kumis ii

TERKAIT upaya melakukan reformasi birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Hardijanto mengakui bahwa yang baru dilakukan saat ini hanya sekadar pembenahan birokrasi. Meskipun telah berjalan bertahun-tahun, tidak diketahui jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia. Selama ini anggaran yang diminta untuk gaji didasarkan pada asumsi dan perkiraan saja.

Menurut BKN, total jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia baru diketahui pada Juli 2003. Menurut pembenahan dan pendataan yang dilakukan, jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia mencapai 3.541.961 orang. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan asumsi dan perkiraan yang dipakai untuk meminta anggaran setiap tahunnya.

Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kejelasan standar pelayanan kepada masyarakat. Corporate culture pegawai negeri sipil harus diperjelas. Konsentrasikan diri untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, seorang pegawai negeri harus menjadi seorang pelayan.

Karena fokusnya adalah melindungi dan melayani masyarakat, standar pelayanannya harus diperjelas. Memberi contoh bagaimana pegawai negeri harus menjadi pelayan, restoran waralaba McDonalds yang memiliki standar pelayanan dan kompetensi yang sama di semua cabangnya bisa menjadi contoh.

Standar pelayanan itu diperlukan agar pelayanan dirasakan sama di seluruh Indonesia, baik di kelurahan dan kecamatan. Di McDonaldÆs, siapa pun dilayani secara sama tanpa membedakan. Semua disuruh antre dan mendapat pelayanan cepat yang sama. Jika standar pelayanan tidak terpenuhi, ada penalti. Lebih dari satu menit dapat es krim, misalnya.

Contoh sederhana yang dapat mengubah kultur birokrasi ini tidak terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Menurut pengalaman di birokrasi Indonesia saat ini, ada pembedaan pelayanan berdasarkan status sosial. Jika Anda miskin, pelayanan akan berbeda dengan jika Anda kaya.

Masalah birokrasi lain yang perlu dilakukan reformasi adalah distribusinya yang tidak merata. Karena itu, usulan reformasi birokrasi dengan melakukan pemotongan jumlah pegawai tak bisa diterima. Masalahnya bukan terletak pada jumlah, tetapi pada sebarannya yang tidak merata karena hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Padahal, bersamaan dengan otonomi daerah, peran Jakarta harus dikurangi karena memang harusnya didelegasikan ke daerah-daerah.

Selain menetapkan standar pelayanan untuk pegawai negeri di seluruh Indonesia, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak sistem eselonisasi. Eselonisasi membuat mereka yang masih muda dan memiliki kualifikasi dan kompetensi tidak langsung dapat masuk ke jajaran tinggi. Eselonisasi menghambat upaya mewujudkan birokrasi yang berbasis kompetensi.

Banyak sekali anak muda yang pintar-pintar di birokrasi. Tetapi, karena dia masih berpangkat III A, tidak bisa menjadi kepala seksi. Ada doktor di salah satu departemen tidak mendapat jabatan dan kewenangan apa-apa karena masih eselon III C. Adapun bosnya yang tidak mengerti apa-apa, tetapi pangkatnya lebih tinggi, memiliki jabatan. Sistem ini harus diubah.

Reformasi sistemik ini harus dilakukan serentak, mulai dari pola perekrutan dan promosi. Sitem eselonisasi atau kepangkatan sudah tidak relevan karena bisa diperoleh dengan membayar. Untuk jabatan strategis dalam sebuah birokrasi, harus dipikirkan perekrutan terbuka.

Untuk direktur jenderal, sekretaris daerah, dan kepala dinas perlu dipikirkan pembukaan lamaran terbuka di koran. Standar kualifikasi yang dibutuhkan perlu disebutkan dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk jabatan yang sifatnya khusus, seperti kejaksaan, sistem kepangkatan untuk menduduki jabatan tertentu tidak lagi relevan.

Penunjukan jabatan di lingkungan kejaksaan harus didasarkan pada track record. Harus dicek dan diteliti berapa kali jaksa itu menang di pengadilan. Kalau jaksa yang setiap kali kalah karena membuat dakwaan yang tidak jelas atau kabur justru harus dipecat. Jaksa yang mempunyai jabatan adalah jaksa yang memang sudah teruji.

Dalam birokrasi, harus ada jabatan-jabatan politik. Seorang menteri atau gubernur harus memiliki staf ahli yang naik dan turun bersamaan dengan menteri atau gubernur yang bersangkutan. Reformasi birokrasi dengan memperjelas standar pelayanan, membentuk corporate culture, promosi jabatan, dan distribusi, dilakukan dengan tujuan untuk serving the people better.

Siapa pun orang itu, berhak mendapatkan perlakuan sama. Itulah fungsinya birokrasi.

inu