada undang-undang dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono menjawab sejumlah soal.

Menjawab pertanyaan Dewi mengenai aksi terorisme dan lemahnya kerja intelijen, Yudhoyono mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas lembaga intelijen dengan operasi-operasi intelijen, peningkatan efektivitas intelijen, kepolisian, dan imigrasi, dan diupayakannya terus kerja sama dengan dunia internasional.

Jusuf menambahkan perlunya peran serta masyarakat sebagai mata dan telinga agar kerja intelijen dapat lebih efektif.

Ditanya apakah pendekatan keamanan akan lebih dipilih mengingat latar belakang militernya, Yudhoyono menjawab, "Saya pelaku reformasi internal TNI. Pendekatan yang akan saya ambil adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan keamanan harus dilakukan. Saya mengerti sistem yang berlaku dalam demokrasi."

Pimpin langsung
Menjawab pertanyaan Romli mengenai pemberantasan korupsi, Yudhoyono kembali mengemukakan tekadnya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Peran langsung presiden diperlukan untuk memastikan jalannya upaya pemberantasan korupsi. Untuk pejabat yang terbukti korupsi, Yudhoyono mengemukakan sangat mungkin akan memberhentikannya.

"Nantinya akan dibahas mengenai audit kekayaan pejabat negara setiap tahun," katanya tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi, menurut Yudhoyono, diupayakan untuk dapat bekerja lebih efektif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan.

"Di samping tekad, pemberantasan dan pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan contoh dari atas," kata Jusuf menambahkan.

Dinilai cukup cerdas
Fachri mengawali pertanyaan dengan konsep tinggi mengenai civil society dalam demokrasi dan hubungan sipil dan militer. Mengenai civil society, Yudhoyono mengemukakan, negara tidak bisa dan tidak harus menangani semua soal. Mengenai hubungan sipil dan militer, Yudhoyono mengemukakan, sipil tidak perlu menarik-narik militer dan militer tidak tergoda untuk berpolitik.

Diminta mempertajam pertanyaan oleh Natalia, Fachri masih berputar-putar soal konsep. Ketika diingatkan agar pertanyaannya lebih jelas, Fachri menjawab, "Pak Yudhoyono cukup cerdas untuk bisa menjawab pertanyaan saya."

Mengenai tiga isu sentral dalam agenda reformasi internal TNI, yaitu bisnis TNI, komando teritorial, dan impunity, Yudhoyono berjanji akan melanjutkannya.

"Teman-teman TNI akan senang jika tidak lagi berbisnis dan anggaran dipenuhi. Mengenai komando teritorial, yang penting jangan tergoda untuk main politik. Mengenai impunity, akan didorong ke depan supaya lebih maju dan menyentuh mereka yang bersalah," ujarnya.

Ditanya soal otonomi daerah dan pemekaran daerah, Yudhoyono dan Jusuf meminta agar sebelum hal itu dilakukan, seluruh ketentuan dipenuhi. Oleh karena itu, jika nantinya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden hingga lima tahun mendatang, keduanya menegaskan akan meninjau kembali pemekaran yang sudah dilakukan pada kabupaten/kota. Kemudian, melanjutkan dengan penataan yang hati-hati.

"Selama ini proposal pemekaran daerah tidak punya acuan yang jelas. Pemekaran dapat dikatakan efektif jika dapat bermanfaat," ujar Jusuf.

Oleh karena itu, harus ada mekanisme daerah dan pusat yang duduk bersama untuk memecahkan persoalan tentang otonomi daerah dan pemekaran, termasuk memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dipilih pada Pemilu 2004.

"Eksekutif, DPR, dan DPD disatukan untuk membahas pemekaran daerah," kata Yudhoyono. Mengenai pegawai negeri sipil (PNS), Yudhoyono dan Jusuf setuju diperlukannya aturan yang memungkinkan PNS dapat bekerja lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Selain dapat menunjang karier PNS, aturan PNS lintas kabupaten, kota, dan provinsi dapat menjadi perekat dan pemersatu.

Belum rampung
Secara terpisah, selepas acara dialog Yudhoyono kembali menegaskan tentang reformasi TNI. Reformasi TNI belum rampung dan harus diteruskan, untuk memastikan bahwa TNI betul-betul berhenti bermain politik. Kemudian, kembali kepada jati dirinya, termasuk penuntasan TNI di lembaga legislatif.

"Jika semua agenda reformasi dijalankan, maka saya yakin lima tahun mendatang TNI akan pas dengan sistem demokrasi yang kita anut," katanya tegas.

Dalam kesempatan itu pula Yudhoyono menyampaikan bahwa kinerja badan intelijen dan keseluruhan lembaga keamanan negara memang harus ditingkatkan, bahkan jika mungkin selama 24 jam sehari, untuk mengantisipasi terjadinya ledakan bom di kemudian hari. Menurut dia, cara itulah yang dapat dilakukan.

Dewi Fortuna Anwar menyampaikan, secara umum jawaban Yudhoyono dan Jusuf terhadap pertanyaan panelis cukup baik, namun tidak memuaskan. Misalnya, ketika ia bertanya tentang anggaran militer yang terkait dengan adanya dana nonbudgeter.

"Mereka bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Misalnya, apakah perusahaan militer diambil alih oleh negara, atau bagaimana," tuturnya.

jajak pendapat

2008-08-05T07:36:00.000-07:00

Sepekan menjelang pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, para calon presiden dan pasangannya semakin gencar melakukan kampanye dengan berbagai isu pemikat kepada calon pemilih. Calon wakil presiden, KH Hasyim Muzadi, menjanjikan perbaikan ekonomi rakyat.

Dia juga menuding sejumlah jajak pendapat soal capres bukanlah survei ilmiah karena hasilnya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika dia terpilih, mulai dari penegakan keadilan hingga mewujudkan pemerintah yang siap melayani masyarakat 24 jam.

Persoalan soal jajak pendapat disampaikan calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, KH Hasyim Muzadi, seusai menghadiri pertemuan dengan para pedagang kain, tukang ojek, dan masyarakat di Kompleks Wisata Belanja Kain Cigondewah, Bandung, Senin (13/9).

Menurut dia, hasil jajak pendapat yang selalu menempatkan pasangannya berada di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bukan merupakan survei yang ilmiah. Namun, survei tersebut diadakan karena merupakan bagian kampanye kelompok tertentu. Selain itu, lanjut Hasyim, responden yang ikut dalam jajak pendapat itu juga hanya kelompok tertentu. "Coba kalau di pesantren saya, hasilnya akan berbeda," tuturnya.

Dalam dialog dengan masyarakat, Hasyim menyatakan, tugas pemimpin negara ke depan sangat berat. Saat ini 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar utang Indonesia, sementara hanya 60 persen yang bisa digunakan untuk membangun di dalam negeri.

"Tapi, dari jumlah tersebut masih juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan rakyat banyak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim mengatakan, pemerintahan Megawati saat ini sedang memulai usahanya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kredit tanpa agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Kredit tanpa agunan itu telah mulai dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar di setiap provinsi. Namun, ia tidak begitu tahu apakah di Jawa Barat program tersebut sudah dilaksanakan atau belum. "Jumlah kredit akan dikucurkan semakin banyak bila pasangan Mega-Hasyim memimpin negara ini," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.

Hasyim berkunjung ke rumah salah seorang sesepuh NU Jawa Barat, almarhum KH OU Moch Kahpi di wilayah Kopo, Bandung. Pengurus Wilayah NU Jawa Barat mengadakan istigotsah kubro untuk mendoakan kemenangan pasangan Mega- Hasyim.

Kaya itu mulia
Sementara itu, Yudhoyono mengatakan, kompetisi untuk saling mengalahkan dengan cara-cara sportif, terhormat, sesuai dengan aturan main, dan beretika adalah panggilan demokrasi. "Politik diletakkan dalam konteks yang wajar dan tidak perlu diseram-seramkan seolah-olah menakutkan dan menyeramkan," kata Yudhoyono saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Yudhoyono menyampaikan sambutannya seusai Ketua Umum PSI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI memberikan dukungan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab yang datang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-JK Letjen (Purn) M MaÆruf dan sejumlah politisi pendukung Yudhoyono, seperti Sophan Sopian dan Meliono Soewondo.

Yudhoyono mengemukakan kembali semboyannya yang belakangan dipopulerkannya, yaitu, Indonesia untuk Semua: Maju Bersama, Makmur Bersama. Yudhoyono mengaku mendapat inspirasi semboyan tersebut ketika berkunjung ke negeri China, awal tahun lalu. "Kaya itu mulia. Tetapi kita harus bisa kaya bersama-sama. Rich is great, asalkan kita dapat kaya bersama-sama. Ilham ini saya peroleh ketika bulan Februari lalu saya pergi ke negeri China," katanya.

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika terpilih menjadi presiden, yaitu penguatan rasa kebangsaan, penguatan integrasi nasional, penghentian diskriminasi, penguatan kesetiakawanan sosial, penegakan keadilan, peningkatan kebanggaan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat 24 jam. Untuk melaksanakan tujuh agenda aksi itu, Yudhoyono menjanjikan akan memimpin langsung upaya penegakan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pemajuan pendidikan.

Sehari sebelumnya di Pacitan, Yudhoyono meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan tekanan maupun intimidasi kepada rakyat dalam menentukan pilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden mendatang.

Dia menegaskan hal tersebut seusai melepas Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu.

Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny Kristiani, dan para pendukungnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Machfud MD, Ketua PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf, dan putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenny, serta salah satu fungsionaris Partai Golkar, Budi Priyo Santoso.

Dukung Yudhoyono
Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan yang mendukung Yudhoyono-Kalla. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Alwi Shihab, Ketua PKB AS Hikam, Mahfud MD, Yenny Abdurrahman Wahid, Ketua Tim Sukses Yudhoyono-Kalla M MaÆruf, dan Denny JA yang baru saja nonaktif dari Lembaga Survei Indonesia yang beberapa kali melakukan jajak pendapat soal capres.

Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan itu mengusung isu presiden baru harus memelihara pluralisme. "Saya kira, dia (Yudhoyono- Red) dapat menjadi salah seorang pemimpin bangsa ini yang dapat diketengahkan mencapai tujuan mengembalikan harkat bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia yang santun," kata Alwi.

Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pasangan Yudhoyono - Kalla akan mengedepankan tiga program perubahan, yakni penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan mutu pendidikan pada kampanye pemilihan presiden II, 14-16 September 2004.

terorisme

2008-08-05T07:34:00.000-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berharap agar aparat kepolisian dibantu aparat intelijen dan Tentara Nasional Indonesia segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan aksi terorisme peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia.

Penjelasan resmi kepada masyarakat luas akan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. "Makin dekatnya pemilu presiden putaran kedua 20 September, spekulasi dan isu yang tidak berdasarkan fakta akan mengganggu," ujar Yudhoyono seusai bersilaturahmi politik di Lampung, Jumat (10/9).

Menurut dia, rakyat sangat berharap agar investigasi aparat kepolisian, intelijen, dan TNI dapat cepat diselesaikan. "Tentu saja penjelasan itu harus kredibel, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan," ujar Yudhoyono.

Sementara Ketua Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung secara terpisah menyatakan, aksi teror bom di depan Kedubes Australia tak akan mengganggu kredibilitas Megawati Soekarnoputri dalam pencalonannya sebagai presiden. "Peristiwa seperti itu bisa terjadi kapan saja dan siapa pun presidennya. Aksi itu rasanya juga tak akan memengaruhi penilaian orang terhadap figur militer yang jadi calon presiden," ujar Akbar.

Namun, Akbar mengharapkan pemerintah dan aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan, lebih tegas, dan tak ragu-ragu bertindak sehingga pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua berjalan lancar.

sby dan yenny

2008-08-05T07:32:00.000-07:00

Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid bersama Taufik Kiemas-suami calon presiden Megawati Soekarnoputri-mengunjungi kompleks makam raja-raja Jawa di Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/9).

Secara terpisah, Zanuba Arifah alias Yenny Abdurrahman Wahid, putri kedua Abdurrahman, terus mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung.

Namun, berbeda dengan ayahnya, yang menyatakan tetap netral dalam pemilu presiden putaran kedua, Yenny terang-terangan memuji-muji Yudhoyono sebagai pemimpin yang sempurna.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) datang ke Makam Imogiri bersama Taufik Kiemas sekitar pukul 14.30. Dalam rombongan tersebut tampak Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal (Pol) Sudirman, Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi, dan Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Drs Dedy Munazat.

Mengenai pertemuannya dengan Kiemas, Abdurrahman mengatakan, hal itu hanyalah kebetulan dan tidak dalam rangka membahas masalah politik. "Saya diajak ke sini, kebetulan Mas Taufik (Taufik Kiemas-Red) datang. Tidak ada yang ngundang. Saya hanya nyekar biasa," kata Abdurrahman yang berada di Yogyakarta sejak Kamis lalu.

Dia kembali menegaskan, dirinya tetap netral dan golput dalam pemilu presiden mendatang. Abdurrahman juga mengaku tidak mengadakan pembicaraan khusus dengan suami Megawati itu.

Sebelum berziarah, Taufik Kiemas dan Abdurrahman sempat bertemu selama beberapa menit di Hotel Quality Yogyakarta, tempat menginap Abdurrahman.

Sesaat setelah bertemu dengan Gus Dur, Taufik Kiemas melaksanakan shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta. Selesai shalat Jumat, Taufik sempat berdialog dengan ratusan anggota jemaah. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Kiemas juga memberikan bantuan renovasi masjid sebesar 10.000 dollar Amerika Serikat, dan menyumbang Rp 10 juta untuk membantu pelaksanaan nikah massal yang akan diselenggarakan pada 26 September.

Menilai sempurna
Sementara itu, dalam pertemuan antara Yudhoyono dan sejumlah tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung, tampak Yenny Abdurrahman Wahid, yang menurut Abdurrahman Wahid beberapa waktu lalu dititipkan kepada Yudhoyono.

Setelah Yudhoyono berbicara, di atas panggung Yenny memuji-muji Yudhoyono dan memaparkan alasan perlunya memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

"Pak SBY memiliki darah ulama dan jika diurut-urut, Pak SBY itu masih saudara dengan saya, tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, cerdas, dan disukai ibu-ibu. Pak SBY adalah tipe pemimpin yang tak hanya memakai kepala, tetapi juga memakai hati. Sudah sempurnalah Pak SBY jadi pemimpin," ujar Yenny meyakinkan calon pemilih.

Pujian Yenny disambut senyum tersipu Yudhoyono.

Selain bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Hikmah, selama di Lampung Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pengusaha se-Sumatera Bagian Selatan. Seusai silaturahmi, Yudhoyono menghadiri apel para saksi pendukungnya yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua.

parpol dan rakyat

2008-08-05T07:30:00.001-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan fungsi partai politik, yaitu untuk mendidik rakyat menjadi cerdas dan demokratis serta mengangkat, menyuarakan, dan memperjuangkan harapan rakyat.

"Rakyat yang punya kedudukan paling terhormat. Jangan diletakkan di bawah kepentingan parpol atau kelompok elite. Parpol harus berada di bawah kepentingan rakyat. Kita wujudkan Indonesia untuk semua, maju bersama, makmur bersama," kata Yudhoyono, Kamis (9/9) malam, saat perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Selain hari ulang tahun Partai Demokrat, kemarin juga merupakan hari ulang tahun ke-55 Yudhoyono. Di kedua perayaan yang menggembirakan dan penuh syukur itu, Yudhoyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mengheningkan cipta bagi korban aksi terorisme, menyusul ledakan bom di Kedubes Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di samping bersyukur dan berbahagia, kita semua turut berbelasungkawa dan bersimpati atas musibah aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa bagi sebagian dari kita. Agar suasana batin kita tepat, saya mengajak kita bersama mengheningkan cipta bagi korban aksi kekerasan," ujar Yudhoyono mengawali sambutan perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat di Istora Senayan.

Sebelumnya, dalam sambutan ulang tahun, Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso mengemukakan, semua orang yang hadir untuk merayakan ulang tahun ketiga Partai Demokrat itu berhadapan dengan dua hal yang bertentangan, yaitu kegembiraan karena ulang tahun Partai Demokrat dan kesedihan karena kekerasan yang tidak sesuai dengan peradaban manusia.

"Kegembiraan kita telah tercabik-cabik oleh orang yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan kecil tanpa mengindahkan etika dan moral. Hal ini harus kita basmi. Bersama kita bisa mengatasi terorisme. Partai Demokrat didirikan untuk menegakkan keamanan bukan hanya sekadar untuk mengantar SBY jadi presiden," ujar Budhisantoso.

Hadir dalam acara ulang tahun, yang berlangsung megah dengan berbagai atraksi kesenian, itu massa dan simpatisan Partai Demokrat. Tampak dalam barisan depan bersama Yudhoyono antara lain calon wakil presiden Partai Demokrat Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Syahrir, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, Bambang Sudibyo, Salahuddin Wahid, dan Djafar Badjeber.

Dalam acara yang juga disiarkan langsung sebagian oleh TV7 itu, Yudhoyono memaparkan dua agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera, yaitu penyelamatan dan pengembangan kehidupan bangsa dan membangun kembali Indonesia pascakrisis.

Untuk itu ia memaparkan tujuh rencana aksi yang pernah diungkapkan dalam diskusi "Indonesia untuk Semua" yang diselenggarakan Lin Che Wei dan dipandu Andi Mallarangeng.

Ulang tahun
Suasana prihatin dan serba kikuk menyelinap dalam kegembiraan dan rasa syukur atas ulang tahun ke-55 Yudhoyono yang dirayakan dengan pesta kebun di pendopo rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun yang dihadiri ratusan kenalan dekat Yudhoyono ini diawali dengan mengheningkan cipta untuk korban aksi terorisme.

Dalam perayaan ulang tahun di pendopo yang "dikepung" belasan jenis makanan dan minuman berbagai rupa itu, undangan hadir sejak pukul 10.00. Tampak yang hadir antara lain mantan Menteri Kehakiman Muladi, mantan Menteri Sosial Sulasikin Moerpratomo, Ketua Pengurus Pusat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier, pemilik MetroTV dan Media Group Surya Paloh, serta penyanyi Vina Panduwinata.

Selain itu, hadir pula hampir seluruh anggota tim sukses Yudhoyono, seperti mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana (Purn) Widodo AS, Letjen (Purn) Muh Maruf, dan Letjen (Purn) Sudi Silalahi. Sejumlah pengamat yang belakangan ini dekat dengan Yudhoyono juga hadir, seperti Denny JA, Andi Mallarangeng, Lin Che Wei, dan Satya Arinanto. Selain itu, tampak hadir juga kelompok pengusaha keturunan Tionghoa

Karena aksi terorisme, sejumlah agenda Yudhoyono untuk menyambut ulang tahunnya dibatalkan, seperti pergi ke masjid di Cikeas untuk menemui anak yatim yang didatangkan dari Kramat Jati. Sebagai pengganti acara dan untuk menunjukkan belasungkawa yang mendalam, Yudhoyono didampingi istrinya, Kristiani Herrawati, menjenguk korban aksi terorisme di Rumah Sakit MMC di sebelah lokasi ledakan.

bom australia

2008-08-05T07:27:00.000-07:00

Ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia hari Kamis (9/9), yang mengakibatkan enam orang tewas dan 161 lainnya luka-luka, dikutuk oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi negara datang ke lokasi kejadian seusai ledakan yang mengejutkan tersebut.

Presiden Megawati Soekarnoputri begitu tiba dari Brunei Darussalam langsung menuju lokasi kejadian dan menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit (RS) MMC, Jakarta. Sebagai presiden, Megawati yang datang bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan sejumlah menteri menyatakan keprihatinan, dukacita mendalam, dan mengutuk aksi peledakan bom itu. Namun, Megawati juga meminta masyarakat tetap tenang dan terus menjaga keamanan.

"Kita patut terus memerangi terorisme. Mari sama-sama menanggulanginya. Begitu banyak korban yang tidak berdosa. Mari bersama-sama kita bersatu padu memerangi terorisme. Kepolisian sangat perlu bantuan masyarakat untuk mencermati lingkungannya," ujar Megawati.

Sebelum Megawati tiba, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga datang menjenguk korban ledakan bom itu. Yudhoyono juga mengungkap keprihatinannya seraya meminta aparat kepolisian dan intelijen mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-55 di pendapa rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, seusai terjadi peledakan bom, Yudhoyono mengatakan, "Saya prihatin melihat peledakan bom itu. Terorisme dapat terjadi setiap saat. Aparat intelijen dan kepolisian harus bekerja lebih keras untuk mengungkapnya. Hukum harus ditegakkan."

Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasyim Muzadi, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid juga mengunjungi korban.

iklan kampanye

2008-08-05T07:25:00.000-07:00

Sekretaris Tim Kampanye Mega-Hasyim, Heri Akhmadi, mengeluhkan iklim kampanye yang mulai keruh menghadapi pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, 20 September 2004.

Pasalnya, TKMH selalu dituding berada di balik kegiatan atau desas-desus yang merugikan kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Tim Sukses Yudhoyono-Jusuf, Samuel Samson, mengemukakan, kekhawatiran digunakannya cara-cara yang tidak sehat oleh TKMH yang kerap diungkapkan oleh kubunya merupakan sebuah peringatan dan ajakan agar kompetisi dalam pemilu presiden putaran kedua dilakukan secara fair dan beradab.

Heri Akhmadi yang didampingi anggota Tim Hukum Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH), Syarif Bastaman, mengatakan soal kampanye yang mulai mengeruh itu ketika menjelaskan posisi TKMH soal sayembara Indonesia Sukses di Media Center TKMH, Jakarta, Rabu (8/9).

"Kami beranggapan bahwa kami sebenarnya tidak perlu klarifikasi soal itu, karena itu adalah kegiatan masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat itu sendiri," kata Heri.

Ia berpendapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang harus mengklarifikasi apa ada kaitannya sayembara Indonesia Sukses dengan TKMH. Jangan TKMH yang disuruh memberi klarifikasi. "Kami tidak tahu program itu. Orangnya pun tidak kenal. Apakah setiap kegiatan yang memberikan dukungan atau yang memberikan pandangan positif kepada Megawati harus kita klarifikasi?" kata Heri.

Menurut dia, akhir-akhir ini TKMH pun dituding seolah- olah pihak yang membikin soal selebaran gelap dan berbagai desas-desus. Ditegaskannya, TKMH pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. "Bahwa orang lain atau masyarakat yang melakukan, itu tidak bisa kalau dia kebetulan membela Mega dan menghantam pihak lawan itu kemudian seolah-olah dari kami, tidak bisa seperti itu. Dalam masyarakat yang bebas, seperti itu tentu saja terserah kepada mereka," katanya.

Demikian pula kalau ada orang prihatin bahwa keberhasilan pembangunan selama ini tidak dikomunikasikan dengan baik, dan dia melakukannya, hal itu adalah hal yang biasa saja. Seperti selama ini media yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif tentang Mega-Hasyim. "Apakah kalau media yang melaporkan hal negatif tentang Mega itu kita langsung menuding bahwa dia disponsori oleh Jenderal (Purn) Susilo? Kan tidak bisa begitu juga. Itu yang ingin saya harapkan, semua pihak nantinya juga adil dalam merespons masalah ini," katanya.

Heri mengemukakan, iklim kampanye mulai keruh. Dia mencontohkan, tiba-tiba saja anggota Tim Kampanye SBY- Kalla, Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi, mengatakan TKMH sudah memobilisasi mesin birokrasi. Bahkan, lebih buruk dari Orde Baru. Kemudian ada selebaran gelap. "Siapa tahu yang menerbitkan mereka-mereka sendiri untuk mengesankan bahwa mereka dizalimi," katanya.

Ingin menang
Samuel Samson yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengatakan bahwa kekhawatiran yang kerap diungkapkan Tim Sukes Yudhoyono-Jusuf didasarkan pada konsepsi kemenangan Yudhoyono.

"Kami ingin menang dengan diterima sebanyak mungkin rakyat. Kami tidak ingin menang dengan cara menyoroti kelemahan lawan yang membuat rakyat tak lagi rasional dalam menetapkan pilihannya. Siapa pun yang akan terpilih, apakah Pak SBY atau Ibu Mega, membutuhkan dukungan rakyat," ujarnya.

Mengenai kekhawatiran digerakkannya mesin birokrasi untuk mendukung Megawati, seperti ditudingkan Sudi Silalahi beberapa waktu lalu, Samuel mengaku memang cukup sulit membuktikannya karena banyaknya wilayah abu-abu (gray area) yang diciptakan oleh TKMH. "Situasinya tidak hitam-putih. Banyak gray area yang diciptakan sehingga sulit pembuktiannya. Akan tetapi, hal itu kami rasakan terjadi," katanya.

Menurut Samuel, kandidat yang bertarung, baik Yudhoyono maupun Megawati, memiliki tanggung jawab melakukan pencerahan kepada rakyat calon pemilih. Keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama harus dilanjutkan dengan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menggunakan hak pilih. "Jangan rakyat dimobilisasi atau dipojok-pojokkan untuk menetapkan pilihan politiknya," ujar Samuel.

Dalam kaitan kampanye, anggota Panwas, Topo Santoso, mengingatkan, perlu diwaspadainya prakondisi untuk menciptakan kericuhan pada pemilu presiden putaran kedua, 20 September. "Sinyalemen seperti mengenai kecurangan pemilu yang dimunculkan ke tengah masyarakat bisa jadi merupakan indikasi awal ketidaksiapan pasangan calon dan tim kampanyenya untuk kalah dalam pemilu putaran kedua nanti," tutur Topo Santoso.

Masa-masa sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 5 Oktober nanti berpotensi sebagai masa kritis yang rawan benturan. Jika memang terjadi, proses penyelesaian gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan saat yang menentukan. "Prakondisi dari sekarang itu yang mengkhawatirkan," kata Topo.

Isu mengenai kecurangan pasangan calon lain atau manipulasi oleh penyelenggara pemilu, misalnya, bisa terus-menerus diolah dan diembuskan ke tengah masyarakat. Dengan begitu, jika hasil pemilu ditetapkan, pendukung pasangan calon yang kalah bisa mempunyai cukup alasan untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu. "Jadi, ini sebenarnya bisa disinyalir ada ketakutan, ketidaksiapan untuk kalah," kata Topo.

pecah

2008-03-18T05:23:00.001-07:00

Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia mengkhawatirkan fenomena perpecahan dan keretakan di semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangkaian Pemilihan Umum 2004, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika tidak disikapi secara arif, perpecahan dan keretakan ini akan bergulir membesar dan mengarah pada ancaman terhadap keselamatan dan kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Situasi akibat globalisme dan perubahan sistem politik sesuai dengan amandemen konstitusi menimbulkan keretakan yang memecah-belah bangsa. Hampir di semua parpol dan ormas terjadi pertentangan internal dan antarmereka. Secara nasional, fenomena ini menimbulkan atmosfer konflik," ujar Ketua Umum Soksi Oetoyo Usman seusai pertemuan DPP SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar, di Jakarta, Rabu (8/9).

Menurutnya, keretakan dan perpecahan yang terjadi di semua partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan implikasi dari ketegangan antara hak individu dalam demokrasi dan kedudukan parpol dalam demokrasi. "Ketegangan ini tidak bisa dihindari dan harus bisa kita lalui bersama. Jangan sampai yang satu menekan atau mengalahkan yang lain. Diperlukan kearifan dalam menyikapi fenomena perubahan ini," ujar Oetoyo.

Situasi ketegangan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dialami juga oleh negara-negara lain yang telah lebih maju dan modern dalam berdemokrasi, seperti Jepang dan Thailand. Bentuk kearifan dalam situasi seperti ini menurut Oetoyo tidak bisa ditempuh dengan sikap keras memenangkan atau mengamankan keputusan parpol.

"Berkaca pada keretakan di Partai Golkar, situasi itu tidak bisa disikapi dengan pemecatan kepada mereka yang tidak sejalan dengan keputusan partai kecuali secara terang-terangan keluar. Jika sikap keras seperti pemecatan ini ditempuh, situasi perpecahan yang berlarut-larut tidak bisa terhindarkan di masa mendatang," ujarnya.

Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi SOKSI Suhardiman menambahkan, segenap individu agar menyadari bahwa kebebasan yang diperjuangkan di era reformasi ini bukanlah kebebasan tanpa batas. "Ketika berorganisasi, sesungguhnya kebebasan kita telah kita serahkan kepada organisasi. Ketika organisasi mengambil atau memilih sikap tertentu, proses pertarungan karena perbedaan pendapat dan pemikiran harusnya berakhir," ujarnya.

Terkait tubuh Partai Golkar menyangkut sikap beberapa pengurus pusat Partai Golkar, Suhardiman melihat hal itu sebagai romantika perjuangan. Ia meminta agar pengurus yang berbeda pendapat dengan hasil Rapim Partai Golkar bersikap ksatria menerima keputusan organisasi meskipun mungkin tidak sesuai dengan aspirasinya.

inu

pecah

2008-03-18T05:23:00.000-07:00

antidiskriminasi

2008-03-18T05:21:00.000-07:00

Menjadi pembicara utama dalam diskusi dengan topik "Indonesia untuk Semua" yang membahas isu etnis dan agama, calon presiden dari Partai Demokrat, Jenderal (Pur) Susilo Bambang Yudhoyono, menjanjikan antidiskriminasi dan membangun kesetiakawanan jika kelak terpilih. Namun, sejumlah peserta diskusi mengkritik tajam janji tersebut karena mereka menilai hal itu tidak sejalan dengan pemikiran dan gagasan calon wakil presidennya, Jusuf Kalla.

"Janji ÆDiskriminasi No, Setia Kawan YesÆ yang Bapak sampaikan memberi kesan tak sejalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling Bapak. Bagaimana Anda menanggapinya?" tanya pengamat ekonomi Lin Che Wei yang menjadi penyelenggara acara diskusi yang dipandu anggota tim sukses Yudhoyono, Andi Mallarangeng, itu, Selasa (7/9).

"Saya pilih pembantu saya dalam hal ini wakil presiden melalui pertimbangan yang masak. Saya telah uji masa lalunya, pikiran dasarnya, dan komitmennya. Siapa yang bersama-sama dengan saya akan segaris dengan konsep dasar ini. Tidak perlu ragu dan risau. Salah satu prinsip dasar saya adalah Bhinneka Tunggal Ika," ujar Yudhoyono.

Untuk meyakinkan, Yudhoyono berjanji jika terpilih, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, hal-hal diskriminatif, seperti perundang-undangan, akan ditinjau ulang dan diperbaiki.Tidak sejalan Masih mengkritisi janji antidiskriminasi Yudhoyono, sosiolog Universitas Indonesia Melly G Tan juga mengatakan pernyataan Yudhoyono tak sejalan dengan pendapat Jusuf ketika debat calon presiden soal isu perempuan.

Ketika itu Jusuf mengemukakan dengan keras tidak sepakat dengan pendekatan ala Amerika Serikat yang membuka peluang bagi perempuan untuk masuk di semua posisi, yang memungkinkannya untuk berperan lebih luas.

"Berkaca pada janji antidiskriminasi, bagaimana menetralisasi anggapan tak bersahabat running mate Anda soal perempuan yang masih diskriminatif? Kami juga tak akan mendukung pernyataan saja, tetapi uraian mengenai antidiskriminasi itu dalam 100 hari pertama pemerintahan Anda jika terpilih. Kami memiliki 300 kelompok etnis berbeda, enam agama yang diakui pemerintah" tanya Melly.

Namun, Yudhoyono mengatakan, diskusi itu bukan dalam rangka memaparkan langkah 100 hari pemerintahannya. Terkait dengan pernyataan negatif Jusuf mengenai perempuan, Yudhoyono menunjuk KPU yang kurang leluasa memberikan waktu bagi kandidat untuk memaparkan pandangannya hanya dalam 1,5 menit saja. Terhadap ucapan Jusuf, Yudhoyono mengaku telah membuat sejumlah upaya klarifikasi kepada sejumlah kelompok perempuan.

Selain dikritisi mengenai janji antidiskriminasinya, Yudhoyono juga ditanya Ulil Abshar-Abdalla, Koordinator Jaringan Islam Liberal, mengenai komitmennya terhadap umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Yudhoyono memandang, baik agama Islam maupun agama lain di Indonesia, memiliki pikiran dan cita-cita yang sama. Adalah kewajiban negara untuk mengembangkan kehidupan religius sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

"Namun memang, globalisasi membuat interaksi antarkomunitas menjadi dinamis dan memunculkan kelompok- kelompok ekstrem di semua agama, tidak hanya Islam. Saya akan menjadikan semua moderat dalam bingkai toleransi dan harmoni," katanya.

inu

doa politik sby

2008-03-18T05:20:00.001-07:00

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh partai politik dan tokoh nasional untuk berdoa bersama bagi perubahan bangsa Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004.

Yudhoyono mengakui, doa bersama itu tidak lepas dari konteks politik dalam upayanya berkompetisi dengan calon presiden Megawati Soekarnoputri dan calon wakil presiden Hasyim Muzadi.

"Kita bersatu berdoa menjunjung harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik, seperti yang kita cita-citakan bersama. 20 September tinggal tiga minggu. Saya berharap rakyat secara bebas dapat menetapkan pilihan, siapa yang akan diberi mandat agar Indonesia lebih baik, makin sejahtera, hukum dan keadilan ditegakkan, keamanan dan ketertiban terpelihara, demokrasi makin matang, dan pemerintahan makin bersih, berkemampuan, dan bertanggung jawab," ujar Yudhoyono sebelum doa bersama di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/9) malam.

Doa lantas dibacakan anggota tim suksesnya, Achmad Mubarok, dalam suasana hening.

Sebelum Yudhoyono tampil, pimpinan partai politik yang mendukung Yudhoyono-Jusuf tampil ke mimbar menegaskan posisi politiknya. Berturut-turut tampil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Ketua Partai Bulan Bintang Sahal L Hasan, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid.

"Seperti Ibnu Chaldun pernah berkata, bangsa itu seperti manusia yang dapat binasa. Bangsa Indonesia akan binasa jika kita tidak lagi punya harapan. Kita ingin bangsa kita berlanjut. Harapan kita sebagai bangsa hadir dalam perubahan yang kita usung bersama-sama dengan SBY-JK. Mari bersama-sama kita hadirkan perubahan dan melanjutkan reformasi," ujar Hidayat disambut riuh tepuk tangan.

Seusai pimpinan partai politik pendukung Yudhoyono-Jusuf tampil, Yudhoyono mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab yang datang atas restu khusus KH Abdurrahman Wahid, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno tampil ke mimbar.

Fatwa dan Alwi menjelaskan keputusan partai mereka sambil menegaskan bahwa dukungan secara "informal" diberikan kepada Yudhoyono-Jusuf. "PAN secara institusi netral dan independen. Tetapi secara operasional PAN mendukung perubahan dan reformasi total," ujar Fatwa.

Sebagai negarawan dan senior, Try yang diberi kesempatan terakhir mengingatkan, di tengah perubahan yang akan diusung, jati diri bangsa, yaitu Pancasila, harus tetap terus dijaga. Try mengingatkan agar musyawarah seperti terdapat dalam sila keempat Pancasila terus dipertahankan.

Doa yang diawali dengan makan malam dan berlangsung akrab tersebut dihadiri juga oleh Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo AS, Bambang Sudibyo yang mewakili Ketua Umum PAN Amien Rais, AS Hikam, Syaifullah Yusuf, Yenny Abdurrahman Wahid, sejumlah politikus, dan para pemuka seluruh agama yang ada di Indonesia.

Setelah berdialog tentang ekonomi dengan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Jusuf Kalla mengemukakan, bersama Susilo Bambang Yudhoyono dirinya tengah merancang struktur, menetapkan syarat menteri, dan mengidentifikasi calon menteri yang telah masuk.

Menurut Jusuf, jika dalam pemilu mendatang menang, struktur dan komposisi kabinet Yudhoyono tak akan banyak berubah dibandingkan dengan Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mereka tinggalkan.

inu

blora center ii

2008-03-18T05:18:00.000-07:00

APA yang terjadi dalam sepekan terakhir di Blora Center bisa jadi membenarkan keluhan sejumlah kalangan yang mengaku kesulitan berkomunikasi dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi membuka Blora Center yang didedikasikan untuk kepentingan pemenangan Yudhoyono, deras mengalir deklarasi dari berbagai kalangan mendukung Yudhoyono. Blora Center menjadi pusat penguatan citra dan dukungan bagi Yudhoyono. Sebelumnya, penguatan citra dan dukungan tersebar di sejumlah tempat, yang tentu saja jauh dari jangkauan pemberitaan media massa.

Dengan moto "The Friendly Home for The Press" Blora Center yang merupakan markas McLeader (perusahaan konsultan manajemen kampanye) memang tampak berupaya "memanjakan" wartawan. Sehari sebelum kegiatan digelar, staf Blora Center mengirim undangan ke redaksi media massa. Menjelang pelaksanaan kegiatan, seorang staf bersuara sopran biasanya menelepon wartawan untuk konfirmasi kehadiran atau mengingatkan saja.

Letak Blora Center di Teluk Betung 25, Menteng, Jakarta, merupakan pilihan strategis. Posisinya di pusat kota, tetapi jauh dari hiruk pikuk lalu lintas, memudahkan wartawan mencapainya. Tiba di Blora Center yang tampak seperti rumah singgah, wartawan langsung disambut penerima tamu yang ramah mempersilakan masuk. Di dalam ruangan berpendingin ruangan, tersedia sejumlah koran, buku, dan sofa empuk tempat baca.

Di samping ruang baca ditempel papan putih berisi kegiatan Yudhoyono dan Blora Center sehari penuh. Pertanyaan di mana Yudhoyono hari ini langsung terjawab dengan membaca tulisan di papan putih. Apa yang dilakukan Blora Center ini merupakan aktivitas utama untuk wartawan, melayani keutuhan informasi seputar Yudhoyono.

Untuk kegiatan, terdapat sebuah ruangan terbuka dengan sistem suara baik yang membuat wartawan tidak harus terpaku dalam mengikutinya. Di ruang kegiatan ini disediakan fasilitas teleconference untuk berkomunikasi langsung jarak jauh dengan Yudhoyono jika dirasa mendesak. Fasilitas teleconference yang menjadi andalan Blora Center telah digunakan ketika Yudhoyono berdialog dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB).

Seusai sebuah kegiatan, wartawan tidak perlu merasa tergesa-gesa kembali ke kantor membuat berita. Blora Center menyediakan dua unit komputer yang tersambung jaringan internet. Membutuhkan "pancingan" sebelum membuat berita atau hendak melanjutkan diskusi santai, disediakan softdrink, makanan kecil, dan tempat diskusi.

Tidak heran, ketika kegiatan selesai digelar, wartawan masih berkerumun menikmati fasilitas gratis di "rumah singgah" ini. Dengan segala fasilitas yang "memanjakan", Blora Center tidak pernah sepi, bahkan ketika tidak ada kegiatan apa pun.

Keramaian Blora Center yang di-setting secara baik lantas dijadikan sarana menyebar informasi mengenai Yudhoyono dalam upayanya memenangi pemilihan umum presiden putaran kedua. Karena hal-hal ini, penguatan citra dan dukungan untuk Yudhoyono mendapatkan sarana ampuhnya: media massa. Kesan Yudhoyono yang jauh dari jangkauan media massa luntur karenanya. Blora Center menjelma menjadi sarana efektif untuk mendekatkan media massa kepada Yudhoyono.

Keberadaan Blora Center membuat beban sejumlah lembaga serupa yang didirikan untuk Yudhoyono menyusut atau bahkan tidak lagi terdengar perannya. Terfokusnya sumber informasi mampu menghindari kerancuan dan simpang siur informasi yang umumnya justru kontraproduktif bagi upaya penguatan citra dan dukungan bagi Yudhoyono.

inu

satu periode

2008-03-18T05:16:00.000-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, 31 agustus 2004 kemarin menerima seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam pembicaraan itu Yudhoyono mengaku sanggup dan siap menjadi presiden hanya dalam satu periode. "Meski demikian, Yudhoyono tetap berpegang pada mekanisme demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat," kata Ketua Umum DPP IMM Ahmad Rofiq seusai bertemu dengan Yudhoyono.

Menurut Rofiq, mereka berbicara mengenai periodisasi kepemimpinan nasional. "Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi. Satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan," ujar Rofiq.

Selain menerima pimpinan DPP IMM, di tempat yang sama Yudhoyono juga menerima sejumlah ekonom. Tampak dalam rombongan itu antara lain pengamat pasar modal Lin Che Wei, pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri, dan peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Pangestu.

inu

bir dan sby

2008-03-18T05:13:00.000-07:00

THE View, Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8), pukul 19.00 WIB. Udara dingin musim kemarau tidak menyurutkan semangat sekitar 1.800 laki-laki dan perempuan yang umumnya hanya mengenakan T-Shirt bermotif alam, celana pendek, dan sepatu olahraga untuk berkerumun di sekitar panggung utama. Sejumlah besar laki-laki dan perempuan dengan masing-masing menggenggam satu gelas bir tampak lebih bersemangat berkerumun sambil sesekali berteriak-teriak untuk mencoba mengusir dinginnya malam.

Perbincangan hangat terjadi. Di sela-sela perbincangan itu, beberapa laki-laki sambil mengangkat segelas besar bir berteriak Æon on' yang kemudian disahuti teman lainnya sebagai tanda sportivitas dan keakraban kelompok. Sebanyak 1.800 laki-laki dan perempuan yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia berada di Bandung untuk merayakan hari ulang tahun Bandung Hash House Harrier 2 (BHHH2). BHHH2 adalah salah satu dari 48 klub hash yang tersebar di seluruh Indonesia yang malam itu tumplek blek di The View.

Suasana akrab dan riuh makin menjadi ketika calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herrawati, tiba di lokasi kemudian diarak naik ke atas panggung utama. Di atas panggung, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Soeyono sebagai Ketua Umum para hasher (sebutan untuk anggota klub hash) dengan suara lantang dibantu pengeras suara menyambut kedatangan Yudhoyono yang adalah yuniornya ketika sama-sama menjadi tentara.

"On-on!" teriak Soeyono yang diikuti kata-kata serupa oleh ribuan hasher yang sebagian dari mereka masih menggenggam gelas besar bir. Menyadari kesibukan yuniornya yang saat ini tengah berkompetisi dalam pemilu presiden, Soeyono yang beberapa kali tampil di jajaran tim sukses Yudhoyono memberi sambutan singkat. "Meskipun Pak SBY tidak bisa jalan kaki bersama dengan kami sore tadi, kami tidak kecewa. Kami senang Pak SBY bisa hadir bersama-sama kami," ujarnya.

Yudhoyono yang disambut hangat kedatangannya lantas naik panggung bersama istrinya. Dengan pakaian serba hitam dibalut jaket kulit hitam Yudhoyono tampil dengan senyum mengembang. Istrinya yang berpakaian serba hitam sesekali melempar senyum ke penjuru ruangan. Setelah dipersilakan memberi sambutan, Yudhoyono kemudian meraih pengeras suara menceritakan keterlibatannya dengan klub hash bersama seniornya, Soeyono, dan pengalaman pribadinya.

"Di pintu masuk Airborne School, Amerika Serikat, ada tulisan: ÆBe a real man!Æ Orang yang masuk latihan berat konon akan menjadi the real man. Tradisi hash adalah sebuah aktivitas yang sangat positif karena melatih fisik, mental, persahabatan, dan jiwa sportif. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini mewartakan kepada seluruh bangsa Indonesia yang sedang berdemokrasi," ujar Yudhoyono.

Dalam suasana keakraban yang terbangun, Yudhoyono berharap harmoni dan toleransi tumbuh kembali di Indonesia. "Jangan terkotak-kotak dan berjarak karena identitas agama, suku, ras, dan golongan. Cita-cita kemerdekaan yang belum terwujud yaitu membebaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan rakyat hanya bisa diatasi kalau kita bersatu. Saya kerap mengatakan: Æsatu untuk semua, semua untuk satu!Æ," ujar Yudhoyono.

Di hadapan ribuan hasher, Yudhoyono mengajak agar partisipasi dalam demokrasi tidak dilupakan. Mengakhiri acara, Yudhoyono tampil lagi dengan membawakan lagu andalan milik Jamrud berjudul Pelangi di Matamu. Dengan suara sedikit serak, Yudhoyono terdengar lebih pas menyanyikan lagu rock tersebut. Usai acara, anggota tim khusus Yudhoyono yang selalu mengenakan sorban Ali Mochtar Ngabalin segera menjemput Yudhoyono ke dekat panggung.

Sebelum hadir di The View, siang harinya Yudhoyono hadir dalam peringatan Isra MiÆraj dan menyambut Datangnnya Bulan Suci Ramadhan di Pondok Pesantren Sindang Resmi dan Yayasan Pendidikan Raudhatul Firdaus. Yudhoyono bersama istri dan beberapa anggota tim suksesnya hadir setelah shalat Jumat langsung dari Jakarta melalui jalan darat. Yudhoyono dengan baju koko krem dan peci hitam tampil serasi dengan istrinya, yang mengenakan jilbab rapat dan pakaian muslim warna krem.

Kehadiran Yudhoyono beserta rombongan disambut meriah warga pondok pesantren dan warga sekitar. Selain memenuhi halaman rumah pemimpin pondok pesantren, kerumunan warga juga memadati jalan umum dan bangunan tinggi di sekitarnya. Warga sekitar yang mencoba menaiki pagar dan atap masjid di samping tempat kegiatan berteriak histeris ketika mendengar kata pembukaan Yudhoyono yang disampaikan dengan suara berat.

Selama acara berlangsung, dibagikan kaset lagu penyejuk iman bergambar Yudhoyono dengan pakaian muslim, majalah berisi kegiatan Yudhoyono yang luas, dan selebaran berjudul Selintas Biografi SBY Menjawab Fitnah. Dalam selebaran bergambar Yudhoyono dan Kristiani dengan pakaian muslim itu, dipaparkan pribadi Yudhoyono sejak masih kecil dan jawaban atas fitnah seperti menolak syariat Islam, beragama kristen, dan melakukan kristenisasi, serta mendapat dana dari Amerika Serikat.

inu

gus dur dan sby

2008-03-18T05:10:00.000-07:00

Setelah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendapatkan dukungan pribadi dari Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur mengaku mengagumi dan menghargai Yudhoyono dan berharap hubungan baik terus dipupuk. Untuk menjaga hubungan baik, Gus Dur meminta putrinya, Yenny Abdurrahman Wahid, dilibatkan dalam kampanye-kampanye Yudhoyono.

Gus Dur bertemu Yudhoyono di Hotel Regent, Sabtu (28/8) sore. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur didampingi putrinya, Yenny, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab. Yudhoyono didampingi beberapa anggota tim suksesnya, yaitu Rahmat Witoelar, Heru Lelono, dan Suko Sudarso. Sebelum pertemuan bersama, secara khusus Gus Dur berbincang dengan Yudhoyono secara tertutup.

Beberapa hari sebelumnya Gus Dur juga bertemu Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Ciganjur, dan sempat berziarah bersama ke Blitar. Kepada pers seusai pertemuan, Gus Dur mengatakan, "Beberapa hari lalu saya jalan-jalan dengan Pak Bambang di Green Garden. Waktu itu enggak pakai bicara-bicara. Sekarang saya ke sini untuk bicara dengan Pak Bambang mengenai kampanye yang lalu. Selanjutnya, hubungan baik ini ingin kita pupuk terus dan lanjutkan. Yenny pernah ikut kampanye di Batang dan akan terus ikut (kampanye Yudhoyono)."

Meskipun telah memiliki hubungan baik dengan Yudhoyono sejak lama, Gus Dur mengaku kagum dengan Yudhoyono ketika masa kampanye pemilihan umum presiden putaran pertama. Menurut Gus Dur, kampanye Yudhoyono adalah kampanye paling sopan dibandingkan dengan kampanye kandidat lain yang tidak diketahuinya.

Terkait dengan dilibatkannya dirinya dalam kampanye Yudhoyono, Yenny mengaku belum dibahas secara teknis. Ia mengaku dirinya hanya diminta menjadi penghubung komunikasi politik antara Gus Dur dengan Yudhoyono. "Secara teknis saya belum tahu bentuk keterlibatannya. Soal konsesi politik dalam kabinet, biar Pak SBY dan Gus Dur saja yang bicara sendiri untuk menghindari calo-calo yang tidak jelas," ujarnya.

Dalam jumpa pers, Gus Dur mengemukakan tidak ada komitmen yang dibuat antara dirinya dengan Yudhoyono. Ketika ditanya apakah kedatangannya merupakan wujud dukungan politiknya dan PKB kepada Yudhoyono, Gus Dur berujar, "Harus dibedakan antara pendapat pribadi dan pendapat institusi. Secara pribadi, saya kagum dan menghargai Pak Bambang. Sementara secara institusi, PKB masih mengadakan Mukernas akhir bulan ini. Secara pribadi ya," ujarnya.

Ketika ditanya komentarnya mengenai Koalisi Kebangsaan, Gus Dur berujar, "Saya tidak akan memberi komentar kecuali pertanyaan. Itu Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Imajiner? Karena kalau Koalisi Kebangsaan kok ngomongnya ngalor-ngidul. Bang Akbar ngomong begitu, Mega ngomong begini dan ada Hamzah Haz ngomong lain lagi. Koalisi dibikin simple saja lah."

Seusai Gus Dur memberikan keterangan, Yudhoyono mengemukakan bahwa pertemuan dengan Gus Dur merupakan rangkaian pertemuan sebelumnya. Yudhoyono mengulang beberapa penjelasan Gus Dur mengenai adanya keinginan Gus Dur agar kerja sama dan komunikasi dapat berlanjut dan dititipkannya Yenny kepadanya. Meskipun keputusan PKB masih menunggu Mukernas, 31 Agustus 2004, Yudhoyono yang sempat berbincang dengan Alwi Shihab mengemukakan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PKB selama ini cukup konstruktif.

"Kebersamaan tidak boleh diawali dengan dapat apa. Itu tidak akan kokoh sebagai dasar. Kebersamaan harus didasari komitmen untuk bersama-sama setelah 20 September 2004 jika saya terpilih. Oleh PKB hal itu ditanggapi positif," paparnya.

Sabtu sore dideklarasikan Koalisi Kerakyatan. Koordinator Koalisi Kerakyatan Jumhur Hidayat mengemukakan, koalisi yang digalangnya bertujuan menjaga kedaulatan rakyat agar tidak lagi diselewengkan para elite politik.

inu

agus widjojo

2008-03-18T05:09:00.001-07:00

Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, memang banyak perubahan fisik dan struktur selama enam tahun reformasi. Namun, banyaknya perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan mental dan kultur warisan masa lalu. Perubahan mental dan kultur dapat dilakukan secara optimal jika terjadi perubahan figur presiden.

Agus mengungkapkan pernyataan tersebut ketika ditanya tawaran perubahan yang dilekatkan atau dicitrakan dalam sosok calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menjadi narasumber di Blora Center, Jakarta, Selasa (24/8). "Perubahan apa yang ditawarkan Yudhoyono memang tergantung pada persepsi dan ekspektasi masyarakat. Namun, salah satu tolok ukur perubahan seperti yang ditawarkan Yudhoyono adalah menyangkut perubahan figur presiden," ujarnya.

Agus yang diundang untuk menjadi narasumber pertama dalam kegiatan Blora Center mengakui, selama enam tahun reformasi memang banyak terjadi perubahan, baik secara fisik maupun struktur. "Namun, perubahan di banyak bidang itu tidak diikuti perubahan mental dan kultur. Masih kental kesan masa lalu berupa ketidaktertiban dalam proses perubahan yang diupayakan selama ini," ujar Agus.

Ketika ditanya mengenai perubahan macam apa yang sesungguhnya ditawarkan Yudhoyono, Agus menyebut penegakan dan kepastian hukum. "Harus ada perubahan dalam institusi penegakan hukum mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menuju good and clean governance," ujarnya.

Bara Hasibuan senada dengan pernyataan Agus. Menurutnya, perubahan yang dilekatkan dan dicitrakan pada diri Yudhoyono adalah perubahan kepemimpinan. "Harus ada perubahan leadership untuk bisa membawa bangsa ke depan karena itulah masalah utama kita. Perlu ada terobosan dari pemimpin," ujar Bara, mantan Wakil Sekjen PAN kemudian pindah ke PKB, namun kemudian juga mundur dari PKB.

Menurutnya, terbiarkannya kasus korupsi selama enam tahun disebabkan karena lemahnya kepemimpinan Megawati. "Jaksa agung boleh lemah. Namun, dengan memiliki presiden yang punya leadership kuat, kelemahan jaksa agung dapat diatasi. Sekarang ini kita memiliki kelemahan ganda dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.

inu

blora center

2008-03-18T05:07:00.000-07:00

SAYA masih tentara aktif sampai sekarang. Apakah setelah pensiun saya akan bergabung dengan tim sukses calon presiden, tunggu saja nanti. Yang jelas, meskipun tidak lagi menjadi Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, saya sampai sekarang masih tentara aktif. Karena itu tidak mungkin terjun ke dunia politik untuk sekarang ini," ujar Letnan Jenderal Sudi Silalahi dalam pembicaraan melalui telepon akhir Juli 2004 lalu.

Kini, sahabat dekat calon presiden dari Partai Demokrat yang mantan atasannya di Kementerian Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah benar-benar pensiun. Apa yang dimintanya untuk ditunggu setelah pensiun dari dinas ketentaraan adalah sumbangannya bagi upaya Yudhoyono memenangi kompetisi pemilihan umum presiden putaran kedua. Senin (23/8) di Jakarta, Sudi memberikan salah satu sumbangannya sebagai sahabat dekat Yudhoyono dengan mendirikan Blora Center.

"Saya mendengar komunikasi dengan Pak SBY tidak lancar. Banyak kalangan yang ingin berkomunikasi dengan Pak SBY tidak terakomodasi. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Saya menjadi tumpuan kekesalan dan keluhan sejumlah teman. Saya berharap Blora Center dapat menjadi wadah komunikasi dengan Pak SBY. Tidak mungkin dapat menampung semua. Tetapi saya berharap upaya ini dapat memudahkan komunikasi dengan Pak SBY," ujar Sudi memaparkan alasan dan tujuan pembentukan Blora Center.

Hadir dalam silaturahmi peluncuran Blora Center tersebut antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan dan anaknya Bara Hasibuan, beberapa seniman seperti Arswendo Atmowiloto, Nyoman Nuarta, dan Garin Nugroho. Beberapa aktivis partai politik yang selama ini turut dalam hiruk-pikuk silaturahmi Yudhoyono juga tampak seperti Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Julius Usman, dan Meliono Soewondo.

"Blora Center dibentuk sebagai forum untuk komunikasi dan diskusi dengan Pak SBY. Kami berharap dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pak SBY di mana pun beliau berada dengan teleconference. Jika membutuhkan segala berita, informasi, dan konfirmasi tentang Pak SBY, kami dapat mewadahinya di sini," ujar Sudi menambahkan.

Mencoba fasilitas teleconference yang tersedia, setelah berganti jas, Yudhoyono berdialog jarak jauh dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipandu Rektor ITB Kusmayanto Kadiman. Setelah diminta memaparkan kesan dan gagasannya soal pendidikan, Yudhoyono dicecar pertanyaan oleh dua mahasiswa ITB.

Jaka, mahasiswa fakultas teknik elektro mempertanyakan unsur politisasi lembaga pendidikan dalam acara teleconference. Meskipun mengaku tidak tepat menjawab, Yudhoyono mengemukakan dalam teleconference sekarang ini Megawati Soekarnoputri juga diberi kesempatan, tapi tak ada respons. "Bagi saya, makin banyak rakyat mendengar semakin bagus karena pilihan ada ada pada rakyat," ujarnya.

Mengakhiri teleconference, Yudhoyono menjawab positif seluruh pertanyaan, "Sikap dan posisi saya sangat jelas. Selamat untuk rektor dan mahasiswa ITB. Mari kita jemput masa depan teknologi Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan.

inu

pak mayar i

2008-03-18T05:06:00.001-07:00

CALON presiden dari Partai Demokrat Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono membuka dialog dengan pengeras suara. "Tolong sampaikan apa yang bapak dan ibu harapkan. Sebab jika Insya Allah saya terpilih, saya akan memperjuangkannya. Tolong sampaikan secara terbuka, terus terang, dan tidak usah takut mengenai harapan bapak dan ibu kepada pemerintah."

Mendengar suara sosok yang selama ini hanya didengar lewat berita televisi dan radio, warga Cikeas Udik yang berkerumun terperangah dan saling melihat ke kanan dan ke kiri. Pak Mayar (80), petani penggarap miskin yang didatangi Yudhoyono dengan mobil mewah masih melongo tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi dihalaman rumahnya yang berlantai tanah.

Mengekspresikan kegembiraan, H Hasan Ma'ruf, yang duduk mendampingi Pak Mayar segera berujar, "Wah seperti ada bidadari turun dari khayangan. Jangankan calon presiden, calon kepala desa saja tidak pernah ada yang mendatangi kami seperti ini."

Ekspresi kegembiraan ini lantas disambut tepuk tangan meriah dan teriakan histeris ibu-ibu yang datang berduyun-duyun meninggalkan pekerjaan dapur dan umumnya masih menggendong anak bayinya.

Setelah terperangah, harapan dan keluhan warga Cikeas Udik yang terletak sekitar tiga kilometer dari rumah Yudhoyono di Puri Cikeas dikemukakan. Apa yang dikeluhkan tetangganya itu antara lain perubahan nasib mayoritas warga yang semula menjadi pemilik lahan luas menjadi petani penggarap seperti Pak Mayar, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan kesulitan, serta beban hidup yang terus saja bertambah.

Pak Mayar yang dalam pertemuan dengan Yudhoyono itu dijemput oleh Lalam, tetangganya, dari ladang tempatnya sedang menanam kunyit, serai, dan lengkuas mengemukakan, sebelumnya dirinya memiliki berhektar-hektar lahan di Cikeas. "Sekarang saya hanya punya tanah 500 meter untuk rumah. Berhektar-hektar tanah saya jual ke PT (pengembang/perusahaan). Sekarang saya menggarap tanah saya yang sudah bukan milik saya itu setiap hari," ujar Mayar yang tampak gembira karena Yudhoyono berjanji segera memasang listrik di rumahnya.

Yudhoyono yang mengaku datang mendadak mengunjungi Pak Mayar untuk mendengar suara rakyat selama pertemuan mengangguk-anggukkan kepala sambil mengungkapkan keprihatinannya. Saat ditanya mengenai terjualnya hampir semua tanah rakyat tetapi beban pajak masih diberikan kepada rakyat, Yudhoyono meminta agar hal itu diselesaikan dengan pemilik tanah sekarang dan dengan bantuan pemerintah daerah.

Usai berdialog dengan tetangganya, Yudhoyono menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya yang luasnya mencapai 3.000 meter. "Perlunya perbaikan pelayanan kepada publik dan pembenahan program kependudukan atau keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan penduduk," paparnya.

Sebelum meninggalkan tetangganya dengan janji, Yudhoyono menciumi anak-anak. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun histeris berdesakan mengantre membawa anaknya.

inu

ryamizard

2008-03-18T05:03:00.000-07:00

SEBAGAI Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu cukup dekat dengan prajuritnya. Dalam setiap kesempatan, jenderal yang matang dalam Operasi Seroja di Timor Timur lebih dari 10 tahun ini selalu menyapa dan memompa semangat prajuritnya. Kepada prajurit dan keluarganya yang menjadi korban darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ryamizard kerap membesarkan hati mereka dengan membesuknya.

Dalam setiap kesempatan memberikan amanat di depan prajuritnya, Ryamizard nyaris tidak pernah lupa menyelipkan perintah kepada prajuritnya agar "baik-baik dengan rakyat". Kepada prajuritnya yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, Ryamizard berpesan, "Jangan sekali-kali mengingkari janji rakyat. Mereka meminta bukti. Lebih baik satu kali bicara 1.000 kali bekerja daripada 1.000 kali bicara tidak ada artinya."

Hal yang sama ia tegaskan kembali ketika publik ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang TNI yang kontroversial. Dalam Apel Komadan Satuan Tugas TNI AD di Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta, Ryamizard mengundang seluruh komandan berikut sesepuh TNI AD hadir dalam malam renungan di Markas Besar TNI AD. Dalam renungan yang dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka itu, Ryamizard mengaku resah melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini.

Dalam keresahan itu, Ryamizard menegaskan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman. "Satu- satunya hak milik yang tidak berubah adalah TNI Angkatan Perang. Kalau TNI diubah, pasti negara akan hancur. Walaupun dapat tekanan, kami bertekad setia mengawal dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan TNI," katanya.

Ryamizard berkeluh kesah mengenai tak adanya kepedulian kepada TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peduli kah mereka dengan kami yang berkorban jiwa dan raga tetapi justru difitnah dan dipenjara? Jawabannya adalah tidak!" ujarnya.

Seusai menyampaikan renungan dalam keheningan dan cahaya temaram obor itu, Ryamizard turun podium menyalami sesepuh TNI AD yang hadir, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dan Letjen (Purn) Hari Sabarno.

Dalam keharuan, jenderal yang tidak banyak suka bicara ini mendatangi janda dan anak tentara yang gugur di medan tugas. Ryamizard menyapa, menyalami, dan memompa semangat tentara yang mengalami cacat tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Kehadiran penyanyi Ebiet G Ade membawakan lagu "Untuk Kita Renungkan" dan "Ayah" menambah keharuan malam itu.

TANGGAL 26 Agustus mendatang, genap satu tahun Departemen Pertahanan (Dephan) dibiarkan tanpa adanya menteri pertahanan (menhan). Matori Abdul Djalil yang ditunjuk Presiden Megawati sebagai Menhan dalam Kabinet Gotong Royong menderita stroke dengan penyumbatan aliran darah di batang otaknya.

Karena sakitnya parah, setelah beberapa minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura. Penanganan kesehatan Matori menjadi sulit dan rumit karena adanya beberapa komplikasi kesehatan yang dideritanya, seperti gangguan paru-paru, gula (diabetes), dan sinusitis.

Banyak peristiwa penting terkait dengan pertahanan terjadi ketika Matori sakit. Selain munculnya sejumlah komplikasi atas penerapan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul kasus pengadaan helikopter angkut jenis Mi-17 untuk TNI AD dan rancangan RUU TNI.

Ketiadaan menhan selalu dikeluhkan Komisi I DPR setiap kali rapat dengar pendapat di DPR. Namun, keluhan tinggal keluhan. Sampai sekarang jabatan menteri pokok di luar menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu dibiarkan kosong oleh yang memiliki hak prerogatif, Presiden Megawati Seokarnoputri.

Menghadapi kasus pembelian helikopter Mi-17 dan juga Sukhoi, ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI sambil bercanda mengemukakan, "Buat saya, lebih enak tanpa menteri pertahanan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan yang tidak benar kerjanya. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semua adalah anak buah saya," ujarnya sambil tertawa lepas.

Ketua Komisi I DPR dari Partai Golongan Karya Ibrahim Ambong mengemukakan, selama memimpin komisi yang membidangi masalah pertahanan itu, kontroversi antara Dephan dan Markas Besar TNI selalu terjadi. "Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasus Sukhoi. Jika membaca laporan kami dengan lampiran-lampirannya, akan ketemu, bahkan secara terbuka, Panglima TNI mengatakan Dephan adalah anak buahnya. Untung itu diakuinya hanya joke. Namun, memang itu yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Dengan kenyataan empiris yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, Ambong berharap, Rancangan Undang- Undang TNI secara jelas mengatur tugas Panglima TNI secara rinci agar tak ada tumpang tindih antarlembaga. Dalam kaitan dengan Departemen, seperti disebut dalam RUU TNI Pasal 16 (2), Panglima bekerja sama dengan menteri. Tidak cukup jelas disebut apa maksud dari kerja sama dan menteri apa yang diajak bekerja sama.

Oleh Ambong, ketidakjelasan itu menunjukkan RUU TNI penuh keraguan. "Memang secara keseluruhan kita melihat RUU TNI ini penuh keraguan dalam pembuatannya. Contoh yang paling tegas dikatakan posisi ketiga angkatan itu sama dan sederajat. Tetapi, kalau kita merunut satu demi satu secara rinci, ternyata ada perbedaan. Misalnya, kalau angkatan laut itu dikatakan menegakkan hukum di laut, angkatan udara hukum di udara. Tetapi angkatan darat tidak disebut sebagai apa. Apa bedanya, kan berarti ada perbedaan," ujar Ambong.

Letjen (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, untuk menempatkan institusi TNI dalam konteks demokrasi, TNI harus melakukan dekonstruksi paradigma lamanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah terinternalisasi. Pemberian peran kepada TNI seperti diatur dalam RUU TNI, misalnya, sejauh ini masih dianggap bahwa tugas itu otomatis, berada di luar keputusan politik Presiden.

"Tugas melaksanakan operasi militer selain perang bukan hal aneh buat TNI. Tetapi, perlu diingat, buat TNI gambaran, imajinasi dan interpretasi atas tugas itu dilaksanakan di luar kewenangan Presiden. TNI merasa boleh melaksanakan perannya secara langsung. Itu terbukti dengan munculnya Pasal 19 atau Pasal Kudeta dalam draf RUU TNI lama. TNI masih merasa bertanggung jawab atas segala-galanya," ujar Agus.

Lebih lanjut ia menengok alternatif rumusan TNI sebagai alat pemerintah bukan alat negara. Sumpah Prajurit yang asli itu adalah setia kepada pemerintah, bukan kepada negara. "Kalau kita mengatakan, TNI alat negara, konsekuensinya secara kultural apa? TNI akan mengatakan, ÆSaya kan alat negara, bukan alat pemerintah. Saya bisa hadir di luar Presiden, saya bisa bantah Presiden, saya bisa menentang Presiden." Ini harus kita padamkan, kita dekonstruksikan," paparnya.

Menurut Agus, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, secara sistem ketatanegaraan, TNI harus hadir di bawah keputusan politik Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jangan sampai TNI masih merasa hadir di luar presiden. Perubahan sumpah prajurit menjadi setia kepada negara, menurut Agus, dilakukan untuk menjustifikasi peran ganda TNI atau dwifungsi.

Dalam kaitan dengan jati diri TNI seperti dirumuskan RUU TNI Pasal 2 (1) bahwa TNI adalah tentara rakyat, Agus mengungkapkan, definisi itu akan membuat bingung prajurit. "Saya memberi contoh. MPR bersidang di Senayan dengan 700 orang resmi yang dipilih rakyat. Lalu, ada demonstrasi di Semanggi dengan massa 5.000. TNI menyekat dan mengemankan. Yang demonstrasi 5.000 orang itu berteriak kepada TNI, ÆEh kau kan tentara rakyat, membela rakyat, kami rakyat asli nih. Kami datang dari Depok, Condet, Clincing, dan Cibubur. Kami bangun jam 03.00 dan belum makan. Ngapain membela 700 orang itu, kami rakyat asli lho.Æ Apa tidak bingung itu prajurit," ujarnya.

Dalam RUU TNI belum terlihat bagaimana hubungan kewenangan antarinstansi terkait dengan pertahanan. Tidak terlalu jelas juga didudukkan posisi Panglima TNI di hadapan Presiden dan Dephan yang secara ideal membawahinya.

Agus khawatir penyusunan dan pembahasan RUU TNI terjebak pada kesalahan yang sama ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan langsung ke pasal-pasal berdasarkan imajinasi dan praktik- praktik nyata tanpa disepakati dulu kerangka dasarnya. "Konsep makro secara fundamental bagaimana hakikat TNI? Di mana kita letakkan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis modern. Kita belum sepakat itu dan langsung ke pasal demi pasal sehingga menjadi blang blonteng. Tetapi, kalau kita sepakati dulu makro- konsep yang komprehensif, mau bikin UU, doktrin, atau apa pun akan mudah dan akan ada konsistensi. Harus ada keberanian untuk membicarakan walaupun kita berbeda. Bagaimana kita sepakat meletakkan TNI di dalam sistem politik Indonesia yang sudah lebih demokratis dan modern berbeda dengan masa lalu," ujar Agus.

Konsep "baik-baik dengan rakyat" seperti yang kerap dikemukakan Ryamizard adalah ungkapan kerinduan TNI untuk kembali dicintai rakyatnya. Namun, dalam konteks demokrasi yang tumbuh di Indonesia, TNI sebagai alat negara (pemerintah) dibiayai sepenuhnya oleh rakyat (APBN) serta kekuasaan menggunakan TNI ada di tangan presiden dan diawasi rakyat melalui mekanisme di DPR.

Lalu, TNI bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa? TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah (Presiden). Pertanggungjawaban yang berfokus pada tanggung jawab profesional, seperti pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, baik personel maupun persenjataan, dan keberhasilan operasi militer.

inu

kabinet demokrat

2008-03-18T04:59:00.000-07:00

Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla, yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika menang dalam pemilu presiden putaran kedua, Partai Demokrat akan mendapat porsi terbesar dalam komposisi kabinetnya. Partai lain yang berkoalisi tidak akan memperoleh porsi yang lebih besar dari Partai Demokrat.

"Kalau ada koalisi, porsi buat partai yang berkoalisi itu, apakah itu partai politik besar seperti Partai Golkar, tidak akan melebihi porsi Partai Demokrat yang menjadi inti. Kalau porsinya sama mungkin bisa, tetapi melebihi tidak. Saya ditanya, kalau delapan kursi bagaimana? Saya jawab mana bisa?" ujarnya seusai berdiskusi dengan pedagang Pasar Glodok, Jakarta, Senin (9/8) malam.

Jusuf menjelaskan hal itu ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan tertutupnya dengan 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan 31 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu malam, yang notulensinya beredar. Jusuf membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dia melontarkan prinsip dan porsi kabinet.

Ketika ditanya soal notulensi pertemuan itu, Jusuf tampak kaget karena merasa pertemuan itu tertutup. "Dari mana tahu isi pertemuan itu? Pertemuan itu tertutup," ujar dia.

Namun, Jusuf juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan soal kabinet ahli sebagai prinsip penyusunan kabinet jika dirinya dan Yudhoyono terpilih. "Partai politik yang mendukung dan berkoalisi dengan kami dapat menyampaikan usul, tetapi kabinet ahli itu harus diisi orang-orang yang punya kemampuan," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Jusuf didampingi beberapa anggota tim sukses, seperti Tanri Abeng, Alwi Hamu, dan Umar Said. Saat menyampaikan pikirannya, Jusuf menegaskan dirinya tidak anti-China seperti diisukan. "Kami menawarkan keseimbangan. Sebab, tanpa keseimbangan masalah sosial akan muncul. Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan agar yang kecil terlindungi. Kelompok besar tidak bisa terlindungi jika di masyarakat banyak angry and hungry young man," ujarnya.

Jusuf mengaku dirinya dirugikan dengan beredarnya black campaign (kampanye hitam) berisi fitnah, termasuk isu anti-China itu. "Capek kalau saya harus membuat klarifikasi kampanye hitam itu. Di satu sisi merugikan, tetapi di sisi lain hal itu menguntungkan karena menurut pedagang kaki lima, misalnya, itu baik juga," katanya.

Jusuf menjanjikan, jika terpilih, akan mengangkat menteri dari kelompok etnis Tionghoa. Berapa jumlahnya, Jusuf tidak menyebut karena belum ada pembicaraan serinci itu.Tidak tawarkan kursi

Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang menegaskan, rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak akan menawarkan deal politik (kursi kabinet), tetapi membuat komitmen kerja sama guna mewujudkan pemerintahan yang baik. "Rencana pertemuan dengan Akbar Tandjung sangat diperlukan untuk membuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan jika saya dan JK terpilih," katanya.

Seusai membuka rapat kerja Tim Kampanye SBY-JK se-Sumatera dan Kalbar, Yudhoyono mengatakan, dukungan atau koalisi sangat diperlukan, khususnya di parlemen, antara parpol pendukungnya dan partai-partai lain seperti Partai Golar, PAN, PKB, dan PKS.

Yudhoyono juga menyatakan, setelah bertemu dengan pimpinan PKS dan Ketua Umum PAN Amien Rais, pihaknya merencanakan bertemu cawapres dari Partai Golkar, Wiranto, guna membicarakan masalah kenegaraan. Yudhoyono menyatakan optimistis memenangi pemilihan presiden putaran kedua.

inu

golkar pecah

2008-03-18T04:57:00.000-07:00

Ketua Yayasan Kerukunan dan Persaudaraan Kebangsaan Marzuki Darusman mengungkapkan, Indonesia saat ini membutuhkan figur pembawa perubahan untuk dapat keluar dari sejumlah masalah mendasar bangsa yang tidak kunjung selesai. Jika kondisi saat ini dibiarkan terus berlanjut, perubahan yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi bangsa tidak akan pernah terjadi.

"Saat ini diperlukan pencarian paradigma baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan bangsa untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini berlanjut, perubahan tidak akan pernah sepenuhnya terwujud," ujar Marzuki saat jumpa pers seusai Sarasehan Kebangsaan II YKPK di Jakarta, Rabu (4/8).

Marzuki mengungkapkan, untuk pencarian paradigma baru itu diperlukan figur perubahan yang memiliki keluasan dukungan agar pemerintahannya menjadi kuat di masa mendatang. Pemerintahan yang kuat akan dapat membawa perubahan atau upaya bangsa untuk keluar dari berbagai macam krisis.

Tampil dalam jumpa pers tersebut antara lain Ketua Umum YKPK Letnan Jenderal (Purn) Bambang Triantoro dan Anton Prijatno. Bambang Triantoro mengungkapkan, seperti Sarasehan Kebangsaan I yang digelar tahun 1996, Sarasehan Kebangsaan II digelar karena harapan akan perubahan kondisi bangsa. Menurut dia, saat ini terlihat kecenderungan menurunnya kepedulian warga negara terhadap perkembangan bangsa.

Marzuki mengungkapkan, hal itu karena dipicu kerisauan tentang memudarnya persatuan nasional. Jika pada masa lalu sistem politik jadi faktor pengikat dan pengendali persatuan karena memang dikendalikan, saat ini partai politik justru menciptakan fragmentasi.

Namun, ketika ditanyakan siapa di antara dua calon presiden yang bisa disebut sebagai figur baru dimaksud, Marzuki malah memberi jawaban tidak jelas. Alasannya, dia tidak ingin terjebak dengan penyebutan nama. "Kerisauan akan memudarnya persatuan nasional makin kuat ketika melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik praktis," katanya.

inu

sby dan pers

2008-03-18T04:55:00.000-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan komitmennya kepada demokrasi dan kebebasan pers. Di masa mendatang, jika dirinya terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, Yudhoyono menjamin tidak akan ada lagi pembredelan terhadap pers. Yudhoyono juga berjanji membuat pers terus berkembang dan mendapatkan peran dalam kebebasannya.

"Komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers sudah merupakan komitmen kita bersama. Saya tentunya berkomitmen terhadap bagaimana pers harus terus berkembang, mendapat peran dalam kebebasannya di negeri ini sesuai dengan konstitusi dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono saat bersilaturahmi ke Kantor Majalah Tempo di Jakarta, Senin (2/8).

Saat tiba di halaman Kantor Majalah Tempo, Yudhoyono disambut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti dan kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Dalam penyambutan tersebut, Harymurti memberikan beberapa buku tentang pers kepada Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M Lutfi.

Sebelum mengadakan pembicaraan tertutup, Lubis memberi penjelasan singkat kepada Yudhoyono mengenai kasus pidana yang tengah dihadapi Majalah Tempo berikut tiga wartawannya, yaitu Harymurti, Tengku Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. "Atas apa yang dikenakan kepada kami, kami keberatan. Kami menginginkan UU Pers dipakai. Di negara lain, pencemaran nama baik oleh tulisan pers sudah didiskriminalisasikan. Kalau kita masih mempertahankan hukum kolonial, maka kita ketinggalan," ujar Lubis.

Menanggapi hal ini Yudhoyono menegaskan, supremasi hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, Yudhoyono meminta agar semua pihak kritis terhadap perubahan yang lebih luas sejalan dengan tumbuhnya norma dan nilai baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. "Dalam perubahan itu sebenarnya dialog dilakukan. Menurut saya, Indonesia itu menjadi laboratorium raksasa dari segi perubahan. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai keadilan dan kebebasan," paparnya.

Seusai pertemuan tertutup, Yudhoyono mengaku tidak secara khusus membicarakan persoalan hukum yang menimpa Majalah Tempo dan tiga wartawannya. Apa yang dibicarakan adalah hal mendasar, seperti demokrasi, aturan main hukum, dan kebebasan pers.

Harymurti mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pendapat Yudhoyono mengenai kriminalisasi pers seperti yang tengah dihadapi Tempo. "SBY mendukung diskriminalisasi pers. Beliau mendukung peran Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan pemberitaan pers," ujarnya.

Selain membicarakan masalah kebebasan pers, Harymurti juga bertanya mengenai susunan kabinet. Namun, seperti jawaban sebelumnya, Yudhoyono tidak secara rinci memberikan penjelasan. "Mengenai susunan kabinet, prinsip SBY adalah apa yang sudah baik dilakukan civil society tidak ditangani pemerintah. Seperti mengenai Departemen Penerangan, tidak ada lagi dalam susunan kabinet karena sudah baik ditangani civil society," ujarnya.

inu

koter sby

2008-03-14T07:34:00.000-07:00

Calon presiden Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono membantah akan membubarkan komando teritorial (Koter) dan Komando Resor Militer (Korem) jika kelak terpilih, seperti terdapat dalam dokumen tidak resmi Partai Demokrat.

"Menjelaskan adanya dokumen dari antah berantah itu, saya menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk mengatakan bahwa hal itu tidak benar," tegas Yudhoyono saat menerima kunjungan 26 Pimpinan Daerah Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI (GM FKPPI) yang dipimpin Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI Eddy Rumpoko.

Mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI dan Kepala Staf Teritorial ABRI itu berpendirian, untuk mengemban tugas pertahanan negara, Koter dan Korem harus tetap dipertahankan. "Yang tidak boleh ada adalah fungsi sosial dan politik sesuai amanat reformasi. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, keberadaan koter itu legal dan konstitusional. Jangan termakan isu. Sesuai amanat reformasi, yang harus dihentikan adalah peran politik TNI," paparnya.

Yudhoyono menyambut baik kedatangan "adik-adik" GM FKPPI sekaligus untuk kangen-kangenan. Dia meminta GM FKPPI memberi penjelasan kepada masyarakat agar jangan hitam putih dan apriori memandang. "Saya sangat alergi dengan pernyataan antimiliter. Apa yang salah dengan tentara? Profesi tentara itu sama saja dengan profesi sebagai guru, nelayan, dan politisi yang sama-sama merupakan profesi terhormat. Sesat pernyataan yang mengatakan mantan militer pasti militeristik!" ujarnya.

Yudhoyono mengakui, di dunia ini memang ada tentara yang setelah menjadi penguasa berbuat lalim dan fasis seperti juga di negeri ini di mana setelah berkuasa ternyata represif. Namun itu adalah karakter individu, bukan karena latar belakangnya sebelum menjadi penguasa.

Dia meminta agar nilai, jati diri, dan konsensus dasar (fundamental consensus) bangsa dijaga dan dipertahankan. Konsensus dasar itu adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi.

inu

mimpi oposisi

2008-03-14T07:32:00.000-07:00

PENGHITUNGAN suara di masing-masing tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 5 April 2004 belum juga dimulai. Mereka yang sulit bangun pagi dan tidak ingin hak politiknya hilang sia-sia masih mengantre di sejumlah TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, optimisme akan cukup memperoleh dukungan suara rakyat bagi partai yang disiapkannya sejak tahun 2001 sebagai kendaraan politik menuju Istana Negara telah disampaikan.

"KOALISI secara terbatas untuk pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan. Untuk itu, aturan main dan etika harus dibangun. Kabinet pelangi seperti sekarang ini terbukti tidak efektif. Dengan diwadahinya setiap fraksi dan partai politik dalam kabinet, logikanya setiap kebijakan pemerintah didukung oleh parlemen. Dalam kenyataannya, logika itu tidak dijumpai," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan "kabinet pelangi" Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.

Pandangan tersebut disampaikannya sesaat setelah berkeliling Kota Bogor meninjau pelaksanaan pemilu legislatif. Sambil menunggu pesanan soto ayam kegemarannya di warung pinggir jalan, Yudhoyono mengemukakan, "Oposisi diperlukan untuk sehatkan demokrasi. Koalisi terbatas hanya dengan beberapa partai politik di pemerintahan memungkinkan tumbuhnya oposisi yang bisa memberikan check and balance kepada the rulling party."

Malam harinya, optimisme Yudhoyono yang menjadi mesin pendulang suara untuk Partai Demokrat mendapat peneguhannya. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung tema bersih dan peduli, Partai Demokrat mampu membuat kejutan dengan perolehan suara cukup besar di sejumlah kota besar. Partai-partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak mampu membendung aliran suara kepada dua partai ini di Jakarta.

Mendapati hasil pemilu legislatif, keesokan harinya, Yudhoyono menggelar jumpa pers. Menggunakan jaringan lamanya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, puluhan wartawan berdatangan ke rumahnya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selain mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan rakyat kepada partai yang dibidaninya, Yudhoyono kembali menegaskan sikapnya untuk membangun koalisi terbatas sehingga memungkinkan tumbuh kuatnya oposisi.

Setelah kemudian Partai Demokrat dinyatakan bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena persentase perolehan suaranya, Yudhoyono mewujudkan rintisan gagasannya untuk membangun koalisi terbatas. Setelah menjadi calon presiden pertama yang mengumumkan pasangan calon wakil presidennya dari Partai Golkar Jusuf Kalla, Yudhoyono mendeklarasikan pencalonannya ke KPU.

Dalam deklarasi 10 Mei 2004 itu, pasangan Yudhoyono-Jusuf secara resmi diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiga pucuk pimpinan partai politik hadir dan menandatangani berkas pencalonan Yudhoyono-Jusuf ke KPU. Bergabungnya PBB untuk mencalonkan Yudhoyono sempat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran karena adanya perbedaan platform dengan Partai Demokrat dan PKPI.

"Saya memahami yang menjadi kekhawatiran banyak orang mengenai dugaan adanya upaya dari PBB untuk mengubah pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Mengenai kekhawatiran itu, saya kira PBB dan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bisa memberi penjelasan dengan gamblang. Bagi saya, sebagai politisi, pemahaman Pak Yusril mengenai kebangsaan dan keislaman sangat matang," papar Yudhoyono.

Meskipun tampaknya mantap dengan dukungan tiga partai politik yang hanya meraih 69 suara atau sekitar 12 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yudhoyono sebetulnya mengharapkan dukungan dan kebersamaan yang lebih besar dari partai politik lain. Sebelum beberapa partai politik mencalonkan presiden dan wakil presidennya masing-masing dan mengambil posisi saling berkompetisi, Yudhoyono mengaku telah menjalin komunikasi politik yang intensif dan berjalan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS.

Kini kompetisi tahap pertama yang mengelompokkan elite partai politik telah usai. Tiga dari lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan gugur. Pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU yang menyatakan pasangan Yudhoyono-Jusuf unggul di urutan pertama dengan 33 persen suara meneguhkan kembali optimisme Yudhoyono. Acceptance speech telah disiapkan sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Ledakan kecil di Kantor KPU membuyarkan acara yang telah sempurna disiapkan di pendopo samping rumah Yudhoyono yang baru dibangun.

Acceptance speech Yudhoyono lantas ditunda pada malam harinya sesaat selepas KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama. Segaris dengan gagasan awalnya mengenai koalisi terbatas, dalam kesempatan yang disiarkan secara luas oleh televisi tersebut Yudhoyono mengajak rakyat calon pemilihnya melepaskan simbol-simbol partai politik.

"Dalam berjuang ke depan, simbol tidak penting. Bahkan saya mengajak untuk melepas simbol-simbol itu. Masa depan kita sebagai bangsa tidak ditentukan oleh simbol-simbol. Perjuangan merebut masa depan pun tidak dibatasi simbol-simbol. Untuk merebut masa depan ini, kita tidak dibatasi umur, asal keturunan, asal partai, asal ormas, laki-laki atau perempuan, ataupun agama kita," paparnya dengan suara mantap di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

BELUM selesai tiga pasang kandidat yang dinyatakan tidak lolos membuat pernyataan menerima hasil pemilu putaran pertama, dua kandidat yang akan berkompetisi di pemilu putaran kedua telah bermanuver menggalang dukungan.

Sementara Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi asyik mencoba menjajaki koalisi tingkat elite partai politik, Yudhoyono memilih untuk mengajak rakyat berkoalisi. Tidak heran, selepas masa kampanye pemilu putaran pertama, Yudhoyono gemar bersafari keliling kota menjumpai pemilihnya yang sedang kesusahan karena bencana atau saat shalat Jumat. Terakhir, Jumat lalu, Yudhoyono shalat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Seusai shalat Jumat, Yudhoyono merayakan Hari Anak Nasional kedua bersama anak-anak yang didatangkan oleh Hotline Advertising, yang selama ini menggarap pembentukan citranya.

Sikap Yudhoyono yang terkesan menjauhi para elite politik yang dalam pemilu putaran pertama terbukti tidak mampu "menggiring" massa menumbuhkan sikap antipati beberapa elite partai politik. Disikapi seperti ini, Yudhoyono tetap mantap dengan pendiriannya. Sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla meneguhkan pendirian pasangannya tersebut.

Jusuf Kalla yang ditemui di Graha Anugerah tempat tim suksesnya bekerja, Kamis lalu, mengaku tidak khawatir dengan minimnya dukungan parlemen jika akhirnya terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan Yudhoyono. "Idealnya memang ada koalisi besar di parlemen agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, kami tidak pernah khawatir dan tidak pernah menganggapnya sebagai masalah jika ternyata tidak mendapat dukungan yang besar di parlemen. Kontrol dan kritik yang ketat dari DPR justru akan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik," ujarnya.

Jusuf justru khawatir jika yang duduk di pemerintah dan di parlemen sama saja seperti kabinet pelangi sekarang ini. Dengan diakomodasinya seluruh kekuatan politik di parlemen dalam kabinet, efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakannya ternyata juga tidak semulus yang dibayangkan. "Untuk beberapa kebijakan, tentangan keras terhadap kebijakan pemerintah justru muncul dari Fraksi PDI-P. Jadi, tidak ada lagi alasan pentingnya koalisi permanen di parlemen," papar Jusuf.

Dengan bekal pengalaman sejarah bangsa dalam berpolitik, meskipun mengharapkan munculnya oposisi yang kuat untuk menyehatkan demokrasi, Jusuf merasa yakin, di masa mendatang tidak akan tumbuh oposisi yang kuat dan mutlak. Dengan bekal kiprahnya berpolitik di Golkar, Jusuf merasa yakin politisi Golkar tidak akan teguh berpendirian. "Politisi Golkar itu sangat realistik dalam melihat persoalan. Lagi pula, kalau kami menang, kami yakin dengan dukungan rakyat kepada pemerintah yang dipilih secara langsung," ujarnya.

Meskipun yakin dengan posisi minoritas di parlemen, Jusuf mengungkapkan tetap menjalin dan merintis koalisi dengan beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS. Untuk rintisan koalisi ini, Jusuf memasang target setidaknya mendapat dukungan 40 persen di parlemen.

Dukungan setidaknya 40 persen diperlukan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR, misalnya soal anggaran dan pembuatan undang-undang. "Kalaupun tidak mendapat dukungan DPR, pemerintah tetap dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Yang jelas, DPR tidak lagi dapat menjatuhkan presiden. Kalau memang akan ada upaya itu, rakyat yang akan menjadi pelindung kami," ujar Jusuf.

inu

birokrasi tim sukses

2008-03-14T07:31:00.000-07:00

Iklim birokrasi yang melingkupi Susilo Bambang Yudhoyono yang tampak di antara sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional SBY-JK dinilai memagari dan menjauhkan Yudhoyono-Kalla dari rakyat calon pemilih. Meskipun mereka sementara unggul dalam pemilu putaran pertama, Tim Kampanye Nasional SBY-JK harus bekerja lebih keras dan tidak mabuk kemenangan serta terbius puji-pujian pencari kekuasaan.

"Pertarungan di putaran kedua akan lebih berat karena dua kandidat akan saling berhadapan dan pertarungan menjadi pertarungan hidup dan mati. Untuk memperluas dukungan, tim sukses harus lebih aspiratif dan empatik terhadap rakyat. Budaya birokrasi yang dibawa anggota tim sukses yang umumnya mantan tentara dan pejabat harus dilebur. Selama ini, birokrasi justru memagari dan menjauhkan SBY dari rakyat," ujar Penasihat Relawan SBY Djohan Effendi seusai pembukaan Silaturahmi Nasional Relawan SBY, Minggu (25/7).

Mantan Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menilai, bersamaan dengan kemenangan Yudhoyono dalam pemilu putaran pertama, tim sukses dan beberapa orang yang merasa dekat dengan Yudhoyono seperti mabuk kemenangan. "Yudhoyono harus lebih berhati-hati untuk maju ke putaran kedua. Jangan terbius puji-pujian dan suara yang indah-indah dari beberapa orang saja. Dengarkanlah suara tulus dari rakyat yang kadang-kadang memang pahit dan menyakitkan," ujarnya.

Djohan menilai, di sekitar Yudhoyono belakangan ini terlalu banyak disesaki oleh "penjaga pintu" yang merasa paling dekat dengan Yudhoyono. Dengan orang-orang yang memiliki mentalitas pejabat dan birokrat ini, upaya untuk memperluas dukungan rakyat kepada Yudhoyono-Kalla dalam pemilu putaran kedua dapat terhambat. "Harus disadari dan dikembangkan bahwa tim sukses Yudhoyono adalah rakyat. Hal ini kurang dilihat oleh tim sukses yang birokratis itu," paparnya.

Untuk memperbesar dukungan rakyat dan melibatkan rakyat secara langsung sebagai tim sukses Yudhoyono-Kalla, Relawan SBY sedang mempersiapkan upaya-upaya counter terhadap mobilisasi dari elite politik dengan melakukan pendekatan langsung kepada rakyat.

"Upaya Relawan SBY akan kami lakukan guna menghadapi konspirasi elite untuk meraih kekuasaan yang makin marak dilakukan akhir-akhir ini. Kami akan melakukan pendidikan politik dan kami yakin rakyat cukup cerdas untuk menentukan pilihannya secara otonom tanpa terpengaruh konspirasi elite yang mengejar kekuasaan," ujar Djohan.

inu

spiderman jadi jurkam

2008-03-14T07:28:00.000-07:00

ANDA (16) terlihat bingung saat duduk di kursi empuk berwarna merah di Studio 21 Planet Hollywood, Jakarta, Sabtu (17/7). Anak jalanan yang sehari-hari menggelandang di Stasiun Manggarai ini masih belum memahami apa yang sedang dialaminya. Bersama Yohan (12), Ade (14), dan Jana (13), teman-temannya menggelandang, Anda tertegun memandang gambar pada layar sangat lebar disertai suara menggelegar dan kadang-kadang mengagetkannya.

Tak beberapa lama, ketertegunan Anda berubah. Sambil mendekap botol air mineral dan makanan kecil pembagian, Anda tersenyum karena mulai mengenali tokoh yang muncul di layar. "Wah Sepidermen," ujarnya. Bersama tiga temannya, Anda mulai asyik menikmati film yang sedang menggemparkan dunia hiburan itu.

Sebentar saja, keceriaan terpancar dari wajah-wajah sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan ke Planet Hollywood untuk bersama calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menonton film Spider-Man 2. Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati, datang atas undangan Gerakan Perempuan Pro SBY. Acara bertema "Peduli Anak Jalanan" itu dirancang untuk memperingati Hari Anak Nasional.

Sebelum acara nonton bareng, sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Manggarai itu berdialog dengan Yudhoyono. Dipandu artis cilik Joshua, dua anak jalanan bertanya dengan lugunya mengenai pandangan Yudhoyono tentang anak jalanan.

Anda yang mendapat kesempatan pertama bertanya dengan lugas dan lugu meminta komitmen Yudhoyono, "Kami pengen tanya. Kalau Bapak jadi presiden, gembel kayak kami ini nantinya diusir apa kagak pak?"

Mendengar pertanyaan lugu ini, beberapa panitia terperangah. Setelah diberi kode pembawa acara, Joshua meminta Anda mengulangi pertanyaan dengan kalimat lebih baik. Anda pun mengulangi dengan kata-kata lebih "santun".

Yudhoyono lantas menjawab pertanyaan itu dengan berputar-putar dulu. "Kalau kesejahteraan kita baik, ekonomi kita baik, masyarakat kita tenteram, tidak akan ada lagi anak jalanan atau anak telantar. Negara akan berjuang. Pemimpin akan bekerja keras agar kita terbebas dari tragedi ini. Tentu di waktu mendatang akan dipikir bagaimana anak-anak telantar dapat bersekolah sehingga tidak ada gembel atau anak jalanan."

Sambil berusaha mencari kata-kata yang mudah dipahami anak-anak jalanan, Yudhoyono melanjutkan jawabannya, "Perlu kerja keras pemerintah, gubernur, bupati, dan wali kota agar semua masalah dapat dipecahkan dengan baik. Yang jelas, pemerintah tidak boleh menggusur atau mengusir warganya tanpa mencari pemecahan masalah. Tertib kota harus terpelihara, sementara yang tidak beruntung diberi kesempatan yang lebih baik."

Belum tahu apakah Anda puas atau tidak dengan jawaban Yudhoyono, Joshua beralih pada Vina (10). Murid Sekolah Dasar 05 Pagi, Senen, itu mengaku dirinya tidak dibebani biaya sekolah. "Tapi saya harus membayar uang buku Rp 200.000 jika ingin sekolah. Ini bagaimana Pak?" tanyanya.

Yudhoyono menarik napas sejenak sebelum menjawab. Seperti kepada Anda, Yudhoyono mengungkap lagi, negara harus sekuat tenaga membantu rakyatnya, khususnya anak-anak, agar dapat bersekolah. Entah paham atau tidak, selama mendengar penjelasan Yudhoyono yang menggunakan bahasa yang "tinggi-tinggi" anak-anak lebih asyik bermain dengan kaus baru yang dibagikan. Untuk mengarahkan perhatian, penyelenggara acara meminta anak-anak bertepuk tangan.

Suasana kaku dan formal mencair ketika dialog usai. Menjelang pemutaran film, Yudhoyono bersama istrinya berbaur bersama anak-anak untuk bernyanyi bersama, Lagu Pelangi. Suasana makin cair saat anak-anak dipersilahkan mengambil tempat duduk sebelum pemutaran film. Dan suasana berubah ceria saat Spiderman beraksi melempar jaring laba-labanya bergelayutan di tengah keramaian Kota New York. Tepuk tangan spontan mengiringi aksi Spiderman.

"Seneng. Pertama kali saya nonton di bioskop begini," ujar Anda sambil tersipu.

Ketika ditanya apa yang dipahami dari acara itu, Anda berujar, "Katanya Pak SBY mau jadi presiden. Saya sih seneng waktu didatangin mbak-mbak yang mau ngajak nonton Sepidermen bareng Pak SBY. Dapet makanan lagi. Hari ini saya libur nyapu di gerbong dan di stasiun. Semoga kami terus diperhatiin."

inu

dekati rakyat

2008-03-14T07:26:00.000-07:00

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mendekati rakyat calon pemilih untuk memperbesar dukungan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua. Setelah sehari sebelumnya mengunjungi korban kebakaran di Tanah Abang, Jumat (16/7), Yudhoyono shalat Jumat di Masjid Jami At Taqwa At Tahiriyah, Jakarta, dan berdialog dengan pengurus masjid.

Seperti kedatangannya di tengah-tengah keramaian sebelumnya, Yudhoyono kemarin disambut meriah. Seusai shalat, Yudhoyono dikerumuni jemaah yang ingin berjabat tangan dengannya. "Untuk melanjutkan kompetisi, saya memilih berkomunikasi dengan rakyat secara lebih intens. Rakyat perlu tahu pikiran, isi, dan solusi yang kami tawarkan. Mengenai koalisi, itu merupakan keniscayaan demi pemerintahan stabil. Namun, koalisi yang akan kami bangun adalah koalisi terbatas," ujar Yudhoyono.

Sebelum shalat Jumat, Yudhoyono datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, untuk menjenguk cendekiawan Nurcholish Madjid yang terbaring sakit lebih dari satu pekan di rumah sakit itu. Bersama Heru Lelono dan Mayjen (Purn) Djali Yusuf, Yudhoyono bertemu dengan Nurcholish sekitar 20 menit. "Kondisi Cak Nur (sapaan Nurcholish) terlihat sehat. Kami tadi guyon sebagai kawan," ujar Yudhoyono.

Yudhoyono mengaku berbicang-bincang dengan Nurcholish seputar proses demokrasi yang tengah berlangsung. "Bangsa ini perlu pencerahan dan nasihat Cak Nur. Tadi beliau terlihat sehat dan tetap peduli dengan proses demokrasi yang berlangsung," paparnya.

Sebagai kawan Nurcholish, Yudhoyono bercerita ketika masih bersama-sama menggagas upaya melakukan reformasi dalam TNI. Atas sumbangan pemikiran Nurcholish, didapati pemahaman bahwa antara demokrasi dan TNI tidak ada pertentangan. "TNI dan demokrasi itu compatible," ujarnya.

inu

128 kompleks tni/polri

2008-03-14T07:25:00.000-07:00

BOLEH jadi, seminggu setelah calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berkampanye di Gelanggang Olahraga Bung Karno, 27 Juni 2004 lalu, tukang ojek dan sopir angkutan kompleks perumahan tentara yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta tersenyum ketika pulang ke rumah membawa hasil keringatnya. Selama seminggu, tukang ojek dan sopir angkutan kompleks perumahan tentara itu mendapat keringanan bebas dari pungutan wajib setiap hari yang dipungut "pentolan-pentolan" kompleks tentara itu.

Bebasnya pungutan wajib yang dapat mencapai Rp 10.000 per hari itu diberlakukan sebagai imbalan karena telah bersedia mengantar rombongan massa, yang umumnya anggota keluarga tentara, menghadiri kampanye terbuka yang memenuhi Gelora Bung Karno. Tawaran menggiurkan ini disambut antusias tukang ojek dan sopir angkutan kompleks perumahan tentara yang tersebar di Jakarta.

"Ini bukan jokes. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada keinginan besar dari anggota keluarga tentara secara sukarela menunjukkan dukungannya kepada Yudhoyono. Untuk kampanye itu, ibu-ibu mereka bahkan memasak untuk memberi bekal nasi bungkus," ujar koordinator pengerahan massa keluarga besar tentara Tim Kampanye Nasional Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), Zainal H Yusuf.

Menurut anak kolong ini, kegairahan anggota keluarga besar tentara memberikan dukungan kepada Yudhoyono yang berpasangan dengan pengusaha JK telah terlihat jauh sebelumnya. Dukungan besar kepada Partai Demokrat yang menaruh Yudhoyono sebagai ikon dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif telah membuktikan cukup besarnya dukungan itu.

Menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama, 5 Juli 2004 lalu, dukungan keluarga besar tentara kepada Yudhoyono serius digarap agar hasilnya menjadi optimal. Untuk keperluan itulah, Tim Kampanye Nasional SBY-JK yang dikomandani purnawirawan jenderal dan disesaki juga purnawirawan jenderal itu memetakan sungguh besarnya potensi suara keluarga besar tentara.

Upaya memberi ruang ekspresi politik kepada keluarga besar tentara, menurut Zainal, memiliki momentum yang tepat. Oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang selama ini menjadi ruang ekspresi purnawirawan dalam berpolitik, terbukti bahwa mereka dan anggota keluarga besarnya "disia-siakan". Dalam daftar urut calon anggota legislatif di Partai Golkar, para purnawirawan jenderal ditempatkan di nomor urut yang jauh dari harapan bisa terpilih.

Atas perlakuan tidak mengenakkan dari Partai Golkar tersebut, anggota keluarga besar tentara diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk. "Perlakuan tidak mengenakkan itulah yang menyebabkan anggota keluarga besar tentara yang diwadahi Pepabri dan FKPPI mulai berangsur-angsur menarik diri dari Partai Golkar. Kesempatan itulah yang kemudian kami garap sungguh-sungguh," ujarnya.

Menurut data yang dimiliki Zainal, Pepabri yang mewadahi purnawirawan TNI dan Polri hingga ke tingkat akar rumput dan FKPPI yang mewadahi putra-putri purnawirawan dipetakan memiliki anggota sekitar 16,6 juta orang di seluruh Indonesia. Pepabri yang datanya sahih memiliki anggota sekitar 12,6 juta, sedangkan FKPPI memiliki anggota sekitar 4 juta. Potensi makin besar setelah Pemuda Panca Marga yang memiliki anggota sekitar 4 juta orang memberikan dukungan kepada Yudhoyono.

"Dengan kultur komando dan disiplin yang tinggi, potensi keluarga besar tentara lebih menggiurkan untuk ditangani dibandingkan mengelola potensi yang dimiliki partai politik. Dengan efektifnya komando, termasuk dalam pilihan politik, keluarga besar tentara dapat disamakan dengan sebuah aliran politik. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana efek bawaan seorang purnawirawan di lingkungannya. Meskipun hanya seorang sersan, seorang purnawirawan kerap menjadi komandan di lingkungannya. Ini yang kami pertimbangkan," ujar Zainal.

Segera setelah Pepabri secara kelembagaan memberikan dukungannya kepada Yudhoyono dan Wiranto sebelum masa kampanye lalu, Tim Kampanye Nasional SBY-JK bekerja. Pertama dipetakan jumlah kompleks tentara dan polisi yang tersebar di Jakarta, yang kemudian tercatat jumlahnya mencapai 128 kompleks perumahan. Untuk mengefektifkan upaya pencarian dukungan, dipeganglah "pentolan" masing-masing kompleks.

Oleh Zainal yang sebelumnya malang melintang di organisasi keluarga tentara, dipeganglah "pentolan" untuk masing-masing angkatan sebagai koordinator lapangan. "Agak lama membuat persiapan, pemetaan, dan koordinasi lapangan itu. Kami baru mendapatkan kepastian dukungan anggota keluarga besar tentara dari para ÆpentolanÆ itu empat hari sebelum kampanye besar di Gelora Bung Karno. Setelah sepakat, kami konsolidasi tanpa biaya. Kampanye di Gelora Bung Karno menjadi ujian efektivitas organisasi yang mereka wakili," kata Zainal.

Saat konsolidasi, untuk ujian efektivitas organisasi anggota keluarga besar tentara tersebut disediakan tiga sektor di gelora Bung Karno, yaitu sektor XII, XII, dan VIP Timur. Namun, dalam perjalanan waktu yang mepet menjelang kampanye terakhir itu, beberapa "pentolan" itu meminta tambahan tempat menjadi lima sektor.

"Permintaan kami penuhi meskipun semula kami agak ragu. Akan tetapi, pada hari pelaksanaan kampanye, lima sektor mulai dari sektor IX sampai XIV yang kami siapkan ternyata penuh bahkan sejak pukul 09.00. Selain mencengangkan kami, kenyataan ini membuktikan bahwa organisasi keluarga besar tentara berjalan efektif," ujarnya.

Tidak hanya dalam kampanye terbuka dukungan keluarga besar tentara terbukti. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden langsung pertama kali di Indonesia itu, suara mereka diserahkan kepada Yudhoyono. Perolehan suara di tiap-tiap TPS di lingkungan tentara menunjukkan hal tersebut. "Sebagian besar kompleks tentara kami kuasai.

Sementara untuk kompleks Polri, kami hanya mampu menguasai dua saja karena keluarga Polri tampaknya lebih terpikat kepada pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi," kata Zainal.

inu

citra sby

2008-03-14T07:22:00.001-07:00

SEPERTI sudah diduga dan dianalisa sebelumnya, sebagian besar suara alumni Cilangkap dan anggota keluarga besarnya memberikan dukungan kepada calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Tidak heran jika pasangan yang juga dicalonkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ini dielu-elukan saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara mereka.

HIDUP SBY! Hidup JK! Bersama kita bisa!" Begitu salah satu teriakan massa seperti paduan suara yang menggema dari TPS-TPS yang terletak di lingkungan tentara. Di sebagian besar TPS di Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, misalnya, teriakan massa yang terlihat bergembira itu menggema di 100 TPS dari 103 TPS yang ada di sekitar Kompleks Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu. Di 100 TPS tersebut, Yudhoyono menang mutlak meninggalkan pesaing terdekatnya Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang hanya mampu menang di tiga TPS.

Gema teriakan massa menyambut kemenangan pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla saat penghitungan suara di TPS bergema juga di hampir seluruh lingkungan tentara yang ada di Jakarta. Seperti di Cijantung, kemenangan mutlak pasangan purnawirawan jenderal dan pengusaha ini juga dirayakan secara meriah dengan sorak-sorai di kawasan perumahan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (TNI AD), kawasan Halim Perdana Kusuma (TNI AU), dan kawasan Sunter-Kodamar (TNI AL).

"Sudah kami duga dan perkirakan sebelumnya mengenai besarnya dukungan keluarga besar TNI kepada pasangan Yudhoyono-Kalla. Keyakinan kami akan dukungan suara keluarga besar TNI menguat ketika kami menggelar kampanye rapat umum mengakhiri masa kampanye Yudhoyono-Kalla di Gelanggang Olahraga Bung Karno, 27 Juni 2004 lalu. Lima tribun yang kami sediakan untuk keluarga besar TNI di Jakarta penuh bahkan sejak pukul 09.00. Sejak itu kami menjadi semakin yakin akan besarnya dukungan mereka," ujar anggota seksi pengumpulan dan pengolahan data Tim Kampanye Nasional SBY-JK Zainal H Yusuf, di Jakarta, Kamis (8/7).

Meskipun mengaku terkejut dengan dukungan besar keluarga besar Cilangkap dan alumninya, Zainal mengaku suara yang diperoleh pasangan Yudhoyono-Kalla di kantong tentara telah terpetakan sebelumnya. Memetakan dan memprediksi arah pilihan politik tentara menurut Ketua Bidang Organisasi PKPI ini lebih mudah karena kultur komando, disiplin tinggi, dan kepastian data anggota.

Ditanya kenapa antusiasme keluarga besar tentara kepada pasangan Yudhoyono-Kalla begitu tinggi, Zainal mengangkat tangan tanda tidak tahu secara pasti. Namun, berdasarkan pengalamannya sebagai anak kolong, Zainal berujar, "Kami sebagai anak tentara sejak kecil mendambakan pemimpin yang gagah dan kuat. Kegagahan kami temukan pada sosok tentara. Karena itu, omong kosong jika anak tentara tidak mengharapkan tentara menjadi presiden."

Ditanya lebih lanjut mengapa di antara tiga figur purnawirawan jenderal yang maju ke muka pilihan lebih banyak dijatuhkan kepada Yudhoyono, Zainal kembali berujar, "Selain mendambakan pemimpin yang kuat dan gagah, kami juga mengidam-idamkan pulihnya kembali citra tentara. Kami anggota keluarga besar tentara melihat Yudhoyono dapat memulihkan kembali citra tentara karena sedikitnya masalah di sekitarnya jika dibandingkan dengan Wiranto."

MENURUT analisa dan hitungan Tim Kampanye Nasional SBY-JK, dibandingkan dengan partai politik, organisasi keluarga besar tentara dilihat lebih efektif menjadi "mesin politik". Dengan jumlah purnawirawan beserta anggota keluarganya yang mencapai lebih dari 12 juta, dapat dibayangkan berapa suara yang dapat diperoleh jika potensi tersebut dimanfaatkan secara tepat. "Dalam menggarap besarnya potensi suara keluarga besar tentara, kami juga mempertimbangkan efek dominonya. Umumnya purnawirawan apa pun pangkat terakhirnya tetap menjadi komandan di lingkungan tempat tinggalnya," ujarnya.

Karena itu, pernyataan resmi dari Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (Pepabri) untuk mendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto lantas ditindaklanjuti dengan upaya pendekatan door to door. Untuk melipatgandakan upaya itu, seminggu setelah PKPI mencalonkan Yudhoyono-Kalla, jaringan anggota keluarga besar tentara yang telah terbentuk dan berjalan efektif di PKPI digerakkan.

Jaringan anggota keluarga besar tentara di PKPI ditampung dalam Barisan Muda PKPI yang didalamnya masuk Pemuda Panca Marga dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI (FKPPI). "Setelah PKPI mencalonkan Yudhoyono, jaringan FKPPI dan PPM bergerak. Dengan bergeraknya jaringan ini, tergaraplah potensi besar suara keluarga tentara," ujar Zainal yang juga Ketua Bidang Organisasi PKPI.

EFEKTIVITAS upaya penggalangan keluarga tentara oleh jaringan yang mereka miliki terbukti secara nyata di sejumlah kompleks tentara dan Polri di Jakarta. Dari 128 kompleks tentara yang ada di Jakarta, menurut catatan Zainal, setidaknya ada 80 kompleks yang dimenangkan Yudhoyono. Kemenangan itu merata di seluruh angkatan baik Kompleks TNI AD, TNI AU, maupun TNI AL.

Sebagai contoh di Kelurahan Cijantung, tempat bertebarannya kompleks perumahan TNI AD. Di kelurahan ini, pasangan Yudhoyono-Kalla menang telak. Dari 103 TPS dengan 22.833 suara pemilih yang dinyatakan sah di kelurahan itu, Yudhoyono menang di 100 TPS memperoleh 10.106 suara. Menyusul di urutan kedua pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dengan 6.396 suara.

Calon presiden lain yang juga purnawirawan jenderal, Wiranto, yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid, berada di urutan keempat dengan perolehan 2.255 suara di bawah perolehan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang memperoleh 3.806 suara. Di kompleks tentara, pilihan memang cuma dua yaitu kalau tidak Yudhoyono maka Wiranto. Kandidat lain tampak hanya sebagai penggembira saja karena hanya mendapat suara belasan saja per TPS yang rata-rata memiliki pemilih 200 orang.

Contoh perolehan suara Yudhoyono-Kalla di lingkungan perumahan tentara di Jakarta menguatkan anggapan sebelumnya mengenai besarnya dukungan anggota keluarga besar tentara kepada Yudhoyono. Di pundak Yudhoyono, keluarga besar anggota tentara menyerahkan harapan pulihnya citra tentara yang menjadi bulan-bulanan reformasi. Yudhoyono lebih dipercaya karena dinilai tidak banyak bermasalah dibanding calon tentara lainnya.

Sekali tentara tetap tentara!

inu

senin coblos

2008-03-14T07:21:00.000-07:00

BAGI para calon presiden dan calon wakil presiden, Senin 5 Juli 2004 kemarin benar-benar hari mendebarkan. Hari itu, sekitar 150 juta warga negara Indonesia akan menentukan pilihan. Rakyat akan menentukan, apakah mereka melesat atau harus terempas dari bursa pemilihan presiden.

Menghadapi hari itu, Wiranto dan keluarga menyiapkan diri. Meski malam harinya dia menonton final Piala Eropa di Tee-Box Cafe sampai pukul 01.20 WIB, subuh benar dia sudah bangun dan melaksanakan shalat. "Ibu Uga (istri Wiranto-Red) tadi pagi juga shalat tahajud," ucap seorang pengawal.

Pukul 07.00 Wiranto sudah bersiap-siap walaupun baru tiga jam kemudian ia bersama istrinya menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 029 di SDN Bambu Apus 01, Kecamatan Cipayung, Jakarta, yang hanya beberapa ratus meter dari rumahnya.

Wiranto tampak berseri-seri dan rileks. Setibanya di TPS, dia menyapa wartawan. Saat akan memberikan suara, Wiranto malah sempat bercanda dengan fotografer dan juru kamera yang mengikuti di belakangnya. "Ayo minggir. Ini kan rahasia," ucapnya. Spontan, wartawan pun sadar dan menyingkir.

Seusai mencoblos, Wiranto kembali ke rumah. Namun, dia tak henti-hentinya mengirim minuman dan makanan ke TPS. Presiden Paguyuban Warung Tegal se-Jabotabek dan Jawa ini memang punya motto sederhana: "Wareg, Waras, Wasis".

PUKUL 06.00, TPS 05, Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor, telah ramai. Sisa-sisa acara beberapa warga nonton bareng sepak bola final Piala Eropa masih terserak. Begitu juga sisa acara doa bersama Susilo Bambang Yudhoyono di pendopo di samping rumah di Puri Cikeas.

Keramaian makin menjadi menjelang pukul 07.00 bersamaan dengan kedatangan beberapa petugas TPS. Selain warga, puluhan wartawan juga menambah keramaian. Yudhoyono yang tiba di TPS beberapa menit setelah pukul 09.00 didampingi istrinya, Kristiani Herawati. Dia terlihat segar, ceria, dan murah senyum. Sambil berjalan, Yudhoyono menjawab pertanyaan wartawan.

Meskipun optimistis dapat melaju ke putaran kedua, Yudhoyono mengkhawatirkan ada kejadian luar biasa yang mengubah kalkulasi kemenangannya. "Politik itu keras dan kejam. Untuk kekuasaan, orang bisa menghalalkan segala cara," ujarnya.

Dengan senyum Yudhoyono melambaikan tangan ke arah warga yang berteriak-teriak memanggilnya. Sambil menunggu, Yudhoyono, istri, dan anaknya diminta berputar-putar arah untuk diambil gambar oleh wartawan. Seusai mencoblos, wartawan terus memburu Yudhoyono untuk wawancara dan mengambil gambar. Tim sukses Yudhoyono akhirnya menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya. Yudhoyono mengucap syukur karena pemilu berjalan baik, aman, dan lancar.

"Proses itu penting. Jika proses berjalan demokratis, hasilnya akan berkualitas," ujarnya.

DARI seluruh kampanye, acara dialog calon presiden barangkali paling melekat di benak Hamzah Haz. Itu dinyatakan kepada wartawan seusai mencoblos di TPS 30, Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta. Pagi itu, pukul 08.50, ia bersama istrinya, Asmaniah, dan tujuh dari 9 anaknya datang ke TPS dengan berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak 100 meter.

Mereka hanya sepuluh menit di TPS. Itu sudah termasuk menuruti permintaan belasan fotografer, yang berharap dapat pose menarik. Melihat kesabaran melayani keinginan fotografer, tidak berlebihan jika Hamzah dikenal akrab dengan wartawan.

Ketika menunggu kesempatan mencoblos, atas permintaan fotografer, beberapa kali ia dan istrinya harus mengangkat surat suara yang dipegangnya. Bahkan, saat mau memasukkan surat suara ke kotak, ia harus "minta izin" para fotografer itu. "Sudah ya, ya, saya masukkan sekarang," katanya.

Seusai mencoblos, dua kali dia menerima wawancara. Di kedua kesempatan itu, Hamzah mengaku teringat acara debat capres yang dijalaninya empat hari sebelumnya. "Banyak yang belum tahu keadaan kita sebenarnya. Karena itu, masih banyak yang parsial dari debat-debat calon presiden, yang saya nilai, seperti cerdas cermat. Isinya tidak mendasar," katanya.

Tidak jelas, mengapa Hamzah teringat terus pada acara itu.

inu/sam/sut

fitnah sby

2008-03-14T07:19:00.000-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur selama satu bulan masa kampanye berjalan dengan aman. Memasuki masa tenang sebelum hari pemilihan, 5 Juli 2004, Yudhoyono meminta agar calon pemilihnya terus waspada karena penyebaran fitnah dan kebohongan akan terus terjadi dalam bentuk lain. Selain itu, Yudhoyono meminta mewaspadai kemungkinan terjadinya serangan fajar pada hari pemilihan.

"Kita harus terus waspada. Kalau dalam kampanye mereka mampu menyebar fitnah dan kebohongan. Saya ingatkan, besok hal itu bisa terjadi lagi dalam bentuknya yang lain. Di minggu tenang, kasak-kusuk kebohongan dan intimidasi bisa terjadi. Serangan fajar bisa terjadi juga di hari pemilihan. Apa pun juga bisa terjadi," ujar Yudhoyono menutup masa kampanye dengan dialog politik di hadapan anggota tim suksesnya dan wartawan, Kamis (1/7).

Selain meminta calon pemilihnya waspada, Yudhoyono meminta agar pada hari pemilihan dan hari-hari setelahnya rakyat turut mengawasi kemungkinan adanya kecurangan penghitungan hasil suara. Agar dapat diawasi, Yudhoyono meminta hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara hingga tingkatan yang lebih tinggi dibuka secara transparan kepada rakyat.

Selama satu bulan berkampanye keliling Indonesia bersama Jusuf Kalla, Yudhoyono memetik beberapa pelajaran penting yaitu rakyat di seluruh Indonesia pada dasarnya mampu dan bersedia menerima perbedaan pendapat. Rakyat sudah cukup dewasa dan arif berpolitik. Keberagaman akar masyarakat baik agama, suku, dan daerah asal tidak menjadi bagian efektif untuk menarik simpati rakyat. Rakyat telah terbiasa dalam keberagaman.

"Meskipun rakyat memiliki kesadaran dan kepedulian politik yang tinggi, mereka umumnya kekurangan informasi yang benar dan akurat. Rakyat tidak tahu harus ke mana menanyakan kebenaran berita-berita," kata Yudhoyono memaparkan.

inu

nuarta

2008-03-14T07:17:00.000-07:00

"BELAKANGAN ini saya bingung kenapa hidup di zaman yang menggelisahkan seperti ini. Apa ini bagian dari karma yang harus saya terima dan jalani?" Pertanyaan itu dikemukakan pematung Nyoman Nuarta (52) ketika diminta membaca puisi dalam acara yang digelar salah satu calon presiden di Jakarta, Senin (28/6). Meskipun telah diberi buku kumpulan puisi yang dapat dipilih untuk dibaca, Nyoman lebih memilih mengungkapkan kegelisahannya mendapati perkembangan politik terakhir.

"Saya tidak habis mengerti dengan kebijakan bangsa ini yang diambil para politisi dan pemimpinnya. Sementara bangsa lain di dunia ke kanan, kita ke kiri. Kita serba beda dan serba tertinggal karena perbedaan itu," ujar pematung Mandala Garuda Wisnu Kencana yang megah berdiri di Bali tersebut.

Pria kelahiran Tabanan, Bali, ini juga gelisah melihat kelakuan politisi yang menggunakan agama sebagai alat meraih dan mempertahankan kekuasaan. "Di luar negeri, orang takut menggunakan agama. Akan tetapi, di sini, kita melihat orang mengembar-gemborkan agama, tetapi kelakuannya jauh dari nilai agama," ujar Nyoman yang rambutnya telah memutih semua.

Mengenai bagaimana seharusnya ber-Tuhan, ayah dua anak yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, ini mempunyai pengalaman menarik ketika berada di Korea Selatan. Ketika itu Nyoman bekerja dengan orang Korea Selatan yang hasil kerjanya baik dan bagus. "Ketika itu saya bertanya agama orang itu. Namun, orang itu menjawab, ÆSaya tidak punya agama. Tetapi saya takut dengan Tuhan.Æ Jawaban itu mengentakkan saya," paparnya.

Kegelisahan Nyoman yang diungkapkan dengan perlahan lebih mencekam dibandingkan artis sebelumnya yang membaca puisi dengan gaya dan nada suara dibuat-buat. Setelah seluruh hadirin hanyut dalam suasana permenungan yang mendalam, Nyoman turun panggung. Sejenak, hiruk-pikuk acara yang dipadati pesohor itu berhenti mengantar Nyoman menuju kursi.

inu

kerbau kalla

2008-03-14T07:15:00.000-07:00

Pukul 16.00 WITA. Kendaraan rombongan calon wakil presiden Jusuf Kalla melaju kencang dalam kawalawan patroli jalan raya menuju Bandar Udara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di tengah jalan, timbul niat yang semula sudah direncanakan untuk mengunjungi Pasar Hewan Kecamatan Cakranegara, Mataram, yang jaraknya tidak jauh dari bandara. Iring-iringan kendaraan lantas berputar arah.

Tidak lama kemudian rombongan tiba di pasar yang ramai tidak hanya oleh kerumunan orang, tetapi juga hewan kerbau dan kuda. Melihat rombongan kendaraan dalam pengawalan datang, kerumunan massa mengalihkan pandangan ke arah datangnya rombongan.

Mengetahui bahwa yang datang adalah Jusuf yang dikenal sebagai pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono, massa lantas mengaraknya menuju tempat jual beli kerbau. Tim kampanye lantas sibuk mengatur strategi agar gambar yang direkam para fotografer dan kamerawan dramatik. Maka, diaturlah rencana agar ada kesempatan Jusuf mengelus-elus sapi dan bertanya harganya. Rencana siap dilaksanakan dan dua kerbau telah dipilih.

Massa berkerumun di belakang dua kerbau sementara fotografer dan kamerawan berdiri berhadap-hadapan dengan Jusuf. Masih dalam keriuhan massa, Jusuf bersiap-siap menjamah dua kerbau yang terlihat malu-malu kerbau. Mungkin karena gemas atau karena terdorong akibat berdesak-desakan, sebelum Jusuf menjamah dua kerbau tambun itu, (maaf) bokong kerbau terpukul dan terdorong.

Kontan, kerbau yang tadinya malu-malu kerbau hendak dijamah Jusuf meronta dan mengamuk. Massa lantas berhamburan mencari perlindungan yang aman. Jusuf dan wartawan menyingkir sambil tersenyum penuh kekagetan.

Boleh jadi kerbau itu mengamuk karena ogah dipolitisasi...

inu

cita-cita sby

2008-03-14T07:11:00.000-07:00

RINDUNYA hatiku padamu,
Kekasih tambatan jiwa
di seberang sana.
Bolehkah kutitipkan salam
lewat burung kenari
yang terus bernyanyi.
Sayang, aku kangen
pada pelangi di matamu,
dan
kasih indah di dadamu
Masihkah bersemi?

PUISI empat bait tersebut ditulis Susilo Bambang Yudhoyono menjelang Hari Kasih Sayang (ValentineÆs Day), 11 Februari 2004. Puisi berjudul Kangen itu merupakan satu dari 31 puisi yang pembuatannya dikebut Yudhoyono dalam rentang waktu kurang dari dua bulan sejak 7 Januari sampai 16 Februari 2004. Puisi itu membuka buku kumpulan puisi Taman Kehidupan yang diterbitkan pada masa kampanye pemilu legislatif, Maret 2004.

Beberapa puisi, termasuk puisi Kangen yang menjadi andalan itu, dicantumkan juga dalam biografinya setebal 1.023 halaman yang diluncurkan pada 31 Maret 2004. Dalam biografi yang ditulis Usamah Hisyam itu, Yudhoyono yang sedang menanjak popularitasnya ketika itu, lantaran polemik dengan Taufik Kiemas, digambarkan serba sempurna.

Di samping tempaan raga yang dijalani selama karier militernya sejak tahun 1970, jiwanya juga tertempa. Puisi-puisi melankolis itu adalah bukti tempaan atas jiwanya. Citra keseimbangan raga dan jiwa itu yang kira-kira ingin ditampilkan lewat ketergesa-gesaannya menulis puisi di tengah kesibukannya memikirkan nasib rakyat Aceh yang hidup di bawah rasa takut karena dilegalkannya adu senjata mencabut nyawa.

Keinginan untuk selalu tampil serba sempurna ini membuat Yudhoyono yang memperoleh gelar jenderal kehormatan tahun 2000 dari Presiden Abdurrahman Wahid terkesan lamban bersikap dan peragu. Kesan lamban bersikap dan peragu tersebut segera dibantah Yudhoyono lewat biografi. Kehati-hatian dan penuh pertimbangan yang membuatnya kerap terkesan lamban dan peragu.

YUDHOYONO lahir dari lingkungan keluarga prihatin. Sebagai Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) yang wilayah tugasnya mencakup satu kecamatan, Soekotjo (ayahnya) tidak berkecukupan secara ekonomi. Dengan pangkat pembantu letnan satu (peltu), gajinya sangat kecil. Terlebih Soekotjo bertugas di daerah terpencil dan gersang, sepi dari "sabetan".

Sebagai anak tunggal pasangan Soekotjo dan Siti Habibah, Yudhoyono yang lahir seusai azan dzuhur, 9 September 1949, cukup mendapatkan kasih sayang. Soekotjo yang menjabat sebagai Danramil selama empat periode di sejumlah kecamatan di Pacitan menanamkan disiplin dan kerja keras.

Yudhoyono lahir tanpa ditunggui ayahnya di rumah kakeknya di Desa Tremas, 12 kilometer dari Kota Pacitan. Untuk kelancaran sekolahnya, Yudhoyono tinggal bersama Sasto Suyitno, pamannya yang menjadi Lurah Desa Ploso, Pacitan.

Sejak menjadi murid Sekolah Rakyat Gajahmada (sekarang SDN Baleharjo I), Yudhoyono yang dipanggil Susilo atau Sus oleh kedua orangtuanya sudah tampak menonjol.

Saat SMA, Yudhoyono bersama teman-teman membentuk Klub Rajawali untuk bermain voli dan Band Gaya Teruna untuk bermusik. Di band itu Yudhoyono memainkan bass. Ia kerap menjadi vokalis untuk menyanyikan lagu sedih dan sendu, Telaga Sunyi karya Koes Plus. Hobi bermusik Yudhoyono yang dijadikan andalan saat berkampanye bermula dari sini. Namun, saat kampanye Yudhoyono tidak lagi menyanyikan lagu sedih dan sendu Telaga Sunyi. Lagu Pelangi di Matamu milik Jamrud yang mirip dengan syair puisinya menjadi pilihannya.

LAYAKNYA pemuda lain dari daerah gersang dan terpencil, keluar daerah untuk mengubah nasib adalah sebuah dorongan, tuntutan, dan harapan. Pengalaman getir menyaksikan perceraian kedua orangtuanya memacu Yudhoyono lebih keras lagi berupaya.

Mewarisi sikap ayahnya yang keras, Yudhoyono berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Karena terlambat mendaftar, Yudhoyono tidak langsung masuk Akabri saat lulus SMA akhir tahun 1968. Satu tahun sebelum masuk Akabri, Yudhoyono sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 Nopember Surabaya (ITS). Namun, Yudhoyono kemudian memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama di Malang, Jawa Timur. Di Malang ia dapat lebih leluasa mempersiapkan diri masuk Akabri. Tahun 1970 Yudhoyono masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung.

Saat Yudhoyono menjalani pendidikan militer, Mayjen Sarwo Edhi Wibowo yang kemudian menjadi bapak mertuanya bertindak sebagai Gubernur Akabri. Yudhoyono satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto,Yudi M Yusuf, dan Wresniwiro. Di akhir pendidikan, Yudhoyono yang mendapat julukan Jerapah menyabet predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan mendapat lencana Adhi Makasaya. Presiden Soeharto menyerahkan lencana itu kepada Yudhoyono.

Selain meraih prestasi terbaik, di tahun keempat pendidikan militer inilah cintanya tumbuh dan bersemi. Tidak tanggung-tanggung, putri Sarwo Edhie, Kristiani Herrawati, diincarnya. Pertemuan pertama dengan Kristiani yang kini menjadi istrinya terjadi saat sebagai Komandan Divisi Korps Taruna Yudhoyono melapor kepada Sarwo Edhie mengenai satu kegiatan. Saat itu Kristiani sedang berlibur di Lembah Tidar menemui orangtuanya.

Sejak pertemuan pertama di Lembah Tidar itu, Yudhoyono kerap menyempatkan diri main ke rumah dinas gubernur dengan harapan bertemu Kristiani. Setelah lebih saling mengenal satu sama lain, keduanya lantas pacaran. Mendengar hubungan cinta putranya dengan putri Sarwo Edhie, Soekotjo kaget bukan kepalang dan menganggap Yudhoyono salah bergaul.

Namun, lantaran Yudhoyono mampu meyakinkan ayahnya bahwa perbedaan status tidak menjadi pertimbangan utama dalam hubungan cintanya, Yudhoyono dan Ani terus melangkah. Sebetulnya, yang lebih dulu senang pada Yudhoyono adalah istri Sarwo Edhie. Lampu hijau ini memperlancar hubungan kasih Yudhoyono dan Ani.

Karena kemudian berpisah, Ani ke Korea Selatan ikut ayahnya sebagai Duta Besar di Korea Selatan dan Yudhoyono ke Amerika Serikat mengikuti pendidikan Airborne dan Ranger, sepasang kekasih ini menunda pernikahan. Pernikahan baru dilaksanakan 30 Juli 1976 bersama-sama dengan dua putri Sarwo Edhie lain yang juga mendapat jodoh tentara. Lantaran unik, pesta pernikahan tiga bersaudara yang dilangsungkan di Hotel Indonesia itu menjadi tontonan tamu hotel.

Bersama Ani, Yudhoyono dikaruniai dua putra, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara (lulusan terbaik Akmil 2000) dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengurungkan niat menjadi tentara seperti ayahnya lantaran reformasi yang memaki tentara. Baskoro kemudian memilih kuliah di Curtain University, Australia.

Yudhoyono mengakhiri karier militernya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI yang kemudian berubah nama karena reformasi menjadi Kepala Staf Teritorial TNI, tahun 1998-1999. Akhir karier militer ini menyisakan duka karena sebagai tentara SBY ingin menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD dan bahkan Panglima TNI yang memang terbuka peluangnya. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid menjadikannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi membuyarkan keinginannya.

Bersamaan dengan masa akhir karier militernya itu, SBY dan keluarga tinggal di Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat. Dari rumah yang dibangun di atas tanah seluas lebih dari 3.000 meter itu, SBY membangun mimpinya untuk menjadi presiden.

MIMPI menjadi orang nomor satu di negeri ini makin kencang diupayakan perwujudannya oleh SBY sejak kekalahannya di putaran kedua pemilihan wakil presiden dalam Sidang Istimewa MPR, Juli 2001. Setelah kekalahan itu, muncul rekomendasi beberapa kalangan yang meminta SBY bersiap mencalonkan diri sebagai presiden dengan langkah mendirikan partai politik. Satu tahun kemudian, SBY melontarkan nama partai yang akan dipakainya: Partai Demokrat.

Setelah SBY secara lisan menjelaskan ciri partai politik yang diinginkannya, termasuk working ideologi-nya nasionalis-religius, hari berikutnya di kantor Tim Kresna Bambu Apus, niat mendirikan partai politik direalisasikan. Awal Agustus 2002, SBY mengadakan pertemuan terbatas yang dihadiri Prof Subur Budisantoso, Prof Irsan Tanjung, dan Dr Achmad Mubarok. Partai Demokrat didirikan dengan komitmen utama sebagai kendaraan SBY mewujudkan mimpi besarnya menjadi presiden.

Mimpi besar itu mulai dibangun bersamaan dengan tugas negaranya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Konsentrasinya yang terpecah tersebut sedikit banyak terasakan oleh Megawati yang ingin kembali menjadi presiden. Persaingan tertutup dalam satu perahu itu kemudian menjadi terbuka karena pernyataan suami Megawati, Taufik Kiemas. Buntut persaingan terbuka ini, SBY mundur dari kabinet menjelang kampanye pemilu legislatif.

Bersamaan dengan meningkatnya popularitas SBY, Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru menuai hasil memuaskan dalam pemilu legislatif. Berada di urutan kelima dengan perolehan suara 8.455.225 SBY memiliki kendaraan untuk pencalonan dirinya sebagai presiden.

Meskipun demikian, Yudhoyono merasa tidak nyaman jika hanya dicalonkan oleh partai yang didirikannya saja. Setelah berkeliling mencari mitra koalisi, Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sepakat bersama-sama mencalonkannya. Sebagai wakil presiden, SBY memilih Jusuf Kalla, orang yang pertama kali memberinya selamat setelah mundur dari Kabinet Gotong Royong.

Dengan bergabungnya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, pasangan Yudhoyono-Kalla mengedepankan visi yang sepertinya merupakan gabungan tiga tokoh ini, yaitu aman, adil, dan sejahtera. Mengenai syariat Islam yang diusung Yusril lewat PBB, SBY berpendapat, "Syariat Islam yang diperjuangkannya ada dalam bingkai konstitusi berikut Pembukaan UUD 1945. Saya sangat memahami cita-citanya untuk mewujudkan kehidupan yang betul-betul Islami di negeri ini."

Genderang kompetisi telah ditabuh. Menjelang berakhirnya masa kampanye, tabuhan genderang kompetisi semakin kencang sehingga kerap memerahkan telinga para kandidat dan tim suksesnya. Namun, jauh sebelum kompetisi digelar, seusai mencoblos dalam pemilu legislatif, di sebuah warung soto ayam pinggir jalan, SBY berujar,

"Bagi saya Megawati atau Amien Rais itu bukan musuh, tetapi kompetitor. Karenanya, mari berkompetisi secara sehat dalam bingkai demokrasi!"

inu

coblos kumis bugis

2008-03-14T07:10:00.001-07:00

LELAH dan jenuh juga rasanya mengujarkan materi kampanye yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus. Tidak hanya di panggung kampanye terbuka, dalam kesempatan dialog tertutup dengan peserta terbatas dan ketika ditanya wartawan, jawaban calon presiden dan wakil presiden tetap sama saja. Bahkan untuk pertanyaan apa pun, seorang kandidat selalu menyelipkan kata akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi.

Setelah berbusa-busa memaparkan visi, misi, dan programnya di hadapan warga Papua di Hotel Serayu, Mimika, Papua, pekan lalu, Jusuf Kalla bertanya, "Sudah tahu gambar saya di surat suara? Nomor berapa?" Serentak peserta dialog tertutup yang kebanyakan merupakan perantau asal Sulawesi Selatan menjawab: "Empat! "

Hendak meyakinkan agar calon pemilihnya tidak salah mencoblos gambarnya, Kalla mendeskripsikan dirinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. "Benar, nomor empat. Yang satu tinggi besar, yang satu berkumis asal Bugis. Dari semua calon presiden dan wakil presiden, cuma saya yang berkumis. He-he-he..., jangan lupa ya. Yang satu ganteng, yang satu lagi berkumis. Dan berkumis, sudah pasti itu ganteng," ujar Kalla masih terkekeh dengan kumis tipisnya yang memutih.

Cerita perihal kumis ini membuat ibu-ibu meringis setelah jenuh mendengarkan paparan visi, misi, dan program yang sulit dicerna dan dibayangkan pelaksanaannya. Pak Kalla mesti tahu, banyak juga orang-orang yang gemes sama kumisnya karena itu mengingatkan pada seorang pemimpin yang sangat legendaris dengan kumis khasnya.

inu

kampanye hitam

2008-03-14T07:08:00.000-07:00

Gencarnya kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan hampir semua tim sukses calon presiden dan wakil presiden ataupun para pendukungnya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, 5 Juli 2004, membuat panik tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Merasa "digebuki" dengan kampanye hitam yang membuat goyah pilihan para calon pemilihnya, tim pembela hukum Yudhoyono-Kalla menyiapkan pengaduan ke aparat kepolisian dengan bekal sejumlah bukti yang telah dikumpulkannya.

"Apa yang disampaikan kepada masyarakat melalui sejumlah media, seperti pesan layanan singkat dan selebaran mengenai Partai Demokrat dan Yudhoyono secara keliru dan memutarbalikkan fakta, merupakan upaya pembodohan dalam demokrasi. Rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya kini menjadi bingung dengan informasi yang tidak benar itu," ujar juru kampanye nasional Yudhoyono-Kalla yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurut dia, kampanye hitam yang dilakukan bergelombang dengan tujuan menjatuhkan popularitas Yudhoyono ini dilakukan oleh salah satu kandidat bersama anggota tim suksesnya. Untuk kesimpulan ini, Suratto mengaku telah mendapatkan bukti berupa alamat faksimile, baik di Surabaya maupun di Kediri, Jawa Timur.

"Kampanye hitam dilakukan karena kandidat dan tim sukses salah satu kandidat itu kehabisan akal untuk bersaing secara sehat. Untuk sementara, kami belum dapat menyebut kandidat dan tim sukes mana yang melakukan kampanye hitam itu," ujarnya.

Ditanya kenapa menjadi panik dengan kampanye hitam jika faktanya tidak seperti yang digambarkan dalam materi kampanye hitam itu, Suratto mengaku, tim sukses Yudhoyono-Kalla tidak lagi bisa tinggal diam karena ternyata cukup berpengaruh bagi mayoritas pemilih yang akses informasinya terbatas. "Selama ini kami terus diantemi (dipukuli). Kini kami tidak lagi bisa hanya diam saja. Cara-cara itu harus dilawan," paparnya.

Tiga materi Suratto merinci, hingga saat ini ada tiga materi kampanye hitam yang masih gencar dilakukan oleh lawan politik Yudhoyono untuk menurunkan popularitasnya. Tiga materi kampanye hitam yang disebarkan lewat layanan pesan singkat (SMS) dan selebaran itu adalah mayoritas anggota DPR yang terpilih dari Partai Demokrat beragama Kristen, pengurus Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono beragama Kristen, dan Yudhoyono lebih pro-Kristen daripada pro-Islam.

Menurut Suratto, mengenai anggota DPR Partai Demokrat, dari 57 kursi yang diperoleh, 41 beragama Islam, 13 beragama Kristen, dua beragama Hindu, dan satu beragama Buddha. Dari 75 pengurus Partai Demokrat, 48 di antaranya beragama Islam, 24 beragama Kristen, dua beragama Hindu, dan satu beragama Buddha.

"Jadi, kalkulasi bahwa dari 57 anggota DPR Partai Demokrat 34 di antaranya beragama Kristen itu tidak benar dan menyesatkan," ujarnya.

Dengan sejumlah bukti yang diperolehnya mengenai operasi kampanye hitam berikut orang- orang yang ada di belakangnya itu, tim pembela hukum Yudhoyono-Kalla menyiapkan pengaduan atas fitnah murahan yang merugikan dan mencemarkan nama Yudhoyono. Pengaduan itu akan dilakukan segera ke aparat kepolisian.

inu

sby amien...

2008-03-14T07:05:00.000-07:00

KEKURANGAN suporter yang tertib tertata dengan kaus seragam tidak membuat pendukung Amien Rais kehilangan akal dalam menunjukkan dukungannya kepada calon presidennya yang belakangan ini mudah sekali tersenyum simpul. Hal itu terjadi ketika Dewan Kesenian Jakarta menggelar acara dialog Visi dan Strategi Kebudayaan Calon Presiden 2004 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (14/6).

Dalam dialog yang dipadati pengunjung itu, calon presiden Partai Amanat Nasional Amien Rais tampil bersama calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga calon presiden lain yang diundang, yaitu Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Hamzah Haz, tidak hadir.

Jika diamati, Amien Rais memang paling rajin menghadiri acara-acara debat atau dialog antarcalon presiden. Wiranto pernah tidak datang ketika diundang SCTV saat diminta untuk berdialog dengan Amien Rais dengan pemandu Rosiana Sialalahi.

Nah, seusai dialog di Graha Bhakti Budaya TIM yang berlangsung sekitar dua jam itu, kedua kandidat yang paling getol menanggapi tawaran debat ini mendapat sambutan tepuk tangan gemuruh dari pengunjung. Diberi sambutan meriah, Yudhoyono dan Amien lantas bersama-sama melambaikan tangan. Spontan dari arah belakang, rombongan pemuda yang menggunakan kaus seragam bergambar Yudhoyono berteriak-teriak, "SBY...! SBY...! SBY...!"

Teriakan serentak ini disambut pendukung lain yang ada di depan mereka. Pendukung Amien yang tidak sebanding jumlahnya dengan pendukung Yudhoyono semula hanya melongo sambil tengak-tengok kiri dan kanan. Seolah tidak kehabisan akal, setiap pendukung Yudhoyono berteriak SBY, pendukung Amien menimpali dengan berteriak Amien seperti mengakhiri sebuah doa.

"SBY...! Amien... SBY...! Amien... SBY...! Amien..."

Mirip orang mengamini mereka yang berdoa.

Yah, namanya pendukung walaupun lelah dan belum makan siang ternyata tak mengendorkan semangat mereka untuk mendukung para calon presiden jagoannya.

inu

suara cilangkap

2008-03-14T07:02:00.001-07:00

Seharusnyalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden berjalan tenang. Seluruh calon presiden dan calon wakil presiden telah menandatangani prasasti untuk siap menang dan siap menerima kekalahan sebelum masa kampanye dimulai. Disepakati juga seluruh kandidat untuk bersaing secara fair dan meninggalkan cara yang justru akan mencederai demokrasi.

Keharusan pemilu presiden-yang pertama kali melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung ini-berjalan tenang adalah dikemukakannya komitmen aparat kepolisian untuk mengawal secara proporsional dan netral seluruh kandidat. Salah satu bentuk komitmen ini adalah memberi pengawalan khusus kepada kelima pasang kandidat.

Keharusan berjalan tenangnya pemilu presiden yang menampilkan tiga purnawirawan jenderal juga dikemukakan berulang kali oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Mabes TNI bertekad sungguh-sungguh keluar dari panggung politik praktis dengan bersikap netral. Disadari Mabes TNI, politik praktis yang dilibati selama Orde Baru merusak tentara.

Keharusan pemilu presiden berjalan tenang juga merupakan komitmen dari tiga purnawirawan jenderal untuk tidak menggunakan institusi militer yang membentuknya demi perebutan kekuasaan.

Ketiga jenderal, yaitu Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (yang paling yunior), Jenderal (Purn) Wiranto, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar sudah sejak pemilu legislatif mengemukakan tidak akan menggunakan gerbongnya yang masih tercecer di Mabes TNI untuk mewujudkan ambisinya.

Komitmen tiga purnawirawan jenderal untuk tidak melibatkan tentara dalam panggung politik praktis melegakan banyak kalangan. Untuk lebih meyakinkan mereka yang masih saja khawatir dengan komitmen tiga purnawirawan jenderal ini, secara khusus Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh di lingkungan tentara yang memulai reformasi menghapus peran sosial politik tentara. Dengan penjelasan itu, Yudhoyono ingin mengatakan bahwa tidak mungkin dia menelan ludahnya sendiri.

Seolah ingin menjawab kekhawatiran beberapa kalangan mengenai hengkangnya tentara dari panggung politik yang penuh gebyar dan menggiurkan, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto memberi pengarahan kepada seluruh Panglima Komando Utama Mabes TNI beberapa jam sebelum kampanye presiden dimulai.

Dengan komitmen semua pihak yang memiliki potensi untuk saling sikut demi kepentingan kekuasaan ini, sekali lagi, seharusnyalah pemilu presiden berjalan tenang karena fairness yang menjadi sendi demokrasi tetap terjaga. Mempertegas kesungguhan tentara dalam memberi tindakan kepada anggota dan institusi di bawah Mabes TNI yang terbukti tidak netral, Endriartono tidak segan menyebut oknum tentara itu sebagai pengkhianat bangsa.

PADA tingkat wacana formal terbuka, terjawab sudah kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai akan dilibatkannya tentara dalam panggung politik kekuasaan. Jawabannya adalah tidak mungkin! Jawaban ini setidaknya melegakan dua pasang kandidat berlatar belakang sipil beserta tim suksesnya.

Dengan komitmen Mabes TNI dan tiga purnawirawan jenderal untuk menjaga tentara dan jaringannya tetap netral, Amien Rais yang semula getol ingin pasangan berlatar belakang militer lebih lega. Calon presiden yang kemudian berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo ini setidaknya merasa mendapat perlakuan sama dari Cilangkap, yang meskipun kecil jumlahnya tetapi teruji luas jaringan dan soliditasnya.

Jika ancaman gelar pengkhianat bangsa siap disematkan dipundak tentara yang terbukti tidak netral, untuk anggota keluarga tentara, Mabes TNI memberi keleluasaan.

Bahkan, Cilangkap menganjurkan hak suara yang dimiliki anggota keluarga tentara digunakan. Kepada alumni Cilangkap atau purnawirawan, Mabes TNI juga menganjurkan dan mendorong agar hak politik digunakan.

Untuk lingkaran kedua Cilangkap yang terdiri atas anggota keluarga tentara dan purnawirawan ini, Mabes TNI mempersilakan seluruh kandidat bersama tim suksesnya berlomba-lomba merebut simpati.

Untuk hal ini, Endriartono meminta agar digunakan cara-cara bersih dan diingatkan sekali lagi agar struktur Mabes TNI dan tentara aktif tidak ditarik-tarik untuk digunakan.

Lantas ke mana kira-kira suara lingkaran kedua Cilangkap diarahkan dalam pemilu presiden. Untuk pemilu legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5 Juli 2004 lalu, mudah ditebak ke mana sebagian besar suara lingkaran kedua Cilangkap di arahkan.

Satu bulan sebelum 5 April 2004, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (Pepabri) secara tegas mengarahkan anggota keluarga besarnya dan mitra sejajarnya untuk mendukung calon anggota legislatif dari purnawirawan, warakawuri, istri, dan putra-putri purnawirawan beserta partai politiknya.

Atas arahan ini, bersamaan dengan melejitnya popularitas Yudhoyono, purnawirawan jenderal yang menjadi pendiri Partai Demokrat, partai baru ini kebanjiran dukungan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo seusai pemilu legislatif mengakui, sebagian besar suara lingkaran kedua Cilangkap diarahkan ke Partai Demokrat. "Tidak dapat dibantah, Yudhoyono-lah yang menjadi daya tariknya. Saya pun hanya nunut," ujar Suratto yang tinggal bersebelahan dengan Yudhoyono di Cikeas, Bogor.

Pernyataan Suratto bahwa sejumlah besar suara keluarga besar Cilangkap dan alumninya ditujukan ke Partai Demokrat bukan tanpa dasar. Di hampir seluruh kelurahan dan kecamatan yang memiliki kompleks TNI/Polri, perolehan suara Partai Demokrat yang mencalonkan Yudhoyono sebagai presiden unggul dibandingkan dengan perolehan suara partai lain (Lihat Tabel).

Di Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, tempat Kompleks Komando Pasukan Khusus berada, Partai Demokrat meraih 922 suara di posisi teratas disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, tempat Markas Besar TNI berada, Partai Demokrat meraup 1.161 suara disusul PKS dan Partai Golkar.

Di Kelurahan Setu yang bersebelahan dengan Cilangkap, Partai Demokrat meraup 1.140 suara disusul PKS dan Partai Golkar. Di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tempat Kompleks TNI AL berada, Partai Demokrat unggul atas PKS dan PDI-P dengan 2.946 suara. Di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, tempat Asrama Brigade Mobil berada, Partai Demokrat memimpin dibayangi PKS dan PDI-P.

Ketika cakupan diperluas ke tingkat kecamatan di DKI Jakarta, di mana terdapat beberapa kompleks TNI/Polri, Partai Demokrat unggul juga. Di Kecamatan Tanjung Priok, Pasar Rebo, dan Ciracas, Partai Demokrat juga unggul di posisi pertama. Padahal, pada Pemilu 1999, daerah-daerah tadi merupakan "wilayah" PDI-P.

Melihat data perolehan suara Partai Demokrat yang menyandarkan diri pada figur Yudhoyono, Suratto mantap berujar bahwa anggota keluarga besar Cilangkap beserta alumninya berjasa besar bagi melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif. Munculnya Yudhoyono dalam pemilu legislatif sebagai representasi terkuat anggota keluarga besar Cilangkap dan alumninya tidak tertandingi alumni Cilangkap lain yang terjun ke dunia politik.

Akankah dukungan serupa diperoleh Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang setelah secara tidak terduga Jenderal (Purn) Wiranto seniornya memenangi Konvensi Calon Presiden Partai Golkar?

KEMENANGAN Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar memang membuat kalang kabut tim sukses Yudhoyono. Tim sukses yang menempatkan sejumlah purnawirawan jenderal pemikir dan pembuat strategi ini mengaku harus merevisi sejumlah rencana, strategi, dan target.

Sekretaris Tim Nasional Mayor Jenderal (Purn) Samsoedin menyebut Wiranto sebagai pesaing kuat Yudhoyono karena memiliki jaringan luas dan orang kuat di belakangnya. Dukungan keluarga besar Cilangkap dan alumninya yang nyaris solid kepada Yudhoyono terpecah dengan majunya Wiranto.

Agar tidak diliputi kebingungan dengan tampilnya dua jenderal purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai presiden, DPP Pepabri menggelar silaturahmi tertutup dengan Wiranto dan Yudhoyono. Seluruh pengurus DPP dan DPD Pepabri beserta mitra sejajarnya seperti organisasi putra-putri tentara hadir dalam silaturahmi 17 Mei 2004 lalu.

Seperti sudah diduga, DPP Pepabri bersama mitra sejajarnya hanya akan memberikan dukungannya kepada capres dari kalangan purnawirawan militer, yaitu Wiranto dan Yudhoyono. Siapa yang akan dipilih, Pepabri meminta pilihan didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan rasional.

Meskipun kesempatan sama seolah diberikan DPP Pepabri kepada Wiranto dan Yudhoyono, alumni Cilangkap yang bersemboyan sekali prajurit tetap prajurit ini lebih nyaman bersama Yudhoyono.

Dibandingkan dengan Wiranto, Yudhoyono dinilai tidak memiliki banyak persoalan hukum dan persoalan dengan Orde Baru. Banyaknya purnawirawan jenderal yang menjadi anggota tim sukses Yudhoyono memberi indikasi ke mana sebenarnya suara alumni Cilangkap diberikan.

Sebut saja, selain tim sukses diketuai Letnan Jenderal (Purn) Moh MaÆruf, dua mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Edi Sudrajat dan Laksamana (Purn) Widodo AS duduk dalam jajaran dewan pengarah. Begitu tercatat sebagai alumni Cilangkap akhir tahun 2003, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal (Purn) Djali Yusuf juga menempel Yudhoyono.

Dukungan alumni Cilangkap dan keluarga besarnya secara formal hanya kepada Yudhoyono dan Wiranto ini membuat Jenderal (Purn) Agum Gumelar yang merupakan teman satu angkatan Wiranto "cemburu". Menanggapi "kecemburuan" ini, DPP Pepabri lantas membesarkan hari Agum yang dipilih berpasangan dengan Hamzah Haz. Seusai menggundang Agum, Ketua DPP Pepabri Inspektur Jenderal (Purn) Putera Astaman menyatakan, Pepabri juga memberi dukungan kepada Agum.

Lantas, dengan wacana terbuka itu, ke mana arah suara anggota keluarga besar Cilangkap dan alumninya ditujukan? Dadu sudah dilempar!

Ketidakpastian muncul lantaran panjangnya waktu permainan. Meski demikian, satu yang pasti: sekali prajurit tetap prajurit!

inu

tentara gamang

2008-03-14T06:53:00.001-07:00

KESADARAN akan lenyapnya 893 pucuk senjata pabrikan berikut ratusan ribu amunisi campuran untuk keperluan angkatan bersenjata menyusul kerusuhan di Asrama Brigade Mobil (Brimob), 21 Juni 2000, muncul kembali setelah aksi penembak jitu (sniper) menewaskan dua anggota Brimob dari Markas Besar Kepolisian RI yang diperbantukan pada Kepolisian Daerah Maluku, Bharatu Lalu Syafrudin dan Bharatu S Daeng.

Lantaran aksi penembak jitu makin meresahkan masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melakukan langkah darurat, yakni memerintahkan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Mayjen Syarifuddin Sumah untuk menggelar satuan pemburu dan pelumpuh para penembak jitu/gelap itu.

"Karena status daerah adalah tertib sipil, satuan yang terdiri dari satuan taktis dan intelijen tentunya harus berkoordinasi dengan Polda Maluku sebagai komando pengendali," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat (30/4) kemarin.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Mabes TNI, senjata yang beredar di masyarakat digunakan di lima daerah rawan, yaitu Batu Merah, Talake, Tugu Proklamasi, Kudamati, dan Perigi Lima. Di lima daerah ini intensitas penggunaan senjata tinggi sekali.

Selain menggunakan ratusan pucuk senjata yang dirampas dari Markas Brimob dan belum kembali, tidak tertutup kemungkinan ada pasokan senjata dari luar negeri. "Menjadi tugas TNI dan Polri untuk menemukan kembali ratusan pucuk senjata yang belum ditemukan itu," ujar Sjafrie.

Sjafrie tidak mengelak saat ditanya adanya unsur pembiaran atau tidak adanya upaya pencegahan terkait dengan meningkatnya aktivitas Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS). "Minimal harus ada ultimatum dari komando pengendali. Panglima Kodam Pattimura telah memberi ultimatum atas peningkatan aktivitas FKM/RMS. Akan tetapi, karena tidak punya kewenangan untuk proaktif mengambil tindakan, ultimatum kami tidak bunyi," paparnya.

LANTARAN tidak jelasnya sikap pemerintah terhadap aktivitas FKM/RMS yang menggunakan sentimen keagamaan untuk tujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat TNI menjadi gamang. Berbeda dengan aparat kepolisian yang dapat proaktif bertindak, aparat TNI harus menunggu adanya keputusan politik pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan konflik Ambon.

"Jangan anggap remeh konflik Ambon. Kami melihat ada ketidaksiapan aparat yang bertugas menghadapi kondisi taktis di Ambon sehingga menelan puluhan korban seperti sekarang ini," ujar Sjafrie. Terkait dengan penembak gelap itu, Sjafrie tidak yakin di Ambon telah bergentayangan para penembak gelap yang sengaja menembak dari jarak jauh secara jitu. Tertembaknya dua anggota Brimob di bagian leher dapat saja dilakukan mereka yang memegang senjata jenis M-16 misalnya.

"Tidak terlalu sulit mengoperasikan senjata untuk kemudian mengenai leher misalnya. Tinggal diarahkan ke arah kepala saja dapat dipastikan leher korban akan terkena. Tapi saya belum yakin soal sniper ini," ungkap Sjafrie.

Dalam mengatasi konflik Ambon, TNI menyarankan agar Polda Maluku sebagai komando pelaksana memperhatikan dan memahami secara sungguh- sungguh sejarah dan peta kekuatan di lima daerah yang tidak pernah sepi dari kekerasan bersenjata. Kelima daerah itu adalah Batu Merah, Talake, Tugu Proklamasi, Kudamati, dan Perigi Lima.

"Perlu ada kebijakan pemerintah untuk mengintensifkan pengamanan di lima daerah bersejarah dalam konflik bersenjata itu. Kegamangan aparat untuk bertindak dan mengatasi konflik di Ambon perlu dijawab pemerintah. Perlu ketegasan menyikapi aktivitas FKM/ RMS karena TNI sebagai alat negara tidak dapat proaktif bertindak tanpa keputusan politik pemerintah," kata Sjafrie menambahkan.

INU

politik netralitas

2008-03-13T00:49:00.001-07:00

DALAM enam bulan terakhir, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Endriartono Sutarto lebih banyak tampil ke publik untuk menegaskan sikap dan tekad Markas Besar TNI untuk netral dalam Pemilu 2004. Konteks Pemilu 2004 yang memunculkan sejumlah jenderal purnawirawan ke panggung politik seolah "memaksa" Endriartono tampil ke muka.

Beberapa jam sebelum masa kampanye calon presiden dan wakil presiden dimulai, Endriartono masih sempat mengumpulkan seluruh Panglima Komando Utama Mabes TNI untuk diberi pengarahan mengenai netralitas TNI. Agar secara efektif pesan netralitas TNI ditangkap seluruh jajarannya, acara pengarahan tertutup tersebut dibuka dan wartawan media cetak dan elektronik dipersilakan meliput meskipun tidak boleh bertanya.

Banyak kalangan kemudian bertanya, ada apa dengan Mabes TNI yang tampak menjadi sangat intens berujar mengenai netralitasnya? Politik macam apa yang disusupkan di balik tekad untuk hengkang dari panggung politik praktis dengan netralitasnya?

Dalam pengarahan yang dilakukan sambil makan malam dan mendengarkan alunan musik dari penyanyi yang cantik di Jakarta itu, Endriartono memang memberi penafsiran tunggal atas netralitas TNI. Netralitas TNI harus dilihat sebagai bagian kebijakan menyeluruh reformasi TNI yang telah dimulai para purnawirawan jenderal yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kepada tiga purnawirawan jenderal itu, Endriartono menyebutnya sebagai founding fathers reformasi TNI.

Tampilnya purnawirawan TNI dalam panggung politik praktis, oleh Endriartono dimaknai sebagai bagian dari proses demokratisasi yang telah disepakati seluruh komponen bangsa. Meminimalisasi ditariknya gerbong Mabes TNI oleh purnawirawan jenderal yang bersaing meraih dukungan, Endriartono mengeluarkan lima larangan.

Pertama, satuan atau perorangan dan fasilitas TNI tidak boleh dilibatkan atau digunakan untuk memberi dukungan pada semua kontestan di semua tahapan dari rangkaian kegiatan pemilu dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi perbantuan TNI.

Dua, satuan atau perorangan TNI tidak boleh turut dalam kampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada semua kontestan dalam kampanye.

Ketiga, satuan atau perorangan TNI tidak boleh memberi komentar, mendiskusikan, atau mengarahkan pilihan masyarakat kepada kontestan, baik di antara sesama prajurit, kepada anggota keluarga, atau kepada masyarakat, secara tertutup maupun terbuka.

Keempat, satuan atau perorangan TNI dilarang menyimpan atau mengenakan apa pun bentuk atribut kontestan.

Kelima, satuan atau perorangan TNI dilarang menyambut atau mengantar kontestan, kecuali untuk yang secara nyata diatur undang-undang.

Atas larangan ini, jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, Endriartono berkomitmen untuk tidak ragu menindak dan memberi sanksi. Karena sifatnya perintah, jika ada prajurit yang melanggar, tanggung jawab komando akan diberlakukan.

Penafsiran tunggal dan tegas mengenai netralitas TNI sudah dikemukakan Endriartono. Akan tetapi, netralitas TNI dapat juga dilihat sebagai bentuk politik baru TNI. Gencarnya Mabes TNI menyatakan netralitasnya bisa dimaknai juga sebagai upaya TNI memuluskan langkah purnawirawan jenderal yang ingin menjadi presiden.

Jadi, apakah netralitas TNI merupakan bentuk baru politik TNI? Kita tunggu saja yang terus akan terjadi di hari-hari nanti. Waktu akan menguji....

inu

cendekiawan capres

2008-03-12T22:26:00.003-07:00

PEMILIHAN UMUM (Pemilu) 2004 tak cuma mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat dengan kreasi mereka menciptakan kaus, topi, atau berbagai suvenir, tetapi juga sebagai lapangan pekerjaan baru. Terbukti, banyak orang-orang yang berbondong-bondong ingin menjadi tim kampanye atau tim sukses. Terlepas dari apa latarbelakang maupun profesi mereka.

Salah satu kelompok yang juga mewarnai dinamika pemilu, terlebih pemilu presiden mendatang adalah kelompok cendekiawan. Mereka tak cuma beramai-ramai muncul di media massa, baik media cetak, radio, maupun televisi dengan berbagai tulisan, analisa, ulasan, hingga presentasi hasil polling atau survei mereka, tetapi mereka juga ramai-ramai menjadi tim kampanye ataupun tim sukses capres-calon wapres tertentu.

Ibarat musim bunga, centang perenang nama-nama para cendekiawan ini ada di balik para capres-cawapres. Sebutlah sejumlah nama cendekiawan yang tercantum sebagai tim kampanye PDI-P, seperti Sonny Keraf (mantan Menteri Lingkungan Hidup dan pengajar di Universitas Atmajaya). Di kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dicantumkan nama Marwan Mas (dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), S Budhisantoso (dosen UI), Irzan Tandjung, Musa Asyarie, dan Astrid Susanto.

Di kubu Wiranto-Salahuddin Wahid tercantum nama Happy Bone Zulkarnaen, Mahfud MD, dan Soleh Salahuddin. Di kubu Hamzah Haz-Agum Gumelar, cendekiawan yang menjadi tim kampanye pasangan ini adalah Qomari Anwar dan Laode M Kamaluddin. Di kubu Amien Rais-Siswono Yudo Husodo tercantum nama Syafii Maarif, Abdul Munir Mulkan, Ahmad Watik Pratiknya, Dawam Raharjo, Muhammad Surya, Muslimin Nasution, Yahya Muhaimin, Bambang Sudibyo, Rizal Sukma, Didiek J Rachbini, dan Drajad Wibowo.

Alasan mereka pun beragam. Ada yang merasa lelah mengkritik tetapi tidak pernah didengar pemerintah sehingga memutuskan mereka harus masuk ke dalam sistem, namun ada pula yang sama sekali tidak tahu menahu namun namanya "dicatut" jadi tim sukses.

Salah satunya, Marwan Mas. Ia mengatakan terkejut ketika suatu hari surat keputusan (SK) KPU sampai di rumahnya. "Saya sama sekali tidak tahu, kok tiba-tiba nama saya dicantumkan dalam tim kampanye. Saya tidak setuju, intelektual mendukung capres tertentu. Kalau sudah begitu, dia tidak bisa netral lagi," kata Marwan.

Lain cerita Rizal Sukma dan Drajad Wibowo. Drajad Wibowo yang selama ini dikenal sebagai pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menjelaskan alasan ia masuk ke politik. "Alasannya, dua tahun yang lalu saya memang telah diajak bergabung oleh partai-partai lain, tetapi ketika itu saya masih memilih jalur profesional. Namun berbagai kasus, kejadian, upaya saya untuk menyuarakan apa yang saya yakini ternyata tidak juga didengar, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Sekarang saya sudah terpilih sebagai calon anggota DPR, saya berharap dengan berada di dalam saya bisa berbuat lebih besar," jelas Drajad.

Rizal Sukma, peneliti dari CSIS, menjelaskan, alasannya mendukung Amien Rais karena sebagai warga Muhammadiyah ia ingin mendukung kader Muhammadiyah yang baik untuk memimpin negeri ini. Ia meyakini, Amien Rais cukup layak dan mampu membenahi persoalan bangsa Indonesia. Berbeda dengan Drajad, Rizal Sukma tidak menjadi calon legislatif, ia hanya menjadi bagian dari tim sukses Amien Rais dengan memberi masukan baik berupa desain politik maupun politik pertahanan. Kedua bidang yang merupakan kepiawaian Rizal Sukma. "Ini prosesnya temporer, cuma sampai Oktober. Setelah itu, saya bisa berkonsentrasi pada penelitian yang akan saya lakukan," jelas Rizal Sukma.

Berbeda dengan tim kampanye yang secara terang-terangan mencantumkan nama, di sekeliling para capres-cawapres ini juga bertebaran cendekiawan yang menjadi tim sukses. Nama-nama mereka, entah disengaja atau tidak, tidak muncul ke permukaan. Bahkan cenderung "disembunyikan", namun wajah-wajah mereka kerap tampil mendampingi para capres ataupun kerap berkunjung ke rumah para capres. Di sisi lain, mereka masih aktif tampil dalam acara diskusi atau dialog di media massa, menganalisis politik.

Rizal Mallarangeng, Direktur Freedom Institute, memang namanya tak tercantum sebagai anggota tim sukses. Hanya rumor yang berkembang bahwa nama Rizal masuk sebagai anggota Mega Center, tim sukses Megawati. Akan tetapi, dalam kunjungan Megawati ke daerah-daerah, Rizal termasuk salah satu orang yang ikut serta mendampingi, di samping Wakil Sekjen PDI-P Pramono Anung.

Sebagai contoh, dalam kunjungan Presiden Megawati ke Riau dan Batam, 25 Mei lalu, Rizal Mallarangeng ikut serta dalam rombongan. Ketika sampai di lokasi Base Ops Halim Perdana Kusuma, Rizal melontarkan idenya untuk membentuk embedded journalist (wartawan yang menempel terus dalam kunjungan) Megawati daklam kunjungan ke daerah selama satu bulan.

Namun ketika dikonfirmasi soal posisinya, Rizal mengaku bahwa ia hanyalah sebatas teman yang membantu sahabatnya. Sebab ia sudah mengenal lama Taufik Kiemas dan Megawati. "Saya kenal dengan Mbak Megawati dan Taufik Kiemas sudah sejak lama. Jadi bukan hal yang baru. Saya ini bukan tim sukses, saya cuma sahabat saja," tegas Rizal.

Nama-nama lain yang juga disebut-sebut masuk dalam tim Mega Center, Daniel Sparingga (pengamat politik Universitas Airlangga), Hotman M Siahaan (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga), dan Sri Adiningsih (pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada). Ketiganya membantah sebagai anggota dari tim Mega Center. Sri Adiningsih secara tegas mengatakan dirinya bukan bagian dari tim sukses Mega atau bergabung dalam Mega Center.

"Saya ini hanya masuk dalam tim Keppres 12 Tahun 2004 yang sedang menggodok working group Indonesia-Jepang. Saya sama sekali tidak masuk dalam tim Mega Center," tegas Sri Adiningsih.

Hal yang sama juga diungkapkan Daniel Sparingga dan Hotman Siahaan saat dikonfirmasi. Daniel secara tegas mengatakan, "Tidak. Saya tidak terlibat dalam salah satu tim sukses capres atau cawapres. Saya tetap independen sebagai pengamat politik dan tetap selalu menjaga jarak dengan kepentingan politik atau kandidat manapun. Pencatutan nama saya dalam tim sukses tersebut telah merugikan saya karena saya memang tidak terlibat di dalamnya," ujarnya.

Hotman M Siahaan juga membantah anggapan sejumlah kalangan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam Mega Center untuk kepentingan politik pasangan Megawati-Hasyim. "Saya tidak ikut-ikut dalam tim sukses capres mana pun. Adalah pilihan pribadi saya untuk tetap menjadi penonton saja karena akan menjadi lebih bebas dan fair dalam mengamati dan menganalisa. Selain itu, sebagai pegawai negeri yang ingin tetap menjadi pegawai negeri, saya tidak diperbolehkan ikut dalam tim sukses capres," ujar Hotman.

Untuk para cedekiawan yang saat ini terlibat dalam tim sukses capres, Hotman meminta agar komitmen untuk tidak mengkhianati rakyat dan mencederai demokrasi yang sedang bersama-sama diupayakan tetap dipertahankan.

Tudingan berada di balik capres tertentu juga dialami oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Mulai dari tudingan berada di balik capres Susilo Bambang Yudhoyono hingga polemik soal uang sebesar Rp 250 juta yang dilaporkan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Riset LSI Muhammad Qodari mengatakan bahwa konsep harus memiliki kaki. Oleh karena itu, aktivitas LSI secara kelembagaan adalah melakukan jajak pendapat, untuk menggali opini publik yang berguna bagi pembuatan kebijakan. Khusus untuk survei pemilih mengenai partai politik dan calon presiden, Qodari mengatakan bahwa hasil survei LSI tak hanya sebatas informasi pendapat masyarakat soal parpol ataupun capres tertentu, tetapi juga pesan-pesan publik terhadap elite politik. LSI secara tegas mengatakan data yang disajikan kepada publik adalah hasil temuan di lapangan.

Namun Qodari mengakui, di dalam internal LSI terdapat komitmen adanya pengakuan atas hak warga negara untuk bersikap secara politik. Bentuknya, meski tidak secara formal masuk parpol tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan bagi peneliti maupun staf LSI untuk bersimpati pada partai politik atau capres tertentu. "Kami punya aturan di LSI, kode etik yakni mereka yang bekerja di LSI tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tetapi menjadi anggota partai politik diperbolehkan," kata Qodari.

Ia menambahkan, memang secara kelembagaan, LSI agak kedodoran. Antisipasi atas perkembangan dinamika politik yang demikian tinggi tidak pernah terpikirkan ketika lembaga survei ini terbentuk.

"Kami sibuk dengan produk-produk LSI, sehingga kemarin rumusan aturan main belum diperluas. Kami mungkin dalam waktu dekat akan memperluas aturan hingga mencantumkan apakah boleh menjadi bagian tim sukses capres tertentu ataukah tidak," kata Qodari.

Persoalan lain yang muncul, kata Qodari, adalah soal dana dari Partai Golkar kepada LSI untuk melakukan jajak pendapat pertengahan Mei lalu. Di dalam kegiatannya, LSI melakukan dua hal, pertama jajak pendapat publik yang dibiayai JICA dan dedicated survey yang dibuat untuk melayani klien-klien privat, seperti Partai Golkar. Dedicated survey ini harus dilakukan LSI karena lembaga ini dalam waktu empat tahun harus menunjukkan peningkatan pendapatan dan empat tahun kemudian akan disapih oleh JICA.

"Kami tidak tahu itu akan dilaporkan ke KPU. Kalau orang melihat seolah-olah survei kami selama ini dibiayai, tetapi dalam kegiatan LSI ada dua kegiatan yang berbeda," kata Qodari. Ia mengatakan, hasil jajak pendapat dan analisa LSI untuk publik bisa dikatakan mendekati akurat. Namun hal itu salah diartikan oleh partai-partai politik. Misalnya saja ketika Megawati memperoleh suara signifikan, LSI dituding mendukung Megawati.

"Tudingan itu muncul, seolah-olah Denny JA mau cari muka terhadap Megawati, hanya karena melihat Mas Denny itu dekat dengan Taufik Kiemas. Begitu pula dengan meningkatnya perolehan suara Yudhoyono. Tetapi saya mau menegaskan bahwa LSI itu independen," jelas Qodari.

PERSOALAN masuknya cendekiawan ke dalam pusaran kekuasaan memang selalu menimbulkan kontroversi. Kelompok yang satu mengatakan hal itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap ilmu, kelompok yang lain mengatakan hal itu untuk membumikan ilmu.

Julien Benda secara tegas dalam bukunya "La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual)" yang diluncurkan tahun 1927 menolak masuknya cendekiawan ke dalam pusaran kekuasaan.

Benda secara tegas menolak bahwa seorang intelektual harus berpihak. Ia menegaskan, cendekiawan sejati adalah orang yang kegiatannya tidak mengejar tujuan praktis, dan menolak gairah politik serta komersialisasi.

Antonio Gramsci dalam The Gramsci Reader (2000) memberi istilah organik kepada cendekiawan. Para cendekiawan dapat mengambil kelompok masyarakat sebagai obyek kepentingan politiknya, merekonstruksi kelas itu sesuai dengan kebutuhan agar memperoleh pengakuan dan identitas.

Masuknya kalangan cendekiawan ke dalam pusaran politik dan kekuasaan memang bukan hal baru, jauh-jauh hari, fenomena ini sudah muncul pada rezim Soekarno ataupun era "Orde Baru" Soeharto.

Pada era Orde Baru secara sistematis ilmu-ilmu sosial telah dilemahkan. Ilmuwan hanya menjadi teknisi, dan penelitian yang dilakukan sudah menurun derajatnya hanya menjadi penelitian pesanan.

Mengutip tulisan M Fadjroel Rachman dalam artikelnya "Pengkhianatan Cendekiawan" di harian ini, Selasa (25/5), "Ilmu pengetahuan bukanlah tempat bersembunyi bagi pengecut dan oportunistis."

inu

kampanye inul

2008-03-12T22:24:00.000-07:00

PERINGATAN membawa penyanyi bergoyang ngebor ke Provinsi Papua itu akan bermanfaat bagi calon presiden, wakil presiden, atau tim suksesnya jika hendak ke provinsi itu. Berbeda dengan massa di daerah lain yang haus hiburan, khususnya goyangan penyanyi dangdut berpakaian minim dan ketat saat berbondong-bondong menghadiri kampanye terbuka, masyarakat Papua justru sebaliknya.

Ini terekam dalam kampanye terbuka calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla di Lapangan Trikora, Abepura, Papua, Jumat (4/6). "Ayo kurang apa? Kok enggak ada yang goyang bareng saya sih?" ujar Pristin, penyanyi dangdut kampanye siang itu.

Dia terlihat lelah dan putus asa setelah melantunkan beberapa lagu sambil bergoyang heboh. Di atas panggung yang dijaga ratusan anggota Kepolisian Negara RI, Pristin lantas menawarkan tiga lagu populer yang di tempat lain bisa langsung menggoyangkan penonton.

Tiga lagu Mawar Merah, Cucak Rowo, dan Kocok-kocok dengan goyangan ngebor khas Inul hingga ngecor khas Uut tidak mampu membuat massa bergoyang juga. Merasa tidak mendapat respons yang diharapkan, Pristin salah tingkah dan meminta temannya melanjutkan hiburan sebelum kampanye sesungguhnya digelar.

Namun, penyanyi lain yang berusaha ngebor hingga ngecor hanya dipandangi sebagai makhluk asing oleh masyarakat Papua. Sekali lagi, tidak ada satu pun masyarakat Papua yang lantas maju ke dekat panggung untuk bergoyang.

Kalau melihat penyanyi dangdut dicuekin penonton, anak Jakarta bisa bilang, "Kaciaann deh lu...."

inu

laron sby

2008-03-12T22:19:00.000-07:00

PENGUMUMAN terbuka Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono kepada publik mengenai niatnya untuk maju berkompetisi dalam pemilihan presiden seperti lampu yang menarik laron. Sekejap saja, "laron-laron" berkerumun di sekitar Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya menjadi tim sukses.

Merespons banyaknya laron yang berkerumun di sekitarnya, pada saat hari pertama kampanye, Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla masih harus meresmikan Media Center yang disiapkan sejumlah kalangan untuk mewujudkan ambisinya. Media Center di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta, yang merupakan sumbangan Barisan Nasional, berharap dapat menjadi pusat segala informasi bagi upaya Yudhoyono-Kalla mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera.

Namun, harapan tersebut masih jauh dari yang diidamkan. Kenyataannya, di antara sesama tim sukses justru saling berlomba meraih sukses sehingga melupakan koordinasi. Akibatnya, selama seminggu awal masa kampanye, sejumlah anggota tim sukses justru saling tidak mengenal dan bersinergi ketika berada di lapangan tempat seharusnya tim sukses itu bekerja.

Di antara kandidat lainnya, pasangan Yudhoyono-Kalla tampaknya merupakan kandidat yang paling banyak memiliki kelompok yang menyebut sebagai tim sukses. Secara formal demi kepentingan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum memang hanya dibentuk Tim Nasional yang dikomandani Letjen (Purn) Moh Maruf yang terkenal pendiam dan enggan tampil. Namun, dalam kenyataan dan operasional di lapangan, belasan kelompok yang mengaku sebagai tim sukses bergerak dengan pemikirannya sendiri. Supaya aman, dicantumkanlah sejumlah nama besar di seputar Yudhoyono sebagai pelindung, pengarah, pendamping, atau apalah namanya dengan kedudukan di atas.

Di antara sejumlah tim sukses yang berduyun-duyun mendekati Yudhoyono setidaknya ada lima tim sukses yang memegang peranan kunci. Kelima tim sukses itu adalah Tim Nasional, Tim Cyber (Tim Sembilan), Tim Lembang Sembilan (Jusuf Kalla), Tim Media Center, dan Tim Anugerah. Keinginan besar kelima tim sukses ini untuk mewujudkan ambisi Yudhoyono menjadi presiden ternyata tidak terkoordinasi dengan baik di lapangan.

Tim yang sudah merasa dekat dengan Yudhoyono di lapangan terlihat seperti mengambil jarak dengan tim sukses lain yang juga punya misi sama untuk mewujudkan ambisi Yudhoyono-Kalla. Lemahnya koordinasi di lapangan di antara tim sukses tersebut saat ini masih tertoleransi dengan adanya ambisi dan figur Yudhoyono sebagai pemersatu. Setelah ambisi tersebut terwujud atau kandas, tim sukses ini bisa dipertanyakan eksistensinya. Jika terwujud, masing- masing tim akan saling mengklaim paling berjasa. Sementara jika kandas, masing-masing tim akan saling menyalahkan.

Mengenai tidak terkoordinasinya kerja sejumlah tim yang kemudian menyebut diri sebagai tim sukses memang seperti dibiarkan. Ketua Tim Nasional Moh MaÆruf melihat kemunculan tim sukses dengan nama bermacam-macam itu sebagai ungkapan spontanitas masyarakat saja yang tidak perlu diatur. Tim Nasional yang mengawaki seluruh tim yang muncul di bawah hanya memonitor saja. Sejauh tidak merugikan, mau dibentuk berapa pun tim sukses tidak masalah.

Kesulitan koordinasi disebabkan juga karena masing- masing tim merasa telah menjadi pihak yang paling berjasa sehingga merasa paling pantas untuk membawahi tim-tim lainnya. Persaingan antartim sukses memang terjadi meskipun sampai saat ini belum terbuka. Yang jelas terlihat di lapangan, masing-masing tim sukses ingin tampil sebagai tim yang paling sukses mengemban tugas menyukseskan Yudhoyono-Kalla. Akibat persaingan ini, koordinasi terabaikan dan kecurigaan di antara tim sukses pun merebak.

inu

cari kerja

2008-03-12T21:53:00.000-07:00

SIAPA bilang mencari pekerjaan di Indonesia itu susah? Siapa juga yang bilang mendapat status sosial dalam waktu singkat itu tidak mudah? Tengoklah apa yang dalam bulan-bulan terakhir ini terjadi di seputar hiruk-pikuk pertarungan perebutan kekuasaan oleh kelima calon presiden dan wakil presiden. Sebuah jenis pekerjaan dengan lowongan yang luar biasa banyaknya secara nasional plus status sosial yang cukup mentereng tiba-tiba saja terbuka dan bisa dimasuki siapa saja.

Untuk jenis pekerjaan yang tidak jelas berapa dan siapa yang memberi gaji itu dijual dengan bebas seragamnya di kios setiap pedagang pernak-pernik atau atribut kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di depan, di samping, atau belakang seragam itu terdapat tulisan "Tim Sukses Anu", "Barisan Pendukung Anu", dan sejenisnya dengan warna yang umumnya sangat mencolok.

Atas munculnya sejumlah tim sukses yang umumnya sangat militan dan fanatik kepada pasangan yang hendak disukseskannya itu, masing-masing tim sukses resmi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat pendaftaran sebagai calon presiden dan wakil presiden mengatakan bahwa tim sukses dengan nama yang nyaris sama untuk semua kandidat itu tumbuh dengan sendirinya. Munculnya sejumlah tim sukses itu diklaim sebagai bukti kecintaan rakyat kepada pasangan kandidat.

Anggota Tim Kampanye Megawati-Hasyim Muzadi, Pataniari Siahaan, menerangkan, tim sukses yang resmi didaftarkan ke KPU adalah Tim Kampanye Mega-Hasyim yang merupakan gabungan unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Nahdlatul Ulama (NU) diketuai Sutjipto dengan Sekretaris Heri Akhmadi. Seperti tim kampanye kandidat lainnya, Tim Kampanye Mega- Hasyim ini memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang didaftarkan pada KPU daerah di tingkatan masing-masing.

Namun, di luar tim sukses resmi yang dilaporkan ke KPU, PDI-P memiliki tim sukses internal yang dinamai Tim Megawati Presiden (TMP) dipimpin Sutjipto dengan Sekretaris Heri Akhmadi. Di luar itu lagi ada ratusan organisasi relawan pendukung Mega-Hasyim dengan tujuan satu dan sama untuk menyukseskan pasangan Mega-Hasyim.

"Jumlahnya per kabupaten/kota itu 3-5 organisasi yang dibuat secara spontan. Tetapi, yang mendapat surat keputusan DPP PDI-P adalah Tim Kampanye Mega-Hasyim dan TMP," tutur Wakil Sekretaris TMP Hasto Kristianto. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftarkan Tim Nasional sebagai tim kampanye yang strukturnya merambat hingga ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tim Nasional yang diketuai Letjen (Purn) Moh Ma'ruf ini berisi lima unsur pendukung, yaitu unsur nonpartai, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan unsur tim Kalla.

Seperti yang terjadi pada kandidat lain, di sekitar pasangan Yudhoyono-Kalla muncul sejumlah tim sukses tidak resmi yang tampak lebih militan dan fanatik dalam memberikan dukungan. Dukungan yang diklaim akan diberikan, antara lain menggalang massa dalam setiap kampanye, menjadi relawan di tempat pemungutan suara, menyampaikan informasi yang benar mengenai pasangan ini, dan tugas-tugas lain seputar upaya mewujudkan ambisi kandidat favoritnya.

Mengenai munculnya tim sukses tidak resmi ini, anggota tim kampanye Mega-Hasyim, Siahaan, menjelaskan sulit menghalangi spontanitas rakyat untuk memberikan dukungan karena pada dasarnya pemilu presiden-wakil presiden adalah pemilu langsung oleh rakyat. Pembiayaan mereka juga bersifat swadaya tanpa bantuan dana dari pusat.

"Lagi pula, kalau ditangani Tim Kampanye Mega-Hasyim agak susah karena untuk urusan kampanye ini ada 400-an kabupaten/kota yang membuat kita pusing. Untuk kami sendiri pembiayaannya dari pusat berupa bantuan stimulans saja dan diserahkan kepada daerah masing-masing untuk menyediakannya," kata Siahaan. Hasto Kristianto mengakui memang agak kerepotan mengatur organisasi relawan pendukung Mega-Hasyim. "Seperti cap jempol darah di Surabaya itu di luar instruksi kami. Karenanya, sulit untuk menghentikan aksi mereka karena mereka berada di luar struktur," katanya.

Untuk mengatasi masalah keruwetan ini, masing-masing organisasi relawan pendukung atau tim sukses diminta berkoordinasi dengan tim sukses resmi masing-masing kandidat yang telah dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota. Prinsipnya, silakan membuat tim sukses apa pun namanya dan perannya sejauh tidak merugikan dan ada koordinasi dengan tim sukses resmi di tiap wilayah.

SELAIN muncul sejumlah kelompok orang dengan nama tim sukses atau relawan, secara individual keinginan untuk menyukseskan kandidat pujannya juga terjadi. Hasan (62), kelahiran Cikande, Cibeureum, Banjar, Kabupaten Serang, misalnya, mempunyai cara sendiri untuk mendukung dan menyukseskan calon presiden Partai Golkar Wiranto.

Hasan berkeliling-keliling kota dengan sepeda motornya yang unik. Sepeda motornya, Yamaha RX SP tahun 1995, dicat loreng, ditempeli uang logam dari berbagai negara, dan di bagian belakangnya dipasangi aneka pohon. Pada bagian depannya, kemudian ia pasangi foto Wiranto dan Salahuddin Wahid yang menjadi pasangannya. "Saya penggemar berat Pak Wiranto," ucap kakek tua itu saat dijumpai di Lapangan Serang Banten, pekan lalu.

Kalau kelak menjadi presiden, dia hanya berharap Wiranto dan Salahuddin tidak lupa dengan rakyat, selalu menyirami rakyat. "Pohon di motor saya saja terbukti bisa hidup subur kalau terus disirami. Apalagi rakyat Indonesia," ujarnya semangat.

Taufik, Ketua Bala Singo Ponorogo, punya cara lain lagi dalam upayanya menyukseskan pasangan Wiranto-Salahuddin. Pria kekar, yang sehari-hari menjadi pengawal Bupati Ponorogo Markoem Singodimedjo, memberi dukungan dalam bentuk pengerahan massa. Dia kerahkan anak buahnya yang berjumlah sekitar 500 orang untuk meramaikan kampanye Wiranto.

Dukungannya diberikan kepada pasangan Wiranto-Salahuddin karena mereka dicalonkan Partai Golkar. Markoem sendiri merupakan tokoh Partai Golkar yang sangat dihormati.

Kalangan pengusaha punya cara lain lagi dalam memberikan dukungan atau berpartisipasi dalam menyukseskan kandidat yang diharapkannya. Mendekati pemilu presiden, mereka mencoba memberi dukungan dalam bentuk menghadiri sejumlah acara penggalangan dana. Pada acara penggalangan dana di Batam, sekitar 500 pengusaha hadir. "Saya senang bisa mengenal lebih dekat Pak Wiranto," ucap salah satu direktur perusahaan.

Dalam acara pengumpulan dana di tempat lain, di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu kemarin, sebanyak 350 pengusaha hadir memberikan dukungan demi suksesnya pasangan Wiranto-Salahuddin. "Mereka umumnya puas hadir di sini karena terlihat tidak ada satu pun yang pulang sebelum acara selesai," ucap Bromo Utomo, Ketua Panitia Pengumpulan Dana di Surabaya.

Mengenai munculnya pendukung-pendukung fanatik terjadi juga pada pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo. Lukman, warga Kemayoran, Jakarta, misalnya, dengan biaya sendiri membangun posko Amien Rais. Tidak cukup sampai di situ, dia juga yang memasang atribut kampanye Amien-Siswono. Baliho besar bergambar wajah Amien-Siswono yang tersenyum manis meminta simpati terpampang di salah satu sudut jalan di Kemayoran.

Kecintaannya dan keinginannya untuk menyukseskan pasangan Amien-Siswono diwujudkan juga dengan selalu mengikuti kegiatan Amien Rais di Jakarta. Saat Amien Rais bermain sepak bola dengan kelompok musik Slank, Lukman mengirimkan satu bus berisi suporter pendukung Amien-Siswono dari Kemayoran.

LANTARAN tujuan yang hendak dicapai seluruh tim sukses kelima kandidat adalah memenangi pertarungan dalam pemilu presiden dan wakil presiden mendatang, langkah yang diambil tim sukses kemudian menjadi seragam. Keberhasilan tim sukses kandidat tertentu dengan gerakannya dalam menarik simpati dan dukungan massa seolah-olah menjadi contoh bagi tim sukses kandidat lain untuk segera menirunya.

Ketika upaya melibatkan sejumlah warung makan dinilai efektif untuk memperoleh simpati dan dukungan, tim sukses kandidat lain yang belum melakukan upaya itu lantas bergegas membuatnya. Ketika upaya kampanye dengan mendekati calon pemilih di pusat aktivitas mereka, seperti pasar, mendapat respons positif, tim sukses kandidat lain segera menirunya. Tim sukses bersama- sama pasangan kandidat seolah ingin menjelaskan apa yang dimiliki dan dilakukan kandidat tetangga dilakukan juga olehnya. Tidak usah berpaling ke kandidat lain! Begitu barangkali pesannya.

Upaya tim sukses yang bergerak sendiri-sendiri dengan saling meniru justru membuat calon pemilih bingung dan semakin tidak tertarik karena tidak ada lagi kekhasan yang ditawarkan oleh kelima kandidat. Melihat visi, misi, dan program kelima kandidat yang seragam dalam ketidakjelasannya, calon pemilih makin dibingungkan dengan kerja tim sukses yang hanya saling meniru apa yang dilakukan tim sukses tetangga.

inu/bur sut/mam

capres cerah

2008-03-11T07:27:00.000-07:00

BARANGKALI pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla adalah pasangan yang paling mengerti bagaimana memanfaatkan media massa dengan beriklan untuk memenuhi impian politik mereka.

Jauh sebelum masa kampanye dimulai 1 Juni 2004, kandidat yang dicalonkan Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang telah beriklan di sejumlah media massa.

Dituding mencuri start kampanye, Yudhoyono yang menjadi bintang iklan atas dirinya sendiri dan atas Jusuf Kalla mengelak. Apa yang dilakukannya itu telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak ada larangan untuknya. "Kami tidak berkampanye karena tidak ada ajakan untuk mencoblos atau menawarkan program. Kami hanya memohon doa restu seluruh rakyat setelah resmi dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden beberapa partai politik," ujar Yudhoyono ketika iklan itu kerap muncul.

Apa yang dilakukan Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan beriklan boleh jadi sah secara hukum seperti kerap ditegaskan Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Hamid Awaluddin. Namun, publik tahu, apa yang dilakukan pasangan ini tidak lain daripada iklan untuk menjual diri. Apa yang dilakukan dan apa yang hendak dicapai dengan rangkaian iklan selama lebih kurang 10 hari itu adalah untuk menguatkan citra kesantunan yang telah ditangkap publik mengenai pasangan ini.

Karena itu, iklan kampanye yang terang-terangan dilakukan itu diakui sebagai upaya memohon doa restu. Santun sekali bukan! Berikut ini kutipan pernyataan Yudhoyono ketika memohon doa kepada rakyat dengan cara memuji pasangannya, "Saudara Muhammad Jusuf Kalla adalah seorang profesional dan pebisnis ulung. Berkepribadian sederhana, taat, dan cinta keluarga."

Seminggu berselang, muncul iklan pasangan lain dengan memanfaatkan momen bulan Mei yang penuh sejarah bagi bangsa. Calon presiden dari Partai Amanat Nasional yang lekat dengan momen tumbangnya rezim Orde Baru pada bulan Mei tampil ke muka dengan jargon reformasi yang diteriakkannya bersama-sama rakyat menjelang jatuhnya Jenderal Besar Soeharto. Sampai menjelang masa kampanye sesungguhnya, iklan yang mengaitkan reformasi yang belum selesai dengan Amien itu terus muncul di televisi. Citra Amien sebagai salah satu pendorong gerakan reformasi dikukuhkan dengan iklan yang tampil sederhana tersebut.

Masih memanfaatkan momen bulan Mei, Jenderal (Purn) Wiranto yang memiliki sisi gelap yang belum sepenuhnya terungkap di seputar peristiwa kerusuhan Mei 1998 tampil di layar kaca dalam paket iklan. Sama dengan tujuan Amien beriklan, Wiranto mengukuhkan citranya sebagai tentara yang tidak haus kuasa dan lebih unggul dibandingkan dengan Yudhoyono saingannya yang berdiri manggut-manggut di belakangnya.

Tidak mau ketinggalan dan kalah dalam persaingan, Yudhyono dan Jusuf Kalla tampil ke muka dengan memanfaatkan Hari Kebangkitan Nasional. Iklan "Bangkitlah Negeriku!" muncul di sejumlah media. Atas pelanggaran yang kasat mata ini, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bimo Nugroho meminta KPU bertindak tegas dan keras menegur kandidat yang kebelet itu. "Apa yang dilakukan kandidat adalah upaya menyiasati hukum. Yang mereka lakukan adalah kampanye dan KPU harus menegur keras," ujar Bimo.

Berpegang pada Surat Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Hamid berkeras bahwa apa yang dilakukan sejumlah kandidat bukanlah iklan kampanye. "Ketika iklan itu ditampilkan, mereka belum resmi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Lagi pula, apa yang mereka lakukan tidak memenuhi unsur kampanye yang kami maksud yang sifatnya komulatif," papar Hamid dengan entengnya.

DENGAN aturan main yang penuh celah sehingga membuat pemain bersiasat untuk dapat keluar dari jerat, menjadi tidak lagi relevan penetapan masa kampanye selama satu bulan menjelang hari pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perbedaannya mungkin hanya pada hilangnya perasaan malu-malu untuk menjual diri atau tepatnya menjual sisi cerah kandidat karena secara hukum memang dipersilakan.

Untuk keperluan menjual titik cerah dan mengukuhkan citra itu, mulai Selasa besok, sejumlah media massa baik elektronik dan cetak akan dibanjiri iklan kampanye (jargon dan slogan) yang isinya nyaris seragam meskipun dilakukan kandidat yang berbeda. Untuk keperluan menjual sisi cerah kandidat ini, sejumlah konsultan komunikasi dan biro periklanan terjun langsung menggarapnya berdasarkan pesanan.

Wakil Ketua Bidang Media Tim Kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid Karna B Lesmana menjelaskan, untuk pasangan yang dicalonkan Partai Golkar ini telah disiapkan tiga versi iklan kampanye di televisi. Masing-masing versi ada yang berdurasi 30 detik dan ada yang berdurasi 45 detik.

Tiga versi iklan kampanye ini menurutnya menghabiskan dana Rp 1 miliar untuk ongkos produksi. Dana yang lebih besar dipergunakan untuk biaya pemasangan iklan yang diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Untuk iklan televisi sekitar 70 persen, radio 15 persen, dan media cetak 15 persen. "Kami juga sedang menjajaki billboard, media iklan luar ruang," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Tim Media lainnya, Tito Sulistio yang membawahi langsung bidang riset, public event, dan produksi media, konsep awal iklan berasal dari pihaknya. Namun, dalam pelaksanaan kemudian dibahas bersama dengan biro iklan profesional.

Dalam pembuatan iklan Wiranto-Wahid, timnya bekerja sama dengan empat biro iklan yaitu JC&K, Saka Infosa, Hamdan Communication, dan Prinsip. Pimpinan proyek pencitraan Wiranto-Wahid di media massa adalah JC&K. Upaya menciptakan citra dan mengukuhkannya dalam satu bulan masa kampanye dilakukan juga pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo. Paquita Wijaya, deputi dua media center tim kampanye Amien-Siswono yang menangani pembuatan citra mengatakan, ada enam versi iklan kampanye dengan durasi 30 detik yang dipersiapkan. Dalam iklan tersebut diangkat platform partai, masalah pendidikan, dan pertanian.

Menurutnya, konsep iklan kampanye berbeda dengan iklan Hari Kebangkitan Nasional Amien yang muncul di televisi dan radio hingga saat ini. Dalam iklan kampanye mendatang, Amien-Siswono ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada era reformasi sekarang ini.

Konsep iklan yang akan dimunculkan selama kampanye nanti lebih menonjolkan testimonial orang lain. Artinya, Amien tidak perlu menjelaskan tentang dirinya, namun lebih mengangkat pengakuan dan pandangan tokoh masyarakat, masyarakat awam, dan profesional tentang Amien. "Konsep iklan ini memang sudah digodok bersama, untuk menjaring berbagai masukan dan ide. Maka jadilah konsep iklan seperti yang diinginkan sekarang ini sebagai produk bersama," ujar Paquita.

Proses pembuatan iklan ini menurut Paquita mendapat bantuan dari banyak pihak. Tidak heran kalau biaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil dibandingkan jika harus ditanggung sendiri semuanya. Jumlahnya tidak lebih dari Rp 1,5 miliar untuk enam versi iklan kampanye.

Jika Wiranto-Wahid dan Amien-Siswono lebih menekanzkan kerja bareng sejumlah biro iklan dan kaum profesional lainnya, pasangan Yudhoyono-Kalla mempercayakan penuh penciptaan dan pengukuhan citra atas diri mereka kepada Hotline Advertising yang didirikan Subiakto Priosoedarsono. Baik tim sukses Yudhoyono-Kalla maupun pihak Hotline Advertising tertutup mengenai bagaimana proses pembentukan citra ini dilakukan.

Public Relations Manager Hotline Advertising Ratna Marhaendra tidak bersedia memberi komentar apa pun mengenai pembuatan iklan pasangan Yudhoyono-Kalla dengan alasan terikat kontrak untuk tidak berkomentar. Mengenai apa yang akan dilakukan dalam kampanye, Ketua Seksi Kampanye Yudhyono-Kalla Umar Said mengemukakan, yang dilakukan tidak lain dari menampilkan dan menguatkan persepsi dan ketokohan Yudhyono- Kalla.

Mengenai visi, misi, dan program untuk sementara akan ditinggalkan selama masa kampanye. "Ini kami lakukan karena terus terang saja, di tingkat akar rumput masyarakat tidak peduli dengan visi, misi, atau program. They donÆt care! Ini bukan Amerika Serikat atau Eropa. Karena itu kami berkonsultasi dengan banyak pihak yang kompeten untuk membuat jargon dan slogan," ujar Umar.

PENDEKATAN iklan kampanye dengan menggunakan jargon, slogan, dan menghindarkan pemaparan visi, misi, dan program kandidat memang tidak terhindarkan mengingat sejumlah keterbatasan dan kendala yang ada. Praktisi iklan sekaligus managing director biro iklan Ad-house Paramacipta Soebiagdo menilai, iklan kampanye kandidat akan seragam dengan menonjolkan sisi kelebihan dan kekuatan (sisi cerah) masing-masing kandidat.

"Mereka, siapa pun para capres-cawapres itu, cenderung menginginkan biro iklan untuk mengemas ÆkekuatanÆ mereka. Akibatnya, pada kampanye salah seorang kandidat tampak ingin menonjolkan latar belakang kekuatan dan kemampuannya berkontribusi pada negara," ujar Soebiagdo.

Kandidat seperti itu tambah Soebiagdo, emoh menampilkan sisi kelemahan yang mereka miliki. Kecenderungan seperti itu justru memukul biro iklan. Biro iklan mengalami kesulitan memunculkan ide serta kreativitas yang mereka miliki. Padahal, jika kandidat berminat mengemas sisi kelemahan mereka dengan cerdas, hal itu dapat lebih menguntungkan. Mengemas kelemahan dan mengeksplorasinya dengan baik justru mampu menyedot empati audiens.

"Dengan berempati, orang tidak lagi sekadar dibuat sadar (aware) untuk kemudian paham (comprehend), dan memutuskan untuk beraksi (action) dalam artian mau membeli ÆprodukÆ yang diiklankan. Konsep seperti itulah yang setidaknya menjadi parameter baik tidaknya sebuah iklan," tambahnya.

Sayangnya, tambah Soebiagdo, konsep iklan seperti itu saat ini sama sekali tidak menarik minat atau dilirik para kandidat capres-cawapres. Hal itu karena para kandidat lebih peduli dan menginginkan biro iklan menonjolkan kekuatan, yang mereka anggap mereka miliki dalam bentuk jargon dan slogan yang mudah diingat.

Saat ini biro iklan Soebiagdo tengah menggarap iklan kampanye salah seorang kandidat, yang sayangnya menurut Soebiagdo juga "terperangkap" untuk emoh mengikuti "kiat sukses beriklan" miliknya.

Untuk kandidat yang satu ini akhirnya Soebiagdo memutuskan lebih memfokuskan iklan- iklan kampanyenya ke segmen akar rumput kandidat, yang lebih dikenal sebagai kaum sarungan itu melalui media fliers, selebaran, brosur, dan keping vcd, ketimbang melalui media massa.

Memang tidak dipungkiri oleh Soebiagdo, beberapa biro iklan terjebak dalam satu keadaan di mana mereka lebih memilih untuk menuruti si pemesan iklan karena dikejar target pemasukan. Apalagi diakui pula, pemasukan dari belanja iklan para kandidat capres-cawapres untuk memoles diri mereka dalam masa kampanye kali ini sangat menguntungkan jika dilihat dari segi bisnis.

Pada prinsipnya Soebiagdo meyakini sebuah biro iklan memang harus selalu tanggap dalam berupaya menangkap peluang. Dengan begitu segala kesempatan yang muncul selalu berorientasi bisnis, bahkan kalaupun biro itu mencoba berorientasi ke dalam sisi politik, pada akhirnya segi bisnis tetap dominan.

Untuk itu sebuah biro iklan harus memiliki kemampuan mengembangkan konsep (concept development) yang matang dengan cara memahami pasar dari produknya yang akan diiklankan itu.

"Dalam dunia periklanan kami mengenal satu prinsip yang kami sebut state of mind atau tahapan pola pikir. Tahapan itu dimulai dari membuat sadar (aware) pada produk yang diiklankan, paham (comprehend), yakin (convince), ingin membeli (action), dan terakhir memelihara (maintain) orang agar mau tetap membeli," ujar Soebiagdo.

Justru dalam konteks ini, seringnya client sudah cukup puas dengan sekadar "dikenal" dan "dibeli" oleh para konsumen konstituen mereka. Keadaan itu juga berpengaruh pada kalangan biro iklan. Mereka terjebak untuk cukup puas memproduksi iklan yang sifatnya datar dan hampir semuanya sama rata sama rasa.

Sebuah kampanye presiden menurut Soebiagdo seharusnya tidak boleh hanya sekadar mengajak orang untuk "Ayo, pilihlah saya". Hal itu berarti sama dengan sikap tidak mau tahu apakah masyarakat sudah yakin, mengerti, atau mengenal siapa si kandidat sebenarnya.

"Saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman jika kemudian berprinsip asal biro mereka dibayar layak. Kampanye seperti itu buat saya belum baik dan benar. Sama artinya kami membodohi rakyat. Untuk perkara ini saya memang cenderung sangat fanatik," ujar Soebiagdo.

Menurut Soebiagdo, prospek bisnis pembuatan iklan kampanye lumayan menguntungkan. Bahkan diilustrasikan, keuntungan yang diperoleh dari satu iklan kampanye bahkan bisa dipakai untuk sedikit "bersantai-santai" selama setahun.

"Penjualan (billing) iklan yang kami peroleh bisa lima kali lipat dari yang bisa kami dapat dari iklan produk, bahkan yang sudah sangat terkenal sekali- pun. Akan tetapi peluang ini tetap berisiko tinggi mengingat kami berurusan dengan lembaga yang tidak berbadan hukum seperti parpol," ujar Soebiagdo.

inu/sut mam/dwa

tim jenderal

2008-03-11T07:21:00.000-07:00

Seusai undian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (23/5) malam, para capres dan cawapres diminta memverifikasi nama mereka. Ejaan, gelar, dan pangkat mereka pun diperiksa.

Ada yang sedikit "aneh" ketika itu. Mereka yang pensiunan tentara ternyata meminta pangkat mereka tidak dicantumkan. Maka jadilah nama Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agum Gumelar pun tanpa "jenderal (purn)", tetapi gelar-gelar lainnya dipasang dari gelar H (haji), Ir, Drs hingga SIP atau Prof.

Tidak jelas benar mengapa para pensiunan jenderal itu ogah mencantumkan pangkatnya. Padahal biarpun sudah pensiun, orang biasanya masih bangga dengan pangkatnya itu walaupun diembeli kata "purn" dalam tanda kurung, yang artinya purnawirawan alias pensiunan tentara.

Boleh jadi mereka sudah sadar bahwa mereka sudah pensiun, sekarang sudah menjadi warga sipil, sehingga tidak perlu lagi membawa-bawa pangkat dalam kehidupan kesehariannya. Atau, bisa juga mungkin, mereka agak enggan mencantumkan pangkatnya di tengah isu kekhawatiran kembalinya militerisme dalam kehidupan politik Indonesia. Setidaknya masih banyak pendapat bahwa seolah-olah jika capres dari militer-ya para jenderal itu-berkuasa, maka Indonesia akan kembali menjadi militeristik.

Namun terlepas dari lepas pangkat itu, sejarah panjang militer Indonesia dalam perpolitikan Indonesia sudah terlalu panjang. Orde Baru "berhasil" menebar mereka di segala posisi, dari wali kota, bupati, gubernur, hingga pengurus olah-raga!

Beberapa diakui kepiawaiannya menerapkan "manajemen militer" yang rapi, tegas, disiplin dan teratur dalam kehidupan sipil. Setidaknya ilmu dan taktik perang mereka dianggap juga bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian. Namun lainnya, juga banyak mendapat kritikan pedas karena menerapkan sistem komando dan main perintah seringkali tidak cocok dengan kehidupan sipil yang demokratis.

Turunnya Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dalam pemerintahan di Indonesia tidak serta-merta meluluhlantakkan sendi-sendi militerisme dalam sistem politik Indonesia. Meskipun militer berhasil digiring keluar dari parlemen, dorongan untuk memiliki kekuatan seperti militer tampaknya masih sangat kuat mempengaruhi partai politik di Indonesia.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan munculnya kembali militerisme dalam kehidupan perpolitikan kita. Namun kalangan lainnya juga mengkritik sipil yang masih kedodoran mengelola berbagai persoalan.

DI tengah kontroversi militerisme semacam itu, nama-nama para jenderal-walaupun sudah pensiun-ternyata masih tetap tersebar di antara tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden.

Sebut saja mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen (Purn) Moh Ma'ruf yang menjadi Ketua Tim Nasional Kampanye Capres Yudhoyono-Jusuf Kalla. Tim sukses Yudhoyono- Kalla memang diperkuat sedikitnya delapan jenderal purnawirawan, dua mantan panglima ABRI/TNI duduk dengan jabatan sebagai dewan pengarah kampanye. Mereka adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jenderal (Purn) Edi Sudradjad dan Laksamana (Purn) Widodo AS. Di jajaran dewan pengarah, terdapat juga Mayjen (Purn) Evert Erenst Mangindaan yang mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VIII-Trikora dan Gubernur Sulawesi Utara. Salah satu sekretaris tim Ma'ruf adalah Mayjen (Purn) Samsoedin. Selain itu juga masih ada Mayjen (Purn) Djali Yusuf, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda; Ketua Badan Pemenangan Pemilu Marsma (Purn) Suratto Siswodihardjo.

Demikian juga Partai Golkar. Walaupun Ketua Panitia Kampanye Partai Golkar dipercayakan kepada Slamet Effendi Yusuf, partai yang menjagokan capres-cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid ini menempatkan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fahrul Razy sebagai wakil Slamet dengan sekretarisnya Mayjen TNI (Purn) Affandi. Selain mereka, tercatat juga Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy yang menjadi Koordinator Bidang Perencanaan, Konsepsi, dan Evaluasi; Mayjen TNI (Purn) Tulus Sihombing (Direktur Informasi, Organisasi Gabungan, Kepala Bagian Kontra Isu); Mayjen TNI (Purn) Sonny Sumarsono (Wakil Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan); Mayjen TNI (Purn) Soentoro (Korda Jatim); Letjen Nurfaizi (Korda Jateng); Laksamana Pertama (Purn) Afwan Madani; Mayjen TNI (Purn) Nasution (Korda Aceh).

Bahkan, di partai politik yang pernah menjadi korban keganasan militerisme seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pun ada pensiunan jenderal yang masuk. Tidak hanya sampai di situ, di partai motor reformasi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) pun, juga ada pensiunan jenderal yang bergabung.

Di antara Tim 20 (Tim Kampanye PDI-P untuk pasangan Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi) juga hadir Mayjen (Purn) Theo Syafei (Ketua DPP) yang juga mantan Pangdam IX/Udayana dan Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Di PAN, tidak tanggung-tanggung, Mayor Jenderal TNI (Purn) Suwarno Adiwijoyo (mantan Assospol Kasospol ABRI) yang bergabung di PAN langsung punya posisi yang penting di PAN. Bahkan, posisinya sebagai salah satu ketua di DPP PAN kembali dikukuhkan oleh formatur kongres I PAN di Yogyakarta tahun 2000. Saat ini, Suwarno masuk dalam Dewan Penasihat Amien Rais for Presiden. Posisi sebagai dewan penasihat ini, memberikan kewenangan kepada Suwarno untuk memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak pada tim kampanye Amien Rais for Presiden.

Meskipun demikian, menurut Kepala Staf Tim Kampanye Amien Rais for Presiden Eddy Soeparno, kewenangan kebijakan ada bagian lain. Yaitu, Dewan Kebijakan dan Strategi. Di Dewan Kebijakan dan Strategi inilah rencana dan kebijakan untuk kampanye Amien Rais digodok.

"Jadi, untuk kebijakan dan strategi pada tataran teknis, tidak dilakukan oleh Dewan Penasihat, tetapi oleh Dewan Kebijakan dan Strategi," ujarnya.

Di PPP, Letnan Jenderal TNI (Purn) Mohammad Yunus Yosfiah yang baru lepas dari menteri penerangan, langsung menduduki jabatan sebagai sekretaris umum. Sebuah jabatan yang sangat prestisius di partai politik. Pasalnya, sekumlah yang sehari-hari menjadi penanggung jawab kebijakan partai.

Tidak heran, kalau dalam tim kampanye Hamzah Haz yang maju sebagai kandidat presiden bersama calon wakil presiden Agum Gumelar, Yunus menduduki posisi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Tim Kampanye pasangan Hamzah-Agum dijabat oleh Hasrul Azwar yang menjadi ketua timnya. Selain Yunus, mantan Kapuspen ABRI Brigade Jenderal TNI Abdul Wahab Mokodongan menjadi wakil ketua tim kampanye pasangan Hamzah-Agum.

SUDAH dipastikan pengalaman kemiliteran mereka dalam hal taktik dan strategi dari para purnawirawan jenderal itulah yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing tim kampanye. Suaidi Marasabessy mengakui, keberadaan pensiunan tentara itu diperlukan untuk memberi sumbangan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing. Slamet Effendi menilai, orang yang berlatar belakang militer juga memiliki hal-hal positif, seperti kedisiplinan tinggi dan taat pada tugas masing-masing. "Mereka itu mengerti apa yang menjadi tugasnya. Tapi, bukan berarti tidak kristis," tandasnya.

Soal apakah seorang sipil akan kesulitan mengatur para jenderal, dia mengatakan, baik sipil maupun militer, seluruhnya bekerja di bawah sistem organisasi sehingga dia mengaku sama sekali tidak menemui kesulitan. Terlebih, dirinya yang juga mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sudah terbiasa bekerja sama dengan militer maupun dengan Nahdlatul Ulama.

"Saya kan mantan Ketua Umum GP Ansor. Jadi, bintangnya sembilan," ucapnya berkelakar menunjuk jumlah bintang yang ada di lambang NU yang memang berjumlah sembilan.

Sedangkan menurut Suratto dari tim kampanye Yudhoyono-Kalla mengakui, kehadiran sejumlah purnawirawan di lingkaran dekat Yudhoyono dimaksudkan untuk meraih dukungan keluarga besar TNI yang tersebar di seluruh Indonesia.

MENURUT pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti soal tim sukses, keinginan capres (dari kalangan militer) melibatkan para purnawirawan dalam tim suksesnya lantaran kesamaan almamater dan sebagai anggota keluarga besar TNI. "Para capres berharap, keterlibatan para purnawirawan mampu membawa gerbong besar mereka di masa lalu. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai gerbong besar anggota TNI yang masih aktif turut terseret dalam pertarungan kekuasaan tersebut" kata Ikrar beberapa waktu lalu.

Kelebihan yang diambil dari para purnawirawan adalah penguasaan para purnawirawan terhadap medan perpolitikan di Indonesia. Tidak heran, mereka yang terlibat dalam tim sukses itu adalah mereka yang sebelumnya aktif di bidang sosial dan politik ABRI ketika itu. "Mereka sungguh paham memperoleh informasi dan memanfaatkannya untuk propaganda," kata Ikrar.

Kelebihan yang hendak diperoleh dari para purnawirawan itu adalah efektifnya pelaksanaan tugas dengan sistem komando. Dari atas hingga bawah, terdapat satu bahasa yang dapat sama-sama dipahami untuk kemudian diterjemahkan pelaksanaannya di lapangan. Tidak ada kemungkinan perdebatan yang panjang mengenai hal yang tidak perlu.

Bahkan, motor reformasi di Indonesia seperti Amien Rais yang akan maju menjadi salah satu kandidat presiden mendatang pun sempat mengungkapkan pikiran bahwa tokoh-tokoh militer memang masih dibutuhkan dalam politik. Padahal, politik merupakan locus dari masyarakat sipil.

Menurut Ikrar, pensiunan militer dalam partai politik memang tidak bisa dicegah. Namun, masuknya faham militerisme dalam partai politik harus ditolak.

Problemnya, menurut Ikrar, militer di Indonesia memang memiliki tradisi korps yang sangat kuat. Seringkali cara berpikirnya pun tidak berubah. Tidak heran kalau cara berpikir dan bertindak pun rasanya tidak akan berpindah dari referensi pemerintahan Jenderal (Purn) Soeharto.

Senada dengan Ikrar, Sejarawan Universitas Indonesia Anhar Gonggong menilai, pensiunan militer memang berhak masuk dalam partai politik. Hanya saja, tetap harus diwaspadai munculnya militerisme dalam partai politik dan masyarakat.

Militerisme, lanjut Anhar, tidak hanya bisa dimunculkan oleh anggota militer ataupun pensiunan militer, tetapi juga bisa dimunculkan masyarakat sipil. Ini memang salah satu kisah sukses pemerintahan Orde Baru yang berhasil memasukkan faham militer dalam benak masyarakat.

inu/sut/mam/bur/ush

kampanye wiranto

2008-03-11T07:18:00.000-07:00

Iklan "kampanye" calon presiden dari Partai Golongan Karya Jenderal (Purn) Wiranto yang ditayangkan sebelum masa kampanye dinilai telah memanipulasi fakta. Iklan yang dimaksudkan untuk penggalangan dukungan itu dibuat dengan memotong fakta sehingga merugikan publik yang tidak paham mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Penilaian tersebut dikemukakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bimo Nugroho, Selasa (25/5). "Ada manipulasi kemasan dalam iklan kampanye Wiranto. Fakta yang ada di seputar kerusuhan Mei 1998 dipotong-potong dan diarahkan untuk mendapatkan dukungan. Interpretasi yang dimanipulasi tersebut merugikan publik karena fakta yang ditampilkan diambil sepotong-sepotong," ujar Bimo dalam diskusi aturan kampanye di Jakarta.

Bimo menilai, munculnya manipulasi fakta dalam iklan "kampanye" merugikan publik disebabkan juga karena kelambanan KPI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan. Dengan munculnya iklan "kampanye" Wiranto, publik yang tidak mengerti peristiwa kerusuhan Mei 1998 dirugikan karena mendapat informasi keliru.

"Kita tahu, pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar dan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, gagal menjaga keamanan. Kita lihat dalam iklan itu, Wiranto seolah-olah sangat hebat karena tidak memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk memperebutkan kekuasaan," ujar Bimo.

Atas pelanggaran ini, Bimo meminta agar KPU mengambil tindakan keras. Akan tetapi, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Hamid Awaludin mengaku tidak bisa menindak sejumlah hal yang dinilai sebagai pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif seperti diatur dalam SK KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye.

Atas penilaian KPI, anggota Tim Sukses Wiranto, Tito Sulistio, mengatakan, iklan Wiranto tidak menggunakan peristiwa kerusuhan Mei 1998 sebagai latar belakang seperti ditangkap Bimo. Apa yang disampaikan Wiranto mengenai tidak akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperebutkan kekuasaan merupakan dokumentasi umum.

inu

ferry santoro

2008-03-11T07:17:00.000-07:00

"SAYA bersyukur kepada Allah SWT karena diberi umur panjang dan keselamatan. Perjalanan saya panjang sekali dan melelahkan selama hampir 11 bulan sejak saya disandera anggota Gerakan Aceh Merdeka bersama almarhum Ersa Siregar, 29 Juni 2003."

Juru kamera RCTI Ferry Santoro menarik napas panjang. Di tengah kelelahannya tersebut, setiba di Jakarta, dia masih harus ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri, jumpa pers serta siaran langsung hingga pukul 23.00 di studio tempatnya bekerja.

Selasa (18/5) malam itu kepada wartawan dia menceritakan perjalanannya dalam genggaman Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 11 bulan. "Saya jalani hari demi hari, terus-menerus, dan kerap dalam perjalanan berpindah-pindah tidak menentu itu terjadi kontak senjata. Saat terjadi kontak senjata, saya selalu menghindar dan menghindar. Saya selalu berdoa agar selamat," tuturnya.

Selama 11 bulan penyanderaan dan berkelana mencari perlindungan dari hutan ke hutan dan dari bukit ke bukit, Ferry mengaku tidak pernah disatukan dengan sandera sipil lainnya. Ia hanya disatukan dengan almarhum Ersa sebelum tewas dalam kontak tembak antara pasukan GAM yang mengawalnya dengan aparat TNI di Desa Alue Matang Aron, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.

Mengenai tewasnya Ersa yang selalu bersama-sama dengannya melewati hari-hari panjang melelahkan, Ferry memiliki catatan khusus. Sebelum kontak tembak, sekitar pukul 12.00, Ferry dan Ersa tidur-tiduran bersebelahan di kamp yang tinggi posisinya di tengah rawa-rawa dan pohon nipah. Tidak ada firasat apa-apa sebelumnya. "Kami sedang asyik mengobrol tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tidak tahu arah datangnya tembakan itu karena terhalang pepohonan," ujar Ferry.

Begitu mendengar suara tembakan, secara spontan Ferry yang berada di sisi kanan melompat ke kanan sambil merayap, sementara Ersa yang berada di sisi kiri melompat ke kiri. Ketika itu, ada tujuh orang anggota GAM yang bersama-sama beristirahat di kamp itu. Bersama dua anggota GAM, Ferry berusaha menjauh sambil terus mendengar suara tembakan.

"Ketika suara tembakan tidak lagi terdengar, saya dan dua anggota GAM telah menjauh sekitar satu kilometer. Saya mau balik ke kamp melihat kondisi Ersa, tetapi anggota GAM bilang agar mundur saja. Saya baru tahu Ersa tewas satu hari setelah kejadian. Saya diberi tahu Ishak Daud melalui telepon satelit yang dibawa anggota GAM," papar Ferry.

"Apa yang saya jalani selama penyanderaan seperti menghitung hari," katanya. Bobot tubuhnya yang semula 80 kilogram melorot hingga 58 kilogram. Selama dalam sandera GAM, Ferry mengaku menderita diare selama dua minggu. "Tidak ada obat-obatan dan saya yang selalu dikawal anggota GAM tidak bisa turun ke kampung. Di tengah hutan tempat saya bersembunyi, ada semacam biji salak. Tiap hari saya makan dan akhirnya sembuh juga diare saya," paparnya.

Meskipun ketersediaan makanan dan minuman sangat terbatas, Ferry mengaku diperlakukan baik oleh anggota GAM. Untuk berkomunikasi dengan Komandan Operasi GAM Wilayah Peureulak, Aceh Timur, Ishak Daud, Ferry menggunakan telepon satelit yang dipegang anggota GAM yang menjaganya. "Mengenai rencana pembebasan 13 Mei 2004, saya mendengarnya dari Ishak Daud melalui telepon satelit, 10 Mei 2004," jelasnya.

Hari-hari panjang penuh penantian tanpa kepastian untuk kembali pulang itu akan dituliskannya kembali dalam sebuah buku.

inu

sikap pepabri

2008-03-11T07:15:00.000-07:00

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI hanya akan memberikan dukungannya kepada calon presiden dari kalangan purnawirawan militer, yakni Partai Demokrat Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dan calon presiden dari Partai Golongan Karya Jenderal (Purn) Wiranto.

Mengenai siapa salah satu dari mereka yang akan dipilih, Pepabri memberikan kebebasan kepada anggota dan mitra sejajarnya untuk menentukan pilihan berdasarkan kepercayaan dan kata hati nurani.

"Dukungan kepada Yudhoyono dan Wiranto sangat wajar karena mereka merupakan bagian dari keluarga besar kami," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pepabri Inspektur Jenderal (Purn) Putera Astaman usai silaturahmi dengan Yudhoyono dan Wiranto di Jakarta, Senin (17/5).

Dalam silaturahmi itu, Wiranto datang bersama beberapa anggota tim suksesnya yang juga purnawirawan untuk memaparkan visi dan misinya lebih awal.

Ditanya apakah dalam dialog dibicarakan mengenai menguatnya gerakan penolakan terhadap calon presiden berlatar belakang militer, Wiranto mengatakan, "Tidak. Karena kalau itu dibahas tidak akan ada habisnya. Saya minta sebaiknya proses pemilihan presiden diwarnai dengan cara-cara yang jujur, demokratis, menghargai kontestan lain, dan jangan saling mengganggu."

Yudhoyono yang juga diiringi beberapa anggota tim suksesnya yang juga purnawirawan datang ke acara silaturami tersebut setelah Wiranto pergi. Namun, Yudhoyono mendapat sambutan meriah. Para purnawirawan tetap menanti hingga acara selesai. Sambutan meriah ini membuat Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso merasa yakin bahwa dukungan keluarga besar purnawirawan tidak akan berubah dan tetap ditujukan kepada Yudhoyono.

Pilihan Pepabri kepada kedua calon presiden purnawirawan itu didasarkan pada figur mereka yang dinilai memancarkan penampilan, pandangan, dan sikap sebagai negarawan. Selain itu, baik Yudhoyono dan Wiranto dinilai sehat jasmani dan rohani, pancasilais, agamis, berbudi luhur, terbuka, santun, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengabdiannya kepada negara. Dalam kaitan dengan purnawirawan, Pepabri tidak memberikan dukungan kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar karena hanya sebagai calon wakil presiden.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 600 pengurus Pepabri hadir sejumlah pensiunan tentara dan mantan pejabat negara semasa Orde Baru seperti Try Sutrisno, Widodo AS, Soerjadi Soedirja, Basofi Soedirman, R Suprapto, Inten Suweno, dan Mien Sugandhi.

Putera meminta agar dukungan Pepabri kepada Yudhoyono dan Wiranto disosialisasikan ke seluruh pengurus di daerah. Keputusan Pepabri untuk mendukung calon presiden purnawirawan sama dengan keputusan Pepabri sebelum pemilu legislatif untuk hanya mendukung dan memilih calon anggota legislatif berlatar belakang purnawirawan.

Sementara itu, tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menyiapkan sedikitnya 1.000 orang juru kampanye yang akan diberi pembekalan untuk dijadikan juru kampanye di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapat pembekalan dari Yudhoyono dan Kalla di Jakarta, Selasa (18/5).

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo mengungkapkan, 1.000 orang anggota juru kampanye itu direkrut dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mencalonkan pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

inu

capres

2008-03-11T06:07:00.000-07:00

DARI kacamata aktivis dan pengamatan politik peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabottingi, peluang semua pasangan calon presiden-wakil presiden lolos putaran pertama dan masuk putaran kedua hampir sama kecuali Hamzah Haz-Agum Gumelar. Setelah itu, dua yang paling lemah adalah Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Jenderal (Purn) Wiranto-Salahuddin Wahid.

Megawati hampir dalam semua hal dinilai tidak nyandak dan selalu terlambat. Kalaupun dalam tiga tahun terakhir kelihatannya baik, dalam hal itu adalah hadiah dari lawan-lawan politiknya yang telah sepakat untuk tidak mengganggu pemerintahan Megawati sampai tahun 2004. Lawan-lawan politiknya sepakat untuk membiarkan Megawati memerintah sampai tahun 2004. "Kita tidak ingin tiap tahun ganti presiden," ujarnya.

Saat ini, pemerintahan Megawati telah bergerak ke arah otoritarianisme. Hal itu tercermin dari keluarnya undang-undang penyiaran, perilaku aparat kepolisian, dan kedekatannya pada militer dengan memberi tempat yang banyak kepada militer. Selain itu, korupsi dalam pemerintahan Megawati, seperti disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), luar biasa besarnya. Banyak pihak menyatakan magnitude korupsi dalam tiga tahun pemerintahan Megawati komparabel dengan korupsi 32 tahun pemerintahan Soeharto!

Kalau Wiranto, menurut Pabottingi, begitu terpilih dan naik menjadi presiden, kita akan sibuk terus dengan demonstrasi. Diperkirakan tidak akan ada urusan internasional yang bisa lancar karena kasus-kasusnya. Urusan dengan negara-negara besar tidak akan begitu gampang. Akan banyak diplomatic hazard atau diplomatic difficulties. Tidak terbatas pada hubungan diplomatik, tetapi soal hubungan dagang dengan Uni Eropa yang mempertahankan dan memegang teguh mengenai hak asasi manusia juga akan terganggu.

PASANGAN calon yang hampir berimbang adalah Yudhoyono-Kalla dengan Amien-Siswono. Keunggulannya terletak pada latar belakang Yudhoyono yang militer dan keberhasilan Amien selama menjadi Ketua MPR. Kelemahan utama Yudhoyono terletak pada Partai Demokrat yang didirikannya. Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat tidak terseleksi dengan baik. Namun, dari segi niat baik, Yudhoyono masih mendingan.

Kelebihan Amien adalah doktor di bidang politik. Amien bersih, yang didampingi Siswono yang juga bersih. Perkara bersih ini, Amien-Siswono melampaui Yudhoyono-Kalla yang juga relatif bersih. Nilai tambah lain, dia yang paling menginginkan kursi presiden itu dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Ini nilai plus karena untuk keinginan itu, Amien konsisten dan tidak malu-malu.

Kelemahan Amien, seperti banyak dilihat orang, adalah mencla-mencle. "Tetapi kalau saya lihat, kenapa Amien bersikap seperti itu adalah karena perolehan suaranya kecil dalam Pemilu 1999." Jadi, dia harus pandai-pandai bermain agar tidak tergeser dari kursi Ketua MPR itu. Realitas di bawah membuat dia harus mencla-mencle. Itu adalah bagian dari upayanya untuk tetap bertahan. Akan tetapi, hal-hal prinsip dia tidak jual, terutama prinsipnya untuk bersih.

Jusuf Kalla itu problem solver, cepat mengambil tindakan, dan orang luar Jawa. Kelebihan pasangan Yudhoyono-Kalla ini hampir setara dengan pasangan Amien-Siswono. Namun, pasangan mana yang akan dapat maju di putaran kedua atau terpilih menjadi presiden, masih sulit diprediksi. Sebab, peta kekuatan dan kelemahan bisa berubah ketika dihadapkan pada basis dukungan.

inu

koalisi kucing

2008-03-10T06:12:00.001-07:00

SETELAH sebelumnya para politisi malu-malu mengungkapkan siapa mitra koalisinya untuk berkompetisi memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden periode 2004-2009, kini peta koalisi makin jelas. Ada empat pasangan yang akan bertarung pada 5 Juli 2004, yaitu Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Oleh keempat pasangan calon presiden (capres) yang belakangan ini makin intens melakukan sosialisasi ke sejumlah kalangan dengan berbagai cara, masalah bangsa yang membentang di depan dirinci dan ternyata tidak sedikit. Empat pasangan capres dalam berbagai kesempatan menyebut-nyebut berbagai masalah yang umumnya seragam.

Tanpa rincian yang jelas mengenai bagaimana mengatasi segunung masalah bangsa itu, yang membedakan identifikasi masalah di antara pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) hanyalah soal urutan penyebutan. Segunung masalah yang dibolak-balik penyebutannya itu adalah menciptakan keamanan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan hukum, mengevaluasi dan melanjutkan reformasi, menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan ekonomi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yudhoyono dan Jusuf yang kemarin didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh tiga partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB), tidak beranjak dari beberapa rincian masalah di atas. "Jika rakyat memberi kepercayaan, kami bertekad mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera," ujar Yudhoyono.

Amien dan Siswono yang mendeklarasikan pencalonan mereka hari Minggu lalu menyebut-nyebut akan menuntaskan reformasi yang telah dituntut Amien sejak akhir masa pemerintahan Soeharto. Seperti pasangan Yudhoyono-Jusuf, yang mengaku telah menyamakan platform, Amien-Siswono juga mengaku demikian. Dalam misinya, Amien-Siswono bertekad melakukan penyempurnaan reformasi politik dan menyelesaikan reformasi hukum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, kelembagaan birokrasi, sosial, dan ekonomi yang saat ini relatif tersendat.

Megawati-Hasyim yang pertama kali secara terbuka mendeklarasikan pencalonan mereka di Tugu Proklamasi, Kamis pekan lalu, mengungkapkan sejumlah besar masalah seperti diungkapkan pasangan capres dan cawapres lainnya. Selain berambisi mengatasi segunung masalah, dalam sambutannya, Hasyim mengungkapkan duetnya dengan Megawati dimaksudkan untuk memperkokoh persatuan rakyat. Bagaimana cara agar persatuan rakyat itu menjadi kokoh, tidak lebih rinci dijelaskan. Pasangan dua pemimpin kelompok massa ini tampaknya diandaikan secara otomatis menyatukan dan memperkokoh massa di bawah.

Wiranto yang saat ini hanya ingin menjadi presiden satu periode saja, dan telah mendapatkan pasangan Salahuddin, dalam beberapa kesempatan menyebut-nyebut segunung masalah di atas untuk diatasi jika akhirnya terpilih menjadi presiden. Sebagai capres dengan latar belakang militer, seperti Yudhoyono, Wiranto menjanjikan keamanan dan penegakan keteraturan dengan menjadikan hukum sebagai panglimanya.

Mengenai bagaimana cita-cita dan harapan akan kehidupan rakyat dan bangsa yang lebih baik itu diwujudkan dalam pemerintahan oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan bersedia bekerja keras, sejauh ini belum ada satu pun dari pasangan capres dan cawapres itu yang bersedia merincinya. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum PKP Indonesia Edi Sudradjat yang telah secara tegas mendukung pencalonan Yudhoyono- Kalla, mengaku tidak membicarakan mengenai bagaimana mengatasi segunung masalah bangsa lewat pembentukan pemerintahan yang efektif di masa mendatang. "Itu dagang sapi namanya," ujar Edi.

Seperti diakui oleh Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, apa yang ada di benak pasangan capres bersama sejumlah tim sukesnya adalah bagaimana dapat memenangi kompetisi dalam pemilihan umum (pemilu) presiden 5 Juli 2004 mendatang. Karenanya, apa yang akan diperbuat oleh presiden dan wapres setelah nanti ternyata terpilih, bisa diatur kemudian. "Yang paling penting saat ini adalah bagaimana memenangi pemilu presiden. Yang lain, urusan belakangan," ujar Budhisantoso.

Konsentrasi untuk memenangi kompetisi pemilu presiden yang pertama kali dilaksanakan secara langsung dan melibatkan sekitar 150 juta pemilih ini membuat pasangan capres dan cawapres melupakan bagaimana nanti akan memerintah dan akan ditopang siapa saja pemerintahannya yang mendapat legitimasi sangat kuat dari rakyat. Keengganan menerapkan sistem presidensial secara tegas lantaran kenyataan fragmentasi politik yang meluas di parlemen membuat ketidaktegasan mengenai bagaimana segunung masalah bangsa itu diatasi oleh siapa. Sejauh ini tidak ada keterusterangan yang memungkinkan rakyat mantap menentukan pilihan serta membuat kontrak politik.

Ketidaktegasan soal sistem pemerintahan presidensial telah membuat bongkar pasang kabinet sebagaimana terjadi pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana mimpi- mimpi tentang Indonesia yang lebih baik itu diwujudkan oleh para capres dan cawapres. Rakyat hanya diberi pesona semu capres dan cawapres yang cenderung manipulatif. Simbol- simbol, ikatan primitif, dan ingatan masyarakat akan mimpi-mimpi, lantas dieksploitasi untuk meraih kekuasaan. Wacana menyamakan platform menjadi nomor sekian untuk dipertimbangkan dalam manuver elite politik akhir-akhir ini. Yang pertama dan utama adalah bagaimana mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk kemudian menang dan berkuasa.

Oleh Karena itu, meskipun telah mendapat izin dari Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid, Partai Golkar yang mencalonkan Wiranto untuk berkompetisi masih membutuhkan dukungan formal, hitam di atas putih, dari PKB. Kepastian dukungan itu menjadi penting bagi Wiranto yang harus berebut suara sekitar 40 juta nahdiyin dengan Megawati yang telah lebih awal menggandeng Hasyim.

Karena orientasinya adalah memperoleh kekuasaan, tidak heran jika bertolak belakang latar belakangnya pasangan, lantas diabaikan atau dengan bahasa politik oleh para politisi disebut sebagai yang memperkaya dan melengkapi sesuai dengan kemajemukan bangsa. Untuk sebagian kalangan yang ingatan politiknya tidak pendek, sulit membayangkan munculnya pasangan Wiranto-yang dituduh melanggar hak asasi manusia (HAM)-dengan Salahuddin, pejuang HAM yang pernah berkehendak memeriksa Wiranto. Sebuah koalisi yang absurd.

Karena ingin semata-mata meraih kuasa, idealisasi yang semula digembar-gemborkan oleh masing-masing calon dapat diputar balik. Pembenaran atas perubahan ini disebut sebagai bagian dari dinamika politik yang dicitrakan seperti Tuhan, di mana tidak ada yang tidak mungkin di dalamnya.

Dalam kerangka ini, kemudian dapat dipahami kenapa Amien yang semula begitu kepincut dengan politisi berlatar belakang militer, memilih Siswono. Siswono pun menyambut. Keinginannya semula untuk maju sebagai capres lewat beberapa partai politik kemudian batal setelah melihat realitas perolehan suara partai yang diharapkannya. Berpasangan dengan Amien, menurut Siswono, dilihat sebagai pilihan yang mungkin dari keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Dengan pendekatan ini, pertanyaannya ialah bagaimana secara rinci hal terbaik untuk bangsa, dilakukan oleh siapa saja, menjadi mengawang lagi. Berpikir mengenai hal yang lebih konkret dalam ketidakpastian, ditakutkan politisi justru menjebak dan membuat peluang diraihnya kekuasaan hilang. Lebih aman memang mengambangkan keputusan dan baru menetapkan hal-hal yang lebih konkret ketika kepastian mulai bisa diprediksi.

Tidak adanya keterusterangan ini membuat pemilihan presiden 5 Juli dan 20 September 2004 tidak lebih dari sekadar memilih dua kucing pembawa karung berisi kucing-kucing.

inu

lsi

2008-03-10T06:11:00.000-07:00

Dengan dasar survei yang dilakukan 18-24 Maret 2004, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Denny JA terus mengampanyekan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden yang unggul di antara calon presiden lain. Dengan dasar hasil survei atas sekitar 2.000 responden secara nasional, Denny menyimpulkan bahwa Yudhoyono akan terpilih sebagai presiden, tapi tidak akan mendapat dukungan kuat dari parlemen karena fragmentasi politik di parlemen yang makin luas.

Untuk yang kerap mengikuti diskusi politik dengan Denny JA atau peneliti LSI sebagai narasumber, kesimpulan yang tampak condong mendukung Yudhoyono dengan dasar persepsi mayoritas responden nasional itu membosankan dan partisan. Atas anggapan ini, Denny mengelak dengan mengatakan, LSI juga berkeliling ke sejumlah partai politik lain meskipun sempat diminta Yudhoyono untuk melakukan survei mengenai popularitas dan peluangnya menjadi presiden.

"Hasil survei yang kami lakukan secara berkala atas bantuan Pemerintah Jepang sangat terbuka untuk dimanfaatkan kelompok mana pun," ujar Denny dalam diskusi bertema "Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Populer" yang diselenggarakan Public Relation of Society of Indonesia (PRSI) di Jakarta, Jumat (30/4).

Terkait dengan Yudhoyono, Denny mengungkapkan kekuatannya bukan pada mesin politik Partai Demokrat yang relatif masih baru dan hanya mendapat dukungan pemilih sekitar tujuh persen. "Tumpuan SBY pada image (citra) bahwa dia kompeten di bidangnnya, memiliki kepemimpinan yang kuat, demokratis, dan terkesan di atas calon presiden lain. Tetapi image ini mudah rusak jika salah dalam kampanye," ujarnya.

Namun, Denny mengungkapkan, kesalahan tampaknya tak akan dilakukan Yudhoyono karena kehati-hatiannya. Mengenai kampanye negatif yang saat ini gencar dilakukan untuk menyerang Yudhoyono, Denny kembali membela bahwa hal itu dapat menguntungkan. "Melihat masyarakat Indonesia yang mudah simpati, kampanye negatif justru menguntungkan Yudhoyono yang dicitrakan sebagai yang terus-menerus dianiaya," ujarnya.

Soal posisi survei, Denny mengatakan, dalam masyarakat modern tidak lagi diperlukan para ideolog di lingkaran terdekat calon presiden. "Yang paling penting dalam rangka menjual calon presiden adalah tim jajak pendapat dan public relation. Dua tim ini akan menggantikan para ideolog," ujarnya.

inu

demokrat ii

2008-03-10T06:09:00.000-07:00

SEJAK 11 Maret 2004, pedagang soto ayam yang biasa mangkal di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jalan Pemuda, Jakarta, lebih banyak memiliki waktu untuk bercengkerama dengan anak-anaknya. Pasalnya, soto ayam dagangannya habis terjual lebih cepat dari hari-hari sebelumnya.

Kalau biasanya soto ayam dagangannya baru habis sore hari, dalam sebulan terakhir, soto yang dijajakan diatas trotoar dan bahu jalan itu sudah tandas sejak siang hari. "Banyaknya orang yang datang ke Kantor DPP Partai Demokrat membuat soto ayam saya cepat habis," ujar pedagang soto ayam sambil mencuci mangkuk dan piring kotor yang menumpuk.

Sementara pedagang soto ayam bergegas pergi, di dalam Kantor DPP Partai Demokrat beberapa orang sibuk membolak-balik dan mencari kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat yang selesai dibuat. Meskipun KTA telah dikelompokkan berdasarkan daerah, tidak cukup mudah mencari KTA yang dimaksud lantaran banyaknya KTA yang dibuat.

"Setiap hari sejak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mundur dari Kabinet Gotong Royong, 11 Maret 2004, kami menerima setidaknya 1.000 formulir permohonan pembuatan KTA setiap hari. Permintaan pembuatan KTA terus meningkat menjelang pemilihan presiden. Di Jakarta saja, setelah pemilu legislatif lalu, kami telah membuatkan 18.000 KTA baru," ujar anggota Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Tri Yulianto di Jakarta, Minggu (25/4).

Meskipun hari Minggu Kantor DPP Partai Demokrat tutup, antusiasme sejumlah anggota masyarakat untuk membuat KTA partai yang baru naik daun ini tetap tinggi. Rohadi (47), warga Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, datang ke Kantor DPP Partai Demokrat untuk mengambil sejumlah formulir. "Saya membawa 10 lembar formulir karena warga di sekitar tempat saya tinggal banyak yang ingin membuat KTA Partai Demokrat tetapi tidak sempat ke sini. Jadilah saya yang dimintai tolong mengambilkan formulir," ujar Rohadi.

Rohadi yang sehari-hari tukang ojek di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, mengaku sejak 2001 menjadi anggota Partai Demokrat. Seperti puluhan teman-teman yang telah diambilkan formulir pembuatan KTA, ketertarikannya pada Partai Demokrat terutama karena figur Yudhoyono. "Untuk partainya nanti dulu. Yang pasti, keinginan membuat KTA karena kami melihat ada SBY di situ," ungkap Rohadi.

Meskipun berprofesi sebagai tukang ojek, Rohadi yang sebelum bergabung dengan Partai Demokrat menjadi simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku sangat paham dengan politik. Pemahamannya itu diperoleh dari kegemarannya menyimak seluruh berita, utamanya dari televisi. "Saya membatasi diri untuk pulang ke rumah setelah mengojek pukul 18.00 setiap hari. Setelah itu, saya duduk di depan televisi menyimak seluruh berita yang ada," ujarnya.

Rohadi menceritakan, ketika Pemilu 1999 dirinya dan beberapa teman yang saat ini bergabung dengan Partai Demokrat merupakan ujung tombak kemenangan PDI-P di kawasan Kelapa Gading. Namun, bersamaan dengan perselisihan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P untuk memperebutkan jabatan, Rohadi dan beberapa temannya perlahan-lahan hengkang.

"Saat Pemilu 2004, di tempat pemungutan suara (TPS) saya, Partai Demokrat menang telak. Padahal dalam pemilu sebelumnya PDI-P yang berjaya. Kemenangan tidak terduga ini membuat sejumlah warga ingin membuat KTA Partai Demokrat. Kami ingin memastikan dukungan kami kepada SBY dengan KTA ini," ujar Rohadi.

Menurut Yulianto, banyaknya warga masyarakat yang ingin membuat KTA Partai Demokrat tidak hanya terjadi di Kantor DPP Partai Demokrat. Karena masing-masing DPD dan DPC Partai Demokrat diberi kewenangan untuk membuat KTA, kesibukan pembuatan KTA juga terjadi di hampir seluruh daerah. "Berdasarkan data kami minggu lalu, di seluruh Indonesia telah kami keluarkan sekitar 15 juta KTA. Jumlah ini meningkat 100 persen jika dibandingkan jumlah KTA sebelum pemilu legislatif," jelasnya.

Banyaknya warga masyarakat yang mencari identitas politik baru dengan ramai-ramai membuat KTA Partai Demokrat ini tercium sejak tiga bulan lalu oleh Yus Nur Rahmadin (44). Pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang telah bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2001 ini memutar haluan. "Ada peluang bisnis yang cukup besar. Dengan modal 10 juta dan fanatisme saya pada SBY, saya memulai bisnis jual pernak-pernik Partai Demokrat," ujar Yus yang membuka kios di depan Kantor DPP Partai Demokrat.

Bersamaan dengan ramainya Kantor DPP Partai Demokrat, Yus kecipratan rezeki juga. Setiap hari, omzet penjualan pernak-pernik Partai Demokrat yang diproduksi bersama 12 karyawan rata-rata mencapai Rp 500.000. Tidak hanya kaus dan bendera bergambar Yudhoyono, Yus juga membuat dan menjual blangkon dan kipas. "Karena keinginan membesarkan partai, saya selalu ikut kegiatan partai untuk menjual pernak-pernik yang banyak dicari," paparnya.

Diakui Rohadi, pernak-pernik bergambar Yudhoyono yang menjadi idolanya menambah kemantapannya akan pilihan politiknya. Selain secara formal memiliki KTA, belum pas rasanya kalau belum memiliki pernak-pernik sang idola. Begitu mendapat 10 lembar formulir, Rohadi melenggang pergi menggenggam identitas politik barunya....

inu

demokrat

2008-03-10T06:07:00.000-07:00

Melonjaknya suara Partai Demokrat tidak berjalan seiring dengan terujinya kualitas calon anggota legislatif (caleg) yang akan duduk di DPR dan DPRD. Sampai kini, beberapa caleg partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku belum siap terjun ke panggung politik. Karena itu, sebelum duduk di DPR dan DPRD, seluruh caleg Partai Demokrat akan diberi pembekalan dan disiapkan mekanisme pergantian jika ternyata mengecewakan.

Hal ini dikemukakan pengurus Partai Demokrat Aliman AAT dalam diskusi yang diadakan Jakarta Empowering Society (JES), Minggu (25/4).

Pernyataan itu dipertanyakan warga yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Hidin (58), salah satu simpatisan Partai Demokrat, mempertanyakan bagaimana program yang selama ini digembar-gemborkan partai yang menyandarkan diri pada figur Yudhoyono ini seperti pendidikan murah, kenaikan upah, dan peningkatan kesejahteraan diwujudkan.

"Dengan ketidaksiapan itu, bagaimana mewujudkan pendidikan murah dan kenaikan upah?" tanyanya.

Atas pertanyaan ini, Aliman yang terlihat tidak siap dan berupaya merendah hanya berjanji akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik tanpa menjawab pertanyaan. "Kita lihat saja nanti. Kami tidak bekerja sendiri. Ada teman-teman dari partai lain juga. Yang jelas, kami akan berupaya semaksimal mungkin,"paparnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Suratto Siswodihardjo mengakui, salah satu penyebab tidak siapnya caleg adalah tidak cukupnya waktu melakukan seleksi sebelum daftar caleg diserahkan ke KPU. "Karena itu, kami menyiapkan mekanisme pergantian antarwaktu untuk mereka yang telah menjadi anggota DPR atau DPRD.

Mengenai mekanisme ini tengah kami bahas dan siapkan untuk menghindari duduknya orang tidak tepat dan kompeten di lembaga perwakilan," katanya.

inu

tim sukses i

2008-03-10T06:05:00.000-07:00

Tim sukses calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberi nama Tim Nasional mulai melakukan penggalangan dukungan dari massa nonpartai politik untuk kemenangan calon presiden mereka. Penggalangan dukungan secara nasional ini dilakukan bersamaan dengan penggalangan secara formal struktural melalui pembuatan kartu tanda anggota yang dilakukan Partai Demokrat.

"Dengan menyandarkan diri pada figur calon presiden dan wakil presiden yang kami ajukan, penggalangan dukungan dari calon pemilih sedang kami lakukan melalui sejumlah cara secara struktural maupun nonstruktural. Gerakan Pro SBY adalah salah satu penggalangan dukungan yang akan kami ikrarkan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo di Jakarta, Jumat (23/4).

Gerakan Pro SBY yang dikoordinir Heroe Syswanto NS (Sys NS) yang tengah dilakukan dalam waktu dekat akan membuat ikrar dengan merekrut sejumlah artis. Ikrar Gerakan Pro SBY yang akan dilakukan di Jakarta dipimpin aktor Roy Marten.

Safari dan dialog ke sejumlah perguruan tinggi untuk menggalang dukungan juga telah dijadwalkan tim sukses Yudhoyono-Kalla. Setelah sebelumnya Yudhoyono menggelar dialog ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudhoyono-Kalla merencanakan untuk melakukan dialog dengan segenap sivitas akademika di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Untuk menetralisir serangan kepada pribadi Yudhoyono-Kalla, kami siapkan website resmi juga. Kami juga akan menggalang pengamat pro-SBY untuk menulis dan menyampaikan pandangannya ke publik. Langkah ini tengah kami matangkan lewat sejumlah pertemuan dengan anggota tim sukses," ujar Suratto.

Selain upaya nonstruktural untuk meraih massa nonpartai politik, secara struktural Partai Demokrat juga mendapat tugas memperbesar dukungan secara pasti dan terukur dengan memperbesar jumlah anggota partai. Untuk upaya ini, seusai pemilu legislatif, jumlah anggota Partai Demokrat melonjak dari sekitar 7 juta jadi 11 juta.

"Setelah pemilu legislatif, jumlah mereka yang mengajukan diri menjadi anggota partai dengan membuat KTA (kartu tanda anggota) terus meningkat. Sampai saat ini telah terdaftar sekitar 11 juta anggota di seluruh Indonesia," ujar Suratto. Karena meningkatnya jumlah warga yang membuat KTA, Kantor DPP Partai Demokrat setiap hari ramai dikunjungi oleh mereka yang mengajukan diri atau mengambil KTA yang telah jadi.

Upaya untuk menggalang dukungan juga ditempuh dengan melibatkan beberapa pendidik, agamawan, dan tokoh partai. Berdasarkan koalisi yang tengah dibangun, tokoh partai yang akan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan bagi pasangan Yudhoyono-Kalla adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jenderal (Purn) Edi Sudrajat.

inu

survei

2008-03-10T06:01:00.003-07:00

SELAIN Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, yang juga cukup fenomenal muncul ke permukaan selama penghitungan suara hasil pemilihan umum 5 April 2004 adalah Lembaga Survei Indonesia. Karena kedekatan analisisnya dengan kenyataan yang saat ini terjadi mengenai perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2004, beberapa orang berkelakar, LSI tidak melakukan survei tetapi melakukan praktik paranormal.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) memang tidak satu-satunya lembaga yang memprediksi hal tersebut. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama National Democratic Institute (NDI) juga mengeluarkan prediksi yang sama. Pada bulan Agustus 2003, LSI mengeluarkan analisisnya bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) akan memimpin perolehan suara hingga saat ini belum terbantahkan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dianalisis akan merosot perolehan suaranya ternyata betul terbukti. Melejitnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai pendatang baru juga telah dianalisis sebelum pemungutan suara yang berlangsung damai, aman, dan relatif demokratis.

Sejumlah nama berada di balik LSI yang didirikan atas bantuan dana Pemerintah Jepang melalui JICA. Terdapat tiga peneliti muda di LSI, yaitu Direktur Eksekutif Denny JA, dan dua direktur lainnya, Saiful Mujani dan Muhammad Qodari. Di antara ketiga peneliti yang kini identik dengan LSI adalah Qodari, yang dalam kegelisahannya sebagai orang muda menemukan LSI sebagai medan untuk mengamati, meneliti, dan menganalisis perilaku politik masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah wawancaranya mengenai dampak kemenangan Golkar yang paling dikhawatirkannya adalah merebaknya kembali korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada era PDI-P juga merebak. "Akan tetapi, kita tak boleh menolak kehendak masyarakat. Karena itu, Golkar harus kita kontrol supaya jangan kembali ke zaman Orba. Kita harus mengawasinya habis-habisan," ujarnya.

Latar belakang pendidikan bidang Political Behaviour dari University of Essex, Inggris (2003) dan sarjana Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (1997) mengantarnya merasa nyaman bekerja sebagai peneliti politik.

Sebelumnya, peneliti muda kelahiran 15 Oktober 1973 ini menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi.

Bagaimana keterlibatan Anda pada penelitian politik?

Tahun kedua kuliah psikologi di UI saya merasa bahwa minat saya adalah politik. Untuk mengembangkan minat politik, saya belajar politik secara bersama teman-teman di kelompok studi. Saya mengembangkan minat politik di luar studi saya. Karena ingin menyelesaikan sarjana psikologi, saya pilih bidang yang sesuai minat saya, yaitu psikologi sosial.

Memelihara minat saya dalam politik, saya berjanji pada diri sendiri kalau dapat kesempatan sekolah lagi saya akan mengambil bidang politik. Dan kesempatan itu terbuka saat saya mendapat beasiswa ke Inggris. Saya ambil pokok political behaviour (perilaku politik).

SEBELUM bergabung LSI, Qodari ada di ISAI (1999-2001). Ketika itu sebenarnya sudah akan masuk CSIS. Tetapi karena mendapat beasiswa dan mau sekolah, CSIS dilupakan dulu. Begitu pulang dari Essex University, Qodari begabung ke CSIS dan hanya sempat tujuh bulan di situ.

Di LSI memenuhi minat semula pada politik?

Ya, betul. Bekerja tidak lain bagi saya adalah mengerjakan hobi. Itu akan membuat kerja menjadi nikmat. Minat saya di politik berkembang saat terlibat dalam kelompok studi di UI. Kelompok studi itu namanya Eka Prasetya. Jangan heran karena yang kasih nama itu Nugroho Notosusanto (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Oleh Nugroho, semua UKM di UI itu diberi nama sansekerta. Di sana saya mengembangkan minat di bidang politik. Di situ saya banyak bergaul dan mengembangkan minat pada ilmu sosial. Di situ pula timbul cita-cita untuk menjadi peneliti.

Bertahun-tahun ilmu politik di Indonesia itu hanya bertumpu pada ilmu politik normatif dan bersifat kualitatif yang berupa observasi dan wacana. Ilmu politik yang tingkat generalisasinya terbatas. Hanya penelitian berdasarkan survei yang bisa dipakai untuk generalisasi. Dalam masyarakat politik modern, survei adalah pilar kelima demokrasi.

Sejauh mana pemberi dana mempengaruhi penelitian?

Tidak. Kami melihat situasi dan kebutuhan juga. Saat ini yang menjadi pembicaraan pemilu maka kami banyak mengangkat pemilu seperti pilihan partai politik masyarakat, pilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, tema survei kami sangat luas. Untuk survei bulan Maret, kami pangkas hanya mengangkat tema demokratisasi agar kualitas respons dari responden bagus.

Anda pendapat survei-survei itu untuk mengondisikan masyarakat?

Kita masih berdebat soal pengaruh publikasi survei terhadap perilaku masyarakat. Ada yang bilang berpengaruh ada yang bilang tidak berpengaruh. Akan tetapi, reaksi atas analisis survei sudah terbukti di Indonesia saat kami mengumumkan bahwa partai-partai Islam tidak akan berkembang perolehan suaranya dalam Pemilu 2004. Ada reaksi dari Partai Bulan Bintang yang meminta agar tidak mempercayai survei LSI. Kami dinilai melakukan usaha-usaha delegitimasi. Kami tegaskan, tidak ada pretensi seperti itu. Ketika itu kami tunjukan kepada partai Islam agar jangan jualan Syariat Islam karena menurut survei tidak akan laku. Yang akan laku adalah isu ekonomi dan keamanan. Isu itu kemudian diambil oleh PKS. Persis sekali apa yang dialami PKS itu seperti yang kami katakan. Sebelum pemilu, kami pernah presentasi ke PKS beberapa kali untuk itu.

Ada yang mencurigai LSI ada di belakang Partai Golkar dan Yudhoyono karena dua pihak itu yang selalu diuntungkan?

Yang penting bukan datanya. Tetapi bagaimana respons atas data yang kami temukan. Kalau ditemukan bahwa 70 persen masyarakat tidak ingin Megawati Soekarnoputri kembali memimpin, Mega dan timnya harus melakukan restorasi dan bekerja sungguh-sungguh. Jika respons atas data tepat, persepsi masyarakat bisa berubah.

Artinya, hasil survei itu hanya merupakan peringatan saja?

Survei itu denyut demokrasi. Kalau denyut itu turun, kebijakan pemerintah berarti salah. Kalau naik, kebijakan harus dipertahankan karena betul. Sama dengan data prediksi keunggulan Partai Golkar dan merosotnya suara PDI-P yang kami presentasikan Agustus 2003. Sayang, PDI-P keliru menanggapi data kami. Prinsip kami adalah setia pada data. Doktrin kami, data itu suci dan tidak boleh diutak-atik.

Ada pertaruhan kredibilitas?

Ya. Kami tidak kalah deg-degannya dengan pemimpin partai politik sekarang ini. Kalau kita kami gagal melakukan prediksi, yang tidak akan lolos 2009 bukan hanya partai politik gurem, tetapi juga LSI. Jika tidak lolos lantaran datanya tidak dapat dipercaya, kalau mau ikut lagi harus ganti nama LSI reformasi. Saya tidak bisa lagi nulis dengan mengutip data LSI karena sudah dinilai salah.

Kekuatan politik makin terfragmentasi, bagaimana politik Indonesia ke depan?

Akan tergantung pada keterampilan presiden dan wakil presiden mendatang. Respons parlemen akan sangat tergantung pada kebijakan dan gaya kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Dari hasil perolehan suara saat ini, semua harus sadar bahwa demokrasi itu tidak datang dari langit. Demokrasi itu harus memenuhi harapan masyarakat. Apa itu harapan masyarakat, berdasarkan survei kami adalah perbaikan ekonomi.

Bagaimana mengantisipasi tidak efektifnya kepemimpinan ke depan dengan fragmentasi politik itu?

Pertama, calon presiden yang populer namun dukungannya di parlemen relatif kecil harus berkoalisi dengan partai besar. Yudhoyono, misalnya, perlu berkoalisi dengan Partai Golkar atau Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi itu hampir tidak mungkin karena Golkar dan PKB lebih besar dan pasti akan meminta jatah sebagai presiden. Tetapi masih terbuka kemungkinan dengan mengupayakan koalisi itu asal ada konsesi kursi yang besar di kabinet.

Kembalinya pemilih pada Partai Golkar dan sosok militer merupakan tanda kegagalan gerakan prodemokrasi yang meminta perubahan?

Hasil pemilu memberi pesan, partai politik harus bisa memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat agar mendapat dukungan. Pesan kedua, organisasi itu sangat penting dalam partai politik. Kemenangan Partai Golkar menunjukkan kematangan partai ini dalam berorganisasi. Berbeda dengan PDI-P yang merosot perolehan beriringan dengan merosotnya kepemimpinan Mega.

Menonjolnya Yudhoyono di Partai Demokrat akan menjadi bom waktu bagi partai ini mendatang?

Apa yang dialami Partai Demokrat dan Yudhoyono mirip dengan apa yang dialami PDI-P dan Mega lima tahun lalu. Nyawa Partai Demokrat akan tergantung pada kinerja Yudhoyono jika terpilih menjadi presiden. Jika buruk, publik akan meninggalkannya.

inu

koalisi pelangi

2008-03-10T06:01:00.001-07:00

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden, tidak lagi relevan dan efektif untuk membangun koalisi pelangi yang mengakomodasi semua kekuatan politik dalam kabinet. Kabinet harus merupakan perwujudan koalisi terbatas dengan memberi kesempatan parpol yang tidak masuk koalisi menjadi oposisi.

"Bagi mereka yang tergabung dalam koalisi terbatas, sejak awal mereka harus teken kontrak dan tidak menjadi oposisi ," ujar Yudhoyono, Kamis (15/4).

Penjelasan itu saat ditanya kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan partai lain yang berbeda platform. Dengan dasar nasionalisme, humanisme, dan pluralisme, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai lain yang idenya sejalan.

Terkait dengan masa lalu, Yudhoyono mengemukakan konflik antar-orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi akan tetap terus hidup dan tumbuh jika terus dihidupkan. Maka rekonsiliasi nasional perlu digagas dan diwujudkan.

Mengenai penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto, Yudhoyono melontarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan kasus terkait. Pendekatan historis didasarkan pengalaman ketidaksukaan rakyat terhadap mantan Presiden Soekarno setelah tahun 1965. "Ada masanya rakyat tidak mengingat lagi hal-hal buruk Soekarno dan cuma mengungkit yang indah-indah tentang dia. Ketidaksukaan rakyat kepada Soeharto juga akan susut alami," ujarnya.

Mengenai pendekatan kasus, Soeharto harus diproses dan bisa saja dinyatakan bersalah tetapi lantaran alasan kemanusiaan, telah lanjut usia, Soeharto mendapat pengampunan.

inu

kucing dalam karung

2008-03-10T05:58:00.000-07:00

SEJAUH ini belum terbantahkan bahwa Partai Demokrat yang kini bertengger di urutan ke lima perolehan suara sementara secara nasional (6,494,653/7,52 persen) dipilih karena Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor ketokohan Yudhoyono mendongkrak perolehan suara partai yang kehadirannya semula tidak terlalu diperhitungkan publik.

KETUA Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo sadar betul peran Yudhoyono bagi perolehan suara untuk partainya. Karena itu, seusai memantau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Desa Nagrek, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 5 April 2004, yang membuat Partai Demokrat berjaya, Suratto berujar, "Faktor Yudhoyono sangat dominan. Saya nunut (ikut) popularitasnya saja."

Bagi kebanyakan pemilih yang tidak tahu-menahu apa dan bagaimana program Partai Demokrat karena memang belum cukup tersosialisasi, Yudhoyono memang menjadi gantungan utama. "Soal calon anggota legislatifnya saya tidak tahu dan memang tidak saya coblos karena katanya kan tidak harus dicoblos. Saya hanya coblos Partai Demokrat karena ada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di situ yang akan mencalonkan diri sebagai presiden," ujar warga Cijantung, Jakarta Timur, seusai memberikan suara di TPS 048.

Lewat berbagai survei yang dilakukan menjelang Pemilu 5 April 2004, Yudhoyono memang telah diprediksi akan mengangkat perolehan suara Partai Demokrat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengumumkan data surveinya dua hari menjelang pemilu memperkirakan Partai Demokrat akan bertengger di jajaran partai menengah dengan perolehan suara antara 5-15 persen.

"Sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perpolitikan Indonesia adalah pentingnya tokoh. Kita menyaksikan bagaimana suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didongkrak naik oleh Megawati Soekarnoputri. Bersamaan dengan turunnya ketokohan Megawati, dapat dipahami kalau suara PDI-P turut merosot. Sebaliknya, Yudhoyono yang ketokohannya naik dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Megawati mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat," ujar pengamat politik Indonesia Prof William Liddle.

KETOKOHAN atau mungkin lebih tepatnya popularitas seseorang menjadi salah satu pertimbangan paling menentukan dalam benak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Dari data di pusat tabulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, hal itu terbukti dalam urutan perolehan suara calon anggota DPR dari seluruh partai politik peserta pemilu untuk daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta.

Popularitas dan terlebih jika didukung citra partai yang baik dari partai politik yang menaungi tokoh itu mengantar para tokoh yang populer unggul dengan suara meyakinkan meskipun belum satu pun tokoh yang ingin menjadi caleg melunasi bilangan pembagi pemilih (BPP). Dari 21 caleg dari daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta, hanya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mendekati BPP dengan 240.251 suar.

BPP untuk daerah pemilihan II caleg DPR tempat Hidayat bertarung memang belum dapat dipastikan karena belum tuntasnya penghitungan suara di seluruh TPS di Jakarta. Namun, dengan 22.497 TPS dari 23.877 TPS DKI Jakarta yang telah selesai dihitung atau sekitar 94,22 persen suara BPP dapat diperkirakan.

Hingga Rabu (14/4) siang, suara sah untuk daerah pemilihan II DKI Jakarta mencapai 2.494.545 suara. Dengan sembilan kursi DPR yang diperebutkan, maka kira-kira BPP atau harga satu kursi di daerah pemilihan II DKI Jakarta sekitar 277.171 suara. Selain Hidayat, suara yang diraup delapan caleg DPR dari partai lain masih sangat jauh dari BPP atau harga kursi.

Untuk caleg terpopuler kedua dari daerah pemilihan II DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yaitu Husein Abdul Azis dari Partai Demokrat, suaranya hanya sekitar sepertiga suara Hidayat, yaitu 86.232 suara. Nama-nama populer dari partai lain memperoleh suara lebih kecil lagi atau masih jauh dari BPP.

Fahmi Idris dari Partai Golongan Karya yang masih menjadi anggota DPR hanya memperoleh 41.799 suara. Menyusul kemudian suara untuk Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) KH Zaenuddin Hamidi atau terkenal sebagai dai sejuta umat Zaenuddin MZ yang memperoleh 39.629. Dua politisi PDI-P, Roy BB Janis dan Sabam Sirait, hanya bertengger di urutan ke enam dan ke delapan dengan raupan suara lebih kecil, pararel dengan perolehan suara PDI-P di Jakarta.

Jika di daerah pemilihan II DKI Jakarta pautan suara cukup jauh, di daerah pemilihan I DKI Jakarta perolehan suara 12 caleg teratas tidak terlalu jauh terpaut. Daerah pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara memperebutkan 12 kursi DPR. Bertengger di urutan pertama Sekretaris Jenderal PKS M Anis dengan 97.760. Sama seperti di daerah pemilihan II DKI Jakarta, di daerah pemilihan I DKI Jakarta tidak satu pun caleg yang mampu memenuhi BPP.

Anis yang mendapat 97.760 suara, jauh dari BPP yang jika dikira-kira berdasarkan 94,22 persen penghitungan suara di KPU DKI Jakarta adalah 191.552 suara. Pengamat ekonomi kondang yang menjadi caleg untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo hanya bertengger di urutan 11, terpopuler di daerah pertarungannya dengan memperoleh sekitar 34.439 suara. Data itu semua diambil dari tabulasi perolehan suara pemilu yang dilakukan KPU DKI Jakarta.

MELIHAT kecenderungan tidak adanya caleg yang mampu membayar lunas harga kursinya yang diimpikannya dengan raupan suara rakyat membuat esensi pemilu yang dipromosikan sebagai pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya jauh dari terwujud. Kondisi ini membuat partai politik kembali berkuasa. Kedaulatan rakyat yang diibaratkan dengan tidak lagi membeli kucing dalam karung masih jauh dari impian.

Kini caleg yang sebelumnya dikeluarkan dari karung untuk dipilih dengan sangat terpaksa harus dimasukkan ke dalam karung lagi karena tidak cukup memesona untuk berani menempati kursi yang diincarnya. Yang akan sakit hati dan mungkin bereaksi adalah caleg-caleg yang telah berupaya memesona rakyat dan meraih dukungan lebih besar, tetapi berada di urutan sepatu.

Untuk caleg PKS nomor urut tujuh di daerah pemilihan I DKI Jakarta, Afifah Hasan, yang mendapat dukungan cukup besar 49.322 suara, misalnya. Jika kebijakan penetapan caleg dikembalikan ke partai lantaran BPP tidak terpenuhi, jauh sekali ambisinya menjadi wakil rakyat terpenuhi. Setelah Anis, yang ditetapkan sebagai anggota DPR jika PKS mendapat dua atau tiga suara adalah caleg nomor urut dua dan tiga.

Hal sama jika BPP tidak terpenuhi juga terjadi untuk caleg lain di provinsi lain. Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat VI misalnya. Jika hanya mendapat dua kursi, Nurul Q Arifin dengan nomor urut tiga yang meraup 52.626 suara akan terlibas Ade Komarudin nomor urut satu yang hanya meraih 42.011 suara. Untuk PDI-P di Jawa Barat II juga demikian. Jika hanya satu kursi yang berhasil diperoleh PDI-P, Marissa Haque dengan nomor urut dua dan meraih 28.344 suara akan dilibas Taufiq Kiemas dengan nomor urut satu dan suara hanya 22.289 suara.

Hal yang sama juga terjadi di Pemilu 2004 di daerah pemilihan Jatim III. Caleg PKB nomor urut 4 Abdullah Azwar Annas memperoleh suara terbanyak, 126.068 suara, sementara Irfan Zidny caleg nomor urut 1 memperoleh 39.329, Amin Said Husni nomor urut 2 meraup 79.794 suara, dan Ahmad Anas Yahya mampu menggaet 41.156. Dengan perolehan suara itu, jika misalnya hanya satu kursi yang didapat PKB di Jatim III (mungkin akan lebih), Irfan Zidny yang akan terpilih. Itu tentu akan merugikan Abdullah Azwar Anas jika perolehan suaranya tak mampu melewati BPP.

Karena itu, mari bersiap-siap kecewa menunggu kucing-kucing dikeluarkan dari dalam karung....

inu

pragmatisme

2008-03-10T05:53:00.001-07:00

INGAR-bingar kampanye partai politik peserta Pemilu 2004 selama tiga minggu, dan berlangsung damai di seluruh Indonesia, telah usai. Ketakutan dan kecemasan yang sempat muncul terkait dengan kampanye yang biasanya berlangsung mencekam sirna.

BERLANGSUNG damainya masa kampanye oleh beberapa pengamat dimaknai sebagai tanda mulai dewasanya perilaku elite politik dalam menyikapi perbedaan. Namun, sejumlah pengamat lain melihat bahwa berlangsung damainya kampanye atau kurangnya gereget kampanye disebabkan rakyat telanjur kecewa sehingga enggan untuk terlibat secara sukarela dalam arak-arakan atau pengerahan massa sebuah partai politik.

Jika dibandingkan dengan masa kampanye tahun 1999, terasa sekali bedanya roh yang menggerakkan sebagian besar massa untuk turut memeriahkan kampanye. Di setiap ingar-bingar kampanye, urutan pertama yang membuat massa berkerumun adalah dangdut. Urutan kedua adalah peluang mendapatkan sedikit uang, kaus partai, atau paket sembilan bahan pokok. Kehadiran juru kampanye untuk menyampaikan pidato politiknya menjadi urutan kesekian.

Tidak heran jika massa berangsur-angsur membubarkan diri ketika penyanyi dangdut yang umumnya berbaju minim mundur dan diganti juru kampanye yang hanya memutar kaset lama dan seragam dari waktu ke waktu. Kampanye menjadi hampa. Tidak terjadi pendidikan politik lantaran juru kampanye terbelenggu faham kampanye kuno.

Memaknai perubahan sikap pemilih dan sistem pemilu serta peluang pelaksanaan Pemilu 2004, berikut wawancara dengan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Franz Magnis-Suseno di kantornya yang sederhana, tenang, dan sejuk karena pepohonan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (31/3).

Proses demokratisasi sedang berlangsung di Indonesia. Publik sedang ingar-bingar dengan pemilu. Bagaimana peluang Pemilu 2004 untuk menuju transisi demokrasi?

Saya memperkirakan Pemilu 2004 sendiri akan berjalan tanpa masalah dan tidak akan ada kejutan-kejutan yang sangat berarti. Yang belum bisa diramalkan adalah apakah hasil Pemilu 2004 akan merupakan dorongan ke arah perubahan-perubahan yang diperlukan bangsa Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban atasnya, kita harus menunggu dulu hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun demikian, melihat beberapa partai politik peserta Pemilu 2004 yang diperkirakan akan menjadi yang paling besar. Melihat juga beberapa calon presiden yang paling mungkin. Maka belum tentu Pemilu 2004 menghasilkan sesuatu impuls ke arah perubahan. Masalahnya bukan pada Pemilu 2004 itu sendiri. Tetapi, apakah dengan Pemilu 2004 masalah-masalah yang kita hadapi dapat ditangani dengan lebih baik oleh mereka yang lebih kompeten? Kemungkinan Pemilu 2004 berakhir seperti Pemilu 1955 yang berjalan dengan sangat baik tetapi ternyata tidak berhasil untuk menstabilkan situasi masih terbuka.

Bagaimana peluang perubahan yang difasilitasi perubahan sistem Pemilu 2004, di mana rakyat bisa memilih langsung anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden?

Saya kira, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maupun peran rakyat untuk ikut mempengaruhi komposisi DPR dan DPRD pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang positif. Masalahnya kenapa harus begitu rumit seperti yang sekarang terjadi. Saya tidak mengerti. Karenanya, ada kemungkinan banyak suara yang tidak sah karena kesalahan teknis termasuk, misalnya, mencoblos kertas yang dilipat dan tidak ada kemungkinan memperbaikinya. Itu tentu cukup memprihatinkan. Namun, di luar masalah itu, dengan sistem baru di mana rakyat dapat memilih secara langsung, kedudukan presiden dan wakil presiden dan tanggung jawab legislator akan bertambah meskipun belum optimal.

Apakah ikatan mereka yang terpilih dalam Pemilu 2004 dengan rakyat akan lebih kuat?

Ya. Akan lebih kuat. Terutama menyangkut DPR dan DPRD yang dipilih karena nama mereka. Ikatan dengan pemilih akan diperkuat lantaran kepentingan untuk memperkuat basis dukungan itu. Di lain pihak, karena sistem tersebut belum menerapkan sistem distrik sehingga orang yang dipilih hanya secara sangat samar-samar, pengaruhnya juga tidak boleh dilebih-lebihkan.

FRANZ Magnis-Suseno lahir di Eckersdorf, Jerman, 26 Mei 1936, dengan nama Franz Graf von Magnis. Rohaniwan dari ordo Serikat Yesus (SY) ini menetap di Indonesia sejak tahun 1961 dan berkewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1977. Di Indonesia, sosok tinggi kurus ini mengabdikan hampir seluruh hidupnya pada bidang pendidikan, khususnya di bidang filsafat.

Magnis-Suseno belajar filsafat di Pullach (Jerman), teologi di Yogyakarta, dan teori politik di Muenchen. Doktorat dalam filsafat diperolehnya dari Universitas Muenchen tahun 1973. Sejak tahun 1969 mengajar di STF Driyarkara.

Di usianya yang mendekati 70 tahun, Magnis-Suseno masih tetap aktif mengajar, menjadi pembicara di sejumlah seminar, dan menulis. Lebih dari 400 karangan ditulisnya dan 26 buku karyanya telah diterbitkan. Karangan dan buku yang ditulisnya berkutat dalam bidang etika, filsafat politik, dan pandangan dunia Jawa yang tampak dihayatinya.

Selama kampanye, muncul pragmatisme yang makin tinggi. Rakyat menerima begitu saja pembagian apa pun tanpa peduli apakah akan memilih partai itu atau mencampakkannya. Pendapat Anda?

Saya kira, dari sudut masyarakat, pragmatisme itu sesuatu yang positif. Artinya, rakyat tidak lagi begitu saja bisa ditipu oleh partai politik. Rakyat mulai melihat bahwa pembagian berbagai macam fasilitas seperti uang dan sebagainya tidak karena partai itu secara khusus menaruh peduli pada nasib mereka. Rakyat melihat upaya partai politik itu semata-mata untuk mencari suara. Dengan demikian, masyarakat mau saja menerima itu semua, tetapi tidak lagi merasa berutang budi untuk membalasnya dengan memberi suara. Itu sesuatu yang sehat. Semoga juga partai-partai politik lama-kelamaan mengerti bahwa cara-cara kampanye dengan membagi-bagi uang dan sembako atau membayar orang yang datang akan meniadakan dirinya sendiri. Setelah partai politik tidak mendapati efek dari caranya membagi-bagikan uang dan sembako, mungkin partai politik akan berhenti dengan praktik yang cukup buruk itu.

Pembagian uang untuk menarik massa merupakan tanda ketidaksiapan partai politik memberikan ikatan ideologis?

Saya kira mereka (partai-partai politik) itu terbelenggu oleh semacam faham tentang kampanye yang sudah kuno. Sudah kuno yaitu bahwa mereka akan mendapatkan banyak suara dalam pemilu apabila kampanye mereka ramai-ramai, di mana ada juga pemberitaan di televisi mengenai keramaian itu. Karena itu, mereka merasa mutlak untuk mendapat banyak orang guna menciptakan keramaian dan sebagainya. Untuk itulah, lalu mereka membayar orang.

Meskipun masih harus didukung dengan penelitian, saat ini sudah kelihatan bahwa banyak dari rakyat tidak lagi merasa berutang budi dengan pemberian dari partai-partai politik. Dengan lain kata, uang yang sangat banyak untuk dibagi-bagikan kepada massa yang dibebankan kepada partai politik dan calon anggota legislatifnya itu percuma. Tentu hal ini akan membawa efek yang sehat pada mentalitas partai politik dan elitenya.

Kampanye apa yang cocok dengan sistem pemilu yang baru ini?

Sebetulnya, tidak perlu kampanye dalam bentuk arak-arakan motor dan sebagainya. Itu sama sekali tidak perlu. Tidak ada manfaatnya bagi perolehan suara dalam pemilu. Tentu ini harus dicek oleh penelitian terlebih dahulu. Namun, membiayai ratusan tukang ojek untuk mengenakan kaus dan membawa bendera sebuah partai politik barangkali sama dengan buang uang ke luar jendela. Kampanye cukup dengan mengadakan rapat-rapat umum di dalam ruangan atau di lapangan terbuka dengan orang yang memang sungguh mau datang. Mereka yang datang tidak diberi apa-apa, cukup daya tarik tokoh yang bicara.

Di dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan lama dan mantap pun, seorang caleg biasa sering tidak akan sangat menarik. Jadi, memang yang menjadi mesin vote gater biasanya adalah tokoh-tokoh tertinggi. Merekalah yang lalu harus ke mana-mana dan massa lalu akan datang, juga kalau tidak dibayar. Kalau massa hanya datang untuk dibayar, loyalitas mungkin justru tidak akan terwujud.

Apakah Anda melihat ada perubahan perilaku elite di era yang sedang berubah ini?

Saya tidak melihat banyak perubahan perilaku di kalangan elite politik, dalam orang-orang partai, dan dalam orang-orang di pemerintahan. Maka kita harapkan saja pemilu dapat menjadi pelajaran bagi mereka (elite). Mereka perlu mengerti dan disadarkan bahwa perilaku mereka akan membuat mereka tidak akan beruntung.

Dapat dikatakan reformasi tidak mengubah perilaku elite?

Memang ada perubahan dalam arti bahwa pemilu sekarang lebih bebas. Namun, dalam sikap berkampanye, belum banyak perubahan dan perbedaan. Lihat saja iklan di media massa yang hanya sloganistik belaka. Tidak ada informasi apa pun mengenai substansi program yang bersangkutan.

Meski demikian, banyak harapan dengan Pemilu 2004. Apa yang bisa dilakukan rakyat?

Rakyat hanya bisa berbuat satu hal, yaitu ikut memilih. Yang lain tidak bisa.

Memilih bagaimana?

Memilih salah satu partai politik. Saat ini makin bisa diteliti untuk kemudian menjatuhkan pilihan. Dasarnya adalah bagaimana ia tersentuh dengan berbagai macam kampanye yang mungkin saja memberi pengetahuan yang relevan untuk dasar menentukan pilihan.

Bagaimana dengan memilih untuk tidak memilih atau menjadi golput (golongan putih) untuk saat ini?

Golput tidak akan berarti. Itu hanya gerakan beberapa mahasiswa dan beberapa orang saja. Mayoritas rakyat menganggap pemilu itu sebagai sesuatu yang menarik dan mengasyikkan untuk diikuti.

Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan secara langsung, bagaimana kemungkinan adanya perubahan?

Tentu saja presiden hasil Pemilu 2004 akan mempunyai kedudukan dan legitimasi yang cukup kuat. Bahkan akan lebih kuat dibandingkan dalam periode lima tahun yang telah lewat ini. Dengan demikian, siapa yang akan terpilih menjadi presiden akan sangat menentukan perubahan-perubahan yang saat ini kita sandarkan dan harapkan melalui Pemilu 2004. Posisi presiden memang penting.

Bagaimana peluang munculnya presiden dari luar partai politik?

Demokrasi itu fokusnya selalu di partai politik. Tidak akan bisa dihindari. Peluang itu akan sangat kecil. Tokoh dari luar partai paling-paling akan muncul di Dewan Perwakilan Daerah.

inu

peragu sempurna

2008-03-10T05:51:00.000-07:00

Dihadiri undangan dari berbagai kalangan, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan biografi di Panti Perwira, Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (31/3) malam. Biografi berjudul SBY Sang Demokrat itu menampilkan sosok cerah Yudhoyono yang serbasempurna, dan katanya, karena itu lantas pantas menjadi presiden.

Penilaian dan kesan negatif Yudhoyono sebagai peragu dan kurang tegas dibantah Usamah Hisyam yang menyusun biografi itu dengan pembelaan yang didasarkan pada fakta dan kajian yang dilakukannya selama empat bulan menyusun buku setebal 1.003 halaman itu. Dalam tayangan audio visual yang meringkas biografi Yudhoyono, calon presiden itu digambarkan sangat sempurna sebagai manusia seperti tampan, peduli, cerdas, nasionalis, islamis, dan demokratis.

Puluhan tokoh dari berbagai kalangan yang hadir tampak tertegun menyaksikan upaya pencitraan atas Yudhoyono. Terlihat hadir KH Abdurrahman Wahid, Bachtiar Chamsah, yang duduk semeja dengan Yudoyono. Hadir pula Agum Gumelar, Wismoyo Arismunandar, Subagyo HS, Sofyan Wanandi, Yusril Ihza Mahendra, Alwi Shihab, Muladi, Sudrajat, Soedomo, dan William Liddle.

Abdurrahman Wahid yang meninggalkan acara saat sosok islamis Yudhoyono digambarkan mengatakan, Yudhoyono perlu memperluas upaya pencitraan seperti dilakukan dalam peluncuran buku. "Saya tidak mau komentar sebelum baca bukunya. Yang jelas dia orang baik. Saya dan dia itu saudara jauh," ujarnya.

inu

kampanye meulaboh

2008-03-10T05:50:00.001-07:00

MUNMUN (21), sebut saja begitu, kaget saat tiba di Lapangan Meulaboh yang telah menguning karena massa partai berlambang pohon beringin, Minggu (28/3). Artis berparas ayu yang didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, ini ditegur pengurus Partai Golongan Karya setempat lantaran kostum yang dipakainya sedikit terbuka. Agak "mengundang"-lah.

Artis yang berangkat dari Medan dengan penuh percaya diri ini langsung mungkret saat rompi kuning berukuran lebih besar dari badannya diberikan agar dikenakan menutupi bagian atas dadanya.

Namanya sudah dikontrak harus menghibur ribuan massa Golkar yang menanti kehadiran Wiranto, Munmun menurut saja menutup kostum aduhainya dengan rompi kebesaran Partai Golkar yang betul-betul kebesaran.

Namun, namanya terbiasa bergoyang di atas panggung dan di hadapan ribuan orang, Munmun tidak bisa menahan diri untuk tetap bergoyang. Apalagi massa di bawahnya terus berteriak-teriak memintanya menampilkan goyangan Inul yang menghebohkan itu.

Beruntung, bagian yang diminta penonton bergoyang itu enggak dibungkus rompi. Sambil senyum-senyum menatap pengurus Partai Golkar di belakangnya, Munmun minta pemusik memainkan lagu Kocok Kocok yang dipopulerkan oleh Inul Daratista.

Meskipun dalam balutan rapat rompi kuning, Munmun sambil malu-malu terus bergoyang menuruti permintaan massa yang terus berusaha meraih kakinya. Seerr... seeerr....

inu

semburan kampanye

2008-03-10T05:48:00.000-07:00

AIR..., air..., air...!

Teriakan massa yang terpanggang teriknya sinar Matahari di Lapangan Hoki Kuningan, Jakarta, membuat Karsono (53) tidak bisa tenang. Meski tubuhnya telah bungkuk karena termakan usia, pria berkulit legam itu sigap mengarahkan pemancar air yang dipegangnya ke arah massa yang berteriak kepanasan. Seusai air disemburkan dari pemancar, massa tenang kembali berjoget mengikuti goyangan penyanyi berpakaian minim.

Saat massa tenang, Karsono yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran sejak tahun 1978 berlindung di bawah panggung kampanye menghindari panas. "Cuma ini yang bisa kami berikan untuk membantu Pemilu 2004. Sejak kampanye terbuka dimulai, pimpinan memerintahkan untuk mengerahkan pemadam kebakaran ke tempat berkumpulnya massa," ujarnya.

Sepanjang Jumat (26/3) lalu, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan mengerahkan tiga unit pemadam kebakaran untuk membantu menenangkan massa yang pasti kepanasan. Karsono, tergabung dalam Sektor XI bersama 10 rekan satu unitnya, bertugas menyemburkan air sebanyak sekitar 4.000 liter yang dibawa dalam tangki oranye ke tengah-tengah massa.

Selain ke Kuningan, dua unit pemadam kebakaran lain dikerahkan ke Tebet dan Blok S, Jakarta Selatan. Menurut Karsono, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan memiliki 20 unit pemadam. Karena massa kampanye yang diperkirakan turun tidak terlalu banyak, tiga unit pemadam dirasa sudah cukup. "Kami semula mengira massa akan membeludak memenuhi lapangan. Ternyata separuh saja tidak ada," ujarnya sambil menunjuk ke massa PNI Marhaenisme yang baru saja disemburnya dengan air.

Kehadiran unit pemadam kebakaran dalam kampanye terbuka merupakan sumbangan berarti untuk memadamkan emosi massa. Bayangkan jika tidak ada mereka. Panas terik luar biasa. Air kemasan telah habis jauh sebelum kampanye usai. Massa masih bersemangat berjoget lantaran penyanyi berbaju minim dan menggoda.

Tanpa air yang disemburkan di tengah lapangan, massa yang kepanasan bisa bubar. Apalagi harus mendengarkan pidato juru kampanye yang isinya hanya janji dan langkah yang akan diambilnya jika terpilih atau sejumlah pengandaian. "Ayo joget lagi," ujar seorang remaja seusai membasuh kepalanya dengan semburan air pemadam kebakaran.

Melihat massa yang disemburnya dengan air tetap bersemangat meskipun panas, Karsono tampak puas. Pria yang tak pernah lupa dengan tugasnya memadamkan gudang peluru di Cilandak yang meledak tahun 1984 itu merasa telah membantu membuat situasi kondusif seperti sering diminta pejabat tinggi di televisi. "Ini yang nyata bisa kami berikan. Membuat massa tetap merasa tenang di tengah kampanye yang panas," ujarnya.

Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) golongan II C, Karsono sadar betul bahwa secara institusional dan ketika menjalankan tugasnya, ia harus tetap netral dengan memberikan pelayanan yang sama kepada partai politik mana saja. "Kami, PNS, diwanti-wanti tak boleh ke sana-kemari. Tetapi soal pilihan nanti, itu rahasia kami," ujar ayah tiga putra ini sambil tersenyum merahasiakan partai pilihannya.

Meskipun saat ini merasa lebih bingung menentukan pilihan lantaran janji-janji partai politik yang nyaris sama, Karsono merasa lebih nyaman karena masa kampanye berjalan aman. Pria yang sebentar lagi akan pensiun ini tidak mendengar ada keluhan ketakutan warga masyarakat untuk keluar rumah pada saat kampanye.

Tanpa disadarinya, semburan air di sela-sela "semburan" janji-janji juru kampanye yang menjemukan turut menyejukkan suasana. Sembur Mang....

inu

atmakusumah

2008-03-10T05:44:00.000-07:00

SETIDAKNYA terdapat 35 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk memberangus kebebasan pers yang sedang diperjuangkan. Pasal-pasal yang tidak lagi relevan di sebuah negara demokratis itu dapat menjerat wartawan pembuat karya jurnalistik dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda yang dapat membangkrutkan perusahaan pers.

PERJALANAN kebebasan pers masih panjang di negeri kita yang sedang berproses menuju sebuah negara demokratis. Sejak rezim Orde Baru tumbang, kebebasan pers memang dibuka selebar-lebarnya baik pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Presiden KH Abdurrahman Wahid, maupun Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kebebasan pers terus diberi ruang oleh pemerintah meskipun Megawati Soekarnoputri, misalnya, tidak suka dengan jenis berita yang memojokkan dirinya, yang-menurut dia-tidak nasionalis, dan tidak patriotis. Namun, hal tersebut merupakan kecenderungan umum setiap penguasa yang agak gerah dengan pemberitaan yang tidak menguntungkan dirinya.

Ketidaksukaan itu tidak semata-mata kecenderungan penguasa yang enggan dikritik. Media massa atau pers juga harus berbenah karena masih terdapat sejumlah kesalahan mendasar dalam pemberitaan di semua media seperti akurasi dan keberimbangan. Namun, hal itu selalu terjadi dalam sepanjang sejarah pers. Yang perlu dicatat adalah adanya tekad dari semua media massa untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Perkembangan jumlah media massa dan pemberitaannya yang semakin luas sejak tumbangnya rezim Orde Baru menunjukkan geliat masyarakat untuk memanfaatkan ruang kebebasan yang makin terbuka. Perkembangan media massa tidak lepas dari kepentingan bisnis pemilik modal dan pengelolanya. Harus ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan idealisme jurnalistik. Harus disadari, tidak mungkin idealisme bisa berkembang dan tumbuh tanpa dukungan bisnis yang kuat. Untuk itu, pengelola media massa, dalam hal ini wartawan, harus memiliki dukungan ekonomi yang cukup agar bisa mengembangkan idealismenya sebagai wartawan.

Kepentingan pemilik modal dapat juga menjadi bom waktu bagi media massa tersebut apabila media yang dikelolanya digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan sosialnya semata. Perlu dipahami, media massa yang terseret pada kepentingan politik pemilik modalnya bukanlah media yang sesungguhnya. Media tidak bisa hanya dibatasi untuk kepentingan tertentu saja. Media massa pada dasarnya adalah untuk umum, obyektif, tidak diskriminatif, dan untuk semua golongan atau kelompok dalam masyarakat.

Dari sisi hukum, aturan perundang-undangan mengenai pers di Indonesia masih jauh dari ideal karena kurang memadai tumbuh berkembangnya kebebasan pers. Konstitusi kita belum secara tegas dan jelas menjamin kebebasan pers.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ada oleh aparat penegak hukum dinilai terlalu sumir lantaran sedikitnya pasal dan penjelasannya. Aparat penegak hukum mengeluh kebingungan kalau harus menggunakan UU Pokok Pers lantaran tidak lengkap. Saya punya ide memasukkan 35 pasal di KUHP ke dalam UU Pokok Pers tetapi minus ancaman hukuman penjara dan denda yang proporsional.

Pada prinsipnya, denda tidak boleh membangkrutkan perusahaan media massa tersebut. Denda harus proporsional. Kalau sampai membangkrutkan perusahaan media massa, hal itu tidak berbeda dengan pembredelan yang terjadi dalam rezim Orde Baru.

Sejumlah negara yang dalam tahap menuju demokrasi telah menghapus ancaman hukuman penjara atas karya jurnalistik. Ada kesepakatan antara asosiasi penegak hukum dengan asosiasi wartawan di El Salvador dan Kosta Rika untuk menghapuskan ancaman hukuman penjara terhadap karya jurnalistik. Negara lain yang akan menerapkan hal serupa antara lain Brasil, Cile, dan Timor Leste.

Perjalanan kebebasan pers masih panjang kecuali segara ada jaminan hukum yang muncul dari kesadaran para elite politik dan aparat penegak hukum. Kebebasan pers bukan untuk kebebasan pers itu sendiri, tetapi untuk masyarakat agar dapat menyalurkan aspirasinya di negara demokrasi.

inu

kumis ii

2008-03-10T05:42:00.000-07:00

TERKAIT upaya melakukan reformasi birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Hardijanto mengakui bahwa yang baru dilakukan saat ini hanya sekadar pembenahan birokrasi. Meskipun telah berjalan bertahun-tahun, tidak diketahui jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia. Selama ini anggaran yang diminta untuk gaji didasarkan pada asumsi dan perkiraan saja.

Menurut BKN, total jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia baru diketahui pada Juli 2003. Menurut pembenahan dan pendataan yang dilakukan, jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia mencapai 3.541.961 orang. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan asumsi dan perkiraan yang dipakai untuk meminta anggaran setiap tahunnya.

Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kejelasan standar pelayanan kepada masyarakat. Corporate culture pegawai negeri sipil harus diperjelas. Konsentrasikan diri untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, seorang pegawai negeri harus menjadi seorang pelayan.

Karena fokusnya adalah melindungi dan melayani masyarakat, standar pelayanannya harus diperjelas. Memberi contoh bagaimana pegawai negeri harus menjadi pelayan, restoran waralaba McDonalds yang memiliki standar pelayanan dan kompetensi yang sama di semua cabangnya bisa menjadi contoh.

Standar pelayanan itu diperlukan agar pelayanan dirasakan sama di seluruh Indonesia, baik di kelurahan dan kecamatan. Di McDonaldÆs, siapa pun dilayani secara sama tanpa membedakan. Semua disuruh antre dan mendapat pelayanan cepat yang sama. Jika standar pelayanan tidak terpenuhi, ada penalti. Lebih dari satu menit dapat es krim, misalnya.

Contoh sederhana yang dapat mengubah kultur birokrasi ini tidak terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Menurut pengalaman di birokrasi Indonesia saat ini, ada pembedaan pelayanan berdasarkan status sosial. Jika Anda miskin, pelayanan akan berbeda dengan jika Anda kaya.

Masalah birokrasi lain yang perlu dilakukan reformasi adalah distribusinya yang tidak merata. Karena itu, usulan reformasi birokrasi dengan melakukan pemotongan jumlah pegawai tak bisa diterima. Masalahnya bukan terletak pada jumlah, tetapi pada sebarannya yang tidak merata karena hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Padahal, bersamaan dengan otonomi daerah, peran Jakarta harus dikurangi karena memang harusnya didelegasikan ke daerah-daerah.

Selain menetapkan standar pelayanan untuk pegawai negeri di seluruh Indonesia, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak sistem eselonisasi. Eselonisasi membuat mereka yang masih muda dan memiliki kualifikasi dan kompetensi tidak langsung dapat masuk ke jajaran tinggi. Eselonisasi menghambat upaya mewujudkan birokrasi yang berbasis kompetensi.

Banyak sekali anak muda yang pintar-pintar di birokrasi. Tetapi, karena dia masih berpangkat III A, tidak bisa menjadi kepala seksi. Ada doktor di salah satu departemen tidak mendapat jabatan dan kewenangan apa-apa karena masih eselon III C. Adapun bosnya yang tidak mengerti apa-apa, tetapi pangkatnya lebih tinggi, memiliki jabatan. Sistem ini harus diubah.

Reformasi sistemik ini harus dilakukan serentak, mulai dari pola perekrutan dan promosi. Sitem eselonisasi atau kepangkatan sudah tidak relevan karena bisa diperoleh dengan membayar. Untuk jabatan strategis dalam sebuah birokrasi, harus dipikirkan perekrutan terbuka.

Untuk direktur jenderal, sekretaris daerah, dan kepala dinas perlu dipikirkan pembukaan lamaran terbuka di koran. Standar kualifikasi yang dibutuhkan perlu disebutkan dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk jabatan yang sifatnya khusus, seperti kejaksaan, sistem kepangkatan untuk menduduki jabatan tertentu tidak lagi relevan.

Penunjukan jabatan di lingkungan kejaksaan harus didasarkan pada track record. Harus dicek dan diteliti berapa kali jaksa itu menang di pengadilan. Kalau jaksa yang setiap kali kalah karena membuat dakwaan yang tidak jelas atau kabur justru harus dipecat. Jaksa yang mempunyai jabatan adalah jaksa yang memang sudah teruji.

Dalam birokrasi, harus ada jabatan-jabatan politik. Seorang menteri atau gubernur harus memiliki staf ahli yang naik dan turun bersamaan dengan menteri atau gubernur yang bersangkutan. Reformasi birokrasi dengan memperjelas standar pelayanan, membentuk corporate culture, promosi jabatan, dan distribusi, dilakukan dengan tujuan untuk serving the people better.

Siapa pun orang itu, berhak mendapatkan perlakuan sama. Itulah fungsinya birokrasi.

inu

kampanye dangdut

2008-03-10T05:39:00.000-07:00

KALAU juru kampanye jeli, tidak perlu sebenarnya berteriak-teriak
dengan pengeras suara untuk mengumpulkan massa yang terserak di luar
tempat kampanye.

Cukup dengan memanggil penyanyi dangdut yang telah
disewa, massa yang haus hiburan pasti berhamburan mengerumuni sekitar
panggung.

Tesis itu terbukti dalam kampanye Partai Bintang Reformasi
(PBR) di Rawamangun, Jakarta, Selasa (23/3).

"Jangan takut panas. Kader PBR harus kuat!" ujar juru kampanye yang juga calon anggota
legislatif PBR.

Dia sih enggak panas, wong nongkrong di panggung, berkemeja lengan panjang,
lengkap dengan topi koboinya. Meski seruan itu diteriakkan berulang-ulang,
massa PBR tetap enggan turun karena teriknya panas Matahari siang.

Namun, begitu penyanyi dangdut dengan balutan baju hitam ketat memegang mikrofon dan mengajak bergoyang,
massa PBR lantas turun berkerumun di sekitar panggung.

"Panas memang. Tetapi, kalau sambil goyang dan hati senang, panasnya hilang," ujar Nurdin (25).

Tariik... Mang...!

inu

kampanye bersih

2008-03-10T04:38:00.000-07:00

ADMIN (22) terduduk lemas di mushala Gelanggang Olahraga Tanjung Duren, Jakarta. Perasaannya kontras dengan massa partai politik yang tiba-tiba datang membeludak memenuhi GOR di lingkungan padat penduduk tersebut. Sambil membenahi alas tidurnya di mushala itu, Admin yang tampak lelah memandang ratusan orang yang tampak gembira meneriakkan yel partai mereka. "Kerja keras lagi deh nanti," ujarnya.

Admin bersama kedua orangtuanya, Nasdaud dan Sukimah, dan seorang saudaranya telah bertahun-tahun menjaga dan membersihkan GOR yang berisi tiga lapangan bulu tangkis tersebut. "Selain menyapu dan mengepel, kami merangkap jadi satpam. Saya sendiri bersama saudara saya tinggal di GOR. Sementara bapak dan ibu tinggal di bedeng di dekat GOR," ujar Admin.

Sementara kampanye berjalan ingar-bingar dan memekakkan telinga, Admin asyik menunggu di kios minuman dan rokok di depan GOR. "Saya baru bisa menikmati kalau ada musik dangdutnya. Selebihnya saya tidak tahu. Pusing denger pidato," ujarnya.

Tidak lama kemudian, ketika pembawa acara kampanye memanggil penyanyi dangdut untuk tampil ke atas panggung, raut wajah Admin terlihat berubah. Sambil menikmati alunan musik, Admin menggandeng tangan anaknya dan menggoyang-goyangkannya. "Lumayan, ada hiburan sebelum kerja keras membersihkan sampah," ujarnya.

Kampanye usai. Selebihnya adalah sampah berserakan di seluruh ruangan GOR. Semuanya seperti cerminan sesungguhnya saat ini, ingar-bingar elite politik berkampanye dan selebihnya adalah janji-janji yang tak lebih dari "sampah" mereka.

Admin yang menjaga dan bertugas membersihkannya bersama bapak, ibu, dan saudaranya itu tak membuang waktu. Dia bersama anaknya bergegas mencari sapu dan tempat sampah untuk membersihkan GOR. Bapak dan ibunya juga langsung membongkar panggung kecil yang ditinggalkan juru kampanye. "Bagus kalau ada kampanye di sini tanpa meninggalkan sampah," ujar lelaki yang telah bekerja di GOR sejak sembilan tahun lalu itu.

"Kalau hanya sampah kering tidak terlalu susah membersihkannya. Yang sering terjadi adalah sampah makanan dan minuman yang menempel di lantai atau poster yang ditempel di sekeliling tembok. Selain susah dibersihkan, biasanya sampah itu meninggalkan bekas di lantai kayu atau di tembok," kata Nasdaud.

Untuk hari Minggu (21/3) lalu, petani penggarap asal Banjarnegara, Jawa Tengah, ini sedikit terhibur di sela-sela tugasnya lantaran mendapat tips sebesar Rp 100.000 untuk mereka berempat dari panitia kampanye. Namun, dua kali kampanye sebelumnya yang meninggalkan sampah menggunung, sepeser pun tidak mereka terima. "Padahal, dua partai itu partai besar pada zaman Orde Baru," ujarnya kecut.

Keluhan ketidakpedulian massa kampanye dan panitia penyelenggara dengan meninggalkan timbunan sampah di arena kampanye disampaikan juga oleh penjaga kebersihan GOR Bulungan. Berusaha menyadarkan massa kampanye, di depan pintu gerbang GOR yang terletak di kawasan Blok M ini ditulisi pengumuman: "Kampanye yang sukses adalah kampanye yang tanpa meninggalkan sampah".

Akan tetapi, pengumuman itu tenggelam dalam janji-janji gombal para jurkam. Dan, sampah pun tetap berserakan, tak terbersihkan, sama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang juga tak bisa terbersihkan dari negeri ini....

inu

tarlin

2008-03-06T03:01:00.001-08:00

JANGANKAN rakyat kebanyakan, mereka yang agak pinter dan tinggal di perkotaan pun masih banyak yang kebingungan bagaimana caranya mencoblod di hari ekskusi, pemilihan umum, 5 April mendatang. Apalagi para elit parpol bisanya membodohi rakyat, di iklan-iklan kampanye cuma nyuruh coblos gambar partainya.

Maklum, iklannya memang semua mirip iklan di jaman Orde Baru. Semua dilakukan, asal kekuasaan tetap di tangan.

Untuk mengurangi kebingungan itu, akhir pekan lalu, di Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, diadakan sosialisasi cara pencoblosan. Rakyat umumnya masih bingung piye carane nyoblos pemilu masa kini.

Mbak Parlin (67) bukan cuma bingung, tapi takut salah pilih. Lha, kalau ternyata pilihannya nanti tetap korup dan tetep bikin rakyat sengsara bagaimana? Mbah Parlin pun ikut sosialisasi. Namanya juga sosialisasi, alat peraga yang digunakan adalah alat peraga boongan.

Seluruh gambar partai disamarkan dengan nama buah-buahan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Mungkin karena tidak dijelaskan sebelumnya bahwa surat suara hanya rekayasa atau memang tidak dijelaskan, saat membuka surat suara untuk pemilihan anggota DPD, Mbah Tarlin, tampak kebingungan.

Dengan keinginan besar ingin memilih GKR Hemas (istri Sultan Hamengku Buwono X) yang menjadi idolanya. "Ndi gambare Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kok ra ono gambare?" (Mana GKR Hemas, kok tidak ada gambarnya?)," ujar Mbah Tarlin.

Mendengar celetukan yang keluar dari kepanikan ini puluhan warga tertawa geli. Mereka pun berusaha menerangkan kepada Mbah Tarlin bahwa surat suara yang dipakai adalah surat suara rekayasa untuk keperluan sosialisasi saja. Mbah Tarlin pun manggut-manggut sambil tekun mendengarkan penjelasan, yang masih juga membingungkan?

inu

transisi

2008-03-06T02:53:00.000-08:00

TRANSISI menuju demokrasi yang sedang kita jalani selama lima tahun belakangan ini, selain menumbuhkan harapan akan perubahan, juga menyuburkan kecemasan akan potensi kegagalannya. Ketika kita sepakat melakukan reformasi, sebetulnya kita ingin berpindah secara kualitatif dari satu orde yang korup, otoriter, dan antidemokrasi menuju orde yang bersih dan demokratis.

Namun, kita kini menyadari apa yang kita sebut sebagai reformasi bukanlah perpindahan kualitatif seperti yang diharapkan. Bahkan sejumlah kalangan mengatakan, selama lima tahun terakhir ini tidak ada orde dalam arti tatanan yang lebih baik. Yang ada adalah bablasan atau kelanjutan orde sebelumnya. Inilah awal dari seluruh kecemasan kita.

Karena, yang terjadi selama reformasi bukanlah perpindahan secara kualitatif dan lebih merupakan kelanjutan orde sebelumnya. Kebebasan dalam bentuk terbukanya ruang politik melalui Pemilu 2004 itu dinikmati juga oleh mereka yang selama ini kerjanya "merampok" negara juga dinikmati kaum oportunis.

KITA saksikan eforia politik berlebihan yang muncul setelah tumbangnya Soeharto melemahkan civil society yang sebelumnya bersatu. Kini kebebasan politik yang muncul pada masa transisi demokrasi justru telah melemahkan civil society dan juga aktor di dalamnya.

Saat rezim otoriter Orde Baru tumbang dengan lengsernya Soeharto, fokus kehidupan politik bergeser dari perjuangan menjadi tindakan terpencar dan sendiri-sendiri. Tanpa bisa dihindari, gerakan demokratisasi yang mendasarkan diri pada isu tunggal anti-otoritarianisme dengan sendirinya kehilangan keutamaan dan menjadi redup setelah musuh bersama itu tumbang.

Pada saat yang sama, banyak kalangan lantas memutar haluan. Kepentingan dan pertimbangan keuntungan pribadi lebih mengemuka daripada memikirkan memajukan demokrasi. Masa depan cerah masa transisi menuju demokrasi segera luntur, dan front koalisi besar civil society yang semula bersatu menentang kekuasaan otoriter porak poranda.

Civil society semakin lemah ditinggalkan sebagian besar pendukungnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mewujudkan demokrasi lebih efektif dengan cara menjadi partisan partai politik atau birokrat daripada menjadi kekuatan oposisi yang bersatu di luar panggung. Nilai demokrasi kini pindah dari civil society ke panggung politik dan diperebutkan politisi yang semula bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Latar belakang dan identitas komunal kembali menjadi ikatan untuk perebutan nilai demokrasi yang diartikan tidak lebih dari kekuasaan dan uang.

Identitas komunal memang tidak pernah lepas mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Sah-sah saja mereka menghidupi latar belakang identitas komunal tertentu mengukuhkan identitas komunalnya melalui institusi politik untuk alasan mulia memajukan demokrasi. Namun, dalam sejarahnya, identitas komunal menjadi kekuatan yang merusak kebebasan ketika dipaksakan kehadirannya. Demokrasi terpimpin dengan jargon nasionalis, agama, dan komunis terbukti telah menjadi perusak kebebasan.

Identitas komunal yang seharusnya muncul dari masyarakat menjadi unsur perusak ketika sistem (negara) menjadi faktor utama yang memaksa. Ketika 32 tahun Orde Baru dan Soeharto berkuasa, identitas komunal secara sistematis subur ditumbuhkan dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Pada masa itu, negara menjadi kekuatan perusak dan pembiadab terbesar karena dibangun dalam sistem yang salah dan dijalankan oleh orang yang salah secara salah.

Sebenarnya, negara berpotensi menjadi kekuatan pemberadab terbesar, yaitu jika dibangun dalam sistem yang benar dan dijalankan oleh orang-orang benar secara benar. Kita sepakat, terlepas dari kelelahan dan ketidakpastian, sistem demokrasi tetaplah menjadi sistem terbaik untuk membangun negara sebagai kekuatan pemberadab. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai sistem politik yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat dan dijalankan melalui rasionalitas politik saling kontrol di antara tiga pilarnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Namun, pemaknaan secara sosiologis mengenai demokrasi perlu ditekankan agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit. Secara sosiologis, demokrasi dapat dimaknai sebagai proses politik yang bukan hanya bertumpu pada kedaulatan rakyat, tetapi bertumpu pada keadilan dan upaya transformatif.

Kalau hanya dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, terlebih secara sempit, seperti yang kita lihat saat ini, mereka yang berkutat dalam dunia politik hanya bicara soal nomor urut. Oleh mereka, pemilu hanya dilihat sebagai sarana mencapai uang dan kekuasaan, bukan sebagai sarana membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial dan transformatif.

Dalam arti ini, peran negara tidaklah dominan, tetapi sebatas sebagai penjamin adanya kesetaraan dan keadilan politik bagi setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, dan agama, atau dengan kata lain inklusif.

POLITIK asumsinya adalah sekular. Tidak ada kebenaran yang dibekukan, dibakukan, atau dipermanenkan. Kebenaran yang telah disepakati bersama secara periodik lima tahunan diadu lagi untuk kemudian dicari dan ditemukan untuk dihidupi bersama. Politik adalah sekular, bukan dalam arti anti-agama, tetapi dalam arti semua orang punya kesempatan, setiap klaim kebenaran punya ruang untuk kemudian naik dan muncul mewarnai. Ada kontestasi di situ.

Karenanya, adalah sah mereka, yang semula bersatu dalam nama civil society dan kini terserak dan kerap berlawanan atas nama perebutan kekuasaan, berdiri dalam identitas komunal yang lebih memberi rasa aman di tengah kecemasan dan ketidakpastian transisi. Pluralisme adalah tuntutan demokrasi. Namun, dimungkinkannya kebenaran yang beragam hidup dalam demokrasi dengan membuat representatif politik atasnya secara vertikal atas dasar apa saja tidak cukup untuk menyatakan adanya pluralisme.

Pluralisme dapat muncul jika dimungkinkan adanya overlapping consensus. Menurut John Rawls, overlapping consensus adalah kesepakatan yang saling meliputi tentang prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penataan kehidupan masyarakat yang adil (Rawls, John, 1993, Political Liberalism).

Munculnya partai politik dengan dasar identitas komunal bukan jaminan adanya pluralisme dalam demokrasi. Pluralisme sejati dalam demokrasi muncul ketika seseorang atau sebuah komunitas dapat keluar dari identitas komunalnya untuk mengakui dan mengikuti kebenaran yang ada di luar kebenaran komunalnya karena telah teruji secara rasional lintas subyek dan komunitas (intersubyektif).

Di Indonesia yang sangat pluralistis, situasi overlapping consensus belum sungguh-sungguh terjadi. Untuk mewujudkan demokrasi di tengah pluralisme identitas komunal dengan klaim kebenaran masing-masing, situasi overlapping consensus harus tumbuh dengan adanya jaminan hukum dan rasa aman saat seseorang dan komunitas berada di luar identitas komunalnya.

Secara primitif, rasa aman memang diberikan komunitas atas dasar identitas komunal. Akan tetapi, dalam negara modern, rasa aman sejatinya harus ditumbuhkan dan diberikan melalui hukum dan perangkatnya. Namun, kesulitannya, kadang kala dan kerap kali kita enggan dan ragu untuk keluar dari mentalitas komunal yang memberi rasa aman dan perlindungan secara primitif.

inu

ci...il

2008-03-06T02:46:00.000-08:00

KEGALAUAN dan kegelisahan menyaksikan kehidupan politik yang menjemukan dan tanpa arah membangkitkan Sjahrir untuk menggagas dan mengusahakan sebuah Indonesia Baru. Perhimpunan politik dengan nama Perhimpunan Indonesia Baru kemudian dideklarasikan di Jakarta, 22 Maret 2001.

Pada mulanya adalah keinginan untuk menyaksikan sebuah kehidupan politik yang sehat, bersih, dan dinamis. Reformasi adalah spirit yang kita tebarkan bersama dengan satu maksud: membangun sebuah Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan majemuk.

Tumbangnya Orde Baru disambut gembira dengan harapan dan keinginan meninggalkan sepenuhnya seluruh kebudayaan politiknya, yaitu otoriter, nepotis, dan koruptif. Reformasi telah menumbuhkan harapan perbaikan. "Akan tetapi, semakin lama kami menemukan kenyataan yang menjemukan. Kehidupan politik makin hari makin tanpa arah. Persaingan antar-elite berlangsung tanpa kontribusi bagi pelembagaan demokrasi," ujar Sjahrir dalam deklarasi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB).

Membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menjadikan Partai PIB sebagai partai politik (parpol). Di Hotel Indonesia, 23 September 2003, Partai PIB dideklarasikan. Sekadar mengumpat dan berdiam diri adalah sikap bodoh yang sempurna. Sekadar apatis dan frustrasi adalah sama dengan membiarkan masa depan ditawan oleh kebodohan politik masa kini. Sesuatu harus dilakukan.

Disesaki sosok pemikir seperti Sjahrir, Partai PIB dengan tegas menggariskan ideologinya, yaitu akal sehat. Memperdalam pengetahuan tentang partai yang telanjur identik dengan Sjahrir ini, berikut wawancara dengan Sekjen Partai PIB Laksamana Madya (Pur) Sumitro di kantor Partai PIB yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (4/3).

Apa yang mendasari lahirnya Partai PIB?
Jelas karena kegalauan terhadap kondisi yang berkembang sesudah reformasi. Tampaknya yang menjadi harapan kami adalah perbaikan dari keterpurukan tidak muncul. Bahkan, kebijakan dan perilaku elite eksekutif, yudikatif, dan legislatif tak memberikan harapan yang menggembirakan. Kegalauan ini menumbuhkan idealisme dan semangat. Selama ini mereka yang punya idealisme dan konsep hanya didengar seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu bibitnya Partai PIB. Setelah dirasa mempunyai akar yang cukup kuat, dibentuklah Partai PIB.

Apa yang ditawarkan partai?
Dari namanya sudah jelas, Partai PIB menawarkan Indonesia baru yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dalam upaya itu, ada prinsip awal yang menjadi landasan Partai PIB, yaitu keadilan, demokrasi, dan kemajemukan. Tiga hal itu adalah landasan utama Partai PIB. Keadilan dalam tatanan kehidupan. Demokratis di mana hak semua warga di hadapan hukum sama. Majemuk di mana menghargai dan memberi tempat pada perbedaan. Semua dihargai eksistensinya.

Yang akan dikerjakan dengan konsep ideal itu?
Mempraktikkan politik yang bersih. Politik dalam pengertian seluruh penyelenggaraan tata kenegaraan. Politik yang tidak bersih inilah yang tampaknya menjadi pemicu segala kekacauan di Indonesia. Kami memulai dengan tekad dan semangat untuk memelopori etika politik sederhana. Siapa pun yang duduk di jabatan-jabatan politik haruslah menjadi lebih miskin di akhir masa jabatannya. Sangat ekstrem memang. Siapa pun harus menjadi miskin di akhir masa jabatannya.

Apa siap dan tidak berlawanan dengan tren orang masuk parpol untuk mengangkat derajat ekonominya?
Apakah Pak Sjahrir siap? Apakah saya siap? Sebagai sebuah organisasi saya tak melihat tidak siap. Partai PIB juga mengambil sumber daya manusia Indonesia yang sudah terkontaminasi tren itu. Tetapi, sebagai Sekjen Partai PIB saya siap. Ini yang membedakan kami dengan parpol lain. Kalau tidak berbeda dengan parpol lama, ngapain saya di sini. Ikut partai lama saya sudah pasti dapat nomor di mana organisasinya sudah tertata. Ini bagian dari etika politik yang kami ingin usung.

Untuk menegakkan etika politik itu, kami bekerja keras menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kita selama ini terpuruk di semua bidang kehidupan karena ekonomi dan lapangan kerja sangat kurang. Keterpurukan moral disebabkan pengangguran. Tengoklah, bahkan yang jual shabu-shabu saat ini adalah kalangan bawah dan ibu-ibu. Kenapa? Soalnya mau gimana lagi cari duit. Ini pembenaran mereka. Moral terpuruk karena masalah perut. Ini terjadi di panggung politik.

Langkah riil apa yang akan ditempuh Partai PIB untuk menegakkan etika politik?
Kami menolak bantuan pemerintah kepada parpol. Bantuan itu menyakitkan hati rakyat karena tidak karuan penggunaan uang hasil pajak itu. Bayangkan, saya rakyat yang mendapati bahwa partai yang selama ini ada hanya menipu saya. Apa pertanggungjawabannya kepada rakyat? Tidak ada sama sekali audit untuk apa uang itu? Kami menolak dana yang dikumpulkan pemerintah dari rakyat. Kami minta sumbangan dana kepada rakyat melalui sumbangan anggota. Tidak akan menghamburkan uang pemerintah untuk parpol. Kami tegas menolak. Saya berpikir sebagai rakyat. Saya orang partai. Partai, menurut saya, harus jujur dan amanah. Amanah artinya sesuai dengan suara dan pikiran rakyat.

Dengan program itu, apa yang dilakukan agar Partai PIB mendapat dukungan?
Ada beberapa faktor yang membuat rakyat menentukan pilihannya. Saat ini rakyat tak lagi percaya kepada parpol. Tahun 1999 rakyat punya harapan kepada partai selain Golkar. Semuanya dibantu rakyat kecuali Golkar. Sekarang rakyat berpikir, parpol tidak peduli. Akibatnya, rakyat bertanya apakah partai baru lebih baik? Dengan pemikiran ini kita harus berjuang menarik simpati rakyat. Tetapi, simpati kepada partai baru itu kami yakin ada. Rakyat sudah tahu program, visi, dan misi semua partai itu bagus.

Kami datang menawarkan sesuatu yang lain. Pertama tokoh atau Partai PIB dikenal sebagai partai pemikir. Ketokohan Sjahrir sebagai ekonom cukup terpercaya. Kami mempraktikkan etika politik yang bersih dan tidak mau menerima batuan pemerintah. Hal-hal ini akan kami eksploitasi supaya menjadi perhatian rakyat banyak. Tokoh yang kami ajukan jangan sampai jadi sandungan. Saat ini kami berupaya menyosialisasikan hal itu kepada rakyat calon pemilih. Tetapi, pemilihan nama Indonesia baru itu sudah memberikan sosialisasi pemahaman.

Rakyat melihat parpol dengan sinis. Masih ada harapan mendapatkan dukungan?
Masih. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang sudah menentukan pilihan akan berubah dalam Pemilu 2004. Memang menurut survei, 30-40 persen calon pemilih kita belum menentukan pilihannya. Apa yang bingung itu segmen pesantren, perkotaan, atau pedesaan belum terpetakan dengan jelas. Namun, ada kantong- kantong pesantren yang mengarah kepada Partai PIB. Akan ada yang merasa tersinggung jika saya kemukakan pesantrennya. Tak tertutup kemungkinan kami masuk kantong-kantong berbasis agama. Kami intinya umum saja dan tidak bisa mengklaim. Tetapi, ada salah satu partai yang menyatakan prediksi kira-kira kelompok Tionghoa terambil oleh Partai PIB.

Apakah menggarap ke kelompok yang terabaikan?
Persis. Seperti yang kami lakukan untuk menggarap rakyat miskin kota. Kami tidak main-main untuk itu. Kepada para guru, kami juga menaruh perhatian dengan hadir dalam rapat nasionalnya.

Diprediksikan, pemilih tidak akan beranjak dari partai lama meskipun kecewa. Secara realistis bagaimana prediksi perolehan suara Partai PIB?
Prediksi tersebut barangkali tidak salah dan memang banyak benarnya. Melihat data umum, tujuh partai besar dalam Pemilu 1999 mendapat 92 persen suara. Delapan persen suara diambil partai-partai lain. Dengan pemikiran rakyat yang sudah berubah, saya perkirakan partai besar akan mengalami penurunan perolehan suaranya.

Seberapa penurunannya?
Kalau turun tidak akan drastis. Jika dulu 92 persen, sekarang mungkin 85 persen mereka masih dapat. Sisa 15 persen itulah yang diperebutkan partai baru. Kalau diterjemahkan, 15 persen itu sekitar 80 kursi di DPR. Kalau partai baru dapat menyajikan yang baik kepada rakyat, tidak tertutup kemungkinan untuk mendapat 30 kursi. Kuncinya di partai itu sendiri. Kalau dapat 30 kursi saja itu sudah sangat berarti bagi kami.

Tidak terlalu muluk memang. Namun, itulah yang kini dilakukan dan realistis diharapkan partai berlambang senjata cakra ini. Benar apa yang dikemukakan Sjahrir saat mengutip peribahasa Cina: Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin.

inu

akhirnya sby

2008-03-06T02:43:00.000-08:00

KAMIS pukul 13.00. Di tengah panas dan pekaknya telinga lantaran karnaval 24 partai politik peserta Pemilu 2004 di hampir seluruh jalan di Jakarta, sebuah dering suara layanan pesan singkat ke telepon seluler menjadi begitu menghibur. "Merapatlah ke Kantor Menko Polkam pukul 14.00. SBY akan beri pernyataan penting."

LAYANAN pesan singkat (SMS) itu ternyata dikirim secara berantai ke hampir semua wartawan yang biasa meliput kegiatan di Kementerian Politik dan Keamanan. SMS itu terasa menghibur karena telah selama dua minggu wartawan menunggu-nunggu pernyataan penting yang telah dikatakan berkali-kali akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Siang itu Yudhoyono menemui wartawan dengan wajah yang cukup tenang. Ia pun berupaya melempar senyumnya saat keluar dari Ruang Arjuna dengan membawa kacamata dan buku kerjanya. Ia juga tak lupa menyapa wartawan yang hadir.

Dengan mengenakan safari hitam, Yudhoyono yang masih terus melempar senyum kemudian melontarkan ucapan pertamanya, yakni agar wartawan memprihatinkan Pemilu 2004 ini.

Setelah mengenakan kacamata dan membuka buku kerja yang berisi tulisan tangannya, Yudhoyono mengambil sikap duduk tegap untuk kemudian membacakan keputusannya.

"Ini adalah konferensi pers pertama saya selaku Menko Polkam setelah dua minggu ini terjadi kemelut politik. Selama dua minggu ini, saya berusaha menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang tidak perlu," ujar Yudhoyono.

MENGHADAPI kemelut politik yang membuatnya seolah-olah berhadap-hadapan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yudhoyono mengaku telah menempuh cara-cara yang elegan sesuai dengan etika berpolitik dan berorganisasi. Namun, lantaran mendengar pernyataan Sekretaris Negara Bambang Kesowo yang menyudutkannya dan kemudian menuduhnya emosional serta melankolis, Yudhoyono menyudahi untuk bertapa bisu.

Setelah menyampaikan pembelaan dirinya dan menolak dinyatakan bersalah atas langkah yang ditempuhnya dengan berkirim surat kepada Presiden Megawati, Yudhoyono menyatakan sikapnya untuk mundur dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati.

"Tanpa emosi..., dengan pertimbangan dan pemikiran mendalam, saya sudah mengirim surat kepada presiden untuk mohon izin mengundurkan diri dari kabinet," ujarnya.

Sejenak Yudhoyono terdiam menatap wartawan dan buku kerja berisi tulisan tangannya. Yudhoyono yang selama terjun ke dunia politik terkesan gamang, takut mengambil risiko, dan ragu-ragu itu akhirnya mengambil keputusan.

Yudhoyono mengaku sadar dengan penilaian sejumlah kalangan mengenai dirinya. Dalam kesempatan itu, purnawirawan jenderal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada keberanian atau ketegasan mengambil keputusan. Menurut dia, masalahnya terletak pada diabaikannya persoalan dalam surat yang dikirimnya kepada Presiden Megawati, 8 Maret 2004 lalu.

Bagi Yudhoyono, untuk sekadar mundur dari kabinet sebagai Menko Polkam akan sangat mudah, tetapi dia menunggu dasar alasan yang kuat. Tidak elegan jika tiba-tiba ia mundur hanya untuk alasan praktis, sekadar memburu kekuasaan dalam Pemilu 2004.

Oleh karena itu, dengan alasan tidak lagi dipercaya sebagai Menko Polkam oleh presiden yang terlihat dari pemangkasan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Yudhoyono lantas memutuskan untuk mundur. Tetap dengan senyum, Yudhoyono lantas meninggalkan wartawan.

Dua minggu kemelut politik dengan Megawati yang dijawabnya dengan keputusan mundur dari kabinet tampaknya hanya pemanasan dari kemelut panjang dalam kancah perebutan kekuasaan.

Secara terbuka, Yudhoyono, yang makin populer lewat iklan pemilu damainya di televisi, konon membuat gerah "orang-orang Megawati dan mungkin Megawati sendiri".

"Sesuai dengan hak politik saya, jika nanti pada saatnya ada partai politik, katakanlah Partai Demokrat dan dengan gabungan partai lain yang mengusulkan saya sebagai calon presiden, insya Allah saya bersedia," ujar Yudhoyono, yang berarti ia siap bersaing dengan Megawati untuk merebut kursi kepresidenan di Pemilu 2004 ini.

MENGAMATI perjalanan karier Yudhoyono, memang tidak dapat dimungkiri bahwa ia ingin selalu tampak elegan baik dalam bertutur maupun bertindak. Paling tidak, sikap itu terlihat dalam tiga peristiwa penting yang melibatkan langsung pria kelahiran Pacitan 9 September 1949 tersebut.

Sikap ingin tampak elegan itu terlihat, misalnya, ketika mantan Kepala Staf Teritorial Markas Besar Tentara Nasional Indonesia itu tanggal 27 Januari 2000 memutuskan untuk pensiun lebih dini ketika menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

"... Saya sangat sadar, saya harus berjiwa kesatria, saya harus konsekuen dengan apa yang saya pikirkan. Sejak semula saya siap dipensiunkan meskipun saya lima tahun lebih cepat, saya siap," kata Yudhoyono yang waktu itu masih berpangkat letnan jenderal. Ia akhirnya pensiun dengan pangkat jenderal kehormatan.

Keinginan selalu terlihat elegan itu muncul lagi ketika ia menolak jabatan Menteri Perhubungan atau Menteri Dalam Negeri di masa Presiden Abdurrahman Wahid, ketika perombakan kabinet pada 1 Juni 2001.

"Jika Bapak Presiden mengganti saya (sebagai Menko Polsoskam-Red) karena rakyat dengan kuat mendesaknya agar saya diganti, maka keberadaan saya di kabinet (lagi) tentu akan mengurangi kredibilitas beliau dan mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah, kabinet, dan utamanya kepada presiden sendiri," kata Yudhoyono ketika itu.

Kini sikap ingin tampak elegan itu kembali diperlihatkan ketika kewenangannya sebagai Menko Polkam "dipangkas" oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Yudhoyono menilai wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai Menko Polkam sudah diambil oleh Megawati. Untuk itu, ia memilih mengundurkan diri dari kabinet melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden Megawati. Akankah langkah tersebut mengantarkan Yudhoyono ke kursi puncak kepemimpinan nasional?

Perjalanan masih harus ditempuh, dan politik tidak selalu hitam putih. Megawati pernah merasakan bagaimana kemenangannya dalam Pemilu 1999 ternyata tidak otomatis mengantarnya duduk di kursi kepresidenan.

inu/bur

sipil...is

2008-03-06T02:11:00.000-08:00

SETELAH enam bulan dibiarkan, kekosongan jabatan Menteri Pertahanan karena Matori Abdul Djalil terkena stroke kembali dibicarakan. Keinginan kuat untuk mengisi kekosongan jabatan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi situasi darurat jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional seperti diamanatkan konstitusi.

TIDAK ada yang mengharapkan terjadinya kekosongan kepemimpinan nasional. Namun, melihat persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 yang kian mengkhawatirkan, antisipasi untuk segala kemungkinan menjadi mutlak dilakukan. Karena itu, kekosongan jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi penting untuk diisi.

Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan pernah mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk
mengangkat Menhan ad interim (sementara waktu) atau mengangkat Menhan baru. Tetapi, desakan yang disampaikan akhir tahun 2003 itu diabaikan. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Marsekal Madya Suprihadi yang ditunjuk sebagai pelaksana harian Menhan mengatakan, Megawati enggan mengangkat Menhan ad interim atau Menhan baru lantaran alasan kemanusiaan.

Tidak jelas apa yang dimaksud alasan kemanusiaan. Tetapi, menurut tafsiran Suprihadi yang dipanggil Presiden bulan lalu, alasan kemanusiaan adalah rasa kasihan. Terlebih jika mengingat "utang budi" Megawati kepada Matori.

Mendengar alasan ini, anggota Komisi I DPR Arief Mudatzir Mandan mempertanyakan. "Masak persoalan negara diurus dengan rasa kasihan. Kita harus gunakan hak bertanya meminta penjelasan Presiden soal ini. Apa motivasi Presiden membiarkan jabatan penting ini terus kosong".

Rapat kerja yang semula hanya menyimpulkan untuk kembali mendesak penunjukan Menhan ad interim diubah untuk menggunakan hak bertanya kepada Presiden. "Sebagai rekan kerja Dephan, kami prihatin. Sejak jabatan Menhan dibiarkan kosong, kinerja dan wibawa Dephan terus merosot. Dephan kini seperti cabang Markas Besar TNI," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie.

Mendengar desakan itu, Suprihadi dan jajarannya hanya terdiam. Meskipun berdasarkan perundang-undangan lebih memiliki kuasa, pejabat Dephan tidak berdaya bermitra dengan Mabes TNI. Jangankan membawahi, berdiri sejajar dengan Mabes TNI saja merasa tidak berani dan tidak punya nyali.

Pengakuan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto merefleksikan bagaimana gambaran posisi Dephan di mata Mabes TNI. "Buat saya, lebih enak tanpa Menhan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semuanya anak buah saya," ujar Endriartono sambil tertawa.

Ketiadaan Menhan dan kondisi psikologis pejabat Dephan sebagai bawahan Panglima TNI menurut Choirie sangat berbahaya. Supremasi sipil atas militer yang menjadi satu agenda reformasi tidak terwujud.

Anggota Komisi I DPR Chotibul Umam Wiranu menambah, Dephan yang ditugasi mengurusi masalah pertahanan negara malah menjadi departemen yang paling lemah. Chotibul mengusulkan agar pejabat Dephan yang"disusupkan" Mabes TNI melepas baju tentaranya dan mangajukan pensiun. Ini dinilai perlu untuk mengatasi hambatan psikologis sebagai bawahan.

TUMPANG tindihnya kewenangan Dephan dan Mabes TNI diakui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayjen Sudrajat. "Masih ada nuansa kewenangan politik di Mabes TNI. Idealnya, TNI dilihat sebagai profesional yang melaksanakan keputusan politik. Tanggung jawab politik TNI harus dipikul Menhan," katanya.

Namun, Sudrajat membantah kesan Dephan adalah cabang Mabes TNI. "Kami yang kebetulan anggota TNI tetap memberikan loyalitas kepada Menhan. Sering kali muncul risiko tugas di mana kami sering bentrok, konflik, berlawanan, atau tidak sepaham dengan teman-teman di TNI," tegasnya.

Kesan Dephan sebagai cabang Mabes TNI tercermin dari pernyataan Endriartono soal kisruh pengadaan empat helikopter Mi-17 buatan Rusia. Uang muka 2,6 juta dollar AS yang diambil dari pemerintah tanpa bank garansi, sejak tahun lalu belum dibayarkan ke Rosoboronexport, produsen Mi-17.

Lantaran kesal dengan kelakuan "anak buahnya" di Dephan, Endriartono mendatangi dan mengamuk di Dephan. Pejabat Dephan yang bertanggung jawab dimarahinya dan diancam akan dipidanakan. Amukan dan ancaman Endriartono efektif. Usai mengamuk, entah dari mana diperoleh, uang muka pembelian Mi-17 dibayarkan ke pihak Rosoboronexport.

Kedatangan Endriartono untuk mengamuk itu dijelaskan Dephan sebagai berikut. Jumat, 13 Februari 2004, Sekjen Dephan Marsekal Madya Suprihadi meminta waktu menghadap Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto untuk menjelaskan hal-hal berkaitan dengan Mi-17. Namun, dalam pelaksanaannya, Panglima TNI datang menemui Sekjen Dephan di Kantor Dephan.

Tidak jelas lantaran kemarahan Endriartono atau bukan, Sekjen Dephan dan Dirjen Rensishan Mas Widjaja lantas menyampaikan bahwa Dephan telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah pengadaan Mi-17 dengan menunjukkan surat kesanggupan Andy Kosasih sebagai perwakilan Swift Air di Jakarta untuk membereskan bank garansi.

KEENGGANAN Mabes TNI untuk tunduk kepada Dephan memang beralasan melihat kasus kisruhnya proses pengadaan Mi-17. Lebih dalam dari sekadar alasan emosional, Sudrajat mengakui, kedudukan Panglima TNI di bawah Presiden seperti diatur Tap MPR No VII/2000 membuat Mabes TNI merasa berkedudukan sejajar dengan Dephan.

"Tap MPR No VII/2000 yang mengatakan Panglima TNI di bawah Presiden, Menhan di bawah Presiden, dan Kepala Polri di bawah Presiden, memunculkan multi interpretasi. Walaupun dalam UU No 3/2002 disebutkan di bawah Presiden dalam konteks penggunaan kekuatan, tetapi orang dapat juga menjabarkan hal itu dalam konteks administrasi. Kita perlu duduk dan menata kembali bagaimana manajemen pertahanan dan keamanan" ujarnya.

Usulan Sudrajat dirasa mendesak juga oleh pengamat militer Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edy Prasetyono."Banyak kalangan memahami secara keliru soal pengkajian ulang itu dengan wacana penggabungan kembali TNI dengan Polri. Kaji ulang bertujuan membuat instrumen hukum kuat bagi TNI dan Polri dan hubungannya dengan institusi sipil yang menjadi atasannya," jelasnya.

Mengenai dominannya peran Mabes TNI, menurut Edy lantaran secara institusional Dephan bertahun-tahun berada dalam cengkeraman Mabes TNI dengan rangkap jabatan Panglima TNI (ABRI) dan Menhan. Di tambah, secara politik, TNI memang dominan perannya di masa lalu. "Dalam waktu singkat, Dephan tidak siap menjadi representasi supremasi sipil atas militer," ujar Edy.

Pertanyaan, kapan Dephan sanggup menunjukkan supremasi sipilnya harus dimulai dengan menjawab pertanyaan kapan jabatan Menhan yang kosong sejak 27 Agustus 2003 diisi. Dengan membiarkan jabatan itu kosong, Mabes TNI dengan mudah akan kembali mengobrak-abrik Dephan. Setelah jabatan teramat penting itu diisi, baru dipikir manajemen pertahanan dan keamanan dengan mengkaji ulang Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 dan UU No 3/2000.

Adanya Menhan yang secara perundang-undangan berkedudukan lebih tinggi, membuat Panglima TNI berpikir ulang untuk menerobos masuk dan mengobrak-abrik Dephan meski dengan alasan kekesalan dan ketidakberesan di dalamnya.

"Penunjukan Menhan merupakan hak sepenuhnya Presiden. Namun, untuk mereka yang memahami esensi pembentukan sebuah negara yang mengharapkan jaminan keamanan, jabatan Menhan terlalu penting untuk dibiarkan kosong terlalu lama," ujar Edy.

inu

kumis

2008-02-29T05:34:00.000-08:00

KEBANYAKAN orang tidak lagi meragukan popularitas Andi Mallarangeng. Selain telanjur ngetop dengan label pengamat politik, sosok lelaki Bugis belakangan juga mejeng sebagai bintang iklan produk perbankan.

Namun, bekal popularitas dan terutama ikatan kesukuannya sebagai orang Bugis dikesampingkannya untuk menggapai cita-cita menjadi anggota anggota legislatif (caleg). Banyak tawaran dari teman-teman dekatnya untuk maju sebagai caleg di Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Saya membuat pertimbangan yang keras untuk mengambil keputusan untuk maju dari mana, dari Sulsel atau dari Jakarta. Keputusan saya jatuhkan. Jakarta menjadi pilihan saya karena besarnya tantangan," ujarnya, Jumat (27/2) malam.

Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini menjelaskan, keinginannya untuk menjadi anggota legislator bukan sekadar cari enak atau cari kekuasaan. Karena itu, ia memilih daerah yang paling menantang yaitu Jakarta. "Penduduk Jakarta sangat kritis karena tingginya pendidikan, kemudahan untuk mengakses informasi, dan kosmopolitan. Lawan saya dari partai-partai lain pasti juga yang terbaik. Karena itu, kalau bisa menang di Jakarta, ada nilai plusnya," paparnya bersemangat.

Keinginannya menjadi caleg dari Jakarta (Daerah Pemilihan I) yang jauh dari kampung halamannya sekaligus untuk membuktikan keyakinannya bahwa generasi muda dapat melampaui batas-batas etnis. "Saya sungguh ingin membuktikan hal ini dan menegaskan bahwa saya juga bisa melampaui batas-batas etnis. Ini sangat penting untuk menegaskan bahwa politik komunal tidak selalu menjadi resep mujarab untuk memenangi pemilu," jelasnya.

Meskipun berat dengan melihat para pesaing dari partai lain, Andi yang murah senyum ini optimistis dapat meraih dukungan di Jakarta. Kepercayaan dirinya muncul dari apa yang telah dilakukannya dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat dari etnis dan agama mana pun.

"Jakarta itu merupakan mini Indonesia. Kalau saya bisa menang di Jakarta karena track record, pikiran, dan perbuatan saya, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi simbol bahwa saya diterima di Indonesia. Tantangan di Jakarta saya ambil demi keinginan saya membuktikan penerimaan atas diri saya sendiri," ujarnya.

Guna memperbesar dukungan, selama banjir mengepung Jakarta beberapa waktu lalu, Andi mengaku telah keluar masuk lorong di kampung-kampung. Wilayah yang telah dikunjunginya untuk bertemu dengan calon pemilihnya adalah Kampung Sawah, Kwitang, Semper, Koja, Jatinegara Kaum, Johar Baru, dan Kemayoran.

Kunjungan untuk bertemu langsung dengan calon pemilih membuat Andi makin antusias. Ia yakin kepopulerannya juga berarti banyak mendapat dukungan dari warga masyarakat.

inu

kampanye

2008-02-29T05:32:00.000-08:00

PELUIT tanda dimulainya acara gerak jalan di Lapangan Gajayana, Malang, Jawa Timur, telah ditiup Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais dari atas panggung. Meski demikian, sejumlah ibu dan remaja putri tetap berkerumun di sekitar panggung. Bunyi peluit tidak menggerakkan ibu-ibu dan remaja putri itu untuk memulai gerak jalan. Mereka tidak mau beranjak sebelum mendapat giliran bersalaman dengan Amien Rais.

Di antara kerumunan ibu-ibu dan remaja putri itu, tampak seorang ibu hamil. Sambil meletakkan tangan kirinya di perutnya yang membesar, ia meraih tangan Amien Rais untuk dicium. Sebelum memulai gerak jalan, ia meminta nama kepada Amien Rais untuk anak yang dikandungnya. Karena tergesa-gesa, Amien Rais menyebut nama salah seorang anaknya. Karena kerap terjadi, protes dari anaknya lantas muncul karena namanya dibagi-bagikan begitu saja.

Protes anak calon presiden tersebut dapat disimak di website resmi Amien Rais yang telah dipersiapkan matang dan cukup lama untuk kampanye pencalonan dirinya sebagai presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Banyak cerita unik dan lebih manusiawi mengenai sosok Amien Rais yang dikenal serius di website tersebut.

Menurut Edy Kuscahyanto, koordinator redaksi di The Amien Rais Center yang mengelola website tersebut, website yang diluncurkan pada 9 April 2000 tersebut terutama dimaksudkan untuk kepentingan pencalonan dan pemenangan Amien Rais sebagai presiden. "Fokus website ini adalah untuk pemenangan Amien Rais sebagai presiden dalam Pemilu 2004," ujarnya.

Calon presiden lain yang memanfaatkan jaringan Internet untuk sarana kampanye pemenangan pemilunya adalah Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid. Website resmi yang digarap serius sejak tahun 2002 ini menampilkan sosok Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, secara lebih intens dan menyeluruh.

Dalam paparan mengenai biografi, misalnya, dipaparkan sejumlah hal yang selama ini tidak diketahui khalayak secara umum. Setelah membaca paparan dalam website dengan dominasi warna hijau tersebut, orang mungkin baru tahu bahwa nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Addakhil. Dalam website itu dijelaskan nama Addakhil yang merupakan pilihan KH Wahid Hasyim, ayahnya. Nama itu diambil Wahid Hasyim dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol.

Membutuhkan humor-humor segar khas Gus Dur, website ini juga menampilkannya dalam kumpulan anekdot. Kumpulan anekdot pernah diujarkan Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden RI dan mampu mengocok perut pendengarnya.

Tidak hanya sejumlah calon presiden yang ramai-ramai memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kampanye dan pendekatan kepada calon pemilih. Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2004 juga menggunakan media yang dapat diakses sepanjang hari ini sebagai medium. Akhir tahun lalu Partai Golongan Karya (Golkar) meluncurkan website resmi mereka yang, tentu saja, dominan dengan warna kuning.

Foto Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sedang berkampanye di atas mobil tampil dominan begitu website dibuka. Di ujung bawah tampilan muka website ini terpampang banner bertuliskan "Siap Menghadapi Pemilu 2004 dengan Dukungan Teknologi Informasi".

Langkah memanfaatkan jaringan Internet juga dilakukan partai politik lain. Tidak hanya membangun website, beberapa partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang umumnya beranggotakan kalangan muda memanfaatkan mailing list (milis) untuk berkomunikasi dan menyosialisasikan kegiatan dan program partai. MEREKA yang berupaya berkampanye melalui jaringan Internet sadar betul bahwa populasi pengguna Internet di Indonesia masih sangat kecil.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2004, hanya sekitar delapan juta pengguna Internet. "Ini artinya hanya empat persen dari total penduduk Indonesia yang sekitar 200 jutaan orang," ujar JH Wenas, calon anggota legislator PKB, yang memilih strategi kampanye melalui jaringan Internet.

Pilihan Wenas menggunakan jaringan Internet untuk kampanye didasarkan pada sebaran pengguna Internet yang terkonsentrasi pada titik-titik di mana infrastruktur telekomunikasi relatif memadai, yaitu di kota besar seperti Jakarta. "Dari titik pandang konteks daerah pemilihan (DP) saya, yaitu DP I DKI Jakarta, pilihan strategi kampanye saya menggunakan jaringan Internet menjadi relevan," ujar Wenas yang mengaku tidak memiliki cukup "gizi" untuk berkampanye secara konvensional.

Namun, terlepas dari hal itu, kampanye menggunakan jaringan Internet, apakah melalui website, milis, maupun distribusi e-mail one-to-many seperti yang dilakukan Wenas, tidak bisa dipisahkan dari fakta adanya segmentasi publik sasaran. "Harus diakui memang terbatas publik pengguna Internet. Boleh dikatakan bahwa Internet di Indonesia hanya diakses oleh kelas menengah seperti profesional, karyawan, politisi, pelajar, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat," paparnya.

Meski kecil, Wenas yakin, kampanye yang dilakukan melalui e-mail seperti yang ditempuhnya akan berdampak kepada publik. Ada harapan bahwa trickle down effect-nya bisa meluas ke kalangan yang belum memiliki kemewahan mengakses Internet secara rutin.

"Saya masih ingat, satu atau dua tahun sebelum Soeharto turun, banyak sekali e-mail maupun milis underground bermunculan untuk saling bertukar informasi mengenai banyak hal di negeri ini. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Internet secara umum memberikan kontribusi bagi penciptaan sebuah momentum. Satu hal yang perlu diingat, kekuatan Internet terletak pada daya jangkaunya ke ruang pribadi orang per orang," jelas Wenas.

Calon legislator "nomor sepatu" dari PKB ini yakin, melalui e-mail one-to-many yang ia lakukan, metode direct selling seperti dalam dunia pemasaran dapat diterapkan. Dalam metode itu, siapa yang memberi referensi menjadi sangat penting. Orang akan cenderung percaya akan suatu informasi bila direferensikan oleh orang yang dikenal atau dipercayainya.

Untuk kepentingan kampanyenya sebagai calon anggota DPR, Wenas menyiapkan empat seri e-mail yang di atasnya bertuliskan permohonan untuk mem-forward e-mail itu kepada siapa saja. Dalam salah satu seri kampanyenya, meminjam kata-kata Prof Dr Franz Magnis-Suseno, Wenas menulis, "Harus dibedakan golput di masa Orde Baru dan sekarang. Di masa Soeharto, golput adalah bentuk perlawanan karena kita tidak diberikan pilihan. Kini, di era reformasi, kita bisa memilih yang terbaik di antara yang jelek. Tidak memilih sama saja memberi peluang kepada mereka yang tidak layak dipercaya".

Di sisi kiri seri kampanye ini terpampang foto Wenas dan di bawah kutipan tersebut terdapat logo PKB dan logo nomor urutnya sebagai calon anggota DPR di DP I DKI Jakarta. "Terhadap media lain, Internet bukannya substitutif, namun alternatif. Internet hanyalah salah satu pilihan media dari banyaknya media komunikasi lainnya," ujarnya.

JARINGAN Internet dipilih sebagai media kampanye terutama karena alasan minimnya biaya yang diperlukan jika dibandingkan dengan kampanye di media lain seperti media cetak atau elektronik. Untuk membangun website resmi Amien Rais, dibutuhkan dana awal Rp 400 juta. Sementara untuk operasional per bulan diperlukan dana Rp 20 juta, termasuk untuk menggaji empat orang staf.

"Internet merupakan media yang paling murah cost-nya dengan keuntungan cepat, tampil setiap saat, dan dapat diakses dari mana saja. Inti pemanfaatan jaringan Internet adalah kecepatan, baik kecepatan akses maupun kemutakhiran berita-beritanya. Tanpa itu, akan ditinggalkan orang," ujar Edy.

Bagi The Amien Rais Center, kampanye melalui jaringan Internet merupakan pilihan yang sifatnya substitutif di samping kampanye lainnya. Selain mengelola website, The Amien Rais Center juga menerbitkan tabloid dua mingguan MAR dan Rakyat Pos. Jaringan Internet dipilih karena kecepatan dan sebarannya.

Meskipun sadar akan keunggulan jaringan Internet, yaitu kecepatannya, hampir semua website calon presiden, partai politik, atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lambat dalam meng-update berita. Berita terkini di website Amien Rais merupakan berita hari sebelumnya yang sudah tersebar luas melalui media cetak atau elektronik yang dituduh "lambat".

Di website Partai Golkar, di halaman muka masih menampilkan "berita basi" bantahan Akbar Tandjung mengenai kesediaannya menjadi calon wakil presiden.

Kalaupun kemudian agak cepat, umumnya website yang digunakan untuk kampanye itu mengambil berita dari media Internet lain atau media cetak. Website Sarwono Kusumaatmadja, misalnya, isi beritanya merupakan kompilasi berita dari sejumlah media.

Kembali pada keunggulan jaringan Internet, yaitu pada kecepatan akses dan kemutakhiran beritanya, apa yang dikerjakan melalui sejumlah website peserta Pemilu 2004 untuk kampanye kemudian dapat diukur. Tampilan dan fasilitas yang ditawarkan sejumlah website tidak cukup atraktif dan tidak cukup memberi peran kepada pengakses untuk terlibat. Ditambah kelambatan akses dan updating beritanya membuat website para pengadu nasib dalam Pemilu 2004 ini semakin tidak menarik.

Berkaca pada minimnya pengguna jaringan Internet yang sebarannya terkonsentarasi di kota-kota besar di mana terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memadai, strategi pemanfaatan jaringan Internet harus diubah agar efektif. Keunggulan Internet pada daya jangkaunya ke ruang pribadi orang per orang harus digarap.

Sayangnya, di sejumlah website peserta Pemilu 2004 tidak dibuat milis atau forum yang dapat menjangkau ruang pribadi masing-masing orang untuk memperluas jaringan dan meningkatkan intensitas komunikasi. Pengakses tidak diajak terlibat aktif dan hanya disuguhi "makanan" yang tidak disuguhkan.

inu

syafii maarif

2008-02-29T05:25:00.001-08:00

KERUSAKAN bangsa ini sudah hampir sempurna! Mendengar kalimat ini, orang langsung mengaitkan dengan Prof Dr Achmad Syafii Ma'arif (69).

Menggambarkan parahnya kerusakan bangsa, Syafii yang lahir di Sumpurkudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, berujar: "Secara sederhana, tengok tiga departemen sebagai contoh. Departemen Kesehatan yang mengurusi fisik, Departemen Pendidikan Nasional yang mengurusi otak, dan Departemen Agama yang mengurusi mental-spiritual manusia Indonesia. Semua bermasalah dan parah. Kerusakan bangsa ini sudah hampir sempurna."

MENJADI pejabat Ketua PP Muhammadiyah ketika reformasi lahir tahun 1998 dan kemudian menjadi Ketua PP Muhammadiyah sejak 1999 sampai sekarang membuat Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini banyak mengambil peran dalam perjalanan bangsa.

Oleh banyak kalangan, sosok sederhana yang lantang berbicara ini ditempatkan sebagai salah satu penjaga proses transisi menuju demokrasi. Dengan terbuka dan ramah, pria berjenggot putih yang kerap bolak-balik Yogyakarta-Jakarta ini menerima Kompas di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (7/2).

Sesaat sebelum wawancara, Syafii menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahatir Mohamad yang mengunjungi sejumlah tokoh Indonesia.

Separah apa kerusakan bangsa ini?
Kalangan awam tidak bisa melihat kegentingan itu. Tetapi, untuk orang yang mengerti, bangsa ini sudah menjadi bangsa yang tidak bermartabat. Di forum-forum dunia, kita sudah tidak punya nyali. Kenapa? Karena negeri ini digerogoti korupsi, utang yang tinggi, dan jadi importir terbesar.

Martabat bangsa hancur, tanpa ada kebanggaan. Indonesia hanya mampu mengekspor TKI (tenaga kerja Indonesia) tanpa keahlian. Itu mempermalukan kita. Sekarang kita sulit mengatasi masalah kompleks ini. Mau diapakan? Di semua bidang, kerusakan bangsa hampir sempurna. Masuk sekolah bayar mahal. Mau jadi pegawai negeri, menyuap. Saya ngeri dengan kondisi bangsa ini. Tapi, bagaimanapun, kita tak bisa lari dari kenyataan ini. Inilah bangsa kita.

Di tengah kondisi ini, Anda mengambil posisi apa?
Saya memposisikan diri sebagai pelayan. Seperti ketika saya ada di Jakarta sekarang. Tamu terus datang. Mereka menumpahkan unek-unek. Saya memberi komentar. Mereka tenang, meskipun kadang saya tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Dengan menjadi pelayan, saya berusaha mencerahkan masyarakat dan berjuang untuk membela bangsa. Mudah-mudahan saya tidak tergoda masuk ke dunia politik. Godaan itu ada, tetapi sudah saya tolak jauh-jauh hari.

Masyarakat umum membandingkan kondisi saat ini dengan Orde Baru dan ingin kembali...

Beberapa hasil survei memang menunjukkan keinginan itu. Rakyat kita umumnya merasakan keadaan sekarang tambah sulit. Mereka tidak terlalu peduli dengan demokrasi, penegakan hukum, atau HAM (hak asasi manusia). Yang mereka pedulikan adalah sembako (sembilan bahan pokok), lapangan kerja, dan keamanan. Tanya sopir-sopir angkutan itu. Kalau ada demo, mereka menderita. Itu riil di lapangan dan terpenuhi ketika Orde Baru.

Pemerintah sekarang tidak efektif. Seandainya pemerintah tidur nyenyak selama 24 jam, ekonomi akan tetap tumbuh seperti sekarang. Apalagi, kalau pemerintah bangun, berpikir terus, dan memberi fasilitas sehingga sektor riil ini berfungsi. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Pemerintah juga tidak pernah memiliki satu bahasa. Sementara petunjuk "ibu" juga tak kunjung datang.

Ini yang membuat krisis bangsa berlarut-larut?
Faktor utamanya adalah kegagalan kepemimpinan. Kerja sama Bung Karno dengan Bung Hatta tidak berlangsung lama. Bung Hatta tidak mencoba mendekati Bung Karno melalui pintu subkultur Jawa yang canggih dan kemudian berpisah. Usaha nation and character building itu gagal.

Saat ini, tidak ada pemimpin yang terlatih. Kebanyakan dari mereka adalah politisi instan. Akademisi yang terjun ke dunia politik miskin pengalaman lapangan. Mereka sarat teori, tetapi tidak mampu memadukan teori di buku dan kenyataan di lapangan yang jauh berbeda.

Krisis berlarut-larut karena tidak adanya kepemimpinan...
Ya. Presiden Soeharto itu luar biasa, punya kharisma, dan berhasil menyulap bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi saat itu luar biasa. Tetapi, lalu disadari bahwa pencapaian itu semu karena disokong utang luar negeri. Fundamental ekonomi Indonesia tidak pernah kuat. Tetapi, jangan dilupakan jasanya.

Hukum kita juga sudah sangat parah. Memang, ada penegakan hukum bagi yang kecil-kecil. Tetapi, tidak ada penegakan hukum untuk kasus-kasus besar. Sebagai bangsa paling korup, tidak pernah ditahan siapa koruptornya. Bangsa ini asyik untuk ditonton.

Saat ini, kita hidup dalam kegalauan sistem nilai. Kita susah membedakan mana hitam, putih, merah, atau biru. Semuanya bercampur aduk. Dalam kehidupan politik, "penyakit" orang Arab menular ke sini.

Gambarannya begini, kalau ada dua orang Arab berjalan, maka tiga orang yang mau jadi pemimpin. Sekarang, banyak orang yang ingin jadi presiden. Pemimpin partai kecil juga ingin jadi presiden. Bahkan, ketiga anak Soekarno ingin jadi presiden. Rakyat kita tidak protes. Tenang saja karena sudah lelah, sudah lama menderita sehingga stamina spiritualnya terkuras. Kalau kegalauan sistem nilai ini terjadi terus, bangsa ini mungkin tidak cepat ambruk. Tetapi, risikonya, bangsa ini tidak punya martabat.

Indonesia bangsa besar. Kalau ada pemimpin yang kuat dan adil, bangsa ini masih bisa dibangun. Masih bisa! Bagaimanapun, di ujung lorong sana, masih tampak cahaya. Cahaya itu dapat diperbesar dengan lahirnya pemimpin yang mau berjibaku membela bangsa.

Bagaimana masa sulit ini diatasi dan diakhiri? Mencari pemimpin melalui pemilu. Jika 60 persen hasil Pemilu 2004 berkualitas baik, akan ada harapan perbaikan. Pemerintahan yang akan datang akan dikendalikan mereka-mereka yang tercerahkan, punya komitmen, dan visi jauh ke depan. Walaupun di kabinet ada juga orang-orang yang memiliki mental lama, tetapi mereka jangan diberi posisi penting. Begitu juga di legislatif. Kita berharap yang menjadi anggota DPR dan DPRD adalah orang-orang yang cerah dan wawasannya luas.

Sekarang banyak politisi yang visinya hanya sebatas halaman rumahnya. Bagi mereka, politik menjadi mata pencaharian. Proses demokratisasi berhadapan dengan orang-orang semacam itu. Tapi, proses ini harus kita lalui. Saya tidak setuju pendapat yang kelewat pesimis bahwa proses demokrasi harus melewati ratusan tahun.

Mungkinkah dipercepat...
Ya. Sangat mungkin, bahkan it's a must. Tetapi, itu tergantung hasil pemilu nanti. Kalau secara kualitatif berhasil menempatkan orang yang tercerahkan sebanyak 60 persen saja di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tentu akan bagus. Pencapaian 60 persen itu penting untuk membangun bangsa yang carut-marut ini.

Saat ini tidak ada penegakan hukum. Aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, sampai pengacara tidak menampilkan sosok yang meyakinkan sebagai penegak hukum karena faktor uang. Di mana-mana, hukum bisa diperjualbelikan, jabatan bisa diperjualbelikan.

Upaya apa untuk mendapat 60 persen wakil rakyat yang berkualitas tadi?
Media massa baik cetak dan elektronik sangat berguna untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat secara terus-menerus. Itu harus ditekankan. Tentukan pilihan dengan cerdas.

Jika harapan 60 persen itu tidak tercapai, bagaimana?
Jangan disebarkan ketakutan pemilu gagal sehingga harus diantisipasi. Kita antisipasi saja. Jika pemilu benar-benar gagal, risikonya masa transisi berkepanjangan, kesabaran masyarakat habis. Jika begitu, akibatnya tak terbayangkan.

Mungkin akan lahir chaos. Kalau Pemilu 2004 gagal, bisa dibuat skenario lain. Tapi, jangan diumumkan. Kesalahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah mengumumkan kemungkinan gagal. Saya sudah membantahnya secara keras. Negeri ini masih memiliki sisa-sisa kekayaan alam. Memang, hutan sudah gundul dan laut sudah diserobot, tetapi masih tersisa kekayaan. Ikan masih banyak. Tanah Air di sini sangat subur. Inilah surga dunia.

Untuk membangun bangsa yang betul-betul bermartabat, berdaulat, bangsa ini butuh kepemimpinan kuat, adil, dan punya visi yang jelas. Kalau partai-partai tidak bisa menawarkan, di luar partai masih banyak pemimpin. Tergantung rakyat yang akan memilih mereka.

Demokrasi memang melelahkan, lamban, dan penuh ketidakpastian. Meski bukan sistem politik yang ideal, demokrasi merupakan sistem terbaik di antara sistem yang buruk.

Bagaimana perjuangan lewat partai politik?
Karena kita memilih demokrasi, tidak ada jalan lain kecuali lewat partai politik. Tugas masyarakat mengkritik partai dan pemimpinnya. Masalahnya, politik kini dilihat sebagai mata pencaharian. Itu tak bisa disalahkan. Politik menjadi jalan pintas untuk memperbaiki asap dapur. Ini bukan rahasia lagi.

Jangan mereka yang terlalu miskin jadi politikus. Kalau miskin, politik akan dijadikan mata pencaharian. Mereka akan melakukan segala-galanya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kalau perlu dengan membajak Tuhan. Mereka berperang dalil untuk membenarkan proses pembajakan itu.

Politisi ideal itu seperti apa?
Boleh berlaku sambil menyelam minum air, tetapi idealisme untuk berjuang demi keutuhan bangsa jangan hilang. Kiblat geraknya harus ke sana. Bangsa ini harus dijaga karena sudah terancam. Disintegrasi terjadi secara politik dan sosial. Sedikit ada masalah, beberapa daerah terbakar. Karena itulah Pemilu 2004 menjadi sangat penting. Melalui pemilu, bangsa ini bisa diperbaiki. Kita membangun demokrasi lewat partai-partai. Lewat pemilu, pertai-partai mendapat legitimasi secara politik. Sayangnya, moral mereka makin merosot.

Apa peran civil society seperti Muhammadiyah?
Ya. Sekarang, orang berpaling pada kekuatan civil society, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lembaga keagamaan lain untuk memperbaiki keadaan. Tetapi, kita juga memiliki batas. Kalau masuk politik praktis, kita menjadi partai politik. Banyak orang yang akan menghantam kita. Itu dilemanya. Di antara celah-celah yang sulit itulah, kita masuk dengan niat baik

Andaikata Pemilu 2004 ini menghasilkan 60 persen saja, harapan perbaikan akan terwujud. NU dan Muhammadiyah terus berusaha mendidik masyarakat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang tercerahkan itu. Kita berjuang dari akar rumput. Kita bekerja dalam kapasitas masing-masing. Terus saja bergerak. Jangan diam. Berbuatlah, dalam batas kemampuan kita. Kalau bisa, berbuatlah semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa ini.

Cukup efektifkah gerakan moral ini?
Paling tidak kita terus menyuarakan penyakit bangsa dan bagaimana keadaan moralnya. Masyarakat berharap pada NU dan Muhammadiyah agar lebih berperan mendidik rakyat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Kita berperan di situ. Kita sedang merumuskan sambil berlomba dengan hari yang mepet. Saya telah bertemu dengan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi. Mudah-mudahan kita tidak tergoda. Demokrasi memang melelahkan dan membutuhkan napas panjang. Yang penting jangan tinggal diam.

inu/iam

soeharto

2008-02-29T05:21:00.000-08:00

BAIK-baik sama rakyat! Begitu kerap ditegaskan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam setiap kali bertemu dengan prajuritnya. Menurut dia, hanya dengan "baik- baik sama rakyat", TNI sebagai kekuatan pertahanan akan tetap eksis. Dengan "baik-baik sama rakyat", kemanunggalan TNI dengan rakyat terjaga.

RYAMIZARD sadar betul, dengan sejumlah kelemahan dan kekurangan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD, kedekatan dan kemanunggalan dengan rakyat merupakan kekuatan pertahanan paling andal. Sejarah membuktikan hal itu berulang-ulang sejak zaman penjajahan Belanda hingga upaya mempertahankan kemerdekaan dari sejumlah pemberontakan. Sejarah negara lain juga menegaskan hal itu.

Seruan "baik-baik sama rakyat" merupakan salah satu refleksi dan upaya perbaikan kesalahan masa lalu, khususnya pada masa rezim Soeharto berkuasa. Organisasi teritorial yang berfungsi menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat disalahgunakan rezim Soeharto untuk kepentingan politiknya.

"Oleh rakyat, organisasi teritorial pada masa lalu dirasakan bukan sebagai pelindung dan pendamping, tetapi sebagai penegak kekuasaan dengan menggunakan kekuatan senjata untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat," ujar Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo pada peringatan wafatnya Jenderal Besar Soedirman beberapa waktu lalu.

Karena diabdikan untuk menyangga kekuasaan Soeharto, kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia yang pernah dinilai paling efektif dan bahkan paling kuat di Asia terus merosot kekuatannya. Terjadi kesalahan pandangan rezim Soeharto untuk tidak mengembangkan kemampuan profesional TNI.

"Rezim Soeharto lebih banyak menggunakan TNI untuk kepentingan politiknya sehingga faktor politik lebih banyak mempengaruhi cara berpikir sebagian besar korps perwira TNI. Malahan pernah terjadi kalangan Taruna Akademi Militer Magelang diliputi keinginan kuat menjadi bupati kepala daerah ketimbang menjadi komandan batalyon yang unggul di medan laga," ujarnya.

Kurangnya dorongan untuk membina TNI menjadi kekuatan militer profesional yang andal berakibat kurangnya usaha untuk melengkapi TNI dengan kemampuan keuangan, kurangnnya penghasilan, dan jaminan sosial. Hal ini dinilai merugikan TNI karena memaksa TNI menyelenggarakan bidang usaha sendiri untuk memperoleh kemampuan yang diperlukan. "Masalah percukongan yang membuat reputasi TNI cemar berawal dari sini," ungkap Sayidiman.

Menurut dia, semua penyelewengan yang membuat TNI terjerumus dengan kekuatan pertahanan dan keamanan yang sangat lemah ini disebabkan oleh rezim Soeharto. Ironisnya, menjelang masa pemerintahannya runtuh, Soeharto menggelari dirinya dengan pangkat Jenderal Besar (bintang lima) bersama-sama dengan Jenderal Soedirman, dan AH Nasution.

MESKIPUN dihujat hampir di setiap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menggulirkan tuntutan reformasi pada tahun 1998 dan tahun-tahun berikutnya, TNI (waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) bersyukur karenanya. Berkat tuntutan reformasi di tubuh ABRI yang antara lain desakan untuk menanggalkan doktrin dwifungsi dan pemisahan Kepolisian RI, TNI kini berbenah.

Secara bertahap sejak 1998, TNI mencanangkan pembenahan dan perombakan penyimpangan yang selama ini terjadi dan dibiarkan terjadi di dalam tubuhnya dengan label reformasi internal. Menurut Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, salah satu bagian yang ingin diwujudkan dalam reformasi internal TNI adalah ketegasannya untuk hengkang dari gelanggang politik dengan tetap netral pada Pemilu 2004.

"Tahun 2004 merupakan tahun terakhir TNI untuk memiliki wakil-wakil di DPR dan DPRD. Ini berarti TNI akan konsentrasi hanya di bidang pertahanan. Untuk itu, tahun 2004 sangat penting bagi TNI untuk menunjukkan kepada bangsa bahwa selama ini TNI memiliki tekad yang sungguh- sungguh untuk meninggalkan gelanggang politik praktis dan bukan hanya sebagai semboyan," ujarnya seusai Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Ketegasan kebijakan TNI untuk meninggalkan masa lalunya yang memperdaya dan membuat TNI terlena disambut gembira oleh prajurit yang sungguh-sungguh ingin profesional sebagai alat utama pertahanan negara. Namun, diakui oleh sejumlah prajurit, kebijakan yang seolah tanpa kompromi itu ditanggapi dengan bersunggut- sunggut atau menggerutu.

Yang bersunggut-sunggut adalah mereka yang menjalani pendidikan di akademi militer dengan keinginan kuat untuk nantinya menjadi kepala daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur, ketimbang menjadi komandan batalyon. Melihat peluang ini, beberapa parpol diam-diam mendekati mereka dengan iming-iming sesuai harapan mereka.

Namun, Endriartono berkali-kali mengulang ketegasan sikap TNI untuk netral. Memberi gigi pada ketegasan sikap netral itu, perangkat yang bermuara pada pemberian sanksi kepada pelanggar disiapkan. Sosialisasi sampai hal-hal teknis ke jajaran terendah terus dilakukan. "Pasti ada pelanggar perintah Panglima TNI. Untuk itu, kami menyiapkan mekanisme penjerannya dengan sanksi hukuman penjara," ujar Komandan Polisi Militer Mayjen Sulaiman AB.

TAHUN 2004 merupakan persimpangan jalan bagi TNI yang sejak 1998 mencanangkan reformasi internal. Reformasi internal itu dicanangkan hingga 2010 dan terus dievaluasi dari tahun ke tahun. Tahun 2004 merupakan tahun pertaruhan bagi TNI. Ingin menjadi tentara profesional atau menjadi tentara yang mengabdikan moncong senapannya untuk menyangga kekuasaan.

Pengalaman 32 tahun berada dalam rangkulan kepentingan politik rezim Soeharto seharusnya sungguh-sungguh menyadarkan TNI untuk melakukan reformasi internal menjadi tentara yang profesional. Tantangan di bidang pertahanan dan keamanan pada masa mendatang terus meningkat.

Selain harus didukung kekuatan militer yang profesional dan teknologi militer yang makin maju, TNI harus selalu dekat hatinya pada rakyat. Tiga hal ini dirampas dari TNI ketika rezim Soeharto berkuasa. Betul memang ada perhatian yang intens dan luar biasa kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Namun, kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal tidak cukup hanya memberi perhatian luar biasa kepada Kopassus.

Kesadaran akan kebutuhan pembentukan tentara yang profesional membuat masing-masing angkatan berpikir keras untuk mewujudkannya. Masing-masing angkatan, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, telah menyusun blue print pertahanan setidaknya untuk sepuluh tahun ke depan.

Secara bertahap dan setelah dilihat urgensinya, kebutuhan akan peralatan untuk mendukung perwujudan profesionalitas TNI direspons pemerintah. Masing-masing angkatan akan segera memperbarui peralatan perangnya yang telah usang karena telah berusia puluhan tahun.

TNI AD, misalnya, telah mendapat persetujuan realisasi pengadaan skuadron helikopter angkut personel Mi-17 dan skuadron helikopter serbu Mi-35 buatan Rusia. Meskipun realisasi peralatan militer ini saat ini tersendat di Departemen Pertahanan, TNI AD optimistis keinginannya memiliki peralatan militer modern terwujud.

TNI AL demikian juga. Secara bertahap, keinginan untuk memiliki empat kapal jenis korvet buatan Belanda dan empat kapal jenis Landing Platform Deck (LPD) buatan Korea Selatan akan segera terwujud. Untuk efektivitas pemeliharaan dan pergerakan pasukan, Kepala Staf TNI AL Laksamana Bernard Kent Sondakh sedang memikirkan secara mendalam rencana penggabungan Armada RI Kawasan Timur (Armatim) dan Armada RI Kawasan Barat (Armabar).

Meskipun sempat mengundang kontroversi yang tidak produktif, TNI AU juga akan memiliki satu skuadron pesawat tempur jenis Sukhoi buatan Rusia. Anggaran untuk pengadaan Sukhoi telah disetujui pemerintah.

"Untuk pengadaan peralatan militer tersebut, saat ini tinggal mengisi DIP (daftar isian proyek) saja," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Pertahanan Marsekal Pertama Abdul Aziz Manaf.

Adanya "mainan" baru dan terus ditingkatkannya kesejahteraan prajurit diharapkan mampu membuat TNI berjalan lurus menatap masa depannya sebagai tentara profesional. Tidak perlu menengok ke belakang selain untuk meneguhkan keinginan berjalan ke depan.

inu

pemilu 2004

2008-02-29T05:11:00.000-08:00

HARAP-harap Cemas! Nama acara reality show di salah satu stasiun televisi itu kini hinggap di sebagian besar benak rakyat Indonesia. Bukan ingin membuktikan kesetiaan atau ketidaksetiaan pasangan masing-masing, seperti dieksploitasi televisi. Rakyat berharap-harap cemas terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 yang serba baru, berlangsung lama hampir sepanjang tahun, namun dengan waktu persiapan yang sangat minimal.

HARAP cemas disertai perasaan khawatir yang diakhiri kekecewaan atau kepuasan telah menjadi drama harian di setiap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor 24 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, baik tingkat pusat maupun daerah. Satu bulan terakhir, untuk urusan penyusunan daftar calon anggota legislatif (caleg) dan kelengkapan administrasinya, drama harap-harap cemas caleg terekam di dua kantor itu.

Drama harap-harap cemas para caleg tahap awal berakhir hari Rabu (28/1) lalu. Berdasarkan penelitian KPU, dari 8.441 caleg yang diajukan 24 partai peserta Pemilu 2004, sebanyak 7.756 caleg dinyatakan memenuhi syarat untuk berkompetisi memperebutkan 550 kursi DPR di 69 daerah pemilihan. Kepuasan terpancar dari wajah ribuan caleg yang diperbolehkan KPU maju bersaing.

Sementara itu, harap-harap cemas 685 caleg berakhir dengan kekecewaan. Oleh KPU yang kerap menampilkan diri sebagai "pihak yang selalu benar", 685 caleg dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ambisi dan bayangan mereka menjadi politisi yang penuh gengsi dan harta duniawi musnah. Setelah ambisi musnah, kekecewaan makin menjadi karena perasaan malu. Sebagian caleg tidak lolos karena perbuatan tercela, seperti memalsukan ijazah.

Kondisi psikologis semacam itu dipetakan sejumlah pihak sebagai salah satu titik rawan dalam Pemilu 2004. Tidak hanya saat pengumuman caleg oleh KPU, titik rawan juga dipetakan pada tahapan sebelumnya, yaitu ketika pengumuman hasil verifikasi administratif dan faktual parpol diumumkan KPU dan sebelumnya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ermaya Suriadinata memetakan titik rawan sepanjang Pemilu 2004 menjadi 28 titik. Titik rawan tersebut mulai muncul sejak KPU bekerja menyiapkan sarana dan prasarana pemilu, penghitungan suara, dan saat presiden serta wakil presiden terpilih ditetapkan.

"Kotak suara memiliki kerawanan, baik saat distribusi oleh KPU ke daerah-daerah, gangguan hacker pada sistem informasi teknologi penghitungan suara, maupun proses penghitungan suara itu sendiri," ujar Ermaya. Lemhannas juga memetakan titik rawan pada saat pengumuman hasil verifikasi parpol oleh Depkeh dan HAM serta KPU. Namun, sejauh ini, kerawanan tersebut tidak mengganggu keseluruhan proses Pemilu 2004. Memang muncul sejumlah protes dan gugatan dari parpol yang kecewa. Akan tetapi, ketegasan dengan dasar aturan perundang-undangan membuat KPU percaya diri untuk melaju.

Sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilu 2004, KPU juga telah memetakan titik-titik rawan pemilu jauh-jauh hari sehingga terlihat percaya diri. Anggota KPU Mulyana W Kusumah mengatakan, ada 14 kerawanan sepanjang proses demokrasi lima tahunan itu. Jika dikelompokkan, ada tiga kerawanan sepanjang waktu tersebut, yaitu reaksi dan protes massa, bentrok antarmassa pendukung, dan aktivitas massa menyikapi hasil pemilu.

Berdasarkan pemetaannya, akan ada reaksi, protes, dan bentrok antarmassa pendukung yang sifatnya lokal dan nasional sesuai dengan sistem Pemilu 2004. Adanya institusi baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), misalnya, akan memunculkan reaksi, protes, dan bentrok antarmassa pendukung yang sifatnya lokal dan dapat serentak terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Ray Rangkuti memprediksi, kegemaran elite politik mengerahkan massa pendukungnya berpotensi menimbulkan kekacauan. "Konflik internal parpol kemungkinan akan berimbas ke luar partai politik dengan pemicu kepentingan kelompok kepentingan di dalam partai politik," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, lamanya proses Pemilu 2004, minimnya sosialisasi pelaksanaan pemilu, dan rendahnya pemahaman berpolitik masyarakat diduga akan menimbulkan konflik atau bentrokan dalam Pemilu 2004. Mendapati kerawanan yang memunculkan kekhawatiran mengenai Pemilu 2004 ini, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di hadapan Komisi I DPR mengungkapkan kemungkinan sabotase menggagalkan pemilu. Sabotase itu salah satunya berupa praktik politik uang yang diarahkan kepada petugas penghitung suara dengan harapan bisa memaksa agar pemilu diulang.

Pernyataan Endriartono dengan dasar data intelijen itu memunculkan kegemparan dan reaksi beragam. Tidak lama kemudian, dalam amanatnya pada peringatan Hari Juang Kartika 2003, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu memunculkan kegemparan baru. Ia melihat kemungkinan pemilu berdarah- darah karena bentrokan antarmassa pendukung parpol. "Jika itu sampai terjadi, TNI AD tidak akan tinggal diam," katanya.

Setelah pernyataan Ryamizard, Presiden Megawati Soekarnoputri yang "pendiam" tergugah angkat bicara menantang mereka yang berkonspirasi ingin menggagalkan pemilu. Seusai tantangan yang disampaikan secara lantang dan terbuka itu, pernyataan kekhawatiran pelaksanaan Pemilu 2004 reda.

BENARKAH tidak lagi ada kekhawatiran mengenai pelaksanaan Pemilu 2004? Meskipun tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat yang berkepentingan dengan pemilu merah kupingnya, kekhawatiran semakin bertambah bersamaan dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu legislatif pada 5 April 2004. Ketidakpastian mengenai pengadaan seluruh kebutuhan logistik Pemilu 2004, seperti kotak suara, membuat sejumlah kalangan mendesak DPR untuk menyiapkan contingency plan (rencana cadangan) jika pemilu terpaksa ditunda. Permintaan itu disampaikan Government Watch (Gowa) dan diterima Komisi II DPR.

Jika terus dirunut, kerawanan yang memunculkan kekhawatiran akan terus berlanjut saat penghitungan suara dan sesudahnya. Proses penetapan perolehan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih merupakan bagian yang harus diantisipasi sejak dini. Konsekuensi tersebut semestinya diperhitungkan sejak awal, sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.

Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R Kartawidjaja mengatakan, tanpa sosialisasi mengenai "matematika pemilu", sulit diharapkan proses penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih terbebas dari konflik. Bisa jadi pertentangan tidak hanya sekadar internal parpol, tetapi melebar antara parpol dan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Yang menyedihkan, sejumlah KPU daerah bahkan belum paham cara menghitung perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Bagaimana mereka nanti menghadapi kader partai yang marah karena tidak terpilih?" ujar Pipit. Pipit mencontohkan, konsep daerah pemilihan yang dipergunakan pada Pemilu 2004 jelas berbeda dengan pemilu sebelumnya. Seluruh kursi dibagi habis di sebuah daerah pemilihan berdasarkan hasil pemungutan suara dan tidak diperbolehkan terjadi kesepakatan penggabungan suara (stembus accoord).

Akibatnya, jumlah sisa suara pada daerah pemilihan yang berbeda bisa menarik "garis nasib" yang berbeda. Sisa suara parpol di sebuah daerah pemilihan bisa jadi terkonversi menjadi sebuah kursi. Sementara itu, sisa suara parpol yang daerah pemilihannya berbeda tidak bisa ditukar menjadi satu kursi saja.

Akibatnya, akhirnya tidak paralel antara perolehan suara dan perolehan kursi legislatif sebuah parpol peserta pemilu. Ada sisa suara yang bisa dikonversi menjadi sebuah kursi, sementara ada sisa suara yang benar-benar terbuang.

Soal penetapan calon terpilih pun bisa memantik masalah. Distribusi kursi berdasarkan nomor urut menjadi sangat kontroversial karena berpotensi memancing konflik internal parpol pascapemilu.

Calon yang berada di urutan bawah dan perolehan suaranya hanya tipis di bawah bilangan pembagi pemilih (BPP) bisa saja tidak terpilih, sementara kursi yang diraih parpolnya menjadi hak calon yang berada di urutan atas. "Tanpa sosialisasi yang benar, bisa-bisa kantor KPU di daerah-daerah itu dimercon orang sehabis pemilu," kata Pipit.

PIHAK Kepolisian Negara RI (Polri) sebagai penanggung jawab keamanan telah jauh-jauh hari mengantisipasi semua kekhawatiran yang menimbulkan kerawanan selama Pemilu 2004. Seusai rapat koordinasi bidang politik dan keamanan, Rabu lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar mengaku telah membuat persiapan pengamanan secara menyeluruh. "Ada sejumlah kerawanan dan sudah kami antisipasi. Protes dan ketidakpuasan kita lihat sebagai hal yang wajar. Insya Allah kesadaran kita tinggi untuk menghindari gangguan," ujar Da'i.

Untuk keperluan pengamanan Pemilu 2004, Polri mengerahkan 2/3 kekuatannya yang berjumlah kira-kira 200.000 personel dan didukung 1,1 juta personel pertahanan sipil (hansip) dan perlindungan masyarakat (linmas) di seluruh wilayah Indonesia. Untuk empat provinsi rawan konflik-seperti dipetakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas)-yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Sulawesi Tengah, dan Maluku, konsentrasi pasukan dilipatgandakan.

Kerja sama Polri dan TNI telah dilakukan demi suksesnya Pemilu 2004, yang dalam bahasa Endriartono dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Bentuk dukungan TNI kepada Polri dan politisi sipil dituangkan dalam kebijakan netralitasnya. TNI juga siap dengan skenario terburuk yang mungkin muncul.

Jaminan keamanan, komitmen KPU, Panwas, dan peserta Pemilu 2004 sedikit menepis kekhawatiran yang hingga kini belum sepenuhnya hilang. Kita semua berharap pesta demokrasi lima tahunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Mengenai kualitas hasil Pemilu 2004? Dengan sistem baru tanpa kesiapan pemilih, ditambah muka lama politisi yang nyata-nyata telah gagal serta akal-akalan yang diterapkan parpol, kualitas hasil Pemilu 2004 dipastikan tidak akan memuaskan.

Sejumlah kalangan jauh-jauh hari sudah tidak lagi khawatir dengan kualitas hasil Pemilu 2004 karena sudah diyakini tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Dengan segala kekurangannya, sejumlah kalangan sudah mulai menyiapkan penghibur untuk menutupi kekecewaan yang telah terbayang nyata. Semoga proses belajar kita dalam berdemokrasi melalui Pemilu 2004 membuahkan hasil yang lebih baik dalam pemilu-pemilu mendatang.

inu/dik

kapal perang

2008-02-28T06:39:00.000-08:00

"KAPAL perang kita sudah usang dan satu peluru kendali saja kita tidak punya! "kata Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh seusai rapat pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (21/1). Ungkapan itu disampaikannya untuk menggambarkan bagaimana kondisi kekuatan tempur TNI AL.

MENYADARI kelemahan tersebut, melalui kajian komprehensif untuk mengamankan seluruh perairan Indonesia, idealnya TNI AL memiliki sekitar 190 KRI. Apabila jumlah ideal itu tidak dapat dicapai, kebutuhan standar adalah 171 KRI, dengan catatan terdapat faktor risiko yang harus dihadapi. Apabila jumlah itu pun belum dapat dipenuhi, kebutuhan minimalnya adalah 138 KRI dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

Saat ini, untuk jumlah minimal sekali pun tidak terpenuhi karena TNI AL hanya memiliki 120 KRI yang telah berusia di atas 20 tahun dengan persenjataan yang ketinggalan zaman. Dari 120 KRI tersebut, enam KRI dalam status konservasi, proses penghapusan, dan cadangan. Artinya, jumlah riil KRI yang dapat dioperasikan adalah 114 KRI terbagi dalam tiga susunan tempur.

Mendapati potensi ancaman dan tantangan pertahanan ke depan dan potensi kemampuan minimal, Sondakh dalam berbagai kesempatan mengutarakan mimpi besar untuk menjadikan TNI AL yang besar, kuat, dan profesional. "Tinggalkan kebijakan strategis berdasarkan konsep kekuatan yang kecil, efektif, dan efisien. Saatnya kita mengubah konsep membangun TNI AL yang besar, kuat, dan profesional. Ini sebuah kebutuhan," ujarnya.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, TNI AL membuat rencana panjang 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, TNI AL memfokuskan kebutuhan kekuatan armadanya pada jenis kapal tempur sebagai kekuatan pemukul. Menurut Asisten KSAL Bidang Logistik Laksamana Muda Sudaryanto, untuk keperluan itu, TNI AL telah mengajukan permohonan pembelian 15 kapal tempur.

Secara bertahap permohonan TNI AL direspons pemerintah. Dari 15 kapal tempur yang akan dibeli, TNI AL telah mengajukan pembelian delapan kapal di antaranya. Delapan kapal tempur itu adalah empat kapal jenis korvet buatan Belanda dan empat kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan Korea Selatan. Satu korvet buatan Belanda berharga 167 juta dollar AS. Sementara empat LPD berharga 151 juta dollar AS.

Negosiasi dengan departemen terkait dilakukan dan telah ada kesepakatan untuk pengadaan kapal tersebut. Setelah mendapatkan kepastian dukungan anggaran dari Departemen Keuangan untuk pembelian empat korvet, kontrak pembelian korvet ditandatangani pekan lalu antara pihak Belanda dan Sondakh mewakili Menteri Pertahanan. Meskipun kemudian ada ganjalan mengenai rencana pembelian itu, Sondakh yakin proses pembelian terus dapat berjalan sesuai rencana.

Dari empat korvet yang akan dibeli, dua korvet akan dibangun di Belanda sementara dua lainnya dibangun di PT PAL, Surabaya. Dalam penandatanganan kontrak itu, pemerintah telah mengucurkan dana 50 juta dollar AS untuk pembayaran tahap pertama. "Proses jalan terus. Tetapi, kalau pemerintah tidak punya uang, pembelian kami tunda," ujar Sondakh.

Selain membeli empat korvet buatan Belanda dan empat LPD buatan Korea Selatan, dalam waktu dekat ini, TNI AL juga merencanakan membeli 11 buah pesawat intai maritim M28 Skytruck buatan Polandia.

Jalan untuk mewujudkan mimpi TNI AL telah dimulai dengan peresmian dua KRI Tanjung Dalpele-972 dan KRI Patola-869, peresmian pangkalan utama TNI AL VII dan Batalyon Infanteri-7 Marinir, pengadaan beberapa pesawat udara CN-212, Nomad N-22, Helikopter Colibri, Helikopter Mi-2, dan peresmian empat KRI jenis patroli cepat tipe 36.

"Tidak ada lagi kata jalan di tempat, apalagi mundur. Gelorakan terus semangat untuk maju, maju, dan maju; besar, besar, dan besar; kuat, kuat, dan kuat!" tegas Sondakh saat peresmian KRI Patola-869 dan Dalpele-972 di Dermaga Ujung, Surabaya, Oktober tahun lalu.

UPAYA mewujudkan mimpi TNI AL yang besar, kuat, dan profesional tidak cukup didukung dengan kuatnya unsur sistem senjata armada terpadu. Postur TNI AL yang diimpikan tersebut dapat optimal beroperasi jika ditunjang sistem yang dapat menyokongnya. Validasi organisasi merupakan salah satu langkah.

Secara garis besar, rencana validasi organisasi TNI AL mencakup dua hal, yaitu validasi organisasi di tingkat Komando Pertahanan Utama dan di tingkat Markas Besar TNI AL. Saat ini, terdapat dua Komando Armada RI Kawasan Barat (Jakarta) dan Timur (Surabaya). Pembinaan dilakukan terpisah.

"Kondisi ini berdampak pada terjadinya perbedaan warna pembinaan, tidak efisiennya pendayagunaan anggaran, dan adanya kebutuhan personel yang besar. Di sisi lain, dengan dua komando armada kawasan ini, rentang kendali Panglima TNI menjadi melebar. Berdasarkan kondisi itu, kedua komando armada kawasan akan di-regroup menjadi satu Komando Armada RI," ujar Sondakh.

Komando Armada RI ini merupakan satu-satunya komando yang memiliki tanggung jawab bidang operasional dan pembinaan seluruh kekuatan armada. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali dan menajamkan fungsi pembinaan dan operasional.

Dalam upaya menyiapkan sistem ini dengan mengingat perairan yurisdiksi Indonesia yang luas dan memiliki trouble spot yang banyak serta terdapat tiga ALKI, TNI AL membentuk tiga Armada Bernomor yang bertanggung jawab mengamankan tiga kawasan laut dengan ALKI sebagai axis-nya. Tiap Armada Bernomor didukung satu Gugus Tempur Laut dan satu Gugus Tugas Keamanan Laut.

Armada Bernomor merupakan armada operasional yang bertanggung jawab penuh terhadap mandala operasi yang menjadi tanggung jawabnya serta mengoordinir pelaksanaan tugas gugus tempur laut dan gugus keamanan laut.

"TNI AL telah lama siap dengan rencana validasi untuk menyiapkan sistem pendukung ini. Akan tetapi, persetujuan belum keluar karena terganjal di Departemen Pertahanan. Menterinya sakit sampai saat ini," ujar Sondakh. Komando Armada RI akan bermarkas di Surabaya menempati Markas Komando Armatim. Armada-I akan bermarkas di Jakarta menempati Mako Armabar, Armada-II akan bermarkas di Makassar menggunakan fasilitas Mako Lantamal-IV, dan Armada-III akan bermarkas di Ambon menempati Mako Guskamlatim.

Selain membentuk satu Komando Armada dan tiga Armada Bernomor, sebutan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) akan diubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar).

Di lingkungan korps Marinir, untuk efektivitas manajemen pembinaan, akan dibentuk Pasukan Marinir-2 di Jakarta sebagaimana Pasmar-1 di Surabaya. Pasmar-2 merupakan regrouping dari brigade Marinir BS, beberapa datasemen Marinir di wilayah barat dan Brigif 3.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan biaya pemeliharaan serta untuk meningkatkan efektivitas pengoperasiannya, kapal yang ada dan yang diimpikan dimiliki TNI AL dibagi menjadi tiga susunan tempur, yaitu susunan tempur pemukul, susunan tempur patroli, dan susunan tempur pendukung (supporting force).

TNI AL memetakan, ancaman potensial bagi kehormatan dan keselamatan bangsa meliputi tiga hal, yaitu hadirnya kekuatan asing di perairan Indonesia dengan alasan pengamanan jalur perdagangan dunia Sea Lanes of Communication (SLOC), peningkatan frekuensi lintas ALKI kapal-kapal perang asing ke daerah-daerah konflik yang tidak mengindahkan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan Indonesia, dan aksi terorisme maritim yang melakukan ancaman terhadap obyek vital dan instalasi penting lepas pantai.

"Untuk menghindarkan ancaman potensial itu, perlu kehadiran TNI AL yang dapat memberikan penangkalan sehingga musuh mengurungkan niatnya. Untuk menjalankan aksinya, mau tidak mau diperlukan suatu kekuatan tempur pemukul strategis yang berimbang atau kekuatan yang besar, kuat, dan profesional sehingga disegani musuh," ujar Sondakh.

inu

ruko pemilu

2008-02-28T06:35:00.000-08:00

SAH-sah saja pesimisme dan keengganan sebagian anggota masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, alias memilih untuk tidak memilih dan menjadi golongan putih dalam Pemilihan Umum 2004 mendatang. Habis yang akan dipilih juga orangnya itu-itu juga, cuma ganti baju. Para jagoan Orde Baru maupun orde lainnya, termasuk para koruptor pun, ikut-ikut meminta dipilih. Itu biasanya alasan yang mengemuka.

Akan tetapi, tengoklah antusiasme sekelompok masyarakat lain dalam menyiapkan diri untuk turut andil dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Di sebuah rumah toko (ruko) yang beralamat di Jalan Roa Malaka Utara, Jakarta Barat, puluhan warga keturunan Tionghoa duduk memadati ruangan di lantai dua yang memang kecil ukurannya.

Mereka datang tidak untuk membicarakan urusan dagang atau bisnis cari untung lainnya. Peserta diskusi terbuka yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) itu memadati ruko di belakang Hotel Omni Batavia tersebut, untuk mengobrol "urusan negara", yakni Pemilu 2004.

Tidak mudah mencari ruko yang menjadi tempat diskusi terbuka dengan tema "Antisipasi Pemilu 2004" tersebut. Padatnya Jalan Roa Malaka Utara oleh pedagang kaki lima dan kendaraan yang sembarangan diparkir di jalan penuh ruko tersebut menambah kesulitan menemukan tempat itu. Beberapa peserta bahkan mengaku sempat nyasar.

Namun, dikusi yang menghadirkan sejumlah narasumber Bara Hasibuan, Romo Beny Susetyo Pr, Frans Tshai, Franky Sahilatua, Rieke Diah Pitaloka, AB Susanto, dan Faisol Reza itu berlangsung hangat. Tingginya apresiasi dan kritisnya peserta tampak sejak narasumber berbicara. Saat ada yang menyimpang dari kesepakatan, interupsi lantas mengemuka.

Untuk menertibkan jalannya diskusi, Benny G Setiono dari Perhimpunan Inti yang menjadi moderator diskusi membuat peraturan yang kemudian disepakati bersama. Untuk narasumber, diberi waktu 15 menit. Untuk penanya dibatasi waktunya hanya satu menit. Bel menjadi tanda jika waktu yang disepakati telah terlewati. "Kita harus mulai tertib dan teratur menaati aturan mulai dari diri kita sendiri," ujarnya.

Lantaran tempat penyelenggaraan diskusi di ruko yang padat dan ramai, pada 30 menit awal, pengumuman untuk memindahkan kendaraan turut menjadi interuptor.

Perhimpunan Inti menyelenggarakan diskusi terbuka untuk melepaskan diri dari bayang-bayang marjinalisasi Orde Baru terhadap warga keturunan Tionghoa. Selama Orde Baru, tabu bagi warga keturunan Tionghoa untuk terlibat dalam percaturan politik mengurus negara. Warga keturunan Tionghoa disisihkan hanya untuk berkutat pada persoalan perdagangan dan ekonomi.

Penyisihan dan pengotak-ngotakan ini masih kental terasa hingga saat ini. Tengok saja misalnya kawasan Glodok, Mangga Dua, Kelapa Gading, dan sekitar lokasi dilangsungkannya diskusi. Keinginan untuk melawan pengotak-ngotakan tersebut tercermin dalam diskusi.

"Kita harus mengikis pengotak-ngotakan dan stereotip yang terhadap warga keturunan Tionghoa. Kita tunjukkan bahwa kita juga mau berperan dalam kehidupan berbangsa," ujar AB Susanto yang menjadi calon anggota legislatif urutan pertama Provinsi DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menyikapi sistem Pemilu 2004 yang berbeda, yang mana calon pemilih dapat berperan dengan memilih langsung calon yang dikehendakinya, kalkulasi untung dan rugi seperti layaknya dalam dunia dagang menjadi acuan. Kalkulasi untung dan rugi tampaknya efektif untuk mendapatkan anggota DPR/DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

"Jangan lagi dipilih mereka yang nyata-nyata saat ini membawa kesengsaraan. Yang melakukan korupsi tanpa diberi sanksi. Yang punya catatan hitam di masa lalu. Pilih orang-orang baru yang menjanjikan dan relatif bersih dalam Pemilu 2004. Pilihlah mereka yang akan memperjuangkan aspirasi dan membawa keuntungan untuk Anda," ujar Benny Susetyo, disambut tepuk tangan riuh peserta diskusi terbuka.

Masalahnya, masih adakan orang-orang seperti itu...?

inu

papua

2008-02-28T06:34:00.000-08:00

Satu suku bangsa, satu budaya, namun terpisahkan di dua negara. Kenyataan ini membingkai permasalahan yang muncul di perbatasan darat antara Indonesia, dalam hal ini Provinsi Papua, dan Papua Niugini (PNG).

Kesamaan suku bangsa dan budaya, yang tertanam sangat dalam sejak ratusan tahun sebelumnya di antara orang Papua di dua negara ini, membuat warga dua negara tidak sadar bahwa secara yuridis mereka harus berbeda.

Kesatuan suku bangsa dan budaya Melanesia inilah yang membuat pemerintah kesulitan bertindak tegas terkait, misalnya, dengan hak tanah ulayat. Garis lurus perbatasan pada 141 derajat bujur timur (BT) di atas kertas memang membagi pulau berbentuk burung tersebut menjadi dua. Namun, penduduk pulau yang memiliki kesamaan kebiasaan dan budaya serta saling bersaudara tersebut sulit dipisah. Mereka yang tinggal di perbatasan bahkan tidak menyadari bahwa mereka berbeda negara.

"Sebagai contoh, banyak dari warga PNG yang memiliki hak tanah ulayat di sekitar Sungai Tami (Papua) yang jaraknya sekitar lima kilometer dari pos perbatasan Wutung. Sebaliknya, hal itu juga terjadi untuk warga Papua. Mereka juga memiliki hak tanah ulayat di PNG," jelas Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Papua Suryanto SW.

Oleh Pemerintah Indonesia, kelompok warga dengan hak tanah ulayat lintas negara ini dikategorikan dalam pelintas batas tradisional. Mereka memiliki hak untuk melintas dan mengurus tanah ulayatnya dengan dibekali kartu lintas batas. Pelintas batas tradisional ini kerap melintasi pos perbatasan karena ingin menggarap tanah ulayat mereka. Umumnya, mereka berkebun di tanah ulayat tersebut dan kemudian pulang.

Namun, tidak sedikit dari pelintas batas tradisional ini yang tidak memiliki kartu lintas batas. Kartu lintas batas tersebut tidak diurus lantaran warga Papua dan PNG yang sangat sederhana tidak sadar akan perbedaan negara yang diputuskan secara politis di antara kedua negara.

Kesamaan suku bangsa dan budaya di antara dua negara ini oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilihat sebagai hambatan dalam urusan pertahanan. Bersamaan dengan lemahnya pengawasan perbatasan yang seperti dibiarkan menganga, kelompok separatis bersenjata dengan sangat leluasa bersembunyi di PNG seusai melakukan aksinya di Papua dan diburu aparat TNI.

Departemen Pertahanan (Dephan) mendeteksi di kawasan perbatasan setidaknya ada tiga kelompok separatis bersenjata, yaitu kelompok Mathias Wenda, Hans Bomay, dan Paulus Kaladana. "Tiga kelompok separatis bersenjata ini berbasis di PNG, yaitu di Provinsi Sandaun dan Western, dan kerap melakukan aksi di Papua," ujar Kolonel AM Johannes Pessy, salah seorang pejabat Dephan.

Tiga kelompok separatis bersenjata ini memanfaatkan kamp pengungsi warga eks Papua sebagai daerah penyelaman dan logistik wilayah. "PNG tidak mempunyai komitmen yang konkret untuk memberantas kamp pengungsi dan tiga kelompok separatis bersenjata tersebut," ujar Panglima Komado Daerah Militer (Kodam) XVII Trikora Mayjen N Zainal.

Pemerintah Indonesia telah memberi tahu keberadaan tiga kelompok separatis bersenjata tersebut ke PNG. Namun, karena alasan keterbatasan personel dan dana, PNG lepas tangan dengan tetap membiarkan tiga kelompok separatis bersenjata ini beroperasi.

"Saya tidak khawatir Papua akan lepas hanya lewat aksi kelompok separatis bersenjata tersebut. Kekuatan mereka semakin melemah karena lambatnya kaderisasi dan tidak adanya pasokan persenjataan. Namun, keberadaan mereka tetap harus ditumpas dan dibersihkan dari Papua," ujar Zainal.

Kesulitan lantaran kesamaan suku bangsa, budaya, dan lemahnya penjagaan di kawasan perbatasan sebetulnya menyimpan potensi ekonomi. PNG yang relatif lebih tertinggal dari Indonesia tergoda untuk menjadikan Indonesia, khususnya Papua, sebagai tempat berbelanja.

"Harga barang-barang kebutuhan lebih murah di Abepura dibandingkan dengan di PNG. Untuk minyak goreng kemasan lima liter, di Abepura harganya Rp 24.000. Sementara untuk barang yang sama di PNG, harganya mencapai Rp 40.000," ujar Steward warga PNG seusai berbelanja di Abepura bersama istri dan anaknya.

Bersama rombongannya sekitar delapan orang, Steward secara berkala berbelanja di Abepura. Selain minyak goreng, mereka juga membeli berkarung-karung beras. "Bisa satu minggu satu kali, bisa juga satu bulan sekali. Bergantung pada kebutuhan dan uang yang ada," ujarnya.

Karena tingginya frekuensi warga PNG yang datang berbelanja ke Abepura, Pemerintah Provinsi Papua akan membuka hubungan langsung dengan Provinsi Vanimo di PNG. "Rencananya, Juni 2004, hubungan langsung itu dapat diwujudkan bersamaan dengan program perbaikan dan pelebaran jalan dari pos perbatasan ke Jayapura," ujar Suryanto.

inu