koalisi pelangi

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden, tidak lagi relevan dan efektif untuk membangun koalisi pelangi yang mengakomodasi semua kekuatan politik dalam kabinet. Kabinet harus merupakan perwujudan koalisi terbatas dengan memberi kesempatan parpol yang tidak masuk koalisi menjadi oposisi.

"Bagi mereka yang tergabung dalam koalisi terbatas, sejak awal mereka harus teken kontrak dan tidak menjadi oposisi ," ujar Yudhoyono, Kamis (15/4).

Penjelasan itu saat ditanya kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan partai lain yang berbeda platform. Dengan dasar nasionalisme, humanisme, dan pluralisme, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai lain yang idenya sejalan.

Terkait dengan masa lalu, Yudhoyono mengemukakan konflik antar-orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi akan tetap terus hidup dan tumbuh jika terus dihidupkan. Maka rekonsiliasi nasional perlu digagas dan diwujudkan.

Mengenai penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto, Yudhoyono melontarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan kasus terkait. Pendekatan historis didasarkan pengalaman ketidaksukaan rakyat terhadap mantan Presiden Soekarno setelah tahun 1965. "Ada masanya rakyat tidak mengingat lagi hal-hal buruk Soekarno dan cuma mengungkit yang indah-indah tentang dia. Ketidaksukaan rakyat kepada Soeharto juga akan susut alami," ujarnya.

Mengenai pendekatan kasus, Soeharto harus diproses dan bisa saja dinyatakan bersalah tetapi lantaran alasan kemanusiaan, telah lanjut usia, Soeharto mendapat pengampunan.

inu