janji perubahan

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku mengenali seluruh isu dan permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Karena masalah sangat kompleks dan kait-mengait serta tidak bisa sekaligus diatasi, Yudhoyono menawarkan perubahan menuju pemerintahan efektif yang memiliki program konkret dan prioritas jelas dalam menangani kompleksnya permasalahan.

"Kami mengenali isu-isu di bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Masalah di dalamnya kompleks dan kait-mengait. Tidak ada penyelesaian instan seperti membalik telapak tangan. Tetapi satu per satu masalah bisa kita atasi jika ada perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah menciptakan pemerintahan dan kepemimpinan yang lebih efektif dengan program konkret dan prioritas yang jelas. Pemimpin yang akan bekerja bersama rakyat akan mampu mengatasi masalah-masalah itu," ujar Yudhoyono, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, menutup dialog capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (14/9).

Dalam dialog tersebut tampil sebagai panelis Dewi Fortuna Anwar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romli Atmasasmita (Universitas Padjadjaran), Bambang Soemantri Brojonegoro (UI), dan Fachri Ali (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia). Bertindak sebagai moderator adalah penyiar TVRI Natalia Subagyo.

Atas permasalahan yang kompleks dan kait-mengait, seperti dikemukakan para panelis, Yudhoyono dan-sesekali-pasangannya, Jusuf Kalla, menjawab akan melakukan sejumlah peninjauan ulang atau penataan kembali atas apa yang selama ini telah berjalan tetapi justru memunculkan masalah. "Kita kembalikan dan berpegang pada undang-undang dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono menjawab sejumlah soal.

Menjawab pertanyaan Dewi mengenai aksi terorisme dan lemahnya kerja intelijen, Yudhoyono mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas lembaga intelijen dengan operasi-operasi intelijen, peningkatan efektivitas intelijen, kepolisian, dan imigrasi, dan diupayakannya terus kerja sama dengan dunia internasional.

Jusuf menambahkan perlunya peran serta masyarakat sebagai mata dan telinga agar kerja intelijen dapat lebih efektif.

Ditanya apakah pendekatan keamanan akan lebih dipilih mengingat latar belakang militernya, Yudhoyono menjawab, "Saya pelaku reformasi internal TNI. Pendekatan yang akan saya ambil adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan keamanan harus dilakukan. Saya mengerti sistem yang berlaku dalam demokrasi."

Pimpin langsung
Menjawab pertanyaan Romli mengenai pemberantasan korupsi, Yudhoyono kembali mengemukakan tekadnya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Peran langsung presiden diperlukan untuk memastikan jalannya upaya pemberantasan korupsi. Untuk pejabat yang terbukti korupsi, Yudhoyono mengemukakan sangat mungkin akan memberhentikannya.

"Nantinya akan dibahas mengenai audit kekayaan pejabat negara setiap tahun," katanya tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi, menurut Yudhoyono, diupayakan untuk dapat bekerja lebih efektif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan.

"Di samping tekad, pemberantasan dan pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan contoh dari atas," kata Jusuf menambahkan.

Dinilai cukup cerdas
Fachri mengawali pertanyaan dengan konsep tinggi mengenai civil society dalam demokrasi dan hubungan sipil dan militer. Mengenai civil society, Yudhoyono mengemukakan, negara tidak bisa dan tidak harus menangani semua soal. Mengenai hubungan sipil dan militer, Yudhoyono mengemukakan, sipil tidak perlu menarik-narik militer dan militer tidak tergoda untuk berpolitik.

Diminta mempertajam pertanyaan oleh Natalia, Fachri masih berputar-putar soal konsep. Ketika diingatkan agar pertanyaannya lebih jelas, Fachri menjawab, "Pak Yudhoyono cukup cerdas untuk bisa menjawab pertanyaan saya."

Mengenai tiga isu sentral dalam agenda reformasi internal TNI, yaitu bisnis TNI, komando teritorial, dan impunity, Yudhoyono berjanji akan melanjutkannya.

"Teman-teman TNI akan senang jika tidak lagi berbisnis dan anggaran dipenuhi. Mengenai komando teritorial, yang penting jangan tergoda untuk main politik. Mengenai impunity, akan didorong ke depan supaya lebih maju dan menyentuh mereka yang bersalah," ujarnya.

Ditanya soal otonomi daerah dan pemekaran daerah, Yudhoyono dan Jusuf meminta agar sebelum hal itu dilakukan, seluruh ketentuan dipenuhi. Oleh karena itu, jika nantinya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden hingga lima tahun mendatang, keduanya menegaskan akan meninjau kembali pemekaran yang sudah dilakukan pada kabupaten/kota. Kemudian, melanjutkan dengan penataan yang hati-hati.

"Selama ini proposal pemekaran daerah tidak punya acuan yang jelas. Pemekaran dapat dikatakan efektif jika dapat bermanfaat," ujar Jusuf.

Oleh karena itu, harus ada mekanisme daerah dan pusat yang duduk bersama untuk memecahkan persoalan tentang otonomi daerah dan pemekaran, termasuk memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dipilih pada Pemilu 2004.

"Eksekutif, DPR, dan DPD disatukan untuk membahas pemekaran daerah," kata Yudhoyono. Mengenai pegawai negeri sipil (PNS), Yudhoyono dan Jusuf setuju diperlukannya aturan yang memungkinkan PNS dapat bekerja lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Selain dapat menunjang karier PNS, aturan PNS lintas kabupaten, kota, dan provinsi dapat menjadi perekat dan pemersatu.

Belum rampung
Secara terpisah, selepas acara dialog Yudhoyono kembali menegaskan tentang reformasi TNI. Reformasi TNI belum rampung dan harus diteruskan, untuk memastikan bahwa TNI betul-betul berhenti bermain politik. Kemudian, kembali kepada jati dirinya, termasuk penuntasan TNI di lembaga legislatif.

"Jika semua agenda reformasi dijalankan, maka saya yakin lima tahun mendatang TNI akan pas dengan sistem demokrasi yang kita anut," katanya tegas.

Dalam kesempatan itu pula Yudhoyono menyampaikan bahwa kinerja badan intelijen dan keseluruhan lembaga keamanan negara memang harus ditingkatkan, bahkan jika mungkin selama 24 jam sehari, untuk mengantisipasi terjadinya ledakan bom di kemudian hari. Menurut dia, cara itulah yang dapat dilakukan.

Dewi Fortuna Anwar menyampaikan, secara umum jawaban Yudhoyono dan Jusuf terhadap pertanyaan panelis cukup baik, namun tidak memuaskan. Misalnya, ketika ia bertanya tentang anggaran militer yang terkait dengan adanya dana nonbudgeter.

"Mereka bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Misalnya, apakah perusahaan militer diambil alih oleh negara, atau bagaimana," tuturnya.

jajak pendapat

Sepekan menjelang pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, para calon presiden dan pasangannya semakin gencar melakukan kampanye dengan berbagai isu pemikat kepada calon pemilih. Calon wakil presiden, KH Hasyim Muzadi, menjanjikan perbaikan ekonomi rakyat.

Dia juga menuding sejumlah jajak pendapat soal capres bukanlah survei ilmiah karena hasilnya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika dia terpilih, mulai dari penegakan keadilan hingga mewujudkan pemerintah yang siap melayani masyarakat 24 jam.

Persoalan soal jajak pendapat disampaikan calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, KH Hasyim Muzadi, seusai menghadiri pertemuan dengan para pedagang kain, tukang ojek, dan masyarakat di Kompleks Wisata Belanja Kain Cigondewah, Bandung, Senin (13/9).

Menurut dia, hasil jajak pendapat yang selalu menempatkan pasangannya berada di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bukan merupakan survei yang ilmiah. Namun, survei tersebut diadakan karena merupakan bagian kampanye kelompok tertentu. Selain itu, lanjut Hasyim, responden yang ikut dalam jajak pendapat itu juga hanya kelompok tertentu. "Coba kalau di pesantren saya, hasilnya akan berbeda," tuturnya.

Dalam dialog dengan masyarakat, Hasyim menyatakan, tugas pemimpin negara ke depan sangat berat. Saat ini 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar utang Indonesia, sementara hanya 60 persen yang bisa digunakan untuk membangun di dalam negeri.

"Tapi, dari jumlah tersebut masih juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan rakyat banyak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim mengatakan, pemerintahan Megawati saat ini sedang memulai usahanya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kredit tanpa agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Kredit tanpa agunan itu telah mulai dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar di setiap provinsi. Namun, ia tidak begitu tahu apakah di Jawa Barat program tersebut sudah dilaksanakan atau belum. "Jumlah kredit akan dikucurkan semakin banyak bila pasangan Mega-Hasyim memimpin negara ini," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.

Hasyim berkunjung ke rumah salah seorang sesepuh NU Jawa Barat, almarhum KH OU Moch Kahpi di wilayah Kopo, Bandung. Pengurus Wilayah NU Jawa Barat mengadakan istigotsah kubro untuk mendoakan kemenangan pasangan Mega- Hasyim.

Kaya itu mulia
Sementara itu, Yudhoyono mengatakan, kompetisi untuk saling mengalahkan dengan cara-cara sportif, terhormat, sesuai dengan aturan main, dan beretika adalah panggilan demokrasi. "Politik diletakkan dalam konteks yang wajar dan tidak perlu diseram-seramkan seolah-olah menakutkan dan menyeramkan," kata Yudhoyono saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Yudhoyono menyampaikan sambutannya seusai Ketua Umum PSI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI memberikan dukungan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab yang datang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-JK Letjen (Purn) M MaÆruf dan sejumlah politisi pendukung Yudhoyono, seperti Sophan Sopian dan Meliono Soewondo.

Yudhoyono mengemukakan kembali semboyannya yang belakangan dipopulerkannya, yaitu, Indonesia untuk Semua: Maju Bersama, Makmur Bersama. Yudhoyono mengaku mendapat inspirasi semboyan tersebut ketika berkunjung ke negeri China, awal tahun lalu. "Kaya itu mulia. Tetapi kita harus bisa kaya bersama-sama. Rich is great, asalkan kita dapat kaya bersama-sama. Ilham ini saya peroleh ketika bulan Februari lalu saya pergi ke negeri China," katanya.

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika terpilih menjadi presiden, yaitu penguatan rasa kebangsaan, penguatan integrasi nasional, penghentian diskriminasi, penguatan kesetiakawanan sosial, penegakan keadilan, peningkatan kebanggaan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat 24 jam. Untuk melaksanakan tujuh agenda aksi itu, Yudhoyono menjanjikan akan memimpin langsung upaya penegakan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pemajuan pendidikan.

Sehari sebelumnya di Pacitan, Yudhoyono meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan tekanan maupun intimidasi kepada rakyat dalam menentukan pilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden mendatang.

Dia menegaskan hal tersebut seusai melepas Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu.

Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny Kristiani, dan para pendukungnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Machfud MD, Ketua PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf, dan putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenny, serta salah satu fungsionaris Partai Golkar, Budi Priyo Santoso.

Dukung Yudhoyono
Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan yang mendukung Yudhoyono-Kalla. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Alwi Shihab, Ketua PKB AS Hikam, Mahfud MD, Yenny Abdurrahman Wahid, Ketua Tim Sukses Yudhoyono-Kalla M MaÆruf, dan Denny JA yang baru saja nonaktif dari Lembaga Survei Indonesia yang beberapa kali melakukan jajak pendapat soal capres.

Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan itu mengusung isu presiden baru harus memelihara pluralisme. "Saya kira, dia (Yudhoyono- Red) dapat menjadi salah seorang pemimpin bangsa ini yang dapat diketengahkan mencapai tujuan mengembalikan harkat bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia yang santun," kata Alwi.

Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pasangan Yudhoyono - Kalla akan mengedepankan tiga program perubahan, yakni penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan mutu pendidikan pada kampanye pemilihan presiden II, 14-16 September 2004.

terorisme

Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berharap agar aparat kepolisian dibantu aparat intelijen dan Tentara Nasional Indonesia segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan aksi terorisme peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia.

Penjelasan resmi kepada masyarakat luas akan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. "Makin dekatnya pemilu presiden putaran kedua 20 September, spekulasi dan isu yang tidak berdasarkan fakta akan mengganggu," ujar Yudhoyono seusai bersilaturahmi politik di Lampung, Jumat (10/9).

Menurut dia, rakyat sangat berharap agar investigasi aparat kepolisian, intelijen, dan TNI dapat cepat diselesaikan. "Tentu saja penjelasan itu harus kredibel, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan," ujar Yudhoyono.

Sementara Ketua Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung secara terpisah menyatakan, aksi teror bom di depan Kedubes Australia tak akan mengganggu kredibilitas Megawati Soekarnoputri dalam pencalonannya sebagai presiden. "Peristiwa seperti itu bisa terjadi kapan saja dan siapa pun presidennya. Aksi itu rasanya juga tak akan memengaruhi penilaian orang terhadap figur militer yang jadi calon presiden," ujar Akbar.

Namun, Akbar mengharapkan pemerintah dan aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan, lebih tegas, dan tak ragu-ragu bertindak sehingga pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua berjalan lancar.

sby dan yenny

Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid bersama Taufik Kiemas-suami calon presiden Megawati Soekarnoputri-mengunjungi kompleks makam raja-raja Jawa di Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/9).

Secara terpisah, Zanuba Arifah alias Yenny Abdurrahman Wahid, putri kedua Abdurrahman, terus mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung.

Namun, berbeda dengan ayahnya, yang menyatakan tetap netral dalam pemilu presiden putaran kedua, Yenny terang-terangan memuji-muji Yudhoyono sebagai pemimpin yang sempurna.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) datang ke Makam Imogiri bersama Taufik Kiemas sekitar pukul 14.30. Dalam rombongan tersebut tampak Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal (Pol) Sudirman, Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi, dan Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Drs Dedy Munazat.

Mengenai pertemuannya dengan Kiemas, Abdurrahman mengatakan, hal itu hanyalah kebetulan dan tidak dalam rangka membahas masalah politik. "Saya diajak ke sini, kebetulan Mas Taufik (Taufik Kiemas-Red) datang. Tidak ada yang ngundang. Saya hanya nyekar biasa," kata Abdurrahman yang berada di Yogyakarta sejak Kamis lalu.

Dia kembali menegaskan, dirinya tetap netral dan golput dalam pemilu presiden mendatang. Abdurrahman juga mengaku tidak mengadakan pembicaraan khusus dengan suami Megawati itu.

Sebelum berziarah, Taufik Kiemas dan Abdurrahman sempat bertemu selama beberapa menit di Hotel Quality Yogyakarta, tempat menginap Abdurrahman.

Sesaat setelah bertemu dengan Gus Dur, Taufik Kiemas melaksanakan shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta. Selesai shalat Jumat, Taufik sempat berdialog dengan ratusan anggota jemaah. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Kiemas juga memberikan bantuan renovasi masjid sebesar 10.000 dollar Amerika Serikat, dan menyumbang Rp 10 juta untuk membantu pelaksanaan nikah massal yang akan diselenggarakan pada 26 September.

Menilai sempurna
Sementara itu, dalam pertemuan antara Yudhoyono dan sejumlah tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung, tampak Yenny Abdurrahman Wahid, yang menurut Abdurrahman Wahid beberapa waktu lalu dititipkan kepada Yudhoyono.

Setelah Yudhoyono berbicara, di atas panggung Yenny memuji-muji Yudhoyono dan memaparkan alasan perlunya memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

"Pak SBY memiliki darah ulama dan jika diurut-urut, Pak SBY itu masih saudara dengan saya, tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, cerdas, dan disukai ibu-ibu. Pak SBY adalah tipe pemimpin yang tak hanya memakai kepala, tetapi juga memakai hati. Sudah sempurnalah Pak SBY jadi pemimpin," ujar Yenny meyakinkan calon pemilih.

Pujian Yenny disambut senyum tersipu Yudhoyono.

Selain bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Hikmah, selama di Lampung Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pengusaha se-Sumatera Bagian Selatan. Seusai silaturahmi, Yudhoyono menghadiri apel para saksi pendukungnya yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua.

parpol dan rakyat

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan fungsi partai politik, yaitu untuk mendidik rakyat menjadi cerdas dan demokratis serta mengangkat, menyuarakan, dan memperjuangkan harapan rakyat.

"Rakyat yang punya kedudukan paling terhormat. Jangan diletakkan di bawah kepentingan parpol atau kelompok elite. Parpol harus berada di bawah kepentingan rakyat. Kita wujudkan Indonesia untuk semua, maju bersama, makmur bersama," kata Yudhoyono, Kamis (9/9) malam, saat perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Selain hari ulang tahun Partai Demokrat, kemarin juga merupakan hari ulang tahun ke-55 Yudhoyono. Di kedua perayaan yang menggembirakan dan penuh syukur itu, Yudhoyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mengheningkan cipta bagi korban aksi terorisme, menyusul ledakan bom di Kedubes Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di samping bersyukur dan berbahagia, kita semua turut berbelasungkawa dan bersimpati atas musibah aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa bagi sebagian dari kita. Agar suasana batin kita tepat, saya mengajak kita bersama mengheningkan cipta bagi korban aksi kekerasan," ujar Yudhoyono mengawali sambutan perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat di Istora Senayan.

Sebelumnya, dalam sambutan ulang tahun, Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso mengemukakan, semua orang yang hadir untuk merayakan ulang tahun ketiga Partai Demokrat itu berhadapan dengan dua hal yang bertentangan, yaitu kegembiraan karena ulang tahun Partai Demokrat dan kesedihan karena kekerasan yang tidak sesuai dengan peradaban manusia.

"Kegembiraan kita telah tercabik-cabik oleh orang yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan kecil tanpa mengindahkan etika dan moral. Hal ini harus kita basmi. Bersama kita bisa mengatasi terorisme. Partai Demokrat didirikan untuk menegakkan keamanan bukan hanya sekadar untuk mengantar SBY jadi presiden," ujar Budhisantoso.

Hadir dalam acara ulang tahun, yang berlangsung megah dengan berbagai atraksi kesenian, itu massa dan simpatisan Partai Demokrat. Tampak dalam barisan depan bersama Yudhoyono antara lain calon wakil presiden Partai Demokrat Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Syahrir, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, Bambang Sudibyo, Salahuddin Wahid, dan Djafar Badjeber.

Dalam acara yang juga disiarkan langsung sebagian oleh TV7 itu, Yudhoyono memaparkan dua agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera, yaitu penyelamatan dan pengembangan kehidupan bangsa dan membangun kembali Indonesia pascakrisis.

Untuk itu ia memaparkan tujuh rencana aksi yang pernah diungkapkan dalam diskusi "Indonesia untuk Semua" yang diselenggarakan Lin Che Wei dan dipandu Andi Mallarangeng.

Ulang tahun
Suasana prihatin dan serba kikuk menyelinap dalam kegembiraan dan rasa syukur atas ulang tahun ke-55 Yudhoyono yang dirayakan dengan pesta kebun di pendopo rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun yang dihadiri ratusan kenalan dekat Yudhoyono ini diawali dengan mengheningkan cipta untuk korban aksi terorisme.

Dalam perayaan ulang tahun di pendopo yang "dikepung" belasan jenis makanan dan minuman berbagai rupa itu, undangan hadir sejak pukul 10.00. Tampak yang hadir antara lain mantan Menteri Kehakiman Muladi, mantan Menteri Sosial Sulasikin Moerpratomo, Ketua Pengurus Pusat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier, pemilik MetroTV dan Media Group Surya Paloh, serta penyanyi Vina Panduwinata.

Selain itu, hadir pula hampir seluruh anggota tim sukses Yudhoyono, seperti mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana (Purn) Widodo AS, Letjen (Purn) Muh Maruf, dan Letjen (Purn) Sudi Silalahi. Sejumlah pengamat yang belakangan ini dekat dengan Yudhoyono juga hadir, seperti Denny JA, Andi Mallarangeng, Lin Che Wei, dan Satya Arinanto. Selain itu, tampak hadir juga kelompok pengusaha keturunan Tionghoa

Karena aksi terorisme, sejumlah agenda Yudhoyono untuk menyambut ulang tahunnya dibatalkan, seperti pergi ke masjid di Cikeas untuk menemui anak yatim yang didatangkan dari Kramat Jati. Sebagai pengganti acara dan untuk menunjukkan belasungkawa yang mendalam, Yudhoyono didampingi istrinya, Kristiani Herrawati, menjenguk korban aksi terorisme di Rumah Sakit MMC di sebelah lokasi ledakan.

bom australia

Ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia hari Kamis (9/9), yang mengakibatkan enam orang tewas dan 161 lainnya luka-luka, dikutuk oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi negara datang ke lokasi kejadian seusai ledakan yang mengejutkan tersebut.

Presiden Megawati Soekarnoputri begitu tiba dari Brunei Darussalam langsung menuju lokasi kejadian dan menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit (RS) MMC, Jakarta. Sebagai presiden, Megawati yang datang bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan sejumlah menteri menyatakan keprihatinan, dukacita mendalam, dan mengutuk aksi peledakan bom itu. Namun, Megawati juga meminta masyarakat tetap tenang dan terus menjaga keamanan.

"Kita patut terus memerangi terorisme. Mari sama-sama menanggulanginya. Begitu banyak korban yang tidak berdosa. Mari bersama-sama kita bersatu padu memerangi terorisme. Kepolisian sangat perlu bantuan masyarakat untuk mencermati lingkungannya," ujar Megawati.

Sebelum Megawati tiba, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga datang menjenguk korban ledakan bom itu. Yudhoyono juga mengungkap keprihatinannya seraya meminta aparat kepolisian dan intelijen mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-55 di pendapa rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, seusai terjadi peledakan bom, Yudhoyono mengatakan, "Saya prihatin melihat peledakan bom itu. Terorisme dapat terjadi setiap saat. Aparat intelijen dan kepolisian harus bekerja lebih keras untuk mengungkapnya. Hukum harus ditegakkan."

Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasyim Muzadi, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid juga mengunjungi korban.

iklan kampanye

Sekretaris Tim Kampanye Mega-Hasyim, Heri Akhmadi, mengeluhkan iklim kampanye yang mulai keruh menghadapi pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, 20 September 2004.

Pasalnya, TKMH selalu dituding berada di balik kegiatan atau desas-desus yang merugikan kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Tim Sukses Yudhoyono-Jusuf, Samuel Samson, mengemukakan, kekhawatiran digunakannya cara-cara yang tidak sehat oleh TKMH yang kerap diungkapkan oleh kubunya merupakan sebuah peringatan dan ajakan agar kompetisi dalam pemilu presiden putaran kedua dilakukan secara fair dan beradab.

Heri Akhmadi yang didampingi anggota Tim Hukum Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH), Syarif Bastaman, mengatakan soal kampanye yang mulai mengeruh itu ketika menjelaskan posisi TKMH soal sayembara Indonesia Sukses di Media Center TKMH, Jakarta, Rabu (8/9).

"Kami beranggapan bahwa kami sebenarnya tidak perlu klarifikasi soal itu, karena itu adalah kegiatan masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat itu sendiri," kata Heri.

Ia berpendapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang harus mengklarifikasi apa ada kaitannya sayembara Indonesia Sukses dengan TKMH. Jangan TKMH yang disuruh memberi klarifikasi. "Kami tidak tahu program itu. Orangnya pun tidak kenal. Apakah setiap kegiatan yang memberikan dukungan atau yang memberikan pandangan positif kepada Megawati harus kita klarifikasi?" kata Heri.

Menurut dia, akhir-akhir ini TKMH pun dituding seolah- olah pihak yang membikin soal selebaran gelap dan berbagai desas-desus. Ditegaskannya, TKMH pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. "Bahwa orang lain atau masyarakat yang melakukan, itu tidak bisa kalau dia kebetulan membela Mega dan menghantam pihak lawan itu kemudian seolah-olah dari kami, tidak bisa seperti itu. Dalam masyarakat yang bebas, seperti itu tentu saja terserah kepada mereka," katanya.

Demikian pula kalau ada orang prihatin bahwa keberhasilan pembangunan selama ini tidak dikomunikasikan dengan baik, dan dia melakukannya, hal itu adalah hal yang biasa saja. Seperti selama ini media yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif tentang Mega-Hasyim. "Apakah kalau media yang melaporkan hal negatif tentang Mega itu kita langsung menuding bahwa dia disponsori oleh Jenderal (Purn) Susilo? Kan tidak bisa begitu juga. Itu yang ingin saya harapkan, semua pihak nantinya juga adil dalam merespons masalah ini," katanya.

Heri mengemukakan, iklim kampanye mulai keruh. Dia mencontohkan, tiba-tiba saja anggota Tim Kampanye SBY- Kalla, Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi, mengatakan TKMH sudah memobilisasi mesin birokrasi. Bahkan, lebih buruk dari Orde Baru. Kemudian ada selebaran gelap. "Siapa tahu yang menerbitkan mereka-mereka sendiri untuk mengesankan bahwa mereka dizalimi," katanya.

Ingin menang
Samuel Samson yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengatakan bahwa kekhawatiran yang kerap diungkapkan Tim Sukes Yudhoyono-Jusuf didasarkan pada konsepsi kemenangan Yudhoyono.

"Kami ingin menang dengan diterima sebanyak mungkin rakyat. Kami tidak ingin menang dengan cara menyoroti kelemahan lawan yang membuat rakyat tak lagi rasional dalam menetapkan pilihannya. Siapa pun yang akan terpilih, apakah Pak SBY atau Ibu Mega, membutuhkan dukungan rakyat," ujarnya.

Mengenai kekhawatiran digerakkannya mesin birokrasi untuk mendukung Megawati, seperti ditudingkan Sudi Silalahi beberapa waktu lalu, Samuel mengaku memang cukup sulit membuktikannya karena banyaknya wilayah abu-abu (gray area) yang diciptakan oleh TKMH. "Situasinya tidak hitam-putih. Banyak gray area yang diciptakan sehingga sulit pembuktiannya. Akan tetapi, hal itu kami rasakan terjadi," katanya.

Menurut Samuel, kandidat yang bertarung, baik Yudhoyono maupun Megawati, memiliki tanggung jawab melakukan pencerahan kepada rakyat calon pemilih. Keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama harus dilanjutkan dengan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menggunakan hak pilih. "Jangan rakyat dimobilisasi atau dipojok-pojokkan untuk menetapkan pilihan politiknya," ujar Samuel.

Dalam kaitan kampanye, anggota Panwas, Topo Santoso, mengingatkan, perlu diwaspadainya prakondisi untuk menciptakan kericuhan pada pemilu presiden putaran kedua, 20 September. "Sinyalemen seperti mengenai kecurangan pemilu yang dimunculkan ke tengah masyarakat bisa jadi merupakan indikasi awal ketidaksiapan pasangan calon dan tim kampanyenya untuk kalah dalam pemilu putaran kedua nanti," tutur Topo Santoso.

Masa-masa sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 5 Oktober nanti berpotensi sebagai masa kritis yang rawan benturan. Jika memang terjadi, proses penyelesaian gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan saat yang menentukan. "Prakondisi dari sekarang itu yang mengkhawatirkan," kata Topo.

Isu mengenai kecurangan pasangan calon lain atau manipulasi oleh penyelenggara pemilu, misalnya, bisa terus-menerus diolah dan diembuskan ke tengah masyarakat. Dengan begitu, jika hasil pemilu ditetapkan, pendukung pasangan calon yang kalah bisa mempunyai cukup alasan untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu. "Jadi, ini sebenarnya bisa disinyalir ada ketakutan, ketidaksiapan untuk kalah," kata Topo.