kampanye wiranto

Iklan "kampanye" calon presiden dari Partai Golongan Karya Jenderal (Purn) Wiranto yang ditayangkan sebelum masa kampanye dinilai telah memanipulasi fakta. Iklan yang dimaksudkan untuk penggalangan dukungan itu dibuat dengan memotong fakta sehingga merugikan publik yang tidak paham mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Penilaian tersebut dikemukakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bimo Nugroho, Selasa (25/5). "Ada manipulasi kemasan dalam iklan kampanye Wiranto. Fakta yang ada di seputar kerusuhan Mei 1998 dipotong-potong dan diarahkan untuk mendapatkan dukungan. Interpretasi yang dimanipulasi tersebut merugikan publik karena fakta yang ditampilkan diambil sepotong-sepotong," ujar Bimo dalam diskusi aturan kampanye di Jakarta.

Bimo menilai, munculnya manipulasi fakta dalam iklan "kampanye" merugikan publik disebabkan juga karena kelambanan KPI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan. Dengan munculnya iklan "kampanye" Wiranto, publik yang tidak mengerti peristiwa kerusuhan Mei 1998 dirugikan karena mendapat informasi keliru.

"Kita tahu, pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar dan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, gagal menjaga keamanan. Kita lihat dalam iklan itu, Wiranto seolah-olah sangat hebat karena tidak memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk memperebutkan kekuasaan," ujar Bimo.

Atas pelanggaran ini, Bimo meminta agar KPU mengambil tindakan keras. Akan tetapi, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU Hamid Awaludin mengaku tidak bisa menindak sejumlah hal yang dinilai sebagai pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif seperti diatur dalam SK KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye.

Atas penilaian KPI, anggota Tim Sukses Wiranto, Tito Sulistio, mengatakan, iklan Wiranto tidak menggunakan peristiwa kerusuhan Mei 1998 sebagai latar belakang seperti ditangkap Bimo. Apa yang disampaikan Wiranto mengenai tidak akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperebutkan kekuasaan merupakan dokumentasi umum.

inu