Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku mengenali seluruh isu dan permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Karena masalah sangat kompleks dan kait-mengait serta tidak bisa sekaligus diatasi, Yudhoyono menawarkan perubahan menuju pemerintahan efektif yang memiliki program konkret dan prioritas jelas dalam menangani kompleksnya permasalahan.
"Kami mengenali isu-isu di bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Masalah di dalamnya kompleks dan kait-mengait. Tidak ada penyelesaian instan seperti membalik telapak tangan. Tetapi satu per satu masalah bisa kita atasi jika ada perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah menciptakan pemerintahan dan kepemimpinan yang lebih efektif dengan program konkret dan prioritas yang jelas. Pemimpin yang akan bekerja bersama rakyat akan mampu mengatasi masalah-masalah itu," ujar Yudhoyono, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, menutup dialog capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (14/9).
Dalam dialog tersebut tampil sebagai panelis Dewi Fortuna Anwar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romli Atmasasmita (Universitas Padjadjaran), Bambang Soemantri Brojonegoro (UI), dan Fachri Ali (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia). Bertindak sebagai moderator adalah penyiar TVRI Natalia Subagyo.
Atas permasalahan yang kompleks dan kait-mengait, seperti dikemukakan para panelis, Yudhoyono dan-sesekali-pasangannya, Jusuf Kalla, menjawab akan melakukan sejumlah peninjauan ulang atau penataan kembali atas apa yang selama ini telah berjalan tetapi justru memunculkan masalah. "Kita kembalikan dan berpegang pada undang-undang dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono menjawab sejumlah soal.
Menjawab pertanyaan Dewi mengenai aksi terorisme dan lemahnya kerja intelijen, Yudhoyono mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas lembaga intelijen dengan operasi-operasi intelijen, peningkatan efektivitas intelijen, kepolisian, dan imigrasi, dan diupayakannya terus kerja sama dengan dunia internasional.
Jusuf menambahkan perlunya peran serta masyarakat sebagai mata dan telinga agar kerja intelijen dapat lebih efektif.
Ditanya apakah pendekatan keamanan akan lebih dipilih mengingat latar belakang militernya, Yudhoyono menjawab, "Saya pelaku reformasi internal TNI. Pendekatan yang akan saya ambil adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan keamanan harus dilakukan. Saya mengerti sistem yang berlaku dalam demokrasi."
Pimpin langsung
Menjawab pertanyaan Romli mengenai pemberantasan korupsi, Yudhoyono kembali mengemukakan tekadnya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Peran langsung presiden diperlukan untuk memastikan jalannya upaya pemberantasan korupsi. Untuk pejabat yang terbukti korupsi, Yudhoyono mengemukakan sangat mungkin akan memberhentikannya.
"Nantinya akan dibahas mengenai audit kekayaan pejabat negara setiap tahun," katanya tegas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi, menurut Yudhoyono, diupayakan untuk dapat bekerja lebih efektif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan.
"Di samping tekad, pemberantasan dan pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan contoh dari atas," kata Jusuf menambahkan.
Dinilai cukup cerdas
Fachri mengawali pertanyaan dengan konsep tinggi mengenai civil society dalam demokrasi dan hubungan sipil dan militer. Mengenai civil society, Yudhoyono mengemukakan, negara tidak bisa dan tidak harus menangani semua soal. Mengenai hubungan sipil dan militer, Yudhoyono mengemukakan, sipil tidak perlu menarik-narik militer dan militer tidak tergoda untuk berpolitik.
Diminta mempertajam pertanyaan oleh Natalia, Fachri masih berputar-putar soal konsep. Ketika diingatkan agar pertanyaannya lebih jelas, Fachri menjawab, "Pak Yudhoyono cukup cerdas untuk bisa menjawab pertanyaan saya."
Mengenai tiga isu sentral dalam agenda reformasi internal TNI, yaitu bisnis TNI, komando teritorial, dan impunity, Yudhoyono berjanji akan melanjutkannya.
"Teman-teman TNI akan senang jika tidak lagi berbisnis dan anggaran dipenuhi. Mengenai komando teritorial, yang penting jangan tergoda untuk main politik. Mengenai impunity, akan didorong ke depan supaya lebih maju dan menyentuh mereka yang bersalah," ujarnya.
Ditanya soal otonomi daerah dan pemekaran daerah, Yudhoyono dan Jusuf meminta agar sebelum hal itu dilakukan, seluruh ketentuan dipenuhi. Oleh karena itu, jika nantinya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden hingga lima tahun mendatang, keduanya menegaskan akan meninjau kembali pemekaran yang sudah dilakukan pada kabupaten/kota. Kemudian, melanjutkan dengan penataan yang hati-hati.
"Selama ini proposal pemekaran daerah tidak punya acuan yang jelas. Pemekaran dapat dikatakan efektif jika dapat bermanfaat," ujar Jusuf.
Oleh karena itu, harus ada mekanisme daerah dan pusat yang duduk bersama untuk memecahkan persoalan tentang otonomi daerah dan pemekaran, termasuk memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dipilih pada Pemilu 2004.
"Eksekutif, DPR, dan DPD disatukan untuk membahas pemekaran daerah," kata Yudhoyono. Mengenai pegawai negeri sipil (PNS), Yudhoyono dan Jusuf setuju diperlukannya aturan yang memungkinkan PNS dapat bekerja lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Selain dapat menunjang karier PNS, aturan PNS lintas kabupaten, kota, dan provinsi dapat menjadi perekat dan pemersatu.
Belum rampung
Secara terpisah, selepas acara dialog Yudhoyono kembali menegaskan tentang reformasi TNI. Reformasi TNI belum rampung dan harus diteruskan, untuk memastikan bahwa TNI betul-betul berhenti bermain politik. Kemudian, kembali kepada jati dirinya, termasuk penuntasan TNI di lembaga legislatif.
"Jika semua agenda reformasi dijalankan, maka saya yakin lima tahun mendatang TNI akan pas dengan sistem demokrasi yang kita anut," katanya tegas.
Dalam kesempatan itu pula Yudhoyono menyampaikan bahwa kinerja badan intelijen dan keseluruhan lembaga keamanan negara memang harus ditingkatkan, bahkan jika mungkin selama 24 jam sehari, untuk mengantisipasi terjadinya ledakan bom di kemudian hari. Menurut dia, cara itulah yang dapat dilakukan.
Dewi Fortuna Anwar menyampaikan, secara umum jawaban Yudhoyono dan Jusuf terhadap pertanyaan panelis cukup baik, namun tidak memuaskan. Misalnya, ketika ia bertanya tentang anggaran militer yang terkait dengan adanya dana nonbudgeter.
"Mereka bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Misalnya, apakah perusahaan militer diambil alih oleh negara, atau bagaimana," tuturnya.
Tuesday, August 5, 2008
jajak pendapat
Sepekan menjelang pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, para calon presiden dan pasangannya semakin gencar melakukan kampanye dengan berbagai isu pemikat kepada calon pemilih. Calon wakil presiden, KH Hasyim Muzadi, menjanjikan perbaikan ekonomi rakyat.
Dia juga menuding sejumlah jajak pendapat soal capres bukanlah survei ilmiah karena hasilnya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika dia terpilih, mulai dari penegakan keadilan hingga mewujudkan pemerintah yang siap melayani masyarakat 24 jam.
Persoalan soal jajak pendapat disampaikan calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, KH Hasyim Muzadi, seusai menghadiri pertemuan dengan para pedagang kain, tukang ojek, dan masyarakat di Kompleks Wisata Belanja Kain Cigondewah, Bandung, Senin (13/9).
Menurut dia, hasil jajak pendapat yang selalu menempatkan pasangannya berada di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bukan merupakan survei yang ilmiah. Namun, survei tersebut diadakan karena merupakan bagian kampanye kelompok tertentu. Selain itu, lanjut Hasyim, responden yang ikut dalam jajak pendapat itu juga hanya kelompok tertentu. "Coba kalau di pesantren saya, hasilnya akan berbeda," tuturnya.
Dalam dialog dengan masyarakat, Hasyim menyatakan, tugas pemimpin negara ke depan sangat berat. Saat ini 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar utang Indonesia, sementara hanya 60 persen yang bisa digunakan untuk membangun di dalam negeri.
"Tapi, dari jumlah tersebut masih juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan rakyat banyak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasyim mengatakan, pemerintahan Megawati saat ini sedang memulai usahanya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kredit tanpa agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Kredit tanpa agunan itu telah mulai dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar di setiap provinsi. Namun, ia tidak begitu tahu apakah di Jawa Barat program tersebut sudah dilaksanakan atau belum. "Jumlah kredit akan dikucurkan semakin banyak bila pasangan Mega-Hasyim memimpin negara ini," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.
Hasyim berkunjung ke rumah salah seorang sesepuh NU Jawa Barat, almarhum KH OU Moch Kahpi di wilayah Kopo, Bandung. Pengurus Wilayah NU Jawa Barat mengadakan istigotsah kubro untuk mendoakan kemenangan pasangan Mega- Hasyim.
Kaya itu mulia
Sementara itu, Yudhoyono mengatakan, kompetisi untuk saling mengalahkan dengan cara-cara sportif, terhormat, sesuai dengan aturan main, dan beretika adalah panggilan demokrasi. "Politik diletakkan dalam konteks yang wajar dan tidak perlu diseram-seramkan seolah-olah menakutkan dan menyeramkan," kata Yudhoyono saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Sarikat Indonesia (PSI).
Yudhoyono menyampaikan sambutannya seusai Ketua Umum PSI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI memberikan dukungan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab yang datang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-JK Letjen (Purn) M MaÆruf dan sejumlah politisi pendukung Yudhoyono, seperti Sophan Sopian dan Meliono Soewondo.
Yudhoyono mengemukakan kembali semboyannya yang belakangan dipopulerkannya, yaitu, Indonesia untuk Semua: Maju Bersama, Makmur Bersama. Yudhoyono mengaku mendapat inspirasi semboyan tersebut ketika berkunjung ke negeri China, awal tahun lalu. "Kaya itu mulia. Tetapi kita harus bisa kaya bersama-sama. Rich is great, asalkan kita dapat kaya bersama-sama. Ilham ini saya peroleh ketika bulan Februari lalu saya pergi ke negeri China," katanya.
Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika terpilih menjadi presiden, yaitu penguatan rasa kebangsaan, penguatan integrasi nasional, penghentian diskriminasi, penguatan kesetiakawanan sosial, penegakan keadilan, peningkatan kebanggaan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat 24 jam. Untuk melaksanakan tujuh agenda aksi itu, Yudhoyono menjanjikan akan memimpin langsung upaya penegakan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pemajuan pendidikan.
Sehari sebelumnya di Pacitan, Yudhoyono meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan tekanan maupun intimidasi kepada rakyat dalam menentukan pilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden mendatang.
Dia menegaskan hal tersebut seusai melepas Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu.
Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny Kristiani, dan para pendukungnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Machfud MD, Ketua PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf, dan putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenny, serta salah satu fungsionaris Partai Golkar, Budi Priyo Santoso.
Dukung Yudhoyono
Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan yang mendukung Yudhoyono-Kalla. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Alwi Shihab, Ketua PKB AS Hikam, Mahfud MD, Yenny Abdurrahman Wahid, Ketua Tim Sukses Yudhoyono-Kalla M MaÆruf, dan Denny JA yang baru saja nonaktif dari Lembaga Survei Indonesia yang beberapa kali melakukan jajak pendapat soal capres.
Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan itu mengusung isu presiden baru harus memelihara pluralisme. "Saya kira, dia (Yudhoyono- Red) dapat menjadi salah seorang pemimpin bangsa ini yang dapat diketengahkan mencapai tujuan mengembalikan harkat bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia yang santun," kata Alwi.
Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pasangan Yudhoyono - Kalla akan mengedepankan tiga program perubahan, yakni penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan mutu pendidikan pada kampanye pemilihan presiden II, 14-16 September 2004.
Dia juga menuding sejumlah jajak pendapat soal capres bukanlah survei ilmiah karena hasilnya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika dia terpilih, mulai dari penegakan keadilan hingga mewujudkan pemerintah yang siap melayani masyarakat 24 jam.
Persoalan soal jajak pendapat disampaikan calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, KH Hasyim Muzadi, seusai menghadiri pertemuan dengan para pedagang kain, tukang ojek, dan masyarakat di Kompleks Wisata Belanja Kain Cigondewah, Bandung, Senin (13/9).
Menurut dia, hasil jajak pendapat yang selalu menempatkan pasangannya berada di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bukan merupakan survei yang ilmiah. Namun, survei tersebut diadakan karena merupakan bagian kampanye kelompok tertentu. Selain itu, lanjut Hasyim, responden yang ikut dalam jajak pendapat itu juga hanya kelompok tertentu. "Coba kalau di pesantren saya, hasilnya akan berbeda," tuturnya.
Dalam dialog dengan masyarakat, Hasyim menyatakan, tugas pemimpin negara ke depan sangat berat. Saat ini 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar utang Indonesia, sementara hanya 60 persen yang bisa digunakan untuk membangun di dalam negeri.
"Tapi, dari jumlah tersebut masih juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan rakyat banyak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasyim mengatakan, pemerintahan Megawati saat ini sedang memulai usahanya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kredit tanpa agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Kredit tanpa agunan itu telah mulai dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar di setiap provinsi. Namun, ia tidak begitu tahu apakah di Jawa Barat program tersebut sudah dilaksanakan atau belum. "Jumlah kredit akan dikucurkan semakin banyak bila pasangan Mega-Hasyim memimpin negara ini," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.
Hasyim berkunjung ke rumah salah seorang sesepuh NU Jawa Barat, almarhum KH OU Moch Kahpi di wilayah Kopo, Bandung. Pengurus Wilayah NU Jawa Barat mengadakan istigotsah kubro untuk mendoakan kemenangan pasangan Mega- Hasyim.
Kaya itu mulia
Sementara itu, Yudhoyono mengatakan, kompetisi untuk saling mengalahkan dengan cara-cara sportif, terhormat, sesuai dengan aturan main, dan beretika adalah panggilan demokrasi. "Politik diletakkan dalam konteks yang wajar dan tidak perlu diseram-seramkan seolah-olah menakutkan dan menyeramkan," kata Yudhoyono saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Sarikat Indonesia (PSI).
Yudhoyono menyampaikan sambutannya seusai Ketua Umum PSI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI memberikan dukungan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.
Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab yang datang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-JK Letjen (Purn) M MaÆruf dan sejumlah politisi pendukung Yudhoyono, seperti Sophan Sopian dan Meliono Soewondo.
Yudhoyono mengemukakan kembali semboyannya yang belakangan dipopulerkannya, yaitu, Indonesia untuk Semua: Maju Bersama, Makmur Bersama. Yudhoyono mengaku mendapat inspirasi semboyan tersebut ketika berkunjung ke negeri China, awal tahun lalu. "Kaya itu mulia. Tetapi kita harus bisa kaya bersama-sama. Rich is great, asalkan kita dapat kaya bersama-sama. Ilham ini saya peroleh ketika bulan Februari lalu saya pergi ke negeri China," katanya.
Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika terpilih menjadi presiden, yaitu penguatan rasa kebangsaan, penguatan integrasi nasional, penghentian diskriminasi, penguatan kesetiakawanan sosial, penegakan keadilan, peningkatan kebanggaan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat 24 jam. Untuk melaksanakan tujuh agenda aksi itu, Yudhoyono menjanjikan akan memimpin langsung upaya penegakan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pemajuan pendidikan.
Sehari sebelumnya di Pacitan, Yudhoyono meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan tekanan maupun intimidasi kepada rakyat dalam menentukan pilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden mendatang.
Dia menegaskan hal tersebut seusai melepas Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu.
Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny Kristiani, dan para pendukungnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Machfud MD, Ketua PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf, dan putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenny, serta salah satu fungsionaris Partai Golkar, Budi Priyo Santoso.
Dukung Yudhoyono
Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan yang mendukung Yudhoyono-Kalla. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Alwi Shihab, Ketua PKB AS Hikam, Mahfud MD, Yenny Abdurrahman Wahid, Ketua Tim Sukses Yudhoyono-Kalla M MaÆruf, dan Denny JA yang baru saja nonaktif dari Lembaga Survei Indonesia yang beberapa kali melakukan jajak pendapat soal capres.
Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan itu mengusung isu presiden baru harus memelihara pluralisme. "Saya kira, dia (Yudhoyono- Red) dapat menjadi salah seorang pemimpin bangsa ini yang dapat diketengahkan mencapai tujuan mengembalikan harkat bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia yang santun," kata Alwi.
Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pasangan Yudhoyono - Kalla akan mengedepankan tiga program perubahan, yakni penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan mutu pendidikan pada kampanye pemilihan presiden II, 14-16 September 2004.
terorisme
Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, berharap agar aparat kepolisian dibantu aparat intelijen dan Tentara Nasional Indonesia segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan aksi terorisme peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia.
Penjelasan resmi kepada masyarakat luas akan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. "Makin dekatnya pemilu presiden putaran kedua 20 September, spekulasi dan isu yang tidak berdasarkan fakta akan mengganggu," ujar Yudhoyono seusai bersilaturahmi politik di Lampung, Jumat (10/9).
Menurut dia, rakyat sangat berharap agar investigasi aparat kepolisian, intelijen, dan TNI dapat cepat diselesaikan. "Tentu saja penjelasan itu harus kredibel, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan," ujar Yudhoyono.
Sementara Ketua Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung secara terpisah menyatakan, aksi teror bom di depan Kedubes Australia tak akan mengganggu kredibilitas Megawati Soekarnoputri dalam pencalonannya sebagai presiden. "Peristiwa seperti itu bisa terjadi kapan saja dan siapa pun presidennya. Aksi itu rasanya juga tak akan memengaruhi penilaian orang terhadap figur militer yang jadi calon presiden," ujar Akbar.
Namun, Akbar mengharapkan pemerintah dan aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan, lebih tegas, dan tak ragu-ragu bertindak sehingga pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua berjalan lancar.
Penjelasan resmi kepada masyarakat luas akan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. "Makin dekatnya pemilu presiden putaran kedua 20 September, spekulasi dan isu yang tidak berdasarkan fakta akan mengganggu," ujar Yudhoyono seusai bersilaturahmi politik di Lampung, Jumat (10/9).
Menurut dia, rakyat sangat berharap agar investigasi aparat kepolisian, intelijen, dan TNI dapat cepat diselesaikan. "Tentu saja penjelasan itu harus kredibel, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan," ujar Yudhoyono.
Sementara Ketua Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung secara terpisah menyatakan, aksi teror bom di depan Kedubes Australia tak akan mengganggu kredibilitas Megawati Soekarnoputri dalam pencalonannya sebagai presiden. "Peristiwa seperti itu bisa terjadi kapan saja dan siapa pun presidennya. Aksi itu rasanya juga tak akan memengaruhi penilaian orang terhadap figur militer yang jadi calon presiden," ujar Akbar.
Namun, Akbar mengharapkan pemerintah dan aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan, lebih tegas, dan tak ragu-ragu bertindak sehingga pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua berjalan lancar.
sby dan yenny
Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid bersama Taufik Kiemas-suami calon presiden Megawati Soekarnoputri-mengunjungi kompleks makam raja-raja Jawa di Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/9).
Secara terpisah, Zanuba Arifah alias Yenny Abdurrahman Wahid, putri kedua Abdurrahman, terus mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung.
Namun, berbeda dengan ayahnya, yang menyatakan tetap netral dalam pemilu presiden putaran kedua, Yenny terang-terangan memuji-muji Yudhoyono sebagai pemimpin yang sempurna.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) datang ke Makam Imogiri bersama Taufik Kiemas sekitar pukul 14.30. Dalam rombongan tersebut tampak Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal (Pol) Sudirman, Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi, dan Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Drs Dedy Munazat.
Mengenai pertemuannya dengan Kiemas, Abdurrahman mengatakan, hal itu hanyalah kebetulan dan tidak dalam rangka membahas masalah politik. "Saya diajak ke sini, kebetulan Mas Taufik (Taufik Kiemas-Red) datang. Tidak ada yang ngundang. Saya hanya nyekar biasa," kata Abdurrahman yang berada di Yogyakarta sejak Kamis lalu.
Dia kembali menegaskan, dirinya tetap netral dan golput dalam pemilu presiden mendatang. Abdurrahman juga mengaku tidak mengadakan pembicaraan khusus dengan suami Megawati itu.
Sebelum berziarah, Taufik Kiemas dan Abdurrahman sempat bertemu selama beberapa menit di Hotel Quality Yogyakarta, tempat menginap Abdurrahman.
Sesaat setelah bertemu dengan Gus Dur, Taufik Kiemas melaksanakan shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta. Selesai shalat Jumat, Taufik sempat berdialog dengan ratusan anggota jemaah. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Kiemas juga memberikan bantuan renovasi masjid sebesar 10.000 dollar Amerika Serikat, dan menyumbang Rp 10 juta untuk membantu pelaksanaan nikah massal yang akan diselenggarakan pada 26 September.
Menilai sempurna
Sementara itu, dalam pertemuan antara Yudhoyono dan sejumlah tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung, tampak Yenny Abdurrahman Wahid, yang menurut Abdurrahman Wahid beberapa waktu lalu dititipkan kepada Yudhoyono.
Setelah Yudhoyono berbicara, di atas panggung Yenny memuji-muji Yudhoyono dan memaparkan alasan perlunya memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.
"Pak SBY memiliki darah ulama dan jika diurut-urut, Pak SBY itu masih saudara dengan saya, tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, cerdas, dan disukai ibu-ibu. Pak SBY adalah tipe pemimpin yang tak hanya memakai kepala, tetapi juga memakai hati. Sudah sempurnalah Pak SBY jadi pemimpin," ujar Yenny meyakinkan calon pemilih.
Pujian Yenny disambut senyum tersipu Yudhoyono.
Selain bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Hikmah, selama di Lampung Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pengusaha se-Sumatera Bagian Selatan. Seusai silaturahmi, Yudhoyono menghadiri apel para saksi pendukungnya yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua.
Secara terpisah, Zanuba Arifah alias Yenny Abdurrahman Wahid, putri kedua Abdurrahman, terus mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung.
Namun, berbeda dengan ayahnya, yang menyatakan tetap netral dalam pemilu presiden putaran kedua, Yenny terang-terangan memuji-muji Yudhoyono sebagai pemimpin yang sempurna.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) datang ke Makam Imogiri bersama Taufik Kiemas sekitar pukul 14.30. Dalam rombongan tersebut tampak Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal (Pol) Sudirman, Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi, dan Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Drs Dedy Munazat.
Mengenai pertemuannya dengan Kiemas, Abdurrahman mengatakan, hal itu hanyalah kebetulan dan tidak dalam rangka membahas masalah politik. "Saya diajak ke sini, kebetulan Mas Taufik (Taufik Kiemas-Red) datang. Tidak ada yang ngundang. Saya hanya nyekar biasa," kata Abdurrahman yang berada di Yogyakarta sejak Kamis lalu.
Dia kembali menegaskan, dirinya tetap netral dan golput dalam pemilu presiden mendatang. Abdurrahman juga mengaku tidak mengadakan pembicaraan khusus dengan suami Megawati itu.
Sebelum berziarah, Taufik Kiemas dan Abdurrahman sempat bertemu selama beberapa menit di Hotel Quality Yogyakarta, tempat menginap Abdurrahman.
Sesaat setelah bertemu dengan Gus Dur, Taufik Kiemas melaksanakan shalat Jumat di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta. Selesai shalat Jumat, Taufik sempat berdialog dengan ratusan anggota jemaah. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Kiemas juga memberikan bantuan renovasi masjid sebesar 10.000 dollar Amerika Serikat, dan menyumbang Rp 10 juta untuk membantu pelaksanaan nikah massal yang akan diselenggarakan pada 26 September.
Menilai sempurna
Sementara itu, dalam pertemuan antara Yudhoyono dan sejumlah tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Hikmah, Lampung, tampak Yenny Abdurrahman Wahid, yang menurut Abdurrahman Wahid beberapa waktu lalu dititipkan kepada Yudhoyono.
Setelah Yudhoyono berbicara, di atas panggung Yenny memuji-muji Yudhoyono dan memaparkan alasan perlunya memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.
"Pak SBY memiliki darah ulama dan jika diurut-urut, Pak SBY itu masih saudara dengan saya, tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, cerdas, dan disukai ibu-ibu. Pak SBY adalah tipe pemimpin yang tak hanya memakai kepala, tetapi juga memakai hati. Sudah sempurnalah Pak SBY jadi pemimpin," ujar Yenny meyakinkan calon pemilih.
Pujian Yenny disambut senyum tersipu Yudhoyono.
Selain bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Hikmah, selama di Lampung Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pengusaha se-Sumatera Bagian Selatan. Seusai silaturahmi, Yudhoyono menghadiri apel para saksi pendukungnya yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilu presiden putaran kedua.
parpol dan rakyat
Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan fungsi partai politik, yaitu untuk mendidik rakyat menjadi cerdas dan demokratis serta mengangkat, menyuarakan, dan memperjuangkan harapan rakyat.
"Rakyat yang punya kedudukan paling terhormat. Jangan diletakkan di bawah kepentingan parpol atau kelompok elite. Parpol harus berada di bawah kepentingan rakyat. Kita wujudkan Indonesia untuk semua, maju bersama, makmur bersama," kata Yudhoyono, Kamis (9/9) malam, saat perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Selain hari ulang tahun Partai Demokrat, kemarin juga merupakan hari ulang tahun ke-55 Yudhoyono. Di kedua perayaan yang menggembirakan dan penuh syukur itu, Yudhoyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mengheningkan cipta bagi korban aksi terorisme, menyusul ledakan bom di Kedubes Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Di samping bersyukur dan berbahagia, kita semua turut berbelasungkawa dan bersimpati atas musibah aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa bagi sebagian dari kita. Agar suasana batin kita tepat, saya mengajak kita bersama mengheningkan cipta bagi korban aksi kekerasan," ujar Yudhoyono mengawali sambutan perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat di Istora Senayan.
Sebelumnya, dalam sambutan ulang tahun, Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso mengemukakan, semua orang yang hadir untuk merayakan ulang tahun ketiga Partai Demokrat itu berhadapan dengan dua hal yang bertentangan, yaitu kegembiraan karena ulang tahun Partai Demokrat dan kesedihan karena kekerasan yang tidak sesuai dengan peradaban manusia.
"Kegembiraan kita telah tercabik-cabik oleh orang yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan kecil tanpa mengindahkan etika dan moral. Hal ini harus kita basmi. Bersama kita bisa mengatasi terorisme. Partai Demokrat didirikan untuk menegakkan keamanan bukan hanya sekadar untuk mengantar SBY jadi presiden," ujar Budhisantoso.
Hadir dalam acara ulang tahun, yang berlangsung megah dengan berbagai atraksi kesenian, itu massa dan simpatisan Partai Demokrat. Tampak dalam barisan depan bersama Yudhoyono antara lain calon wakil presiden Partai Demokrat Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Syahrir, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, Bambang Sudibyo, Salahuddin Wahid, dan Djafar Badjeber.
Dalam acara yang juga disiarkan langsung sebagian oleh TV7 itu, Yudhoyono memaparkan dua agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera, yaitu penyelamatan dan pengembangan kehidupan bangsa dan membangun kembali Indonesia pascakrisis.
Untuk itu ia memaparkan tujuh rencana aksi yang pernah diungkapkan dalam diskusi "Indonesia untuk Semua" yang diselenggarakan Lin Che Wei dan dipandu Andi Mallarangeng.
Ulang tahun
Suasana prihatin dan serba kikuk menyelinap dalam kegembiraan dan rasa syukur atas ulang tahun ke-55 Yudhoyono yang dirayakan dengan pesta kebun di pendopo rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun yang dihadiri ratusan kenalan dekat Yudhoyono ini diawali dengan mengheningkan cipta untuk korban aksi terorisme.
Dalam perayaan ulang tahun di pendopo yang "dikepung" belasan jenis makanan dan minuman berbagai rupa itu, undangan hadir sejak pukul 10.00. Tampak yang hadir antara lain mantan Menteri Kehakiman Muladi, mantan Menteri Sosial Sulasikin Moerpratomo, Ketua Pengurus Pusat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier, pemilik MetroTV dan Media Group Surya Paloh, serta penyanyi Vina Panduwinata.
Selain itu, hadir pula hampir seluruh anggota tim sukses Yudhoyono, seperti mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana (Purn) Widodo AS, Letjen (Purn) Muh Maruf, dan Letjen (Purn) Sudi Silalahi. Sejumlah pengamat yang belakangan ini dekat dengan Yudhoyono juga hadir, seperti Denny JA, Andi Mallarangeng, Lin Che Wei, dan Satya Arinanto. Selain itu, tampak hadir juga kelompok pengusaha keturunan Tionghoa
Karena aksi terorisme, sejumlah agenda Yudhoyono untuk menyambut ulang tahunnya dibatalkan, seperti pergi ke masjid di Cikeas untuk menemui anak yatim yang didatangkan dari Kramat Jati. Sebagai pengganti acara dan untuk menunjukkan belasungkawa yang mendalam, Yudhoyono didampingi istrinya, Kristiani Herrawati, menjenguk korban aksi terorisme di Rumah Sakit MMC di sebelah lokasi ledakan.
"Rakyat yang punya kedudukan paling terhormat. Jangan diletakkan di bawah kepentingan parpol atau kelompok elite. Parpol harus berada di bawah kepentingan rakyat. Kita wujudkan Indonesia untuk semua, maju bersama, makmur bersama," kata Yudhoyono, Kamis (9/9) malam, saat perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Selain hari ulang tahun Partai Demokrat, kemarin juga merupakan hari ulang tahun ke-55 Yudhoyono. Di kedua perayaan yang menggembirakan dan penuh syukur itu, Yudhoyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mengheningkan cipta bagi korban aksi terorisme, menyusul ledakan bom di Kedubes Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Di samping bersyukur dan berbahagia, kita semua turut berbelasungkawa dan bersimpati atas musibah aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa bagi sebagian dari kita. Agar suasana batin kita tepat, saya mengajak kita bersama mengheningkan cipta bagi korban aksi kekerasan," ujar Yudhoyono mengawali sambutan perayaan ulang tahun ketiga Partai Demokrat di Istora Senayan.
Sebelumnya, dalam sambutan ulang tahun, Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso mengemukakan, semua orang yang hadir untuk merayakan ulang tahun ketiga Partai Demokrat itu berhadapan dengan dua hal yang bertentangan, yaitu kegembiraan karena ulang tahun Partai Demokrat dan kesedihan karena kekerasan yang tidak sesuai dengan peradaban manusia.
"Kegembiraan kita telah tercabik-cabik oleh orang yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan kecil tanpa mengindahkan etika dan moral. Hal ini harus kita basmi. Bersama kita bisa mengatasi terorisme. Partai Demokrat didirikan untuk menegakkan keamanan bukan hanya sekadar untuk mengantar SBY jadi presiden," ujar Budhisantoso.
Hadir dalam acara ulang tahun, yang berlangsung megah dengan berbagai atraksi kesenian, itu massa dan simpatisan Partai Demokrat. Tampak dalam barisan depan bersama Yudhoyono antara lain calon wakil presiden Partai Demokrat Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Syahrir, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, Bambang Sudibyo, Salahuddin Wahid, dan Djafar Badjeber.
Dalam acara yang juga disiarkan langsung sebagian oleh TV7 itu, Yudhoyono memaparkan dua agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera, yaitu penyelamatan dan pengembangan kehidupan bangsa dan membangun kembali Indonesia pascakrisis.
Untuk itu ia memaparkan tujuh rencana aksi yang pernah diungkapkan dalam diskusi "Indonesia untuk Semua" yang diselenggarakan Lin Che Wei dan dipandu Andi Mallarangeng.
Ulang tahun
Suasana prihatin dan serba kikuk menyelinap dalam kegembiraan dan rasa syukur atas ulang tahun ke-55 Yudhoyono yang dirayakan dengan pesta kebun di pendopo rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun yang dihadiri ratusan kenalan dekat Yudhoyono ini diawali dengan mengheningkan cipta untuk korban aksi terorisme.
Dalam perayaan ulang tahun di pendopo yang "dikepung" belasan jenis makanan dan minuman berbagai rupa itu, undangan hadir sejak pukul 10.00. Tampak yang hadir antara lain mantan Menteri Kehakiman Muladi, mantan Menteri Sosial Sulasikin Moerpratomo, Ketua Pengurus Pusat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier, pemilik MetroTV dan Media Group Surya Paloh, serta penyanyi Vina Panduwinata.
Selain itu, hadir pula hampir seluruh anggota tim sukses Yudhoyono, seperti mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana (Purn) Widodo AS, Letjen (Purn) Muh Maruf, dan Letjen (Purn) Sudi Silalahi. Sejumlah pengamat yang belakangan ini dekat dengan Yudhoyono juga hadir, seperti Denny JA, Andi Mallarangeng, Lin Che Wei, dan Satya Arinanto. Selain itu, tampak hadir juga kelompok pengusaha keturunan Tionghoa
Karena aksi terorisme, sejumlah agenda Yudhoyono untuk menyambut ulang tahunnya dibatalkan, seperti pergi ke masjid di Cikeas untuk menemui anak yatim yang didatangkan dari Kramat Jati. Sebagai pengganti acara dan untuk menunjukkan belasungkawa yang mendalam, Yudhoyono didampingi istrinya, Kristiani Herrawati, menjenguk korban aksi terorisme di Rumah Sakit MMC di sebelah lokasi ledakan.
bom australia
Ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia hari Kamis (9/9), yang mengakibatkan enam orang tewas dan 161 lainnya luka-luka, dikutuk oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi negara datang ke lokasi kejadian seusai ledakan yang mengejutkan tersebut.
Presiden Megawati Soekarnoputri begitu tiba dari Brunei Darussalam langsung menuju lokasi kejadian dan menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit (RS) MMC, Jakarta. Sebagai presiden, Megawati yang datang bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan sejumlah menteri menyatakan keprihatinan, dukacita mendalam, dan mengutuk aksi peledakan bom itu. Namun, Megawati juga meminta masyarakat tetap tenang dan terus menjaga keamanan.
"Kita patut terus memerangi terorisme. Mari sama-sama menanggulanginya. Begitu banyak korban yang tidak berdosa. Mari bersama-sama kita bersatu padu memerangi terorisme. Kepolisian sangat perlu bantuan masyarakat untuk mencermati lingkungannya," ujar Megawati.
Sebelum Megawati tiba, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga datang menjenguk korban ledakan bom itu. Yudhoyono juga mengungkap keprihatinannya seraya meminta aparat kepolisian dan intelijen mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-55 di pendapa rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, seusai terjadi peledakan bom, Yudhoyono mengatakan, "Saya prihatin melihat peledakan bom itu. Terorisme dapat terjadi setiap saat. Aparat intelijen dan kepolisian harus bekerja lebih keras untuk mengungkapnya. Hukum harus ditegakkan."
Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasyim Muzadi, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid juga mengunjungi korban.
Presiden Megawati Soekarnoputri begitu tiba dari Brunei Darussalam langsung menuju lokasi kejadian dan menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit (RS) MMC, Jakarta. Sebagai presiden, Megawati yang datang bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan sejumlah menteri menyatakan keprihatinan, dukacita mendalam, dan mengutuk aksi peledakan bom itu. Namun, Megawati juga meminta masyarakat tetap tenang dan terus menjaga keamanan.
"Kita patut terus memerangi terorisme. Mari sama-sama menanggulanginya. Begitu banyak korban yang tidak berdosa. Mari bersama-sama kita bersatu padu memerangi terorisme. Kepolisian sangat perlu bantuan masyarakat untuk mencermati lingkungannya," ujar Megawati.
Sebelum Megawati tiba, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga datang menjenguk korban ledakan bom itu. Yudhoyono juga mengungkap keprihatinannya seraya meminta aparat kepolisian dan intelijen mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-55 di pendapa rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, seusai terjadi peledakan bom, Yudhoyono mengatakan, "Saya prihatin melihat peledakan bom itu. Terorisme dapat terjadi setiap saat. Aparat intelijen dan kepolisian harus bekerja lebih keras untuk mengungkapnya. Hukum harus ditegakkan."
Calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasyim Muzadi, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid juga mengunjungi korban.
iklan kampanye
Sekretaris Tim Kampanye Mega-Hasyim, Heri Akhmadi, mengeluhkan iklim kampanye yang mulai keruh menghadapi pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, 20 September 2004.
Pasalnya, TKMH selalu dituding berada di balik kegiatan atau desas-desus yang merugikan kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Tim Sukses Yudhoyono-Jusuf, Samuel Samson, mengemukakan, kekhawatiran digunakannya cara-cara yang tidak sehat oleh TKMH yang kerap diungkapkan oleh kubunya merupakan sebuah peringatan dan ajakan agar kompetisi dalam pemilu presiden putaran kedua dilakukan secara fair dan beradab.
Heri Akhmadi yang didampingi anggota Tim Hukum Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH), Syarif Bastaman, mengatakan soal kampanye yang mulai mengeruh itu ketika menjelaskan posisi TKMH soal sayembara Indonesia Sukses di Media Center TKMH, Jakarta, Rabu (8/9).
"Kami beranggapan bahwa kami sebenarnya tidak perlu klarifikasi soal itu, karena itu adalah kegiatan masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat itu sendiri," kata Heri.
Ia berpendapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang harus mengklarifikasi apa ada kaitannya sayembara Indonesia Sukses dengan TKMH. Jangan TKMH yang disuruh memberi klarifikasi. "Kami tidak tahu program itu. Orangnya pun tidak kenal. Apakah setiap kegiatan yang memberikan dukungan atau yang memberikan pandangan positif kepada Megawati harus kita klarifikasi?" kata Heri.
Menurut dia, akhir-akhir ini TKMH pun dituding seolah- olah pihak yang membikin soal selebaran gelap dan berbagai desas-desus. Ditegaskannya, TKMH pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. "Bahwa orang lain atau masyarakat yang melakukan, itu tidak bisa kalau dia kebetulan membela Mega dan menghantam pihak lawan itu kemudian seolah-olah dari kami, tidak bisa seperti itu. Dalam masyarakat yang bebas, seperti itu tentu saja terserah kepada mereka," katanya.
Demikian pula kalau ada orang prihatin bahwa keberhasilan pembangunan selama ini tidak dikomunikasikan dengan baik, dan dia melakukannya, hal itu adalah hal yang biasa saja. Seperti selama ini media yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif tentang Mega-Hasyim. "Apakah kalau media yang melaporkan hal negatif tentang Mega itu kita langsung menuding bahwa dia disponsori oleh Jenderal (Purn) Susilo? Kan tidak bisa begitu juga. Itu yang ingin saya harapkan, semua pihak nantinya juga adil dalam merespons masalah ini," katanya.
Heri mengemukakan, iklim kampanye mulai keruh. Dia mencontohkan, tiba-tiba saja anggota Tim Kampanye SBY- Kalla, Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi, mengatakan TKMH sudah memobilisasi mesin birokrasi. Bahkan, lebih buruk dari Orde Baru. Kemudian ada selebaran gelap. "Siapa tahu yang menerbitkan mereka-mereka sendiri untuk mengesankan bahwa mereka dizalimi," katanya.
Ingin menang
Samuel Samson yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengatakan bahwa kekhawatiran yang kerap diungkapkan Tim Sukes Yudhoyono-Jusuf didasarkan pada konsepsi kemenangan Yudhoyono.
"Kami ingin menang dengan diterima sebanyak mungkin rakyat. Kami tidak ingin menang dengan cara menyoroti kelemahan lawan yang membuat rakyat tak lagi rasional dalam menetapkan pilihannya. Siapa pun yang akan terpilih, apakah Pak SBY atau Ibu Mega, membutuhkan dukungan rakyat," ujarnya.
Mengenai kekhawatiran digerakkannya mesin birokrasi untuk mendukung Megawati, seperti ditudingkan Sudi Silalahi beberapa waktu lalu, Samuel mengaku memang cukup sulit membuktikannya karena banyaknya wilayah abu-abu (gray area) yang diciptakan oleh TKMH. "Situasinya tidak hitam-putih. Banyak gray area yang diciptakan sehingga sulit pembuktiannya. Akan tetapi, hal itu kami rasakan terjadi," katanya.
Menurut Samuel, kandidat yang bertarung, baik Yudhoyono maupun Megawati, memiliki tanggung jawab melakukan pencerahan kepada rakyat calon pemilih. Keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama harus dilanjutkan dengan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menggunakan hak pilih. "Jangan rakyat dimobilisasi atau dipojok-pojokkan untuk menetapkan pilihan politiknya," ujar Samuel.
Dalam kaitan kampanye, anggota Panwas, Topo Santoso, mengingatkan, perlu diwaspadainya prakondisi untuk menciptakan kericuhan pada pemilu presiden putaran kedua, 20 September. "Sinyalemen seperti mengenai kecurangan pemilu yang dimunculkan ke tengah masyarakat bisa jadi merupakan indikasi awal ketidaksiapan pasangan calon dan tim kampanyenya untuk kalah dalam pemilu putaran kedua nanti," tutur Topo Santoso.
Masa-masa sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 5 Oktober nanti berpotensi sebagai masa kritis yang rawan benturan. Jika memang terjadi, proses penyelesaian gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan saat yang menentukan. "Prakondisi dari sekarang itu yang mengkhawatirkan," kata Topo.
Isu mengenai kecurangan pasangan calon lain atau manipulasi oleh penyelenggara pemilu, misalnya, bisa terus-menerus diolah dan diembuskan ke tengah masyarakat. Dengan begitu, jika hasil pemilu ditetapkan, pendukung pasangan calon yang kalah bisa mempunyai cukup alasan untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu. "Jadi, ini sebenarnya bisa disinyalir ada ketakutan, ketidaksiapan untuk kalah," kata Topo.
Pasalnya, TKMH selalu dituding berada di balik kegiatan atau desas-desus yang merugikan kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menanggapi keluhan tersebut, anggota Tim Sukses Yudhoyono-Jusuf, Samuel Samson, mengemukakan, kekhawatiran digunakannya cara-cara yang tidak sehat oleh TKMH yang kerap diungkapkan oleh kubunya merupakan sebuah peringatan dan ajakan agar kompetisi dalam pemilu presiden putaran kedua dilakukan secara fair dan beradab.
Heri Akhmadi yang didampingi anggota Tim Hukum Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH), Syarif Bastaman, mengatakan soal kampanye yang mulai mengeruh itu ketika menjelaskan posisi TKMH soal sayembara Indonesia Sukses di Media Center TKMH, Jakarta, Rabu (8/9).
"Kami beranggapan bahwa kami sebenarnya tidak perlu klarifikasi soal itu, karena itu adalah kegiatan masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat itu sendiri," kata Heri.
Ia berpendapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang harus mengklarifikasi apa ada kaitannya sayembara Indonesia Sukses dengan TKMH. Jangan TKMH yang disuruh memberi klarifikasi. "Kami tidak tahu program itu. Orangnya pun tidak kenal. Apakah setiap kegiatan yang memberikan dukungan atau yang memberikan pandangan positif kepada Megawati harus kita klarifikasi?" kata Heri.
Menurut dia, akhir-akhir ini TKMH pun dituding seolah- olah pihak yang membikin soal selebaran gelap dan berbagai desas-desus. Ditegaskannya, TKMH pun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. "Bahwa orang lain atau masyarakat yang melakukan, itu tidak bisa kalau dia kebetulan membela Mega dan menghantam pihak lawan itu kemudian seolah-olah dari kami, tidak bisa seperti itu. Dalam masyarakat yang bebas, seperti itu tentu saja terserah kepada mereka," katanya.
Demikian pula kalau ada orang prihatin bahwa keberhasilan pembangunan selama ini tidak dikomunikasikan dengan baik, dan dia melakukannya, hal itu adalah hal yang biasa saja. Seperti selama ini media yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif tentang Mega-Hasyim. "Apakah kalau media yang melaporkan hal negatif tentang Mega itu kita langsung menuding bahwa dia disponsori oleh Jenderal (Purn) Susilo? Kan tidak bisa begitu juga. Itu yang ingin saya harapkan, semua pihak nantinya juga adil dalam merespons masalah ini," katanya.
Heri mengemukakan, iklim kampanye mulai keruh. Dia mencontohkan, tiba-tiba saja anggota Tim Kampanye SBY- Kalla, Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi, mengatakan TKMH sudah memobilisasi mesin birokrasi. Bahkan, lebih buruk dari Orde Baru. Kemudian ada selebaran gelap. "Siapa tahu yang menerbitkan mereka-mereka sendiri untuk mengesankan bahwa mereka dizalimi," katanya.
Ingin menang
Samuel Samson yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengatakan bahwa kekhawatiran yang kerap diungkapkan Tim Sukes Yudhoyono-Jusuf didasarkan pada konsepsi kemenangan Yudhoyono.
"Kami ingin menang dengan diterima sebanyak mungkin rakyat. Kami tidak ingin menang dengan cara menyoroti kelemahan lawan yang membuat rakyat tak lagi rasional dalam menetapkan pilihannya. Siapa pun yang akan terpilih, apakah Pak SBY atau Ibu Mega, membutuhkan dukungan rakyat," ujarnya.
Mengenai kekhawatiran digerakkannya mesin birokrasi untuk mendukung Megawati, seperti ditudingkan Sudi Silalahi beberapa waktu lalu, Samuel mengaku memang cukup sulit membuktikannya karena banyaknya wilayah abu-abu (gray area) yang diciptakan oleh TKMH. "Situasinya tidak hitam-putih. Banyak gray area yang diciptakan sehingga sulit pembuktiannya. Akan tetapi, hal itu kami rasakan terjadi," katanya.
Menurut Samuel, kandidat yang bertarung, baik Yudhoyono maupun Megawati, memiliki tanggung jawab melakukan pencerahan kepada rakyat calon pemilih. Keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden putaran pertama harus dilanjutkan dengan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menggunakan hak pilih. "Jangan rakyat dimobilisasi atau dipojok-pojokkan untuk menetapkan pilihan politiknya," ujar Samuel.
Dalam kaitan kampanye, anggota Panwas, Topo Santoso, mengingatkan, perlu diwaspadainya prakondisi untuk menciptakan kericuhan pada pemilu presiden putaran kedua, 20 September. "Sinyalemen seperti mengenai kecurangan pemilu yang dimunculkan ke tengah masyarakat bisa jadi merupakan indikasi awal ketidaksiapan pasangan calon dan tim kampanyenya untuk kalah dalam pemilu putaran kedua nanti," tutur Topo Santoso.
Masa-masa sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 5 Oktober nanti berpotensi sebagai masa kritis yang rawan benturan. Jika memang terjadi, proses penyelesaian gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan saat yang menentukan. "Prakondisi dari sekarang itu yang mengkhawatirkan," kata Topo.
Isu mengenai kecurangan pasangan calon lain atau manipulasi oleh penyelenggara pemilu, misalnya, bisa terus-menerus diolah dan diembuskan ke tengah masyarakat. Dengan begitu, jika hasil pemilu ditetapkan, pendukung pasangan calon yang kalah bisa mempunyai cukup alasan untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu. "Jadi, ini sebenarnya bisa disinyalir ada ketakutan, ketidaksiapan untuk kalah," kata Topo.
Tuesday, March 18, 2008
pecah
Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia mengkhawatirkan fenomena perpecahan dan keretakan di semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangkaian Pemilihan Umum 2004, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika tidak disikapi secara arif, perpecahan dan keretakan ini akan bergulir membesar dan mengarah pada ancaman terhadap keselamatan dan kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Situasi akibat globalisme dan perubahan sistem politik sesuai dengan amandemen konstitusi menimbulkan keretakan yang memecah-belah bangsa. Hampir di semua parpol dan ormas terjadi pertentangan internal dan antarmereka. Secara nasional, fenomena ini menimbulkan atmosfer konflik," ujar Ketua Umum Soksi Oetoyo Usman seusai pertemuan DPP SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar, di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, keretakan dan perpecahan yang terjadi di semua partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan implikasi dari ketegangan antara hak individu dalam demokrasi dan kedudukan parpol dalam demokrasi. "Ketegangan ini tidak bisa dihindari dan harus bisa kita lalui bersama. Jangan sampai yang satu menekan atau mengalahkan yang lain. Diperlukan kearifan dalam menyikapi fenomena perubahan ini," ujar Oetoyo.
Situasi ketegangan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dialami juga oleh negara-negara lain yang telah lebih maju dan modern dalam berdemokrasi, seperti Jepang dan Thailand. Bentuk kearifan dalam situasi seperti ini menurut Oetoyo tidak bisa ditempuh dengan sikap keras memenangkan atau mengamankan keputusan parpol.
"Berkaca pada keretakan di Partai Golkar, situasi itu tidak bisa disikapi dengan pemecatan kepada mereka yang tidak sejalan dengan keputusan partai kecuali secara terang-terangan keluar. Jika sikap keras seperti pemecatan ini ditempuh, situasi perpecahan yang berlarut-larut tidak bisa terhindarkan di masa mendatang," ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi SOKSI Suhardiman menambahkan, segenap individu agar menyadari bahwa kebebasan yang diperjuangkan di era reformasi ini bukanlah kebebasan tanpa batas. "Ketika berorganisasi, sesungguhnya kebebasan kita telah kita serahkan kepada organisasi. Ketika organisasi mengambil atau memilih sikap tertentu, proses pertarungan karena perbedaan pendapat dan pemikiran harusnya berakhir," ujarnya.
Terkait tubuh Partai Golkar menyangkut sikap beberapa pengurus pusat Partai Golkar, Suhardiman melihat hal itu sebagai romantika perjuangan. Ia meminta agar pengurus yang berbeda pendapat dengan hasil Rapim Partai Golkar bersikap ksatria menerima keputusan organisasi meskipun mungkin tidak sesuai dengan aspirasinya.
inu
"Situasi akibat globalisme dan perubahan sistem politik sesuai dengan amandemen konstitusi menimbulkan keretakan yang memecah-belah bangsa. Hampir di semua parpol dan ormas terjadi pertentangan internal dan antarmereka. Secara nasional, fenomena ini menimbulkan atmosfer konflik," ujar Ketua Umum Soksi Oetoyo Usman seusai pertemuan DPP SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar, di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, keretakan dan perpecahan yang terjadi di semua partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan implikasi dari ketegangan antara hak individu dalam demokrasi dan kedudukan parpol dalam demokrasi. "Ketegangan ini tidak bisa dihindari dan harus bisa kita lalui bersama. Jangan sampai yang satu menekan atau mengalahkan yang lain. Diperlukan kearifan dalam menyikapi fenomena perubahan ini," ujar Oetoyo.
Situasi ketegangan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dialami juga oleh negara-negara lain yang telah lebih maju dan modern dalam berdemokrasi, seperti Jepang dan Thailand. Bentuk kearifan dalam situasi seperti ini menurut Oetoyo tidak bisa ditempuh dengan sikap keras memenangkan atau mengamankan keputusan parpol.
"Berkaca pada keretakan di Partai Golkar, situasi itu tidak bisa disikapi dengan pemecatan kepada mereka yang tidak sejalan dengan keputusan partai kecuali secara terang-terangan keluar. Jika sikap keras seperti pemecatan ini ditempuh, situasi perpecahan yang berlarut-larut tidak bisa terhindarkan di masa mendatang," ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi SOKSI Suhardiman menambahkan, segenap individu agar menyadari bahwa kebebasan yang diperjuangkan di era reformasi ini bukanlah kebebasan tanpa batas. "Ketika berorganisasi, sesungguhnya kebebasan kita telah kita serahkan kepada organisasi. Ketika organisasi mengambil atau memilih sikap tertentu, proses pertarungan karena perbedaan pendapat dan pemikiran harusnya berakhir," ujarnya.
Terkait tubuh Partai Golkar menyangkut sikap beberapa pengurus pusat Partai Golkar, Suhardiman melihat hal itu sebagai romantika perjuangan. Ia meminta agar pengurus yang berbeda pendapat dengan hasil Rapim Partai Golkar bersikap ksatria menerima keputusan organisasi meskipun mungkin tidak sesuai dengan aspirasinya.
inu
pecah
Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia mengkhawatirkan fenomena perpecahan dan keretakan di semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangkaian Pemilihan Umum 2004, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika tidak disikapi secara arif, perpecahan dan keretakan ini akan bergulir membesar dan mengarah pada ancaman terhadap keselamatan dan kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Situasi akibat globalisme dan perubahan sistem politik sesuai dengan amandemen konstitusi menimbulkan keretakan yang memecah-belah bangsa. Hampir di semua parpol dan ormas terjadi pertentangan internal dan antarmereka. Secara nasional, fenomena ini menimbulkan atmosfer konflik," ujar Ketua Umum Soksi Oetoyo Usman seusai pertemuan DPP SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar, di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, keretakan dan perpecahan yang terjadi di semua partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan implikasi dari ketegangan antara hak individu dalam demokrasi dan kedudukan parpol dalam demokrasi. "Ketegangan ini tidak bisa dihindari dan harus bisa kita lalui bersama. Jangan sampai yang satu menekan atau mengalahkan yang lain. Diperlukan kearifan dalam menyikapi fenomena perubahan ini," ujar Oetoyo.
Situasi ketegangan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dialami juga oleh negara-negara lain yang telah lebih maju dan modern dalam berdemokrasi, seperti Jepang dan Thailand. Bentuk kearifan dalam situasi seperti ini menurut Oetoyo tidak bisa ditempuh dengan sikap keras memenangkan atau mengamankan keputusan parpol.
"Berkaca pada keretakan di Partai Golkar, situasi itu tidak bisa disikapi dengan pemecatan kepada mereka yang tidak sejalan dengan keputusan partai kecuali secara terang-terangan keluar. Jika sikap keras seperti pemecatan ini ditempuh, situasi perpecahan yang berlarut-larut tidak bisa terhindarkan di masa mendatang," ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi SOKSI Suhardiman menambahkan, segenap individu agar menyadari bahwa kebebasan yang diperjuangkan di era reformasi ini bukanlah kebebasan tanpa batas. "Ketika berorganisasi, sesungguhnya kebebasan kita telah kita serahkan kepada organisasi. Ketika organisasi mengambil atau memilih sikap tertentu, proses pertarungan karena perbedaan pendapat dan pemikiran harusnya berakhir," ujarnya.
Terkait tubuh Partai Golkar menyangkut sikap beberapa pengurus pusat Partai Golkar, Suhardiman melihat hal itu sebagai romantika perjuangan. Ia meminta agar pengurus yang berbeda pendapat dengan hasil Rapim Partai Golkar bersikap ksatria menerima keputusan organisasi meskipun mungkin tidak sesuai dengan aspirasinya.
inu
"Situasi akibat globalisme dan perubahan sistem politik sesuai dengan amandemen konstitusi menimbulkan keretakan yang memecah-belah bangsa. Hampir di semua parpol dan ormas terjadi pertentangan internal dan antarmereka. Secara nasional, fenomena ini menimbulkan atmosfer konflik," ujar Ketua Umum Soksi Oetoyo Usman seusai pertemuan DPP SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar, di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurutnya, keretakan dan perpecahan yang terjadi di semua partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) ini merupakan implikasi dari ketegangan antara hak individu dalam demokrasi dan kedudukan parpol dalam demokrasi. "Ketegangan ini tidak bisa dihindari dan harus bisa kita lalui bersama. Jangan sampai yang satu menekan atau mengalahkan yang lain. Diperlukan kearifan dalam menyikapi fenomena perubahan ini," ujar Oetoyo.
Situasi ketegangan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan dialami juga oleh negara-negara lain yang telah lebih maju dan modern dalam berdemokrasi, seperti Jepang dan Thailand. Bentuk kearifan dalam situasi seperti ini menurut Oetoyo tidak bisa ditempuh dengan sikap keras memenangkan atau mengamankan keputusan parpol.
"Berkaca pada keretakan di Partai Golkar, situasi itu tidak bisa disikapi dengan pemecatan kepada mereka yang tidak sejalan dengan keputusan partai kecuali secara terang-terangan keluar. Jika sikap keras seperti pemecatan ini ditempuh, situasi perpecahan yang berlarut-larut tidak bisa terhindarkan di masa mendatang," ujarnya.
Ketua Majelis Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi SOKSI Suhardiman menambahkan, segenap individu agar menyadari bahwa kebebasan yang diperjuangkan di era reformasi ini bukanlah kebebasan tanpa batas. "Ketika berorganisasi, sesungguhnya kebebasan kita telah kita serahkan kepada organisasi. Ketika organisasi mengambil atau memilih sikap tertentu, proses pertarungan karena perbedaan pendapat dan pemikiran harusnya berakhir," ujarnya.
Terkait tubuh Partai Golkar menyangkut sikap beberapa pengurus pusat Partai Golkar, Suhardiman melihat hal itu sebagai romantika perjuangan. Ia meminta agar pengurus yang berbeda pendapat dengan hasil Rapim Partai Golkar bersikap ksatria menerima keputusan organisasi meskipun mungkin tidak sesuai dengan aspirasinya.
inu
antidiskriminasi
Menjadi pembicara utama dalam diskusi dengan topik "Indonesia untuk Semua" yang membahas isu etnis dan agama, calon presiden dari Partai Demokrat, Jenderal (Pur) Susilo Bambang Yudhoyono, menjanjikan antidiskriminasi dan membangun kesetiakawanan jika kelak terpilih. Namun, sejumlah peserta diskusi mengkritik tajam janji tersebut karena mereka menilai hal itu tidak sejalan dengan pemikiran dan gagasan calon wakil presidennya, Jusuf Kalla.
"Janji ÆDiskriminasi No, Setia Kawan YesÆ yang Bapak sampaikan memberi kesan tak sejalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling Bapak. Bagaimana Anda menanggapinya?" tanya pengamat ekonomi Lin Che Wei yang menjadi penyelenggara acara diskusi yang dipandu anggota tim sukses Yudhoyono, Andi Mallarangeng, itu, Selasa (7/9).
"Saya pilih pembantu saya dalam hal ini wakil presiden melalui pertimbangan yang masak. Saya telah uji masa lalunya, pikiran dasarnya, dan komitmennya. Siapa yang bersama-sama dengan saya akan segaris dengan konsep dasar ini. Tidak perlu ragu dan risau. Salah satu prinsip dasar saya adalah Bhinneka Tunggal Ika," ujar Yudhoyono.
Untuk meyakinkan, Yudhoyono berjanji jika terpilih, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, hal-hal diskriminatif, seperti perundang-undangan, akan ditinjau ulang dan diperbaiki.Tidak sejalan Masih mengkritisi janji antidiskriminasi Yudhoyono, sosiolog Universitas Indonesia Melly G Tan juga mengatakan pernyataan Yudhoyono tak sejalan dengan pendapat Jusuf ketika debat calon presiden soal isu perempuan.
Ketika itu Jusuf mengemukakan dengan keras tidak sepakat dengan pendekatan ala Amerika Serikat yang membuka peluang bagi perempuan untuk masuk di semua posisi, yang memungkinkannya untuk berperan lebih luas.
"Berkaca pada janji antidiskriminasi, bagaimana menetralisasi anggapan tak bersahabat running mate Anda soal perempuan yang masih diskriminatif? Kami juga tak akan mendukung pernyataan saja, tetapi uraian mengenai antidiskriminasi itu dalam 100 hari pertama pemerintahan Anda jika terpilih. Kami memiliki 300 kelompok etnis berbeda, enam agama yang diakui pemerintah" tanya Melly.
Namun, Yudhoyono mengatakan, diskusi itu bukan dalam rangka memaparkan langkah 100 hari pemerintahannya. Terkait dengan pernyataan negatif Jusuf mengenai perempuan, Yudhoyono menunjuk KPU yang kurang leluasa memberikan waktu bagi kandidat untuk memaparkan pandangannya hanya dalam 1,5 menit saja. Terhadap ucapan Jusuf, Yudhoyono mengaku telah membuat sejumlah upaya klarifikasi kepada sejumlah kelompok perempuan.
Selain dikritisi mengenai janji antidiskriminasinya, Yudhoyono juga ditanya Ulil Abshar-Abdalla, Koordinator Jaringan Islam Liberal, mengenai komitmennya terhadap umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Yudhoyono memandang, baik agama Islam maupun agama lain di Indonesia, memiliki pikiran dan cita-cita yang sama. Adalah kewajiban negara untuk mengembangkan kehidupan religius sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
"Namun memang, globalisasi membuat interaksi antarkomunitas menjadi dinamis dan memunculkan kelompok- kelompok ekstrem di semua agama, tidak hanya Islam. Saya akan menjadikan semua moderat dalam bingkai toleransi dan harmoni," katanya.
inu
"Janji ÆDiskriminasi No, Setia Kawan YesÆ yang Bapak sampaikan memberi kesan tak sejalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling Bapak. Bagaimana Anda menanggapinya?" tanya pengamat ekonomi Lin Che Wei yang menjadi penyelenggara acara diskusi yang dipandu anggota tim sukses Yudhoyono, Andi Mallarangeng, itu, Selasa (7/9).
"Saya pilih pembantu saya dalam hal ini wakil presiden melalui pertimbangan yang masak. Saya telah uji masa lalunya, pikiran dasarnya, dan komitmennya. Siapa yang bersama-sama dengan saya akan segaris dengan konsep dasar ini. Tidak perlu ragu dan risau. Salah satu prinsip dasar saya adalah Bhinneka Tunggal Ika," ujar Yudhoyono.
Untuk meyakinkan, Yudhoyono berjanji jika terpilih, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, hal-hal diskriminatif, seperti perundang-undangan, akan ditinjau ulang dan diperbaiki.Tidak sejalan Masih mengkritisi janji antidiskriminasi Yudhoyono, sosiolog Universitas Indonesia Melly G Tan juga mengatakan pernyataan Yudhoyono tak sejalan dengan pendapat Jusuf ketika debat calon presiden soal isu perempuan.
Ketika itu Jusuf mengemukakan dengan keras tidak sepakat dengan pendekatan ala Amerika Serikat yang membuka peluang bagi perempuan untuk masuk di semua posisi, yang memungkinkannya untuk berperan lebih luas.
"Berkaca pada janji antidiskriminasi, bagaimana menetralisasi anggapan tak bersahabat running mate Anda soal perempuan yang masih diskriminatif? Kami juga tak akan mendukung pernyataan saja, tetapi uraian mengenai antidiskriminasi itu dalam 100 hari pertama pemerintahan Anda jika terpilih. Kami memiliki 300 kelompok etnis berbeda, enam agama yang diakui pemerintah" tanya Melly.
Namun, Yudhoyono mengatakan, diskusi itu bukan dalam rangka memaparkan langkah 100 hari pemerintahannya. Terkait dengan pernyataan negatif Jusuf mengenai perempuan, Yudhoyono menunjuk KPU yang kurang leluasa memberikan waktu bagi kandidat untuk memaparkan pandangannya hanya dalam 1,5 menit saja. Terhadap ucapan Jusuf, Yudhoyono mengaku telah membuat sejumlah upaya klarifikasi kepada sejumlah kelompok perempuan.
Selain dikritisi mengenai janji antidiskriminasinya, Yudhoyono juga ditanya Ulil Abshar-Abdalla, Koordinator Jaringan Islam Liberal, mengenai komitmennya terhadap umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Yudhoyono memandang, baik agama Islam maupun agama lain di Indonesia, memiliki pikiran dan cita-cita yang sama. Adalah kewajiban negara untuk mengembangkan kehidupan religius sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
"Namun memang, globalisasi membuat interaksi antarkomunitas menjadi dinamis dan memunculkan kelompok- kelompok ekstrem di semua agama, tidak hanya Islam. Saya akan menjadikan semua moderat dalam bingkai toleransi dan harmoni," katanya.
inu
doa politik sby
Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh partai politik dan tokoh nasional untuk berdoa bersama bagi perubahan bangsa Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004.
Yudhoyono mengakui, doa bersama itu tidak lepas dari konteks politik dalam upayanya berkompetisi dengan calon presiden Megawati Soekarnoputri dan calon wakil presiden Hasyim Muzadi.
"Kita bersatu berdoa menjunjung harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik, seperti yang kita cita-citakan bersama. 20 September tinggal tiga minggu. Saya berharap rakyat secara bebas dapat menetapkan pilihan, siapa yang akan diberi mandat agar Indonesia lebih baik, makin sejahtera, hukum dan keadilan ditegakkan, keamanan dan ketertiban terpelihara, demokrasi makin matang, dan pemerintahan makin bersih, berkemampuan, dan bertanggung jawab," ujar Yudhoyono sebelum doa bersama di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/9) malam.
Doa lantas dibacakan anggota tim suksesnya, Achmad Mubarok, dalam suasana hening.
Sebelum Yudhoyono tampil, pimpinan partai politik yang mendukung Yudhoyono-Jusuf tampil ke mimbar menegaskan posisi politiknya. Berturut-turut tampil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Ketua Partai Bulan Bintang Sahal L Hasan, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid.
"Seperti Ibnu Chaldun pernah berkata, bangsa itu seperti manusia yang dapat binasa. Bangsa Indonesia akan binasa jika kita tidak lagi punya harapan. Kita ingin bangsa kita berlanjut. Harapan kita sebagai bangsa hadir dalam perubahan yang kita usung bersama-sama dengan SBY-JK. Mari bersama-sama kita hadirkan perubahan dan melanjutkan reformasi," ujar Hidayat disambut riuh tepuk tangan.
Seusai pimpinan partai politik pendukung Yudhoyono-Jusuf tampil, Yudhoyono mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab yang datang atas restu khusus KH Abdurrahman Wahid, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno tampil ke mimbar.
Fatwa dan Alwi menjelaskan keputusan partai mereka sambil menegaskan bahwa dukungan secara "informal" diberikan kepada Yudhoyono-Jusuf. "PAN secara institusi netral dan independen. Tetapi secara operasional PAN mendukung perubahan dan reformasi total," ujar Fatwa.
Sebagai negarawan dan senior, Try yang diberi kesempatan terakhir mengingatkan, di tengah perubahan yang akan diusung, jati diri bangsa, yaitu Pancasila, harus tetap terus dijaga. Try mengingatkan agar musyawarah seperti terdapat dalam sila keempat Pancasila terus dipertahankan.
Doa yang diawali dengan makan malam dan berlangsung akrab tersebut dihadiri juga oleh Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo AS, Bambang Sudibyo yang mewakili Ketua Umum PAN Amien Rais, AS Hikam, Syaifullah Yusuf, Yenny Abdurrahman Wahid, sejumlah politikus, dan para pemuka seluruh agama yang ada di Indonesia.
Setelah berdialog tentang ekonomi dengan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Jusuf Kalla mengemukakan, bersama Susilo Bambang Yudhoyono dirinya tengah merancang struktur, menetapkan syarat menteri, dan mengidentifikasi calon menteri yang telah masuk.
Menurut Jusuf, jika dalam pemilu mendatang menang, struktur dan komposisi kabinet Yudhoyono tak akan banyak berubah dibandingkan dengan Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mereka tinggalkan.
inu
Yudhoyono mengakui, doa bersama itu tidak lepas dari konteks politik dalam upayanya berkompetisi dengan calon presiden Megawati Soekarnoputri dan calon wakil presiden Hasyim Muzadi.
"Kita bersatu berdoa menjunjung harapan akan masa depan bangsa yang lebih baik, seperti yang kita cita-citakan bersama. 20 September tinggal tiga minggu. Saya berharap rakyat secara bebas dapat menetapkan pilihan, siapa yang akan diberi mandat agar Indonesia lebih baik, makin sejahtera, hukum dan keadilan ditegakkan, keamanan dan ketertiban terpelihara, demokrasi makin matang, dan pemerintahan makin bersih, berkemampuan, dan bertanggung jawab," ujar Yudhoyono sebelum doa bersama di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/9) malam.
Doa lantas dibacakan anggota tim suksesnya, Achmad Mubarok, dalam suasana hening.
Sebelum Yudhoyono tampil, pimpinan partai politik yang mendukung Yudhoyono-Jusuf tampil ke mimbar menegaskan posisi politiknya. Berturut-turut tampil Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Ketua Partai Bulan Bintang Sahal L Hasan, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid.
"Seperti Ibnu Chaldun pernah berkata, bangsa itu seperti manusia yang dapat binasa. Bangsa Indonesia akan binasa jika kita tidak lagi punya harapan. Kita ingin bangsa kita berlanjut. Harapan kita sebagai bangsa hadir dalam perubahan yang kita usung bersama-sama dengan SBY-JK. Mari bersama-sama kita hadirkan perubahan dan melanjutkan reformasi," ujar Hidayat disambut riuh tepuk tangan.
Seusai pimpinan partai politik pendukung Yudhoyono-Jusuf tampil, Yudhoyono mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab yang datang atas restu khusus KH Abdurrahman Wahid, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno tampil ke mimbar.
Fatwa dan Alwi menjelaskan keputusan partai mereka sambil menegaskan bahwa dukungan secara "informal" diberikan kepada Yudhoyono-Jusuf. "PAN secara institusi netral dan independen. Tetapi secara operasional PAN mendukung perubahan dan reformasi total," ujar Fatwa.
Sebagai negarawan dan senior, Try yang diberi kesempatan terakhir mengingatkan, di tengah perubahan yang akan diusung, jati diri bangsa, yaitu Pancasila, harus tetap terus dijaga. Try mengingatkan agar musyawarah seperti terdapat dalam sila keempat Pancasila terus dipertahankan.
Doa yang diawali dengan makan malam dan berlangsung akrab tersebut dihadiri juga oleh Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo AS, Bambang Sudibyo yang mewakili Ketua Umum PAN Amien Rais, AS Hikam, Syaifullah Yusuf, Yenny Abdurrahman Wahid, sejumlah politikus, dan para pemuka seluruh agama yang ada di Indonesia.
Setelah berdialog tentang ekonomi dengan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Jusuf Kalla mengemukakan, bersama Susilo Bambang Yudhoyono dirinya tengah merancang struktur, menetapkan syarat menteri, dan mengidentifikasi calon menteri yang telah masuk.
Menurut Jusuf, jika dalam pemilu mendatang menang, struktur dan komposisi kabinet Yudhoyono tak akan banyak berubah dibandingkan dengan Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mereka tinggalkan.
inu
blora center ii
APA yang terjadi dalam sepekan terakhir di Blora Center bisa jadi membenarkan keluhan sejumlah kalangan yang mengaku kesulitan berkomunikasi dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi membuka Blora Center yang didedikasikan untuk kepentingan pemenangan Yudhoyono, deras mengalir deklarasi dari berbagai kalangan mendukung Yudhoyono. Blora Center menjadi pusat penguatan citra dan dukungan bagi Yudhoyono. Sebelumnya, penguatan citra dan dukungan tersebar di sejumlah tempat, yang tentu saja jauh dari jangkauan pemberitaan media massa.
Dengan moto "The Friendly Home for The Press" Blora Center yang merupakan markas McLeader (perusahaan konsultan manajemen kampanye) memang tampak berupaya "memanjakan" wartawan. Sehari sebelum kegiatan digelar, staf Blora Center mengirim undangan ke redaksi media massa. Menjelang pelaksanaan kegiatan, seorang staf bersuara sopran biasanya menelepon wartawan untuk konfirmasi kehadiran atau mengingatkan saja.
Letak Blora Center di Teluk Betung 25, Menteng, Jakarta, merupakan pilihan strategis. Posisinya di pusat kota, tetapi jauh dari hiruk pikuk lalu lintas, memudahkan wartawan mencapainya. Tiba di Blora Center yang tampak seperti rumah singgah, wartawan langsung disambut penerima tamu yang ramah mempersilakan masuk. Di dalam ruangan berpendingin ruangan, tersedia sejumlah koran, buku, dan sofa empuk tempat baca.
Di samping ruang baca ditempel papan putih berisi kegiatan Yudhoyono dan Blora Center sehari penuh. Pertanyaan di mana Yudhoyono hari ini langsung terjawab dengan membaca tulisan di papan putih. Apa yang dilakukan Blora Center ini merupakan aktivitas utama untuk wartawan, melayani keutuhan informasi seputar Yudhoyono.
Untuk kegiatan, terdapat sebuah ruangan terbuka dengan sistem suara baik yang membuat wartawan tidak harus terpaku dalam mengikutinya. Di ruang kegiatan ini disediakan fasilitas teleconference untuk berkomunikasi langsung jarak jauh dengan Yudhoyono jika dirasa mendesak. Fasilitas teleconference yang menjadi andalan Blora Center telah digunakan ketika Yudhoyono berdialog dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB).
Seusai sebuah kegiatan, wartawan tidak perlu merasa tergesa-gesa kembali ke kantor membuat berita. Blora Center menyediakan dua unit komputer yang tersambung jaringan internet. Membutuhkan "pancingan" sebelum membuat berita atau hendak melanjutkan diskusi santai, disediakan softdrink, makanan kecil, dan tempat diskusi.
Tidak heran, ketika kegiatan selesai digelar, wartawan masih berkerumun menikmati fasilitas gratis di "rumah singgah" ini. Dengan segala fasilitas yang "memanjakan", Blora Center tidak pernah sepi, bahkan ketika tidak ada kegiatan apa pun.
Keramaian Blora Center yang di-setting secara baik lantas dijadikan sarana menyebar informasi mengenai Yudhoyono dalam upayanya memenangi pemilihan umum presiden putaran kedua. Karena hal-hal ini, penguatan citra dan dukungan untuk Yudhoyono mendapatkan sarana ampuhnya: media massa. Kesan Yudhoyono yang jauh dari jangkauan media massa luntur karenanya. Blora Center menjelma menjadi sarana efektif untuk mendekatkan media massa kepada Yudhoyono.
Keberadaan Blora Center membuat beban sejumlah lembaga serupa yang didirikan untuk Yudhoyono menyusut atau bahkan tidak lagi terdengar perannya. Terfokusnya sumber informasi mampu menghindari kerancuan dan simpang siur informasi yang umumnya justru kontraproduktif bagi upaya penguatan citra dan dukungan bagi Yudhoyono.
inu
Dengan moto "The Friendly Home for The Press" Blora Center yang merupakan markas McLeader (perusahaan konsultan manajemen kampanye) memang tampak berupaya "memanjakan" wartawan. Sehari sebelum kegiatan digelar, staf Blora Center mengirim undangan ke redaksi media massa. Menjelang pelaksanaan kegiatan, seorang staf bersuara sopran biasanya menelepon wartawan untuk konfirmasi kehadiran atau mengingatkan saja.
Letak Blora Center di Teluk Betung 25, Menteng, Jakarta, merupakan pilihan strategis. Posisinya di pusat kota, tetapi jauh dari hiruk pikuk lalu lintas, memudahkan wartawan mencapainya. Tiba di Blora Center yang tampak seperti rumah singgah, wartawan langsung disambut penerima tamu yang ramah mempersilakan masuk. Di dalam ruangan berpendingin ruangan, tersedia sejumlah koran, buku, dan sofa empuk tempat baca.
Di samping ruang baca ditempel papan putih berisi kegiatan Yudhoyono dan Blora Center sehari penuh. Pertanyaan di mana Yudhoyono hari ini langsung terjawab dengan membaca tulisan di papan putih. Apa yang dilakukan Blora Center ini merupakan aktivitas utama untuk wartawan, melayani keutuhan informasi seputar Yudhoyono.
Untuk kegiatan, terdapat sebuah ruangan terbuka dengan sistem suara baik yang membuat wartawan tidak harus terpaku dalam mengikutinya. Di ruang kegiatan ini disediakan fasilitas teleconference untuk berkomunikasi langsung jarak jauh dengan Yudhoyono jika dirasa mendesak. Fasilitas teleconference yang menjadi andalan Blora Center telah digunakan ketika Yudhoyono berdialog dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB).
Seusai sebuah kegiatan, wartawan tidak perlu merasa tergesa-gesa kembali ke kantor membuat berita. Blora Center menyediakan dua unit komputer yang tersambung jaringan internet. Membutuhkan "pancingan" sebelum membuat berita atau hendak melanjutkan diskusi santai, disediakan softdrink, makanan kecil, dan tempat diskusi.
Tidak heran, ketika kegiatan selesai digelar, wartawan masih berkerumun menikmati fasilitas gratis di "rumah singgah" ini. Dengan segala fasilitas yang "memanjakan", Blora Center tidak pernah sepi, bahkan ketika tidak ada kegiatan apa pun.
Keramaian Blora Center yang di-setting secara baik lantas dijadikan sarana menyebar informasi mengenai Yudhoyono dalam upayanya memenangi pemilihan umum presiden putaran kedua. Karena hal-hal ini, penguatan citra dan dukungan untuk Yudhoyono mendapatkan sarana ampuhnya: media massa. Kesan Yudhoyono yang jauh dari jangkauan media massa luntur karenanya. Blora Center menjelma menjadi sarana efektif untuk mendekatkan media massa kepada Yudhoyono.
Keberadaan Blora Center membuat beban sejumlah lembaga serupa yang didirikan untuk Yudhoyono menyusut atau bahkan tidak lagi terdengar perannya. Terfokusnya sumber informasi mampu menghindari kerancuan dan simpang siur informasi yang umumnya justru kontraproduktif bagi upaya penguatan citra dan dukungan bagi Yudhoyono.
inu
satu periode
Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, 31 agustus 2004 kemarin menerima seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam pembicaraan itu Yudhoyono mengaku sanggup dan siap menjadi presiden hanya dalam satu periode. "Meski demikian, Yudhoyono tetap berpegang pada mekanisme demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat," kata Ketua Umum DPP IMM Ahmad Rofiq seusai bertemu dengan Yudhoyono.
Menurut Rofiq, mereka berbicara mengenai periodisasi kepemimpinan nasional. "Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi. Satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan," ujar Rofiq.
Selain menerima pimpinan DPP IMM, di tempat yang sama Yudhoyono juga menerima sejumlah ekonom. Tampak dalam rombongan itu antara lain pengamat pasar modal Lin Che Wei, pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri, dan peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Pangestu.
inu
Menurut Rofiq, mereka berbicara mengenai periodisasi kepemimpinan nasional. "Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi. Satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan," ujar Rofiq.
Selain menerima pimpinan DPP IMM, di tempat yang sama Yudhoyono juga menerima sejumlah ekonom. Tampak dalam rombongan itu antara lain pengamat pasar modal Lin Che Wei, pengamat ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri, dan peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Pangestu.
inu
bir dan sby
THE View, Dago, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8), pukul 19.00 WIB. Udara dingin musim kemarau tidak menyurutkan semangat sekitar 1.800 laki-laki dan perempuan yang umumnya hanya mengenakan T-Shirt bermotif alam, celana pendek, dan sepatu olahraga untuk berkerumun di sekitar panggung utama. Sejumlah besar laki-laki dan perempuan dengan masing-masing menggenggam satu gelas bir tampak lebih bersemangat berkerumun sambil sesekali berteriak-teriak untuk mencoba mengusir dinginnya malam.
Perbincangan hangat terjadi. Di sela-sela perbincangan itu, beberapa laki-laki sambil mengangkat segelas besar bir berteriak Æon on' yang kemudian disahuti teman lainnya sebagai tanda sportivitas dan keakraban kelompok. Sebanyak 1.800 laki-laki dan perempuan yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia berada di Bandung untuk merayakan hari ulang tahun Bandung Hash House Harrier 2 (BHHH2). BHHH2 adalah salah satu dari 48 klub hash yang tersebar di seluruh Indonesia yang malam itu tumplek blek di The View.
Suasana akrab dan riuh makin menjadi ketika calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herrawati, tiba di lokasi kemudian diarak naik ke atas panggung utama. Di atas panggung, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Soeyono sebagai Ketua Umum para hasher (sebutan untuk anggota klub hash) dengan suara lantang dibantu pengeras suara menyambut kedatangan Yudhoyono yang adalah yuniornya ketika sama-sama menjadi tentara.
"On-on!" teriak Soeyono yang diikuti kata-kata serupa oleh ribuan hasher yang sebagian dari mereka masih menggenggam gelas besar bir. Menyadari kesibukan yuniornya yang saat ini tengah berkompetisi dalam pemilu presiden, Soeyono yang beberapa kali tampil di jajaran tim sukses Yudhoyono memberi sambutan singkat. "Meskipun Pak SBY tidak bisa jalan kaki bersama dengan kami sore tadi, kami tidak kecewa. Kami senang Pak SBY bisa hadir bersama-sama kami," ujarnya.
Yudhoyono yang disambut hangat kedatangannya lantas naik panggung bersama istrinya. Dengan pakaian serba hitam dibalut jaket kulit hitam Yudhoyono tampil dengan senyum mengembang. Istrinya yang berpakaian serba hitam sesekali melempar senyum ke penjuru ruangan. Setelah dipersilakan memberi sambutan, Yudhoyono kemudian meraih pengeras suara menceritakan keterlibatannya dengan klub hash bersama seniornya, Soeyono, dan pengalaman pribadinya.
"Di pintu masuk Airborne School, Amerika Serikat, ada tulisan: ÆBe a real man!Æ Orang yang masuk latihan berat konon akan menjadi the real man. Tradisi hash adalah sebuah aktivitas yang sangat positif karena melatih fisik, mental, persahabatan, dan jiwa sportif. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini mewartakan kepada seluruh bangsa Indonesia yang sedang berdemokrasi," ujar Yudhoyono.
Dalam suasana keakraban yang terbangun, Yudhoyono berharap harmoni dan toleransi tumbuh kembali di Indonesia. "Jangan terkotak-kotak dan berjarak karena identitas agama, suku, ras, dan golongan. Cita-cita kemerdekaan yang belum terwujud yaitu membebaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan rakyat hanya bisa diatasi kalau kita bersatu. Saya kerap mengatakan: Æsatu untuk semua, semua untuk satu!Æ," ujar Yudhoyono.
Di hadapan ribuan hasher, Yudhoyono mengajak agar partisipasi dalam demokrasi tidak dilupakan. Mengakhiri acara, Yudhoyono tampil lagi dengan membawakan lagu andalan milik Jamrud berjudul Pelangi di Matamu. Dengan suara sedikit serak, Yudhoyono terdengar lebih pas menyanyikan lagu rock tersebut. Usai acara, anggota tim khusus Yudhoyono yang selalu mengenakan sorban Ali Mochtar Ngabalin segera menjemput Yudhoyono ke dekat panggung.
Sebelum hadir di The View, siang harinya Yudhoyono hadir dalam peringatan Isra MiÆraj dan menyambut Datangnnya Bulan Suci Ramadhan di Pondok Pesantren Sindang Resmi dan Yayasan Pendidikan Raudhatul Firdaus. Yudhoyono bersama istri dan beberapa anggota tim suksesnya hadir setelah shalat Jumat langsung dari Jakarta melalui jalan darat. Yudhoyono dengan baju koko krem dan peci hitam tampil serasi dengan istrinya, yang mengenakan jilbab rapat dan pakaian muslim warna krem.
Kehadiran Yudhoyono beserta rombongan disambut meriah warga pondok pesantren dan warga sekitar. Selain memenuhi halaman rumah pemimpin pondok pesantren, kerumunan warga juga memadati jalan umum dan bangunan tinggi di sekitarnya. Warga sekitar yang mencoba menaiki pagar dan atap masjid di samping tempat kegiatan berteriak histeris ketika mendengar kata pembukaan Yudhoyono yang disampaikan dengan suara berat.
Selama acara berlangsung, dibagikan kaset lagu penyejuk iman bergambar Yudhoyono dengan pakaian muslim, majalah berisi kegiatan Yudhoyono yang luas, dan selebaran berjudul Selintas Biografi SBY Menjawab Fitnah. Dalam selebaran bergambar Yudhoyono dan Kristiani dengan pakaian muslim itu, dipaparkan pribadi Yudhoyono sejak masih kecil dan jawaban atas fitnah seperti menolak syariat Islam, beragama kristen, dan melakukan kristenisasi, serta mendapat dana dari Amerika Serikat.
inu
Perbincangan hangat terjadi. Di sela-sela perbincangan itu, beberapa laki-laki sambil mengangkat segelas besar bir berteriak Æon on' yang kemudian disahuti teman lainnya sebagai tanda sportivitas dan keakraban kelompok. Sebanyak 1.800 laki-laki dan perempuan yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia berada di Bandung untuk merayakan hari ulang tahun Bandung Hash House Harrier 2 (BHHH2). BHHH2 adalah salah satu dari 48 klub hash yang tersebar di seluruh Indonesia yang malam itu tumplek blek di The View.
Suasana akrab dan riuh makin menjadi ketika calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herrawati, tiba di lokasi kemudian diarak naik ke atas panggung utama. Di atas panggung, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Soeyono sebagai Ketua Umum para hasher (sebutan untuk anggota klub hash) dengan suara lantang dibantu pengeras suara menyambut kedatangan Yudhoyono yang adalah yuniornya ketika sama-sama menjadi tentara.
"On-on!" teriak Soeyono yang diikuti kata-kata serupa oleh ribuan hasher yang sebagian dari mereka masih menggenggam gelas besar bir. Menyadari kesibukan yuniornya yang saat ini tengah berkompetisi dalam pemilu presiden, Soeyono yang beberapa kali tampil di jajaran tim sukses Yudhoyono memberi sambutan singkat. "Meskipun Pak SBY tidak bisa jalan kaki bersama dengan kami sore tadi, kami tidak kecewa. Kami senang Pak SBY bisa hadir bersama-sama kami," ujarnya.
Yudhoyono yang disambut hangat kedatangannya lantas naik panggung bersama istrinya. Dengan pakaian serba hitam dibalut jaket kulit hitam Yudhoyono tampil dengan senyum mengembang. Istrinya yang berpakaian serba hitam sesekali melempar senyum ke penjuru ruangan. Setelah dipersilakan memberi sambutan, Yudhoyono kemudian meraih pengeras suara menceritakan keterlibatannya dengan klub hash bersama seniornya, Soeyono, dan pengalaman pribadinya.
"Di pintu masuk Airborne School, Amerika Serikat, ada tulisan: ÆBe a real man!Æ Orang yang masuk latihan berat konon akan menjadi the real man. Tradisi hash adalah sebuah aktivitas yang sangat positif karena melatih fisik, mental, persahabatan, dan jiwa sportif. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini mewartakan kepada seluruh bangsa Indonesia yang sedang berdemokrasi," ujar Yudhoyono.
Dalam suasana keakraban yang terbangun, Yudhoyono berharap harmoni dan toleransi tumbuh kembali di Indonesia. "Jangan terkotak-kotak dan berjarak karena identitas agama, suku, ras, dan golongan. Cita-cita kemerdekaan yang belum terwujud yaitu membebaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan rakyat hanya bisa diatasi kalau kita bersatu. Saya kerap mengatakan: Æsatu untuk semua, semua untuk satu!Æ," ujar Yudhoyono.
Di hadapan ribuan hasher, Yudhoyono mengajak agar partisipasi dalam demokrasi tidak dilupakan. Mengakhiri acara, Yudhoyono tampil lagi dengan membawakan lagu andalan milik Jamrud berjudul Pelangi di Matamu. Dengan suara sedikit serak, Yudhoyono terdengar lebih pas menyanyikan lagu rock tersebut. Usai acara, anggota tim khusus Yudhoyono yang selalu mengenakan sorban Ali Mochtar Ngabalin segera menjemput Yudhoyono ke dekat panggung.
Sebelum hadir di The View, siang harinya Yudhoyono hadir dalam peringatan Isra MiÆraj dan menyambut Datangnnya Bulan Suci Ramadhan di Pondok Pesantren Sindang Resmi dan Yayasan Pendidikan Raudhatul Firdaus. Yudhoyono bersama istri dan beberapa anggota tim suksesnya hadir setelah shalat Jumat langsung dari Jakarta melalui jalan darat. Yudhoyono dengan baju koko krem dan peci hitam tampil serasi dengan istrinya, yang mengenakan jilbab rapat dan pakaian muslim warna krem.
Kehadiran Yudhoyono beserta rombongan disambut meriah warga pondok pesantren dan warga sekitar. Selain memenuhi halaman rumah pemimpin pondok pesantren, kerumunan warga juga memadati jalan umum dan bangunan tinggi di sekitarnya. Warga sekitar yang mencoba menaiki pagar dan atap masjid di samping tempat kegiatan berteriak histeris ketika mendengar kata pembukaan Yudhoyono yang disampaikan dengan suara berat.
Selama acara berlangsung, dibagikan kaset lagu penyejuk iman bergambar Yudhoyono dengan pakaian muslim, majalah berisi kegiatan Yudhoyono yang luas, dan selebaran berjudul Selintas Biografi SBY Menjawab Fitnah. Dalam selebaran bergambar Yudhoyono dan Kristiani dengan pakaian muslim itu, dipaparkan pribadi Yudhoyono sejak masih kecil dan jawaban atas fitnah seperti menolak syariat Islam, beragama kristen, dan melakukan kristenisasi, serta mendapat dana dari Amerika Serikat.
inu
gus dur dan sby
Setelah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendapatkan dukungan pribadi dari Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur mengaku mengagumi dan menghargai Yudhoyono dan berharap hubungan baik terus dipupuk. Untuk menjaga hubungan baik, Gus Dur meminta putrinya, Yenny Abdurrahman Wahid, dilibatkan dalam kampanye-kampanye Yudhoyono.
Gus Dur bertemu Yudhoyono di Hotel Regent, Sabtu (28/8) sore. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur didampingi putrinya, Yenny, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab. Yudhoyono didampingi beberapa anggota tim suksesnya, yaitu Rahmat Witoelar, Heru Lelono, dan Suko Sudarso. Sebelum pertemuan bersama, secara khusus Gus Dur berbincang dengan Yudhoyono secara tertutup.
Beberapa hari sebelumnya Gus Dur juga bertemu Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Ciganjur, dan sempat berziarah bersama ke Blitar. Kepada pers seusai pertemuan, Gus Dur mengatakan, "Beberapa hari lalu saya jalan-jalan dengan Pak Bambang di Green Garden. Waktu itu enggak pakai bicara-bicara. Sekarang saya ke sini untuk bicara dengan Pak Bambang mengenai kampanye yang lalu. Selanjutnya, hubungan baik ini ingin kita pupuk terus dan lanjutkan. Yenny pernah ikut kampanye di Batang dan akan terus ikut (kampanye Yudhoyono)."
Meskipun telah memiliki hubungan baik dengan Yudhoyono sejak lama, Gus Dur mengaku kagum dengan Yudhoyono ketika masa kampanye pemilihan umum presiden putaran pertama. Menurut Gus Dur, kampanye Yudhoyono adalah kampanye paling sopan dibandingkan dengan kampanye kandidat lain yang tidak diketahuinya.
Terkait dengan dilibatkannya dirinya dalam kampanye Yudhoyono, Yenny mengaku belum dibahas secara teknis. Ia mengaku dirinya hanya diminta menjadi penghubung komunikasi politik antara Gus Dur dengan Yudhoyono. "Secara teknis saya belum tahu bentuk keterlibatannya. Soal konsesi politik dalam kabinet, biar Pak SBY dan Gus Dur saja yang bicara sendiri untuk menghindari calo-calo yang tidak jelas," ujarnya.
Dalam jumpa pers, Gus Dur mengemukakan tidak ada komitmen yang dibuat antara dirinya dengan Yudhoyono. Ketika ditanya apakah kedatangannya merupakan wujud dukungan politiknya dan PKB kepada Yudhoyono, Gus Dur berujar, "Harus dibedakan antara pendapat pribadi dan pendapat institusi. Secara pribadi, saya kagum dan menghargai Pak Bambang. Sementara secara institusi, PKB masih mengadakan Mukernas akhir bulan ini. Secara pribadi ya," ujarnya.
Ketika ditanya komentarnya mengenai Koalisi Kebangsaan, Gus Dur berujar, "Saya tidak akan memberi komentar kecuali pertanyaan. Itu Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Imajiner? Karena kalau Koalisi Kebangsaan kok ngomongnya ngalor-ngidul. Bang Akbar ngomong begitu, Mega ngomong begini dan ada Hamzah Haz ngomong lain lagi. Koalisi dibikin simple saja lah."
Seusai Gus Dur memberikan keterangan, Yudhoyono mengemukakan bahwa pertemuan dengan Gus Dur merupakan rangkaian pertemuan sebelumnya. Yudhoyono mengulang beberapa penjelasan Gus Dur mengenai adanya keinginan Gus Dur agar kerja sama dan komunikasi dapat berlanjut dan dititipkannya Yenny kepadanya. Meskipun keputusan PKB masih menunggu Mukernas, 31 Agustus 2004, Yudhoyono yang sempat berbincang dengan Alwi Shihab mengemukakan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PKB selama ini cukup konstruktif.
"Kebersamaan tidak boleh diawali dengan dapat apa. Itu tidak akan kokoh sebagai dasar. Kebersamaan harus didasari komitmen untuk bersama-sama setelah 20 September 2004 jika saya terpilih. Oleh PKB hal itu ditanggapi positif," paparnya.
Sabtu sore dideklarasikan Koalisi Kerakyatan. Koordinator Koalisi Kerakyatan Jumhur Hidayat mengemukakan, koalisi yang digalangnya bertujuan menjaga kedaulatan rakyat agar tidak lagi diselewengkan para elite politik.
inu
Gus Dur bertemu Yudhoyono di Hotel Regent, Sabtu (28/8) sore. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur didampingi putrinya, Yenny, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab. Yudhoyono didampingi beberapa anggota tim suksesnya, yaitu Rahmat Witoelar, Heru Lelono, dan Suko Sudarso. Sebelum pertemuan bersama, secara khusus Gus Dur berbincang dengan Yudhoyono secara tertutup.
Beberapa hari sebelumnya Gus Dur juga bertemu Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Ciganjur, dan sempat berziarah bersama ke Blitar. Kepada pers seusai pertemuan, Gus Dur mengatakan, "Beberapa hari lalu saya jalan-jalan dengan Pak Bambang di Green Garden. Waktu itu enggak pakai bicara-bicara. Sekarang saya ke sini untuk bicara dengan Pak Bambang mengenai kampanye yang lalu. Selanjutnya, hubungan baik ini ingin kita pupuk terus dan lanjutkan. Yenny pernah ikut kampanye di Batang dan akan terus ikut (kampanye Yudhoyono)."
Meskipun telah memiliki hubungan baik dengan Yudhoyono sejak lama, Gus Dur mengaku kagum dengan Yudhoyono ketika masa kampanye pemilihan umum presiden putaran pertama. Menurut Gus Dur, kampanye Yudhoyono adalah kampanye paling sopan dibandingkan dengan kampanye kandidat lain yang tidak diketahuinya.
Terkait dengan dilibatkannya dirinya dalam kampanye Yudhoyono, Yenny mengaku belum dibahas secara teknis. Ia mengaku dirinya hanya diminta menjadi penghubung komunikasi politik antara Gus Dur dengan Yudhoyono. "Secara teknis saya belum tahu bentuk keterlibatannya. Soal konsesi politik dalam kabinet, biar Pak SBY dan Gus Dur saja yang bicara sendiri untuk menghindari calo-calo yang tidak jelas," ujarnya.
Dalam jumpa pers, Gus Dur mengemukakan tidak ada komitmen yang dibuat antara dirinya dengan Yudhoyono. Ketika ditanya apakah kedatangannya merupakan wujud dukungan politiknya dan PKB kepada Yudhoyono, Gus Dur berujar, "Harus dibedakan antara pendapat pribadi dan pendapat institusi. Secara pribadi, saya kagum dan menghargai Pak Bambang. Sementara secara institusi, PKB masih mengadakan Mukernas akhir bulan ini. Secara pribadi ya," ujarnya.
Ketika ditanya komentarnya mengenai Koalisi Kebangsaan, Gus Dur berujar, "Saya tidak akan memberi komentar kecuali pertanyaan. Itu Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Imajiner? Karena kalau Koalisi Kebangsaan kok ngomongnya ngalor-ngidul. Bang Akbar ngomong begitu, Mega ngomong begini dan ada Hamzah Haz ngomong lain lagi. Koalisi dibikin simple saja lah."
Seusai Gus Dur memberikan keterangan, Yudhoyono mengemukakan bahwa pertemuan dengan Gus Dur merupakan rangkaian pertemuan sebelumnya. Yudhoyono mengulang beberapa penjelasan Gus Dur mengenai adanya keinginan Gus Dur agar kerja sama dan komunikasi dapat berlanjut dan dititipkannya Yenny kepadanya. Meskipun keputusan PKB masih menunggu Mukernas, 31 Agustus 2004, Yudhoyono yang sempat berbincang dengan Alwi Shihab mengemukakan bahwa komunikasi yang terjalin dengan PKB selama ini cukup konstruktif.
"Kebersamaan tidak boleh diawali dengan dapat apa. Itu tidak akan kokoh sebagai dasar. Kebersamaan harus didasari komitmen untuk bersama-sama setelah 20 September 2004 jika saya terpilih. Oleh PKB hal itu ditanggapi positif," paparnya.
Sabtu sore dideklarasikan Koalisi Kerakyatan. Koordinator Koalisi Kerakyatan Jumhur Hidayat mengemukakan, koalisi yang digalangnya bertujuan menjaga kedaulatan rakyat agar tidak lagi diselewengkan para elite politik.
inu
agus widjojo
Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, memang banyak perubahan fisik dan struktur selama enam tahun reformasi. Namun, banyaknya perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan mental dan kultur warisan masa lalu. Perubahan mental dan kultur dapat dilakukan secara optimal jika terjadi perubahan figur presiden.
Agus mengungkapkan pernyataan tersebut ketika ditanya tawaran perubahan yang dilekatkan atau dicitrakan dalam sosok calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menjadi narasumber di Blora Center, Jakarta, Selasa (24/8). "Perubahan apa yang ditawarkan Yudhoyono memang tergantung pada persepsi dan ekspektasi masyarakat. Namun, salah satu tolok ukur perubahan seperti yang ditawarkan Yudhoyono adalah menyangkut perubahan figur presiden," ujarnya.
Agus yang diundang untuk menjadi narasumber pertama dalam kegiatan Blora Center mengakui, selama enam tahun reformasi memang banyak terjadi perubahan, baik secara fisik maupun struktur. "Namun, perubahan di banyak bidang itu tidak diikuti perubahan mental dan kultur. Masih kental kesan masa lalu berupa ketidaktertiban dalam proses perubahan yang diupayakan selama ini," ujar Agus.
Ketika ditanya mengenai perubahan macam apa yang sesungguhnya ditawarkan Yudhoyono, Agus menyebut penegakan dan kepastian hukum. "Harus ada perubahan dalam institusi penegakan hukum mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menuju good and clean governance," ujarnya.
Bara Hasibuan senada dengan pernyataan Agus. Menurutnya, perubahan yang dilekatkan dan dicitrakan pada diri Yudhoyono adalah perubahan kepemimpinan. "Harus ada perubahan leadership untuk bisa membawa bangsa ke depan karena itulah masalah utama kita. Perlu ada terobosan dari pemimpin," ujar Bara, mantan Wakil Sekjen PAN kemudian pindah ke PKB, namun kemudian juga mundur dari PKB.
Menurutnya, terbiarkannya kasus korupsi selama enam tahun disebabkan karena lemahnya kepemimpinan Megawati. "Jaksa agung boleh lemah. Namun, dengan memiliki presiden yang punya leadership kuat, kelemahan jaksa agung dapat diatasi. Sekarang ini kita memiliki kelemahan ganda dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
inu
Agus mengungkapkan pernyataan tersebut ketika ditanya tawaran perubahan yang dilekatkan atau dicitrakan dalam sosok calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menjadi narasumber di Blora Center, Jakarta, Selasa (24/8). "Perubahan apa yang ditawarkan Yudhoyono memang tergantung pada persepsi dan ekspektasi masyarakat. Namun, salah satu tolok ukur perubahan seperti yang ditawarkan Yudhoyono adalah menyangkut perubahan figur presiden," ujarnya.
Agus yang diundang untuk menjadi narasumber pertama dalam kegiatan Blora Center mengakui, selama enam tahun reformasi memang banyak terjadi perubahan, baik secara fisik maupun struktur. "Namun, perubahan di banyak bidang itu tidak diikuti perubahan mental dan kultur. Masih kental kesan masa lalu berupa ketidaktertiban dalam proses perubahan yang diupayakan selama ini," ujar Agus.
Ketika ditanya mengenai perubahan macam apa yang sesungguhnya ditawarkan Yudhoyono, Agus menyebut penegakan dan kepastian hukum. "Harus ada perubahan dalam institusi penegakan hukum mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menuju good and clean governance," ujarnya.
Bara Hasibuan senada dengan pernyataan Agus. Menurutnya, perubahan yang dilekatkan dan dicitrakan pada diri Yudhoyono adalah perubahan kepemimpinan. "Harus ada perubahan leadership untuk bisa membawa bangsa ke depan karena itulah masalah utama kita. Perlu ada terobosan dari pemimpin," ujar Bara, mantan Wakil Sekjen PAN kemudian pindah ke PKB, namun kemudian juga mundur dari PKB.
Menurutnya, terbiarkannya kasus korupsi selama enam tahun disebabkan karena lemahnya kepemimpinan Megawati. "Jaksa agung boleh lemah. Namun, dengan memiliki presiden yang punya leadership kuat, kelemahan jaksa agung dapat diatasi. Sekarang ini kita memiliki kelemahan ganda dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
inu
blora center
SAYA masih tentara aktif sampai sekarang. Apakah setelah pensiun saya akan bergabung dengan tim sukses calon presiden, tunggu saja nanti. Yang jelas, meskipun tidak lagi menjadi Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, saya sampai sekarang masih tentara aktif. Karena itu tidak mungkin terjun ke dunia politik untuk sekarang ini," ujar Letnan Jenderal Sudi Silalahi dalam pembicaraan melalui telepon akhir Juli 2004 lalu.
Kini, sahabat dekat calon presiden dari Partai Demokrat yang mantan atasannya di Kementerian Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah benar-benar pensiun. Apa yang dimintanya untuk ditunggu setelah pensiun dari dinas ketentaraan adalah sumbangannya bagi upaya Yudhoyono memenangi kompetisi pemilihan umum presiden putaran kedua. Senin (23/8) di Jakarta, Sudi memberikan salah satu sumbangannya sebagai sahabat dekat Yudhoyono dengan mendirikan Blora Center.
"Saya mendengar komunikasi dengan Pak SBY tidak lancar. Banyak kalangan yang ingin berkomunikasi dengan Pak SBY tidak terakomodasi. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Saya menjadi tumpuan kekesalan dan keluhan sejumlah teman. Saya berharap Blora Center dapat menjadi wadah komunikasi dengan Pak SBY. Tidak mungkin dapat menampung semua. Tetapi saya berharap upaya ini dapat memudahkan komunikasi dengan Pak SBY," ujar Sudi memaparkan alasan dan tujuan pembentukan Blora Center.
Hadir dalam silaturahmi peluncuran Blora Center tersebut antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan dan anaknya Bara Hasibuan, beberapa seniman seperti Arswendo Atmowiloto, Nyoman Nuarta, dan Garin Nugroho. Beberapa aktivis partai politik yang selama ini turut dalam hiruk-pikuk silaturahmi Yudhoyono juga tampak seperti Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Julius Usman, dan Meliono Soewondo.
"Blora Center dibentuk sebagai forum untuk komunikasi dan diskusi dengan Pak SBY. Kami berharap dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pak SBY di mana pun beliau berada dengan teleconference. Jika membutuhkan segala berita, informasi, dan konfirmasi tentang Pak SBY, kami dapat mewadahinya di sini," ujar Sudi menambahkan.
Mencoba fasilitas teleconference yang tersedia, setelah berganti jas, Yudhoyono berdialog jarak jauh dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipandu Rektor ITB Kusmayanto Kadiman. Setelah diminta memaparkan kesan dan gagasannya soal pendidikan, Yudhoyono dicecar pertanyaan oleh dua mahasiswa ITB.
Jaka, mahasiswa fakultas teknik elektro mempertanyakan unsur politisasi lembaga pendidikan dalam acara teleconference. Meskipun mengaku tidak tepat menjawab, Yudhoyono mengemukakan dalam teleconference sekarang ini Megawati Soekarnoputri juga diberi kesempatan, tapi tak ada respons. "Bagi saya, makin banyak rakyat mendengar semakin bagus karena pilihan ada ada pada rakyat," ujarnya.
Mengakhiri teleconference, Yudhoyono menjawab positif seluruh pertanyaan, "Sikap dan posisi saya sangat jelas. Selamat untuk rektor dan mahasiswa ITB. Mari kita jemput masa depan teknologi Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan.
inu
Kini, sahabat dekat calon presiden dari Partai Demokrat yang mantan atasannya di Kementerian Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah benar-benar pensiun. Apa yang dimintanya untuk ditunggu setelah pensiun dari dinas ketentaraan adalah sumbangannya bagi upaya Yudhoyono memenangi kompetisi pemilihan umum presiden putaran kedua. Senin (23/8) di Jakarta, Sudi memberikan salah satu sumbangannya sebagai sahabat dekat Yudhoyono dengan mendirikan Blora Center.
"Saya mendengar komunikasi dengan Pak SBY tidak lancar. Banyak kalangan yang ingin berkomunikasi dengan Pak SBY tidak terakomodasi. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Saya menjadi tumpuan kekesalan dan keluhan sejumlah teman. Saya berharap Blora Center dapat menjadi wadah komunikasi dengan Pak SBY. Tidak mungkin dapat menampung semua. Tetapi saya berharap upaya ini dapat memudahkan komunikasi dengan Pak SBY," ujar Sudi memaparkan alasan dan tujuan pembentukan Blora Center.
Hadir dalam silaturahmi peluncuran Blora Center tersebut antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan dan anaknya Bara Hasibuan, beberapa seniman seperti Arswendo Atmowiloto, Nyoman Nuarta, dan Garin Nugroho. Beberapa aktivis partai politik yang selama ini turut dalam hiruk-pikuk silaturahmi Yudhoyono juga tampak seperti Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Julius Usman, dan Meliono Soewondo.
"Blora Center dibentuk sebagai forum untuk komunikasi dan diskusi dengan Pak SBY. Kami berharap dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pak SBY di mana pun beliau berada dengan teleconference. Jika membutuhkan segala berita, informasi, dan konfirmasi tentang Pak SBY, kami dapat mewadahinya di sini," ujar Sudi menambahkan.
Mencoba fasilitas teleconference yang tersedia, setelah berganti jas, Yudhoyono berdialog jarak jauh dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipandu Rektor ITB Kusmayanto Kadiman. Setelah diminta memaparkan kesan dan gagasannya soal pendidikan, Yudhoyono dicecar pertanyaan oleh dua mahasiswa ITB.
Jaka, mahasiswa fakultas teknik elektro mempertanyakan unsur politisasi lembaga pendidikan dalam acara teleconference. Meskipun mengaku tidak tepat menjawab, Yudhoyono mengemukakan dalam teleconference sekarang ini Megawati Soekarnoputri juga diberi kesempatan, tapi tak ada respons. "Bagi saya, makin banyak rakyat mendengar semakin bagus karena pilihan ada ada pada rakyat," ujarnya.
Mengakhiri teleconference, Yudhoyono menjawab positif seluruh pertanyaan, "Sikap dan posisi saya sangat jelas. Selamat untuk rektor dan mahasiswa ITB. Mari kita jemput masa depan teknologi Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan.
inu
pak mayar i
CALON presiden dari Partai Demokrat Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono membuka dialog dengan pengeras suara. "Tolong sampaikan apa yang bapak dan ibu harapkan. Sebab jika Insya Allah saya terpilih, saya akan memperjuangkannya. Tolong sampaikan secara terbuka, terus terang, dan tidak usah takut mengenai harapan bapak dan ibu kepada pemerintah."
Mendengar suara sosok yang selama ini hanya didengar lewat berita televisi dan radio, warga Cikeas Udik yang berkerumun terperangah dan saling melihat ke kanan dan ke kiri. Pak Mayar (80), petani penggarap miskin yang didatangi Yudhoyono dengan mobil mewah masih melongo tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi dihalaman rumahnya yang berlantai tanah.
Mengekspresikan kegembiraan, H Hasan Ma'ruf, yang duduk mendampingi Pak Mayar segera berujar, "Wah seperti ada bidadari turun dari khayangan. Jangankan calon presiden, calon kepala desa saja tidak pernah ada yang mendatangi kami seperti ini."
Ekspresi kegembiraan ini lantas disambut tepuk tangan meriah dan teriakan histeris ibu-ibu yang datang berduyun-duyun meninggalkan pekerjaan dapur dan umumnya masih menggendong anak bayinya.
Setelah terperangah, harapan dan keluhan warga Cikeas Udik yang terletak sekitar tiga kilometer dari rumah Yudhoyono di Puri Cikeas dikemukakan. Apa yang dikeluhkan tetangganya itu antara lain perubahan nasib mayoritas warga yang semula menjadi pemilik lahan luas menjadi petani penggarap seperti Pak Mayar, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan kesulitan, serta beban hidup yang terus saja bertambah.
Pak Mayar yang dalam pertemuan dengan Yudhoyono itu dijemput oleh Lalam, tetangganya, dari ladang tempatnya sedang menanam kunyit, serai, dan lengkuas mengemukakan, sebelumnya dirinya memiliki berhektar-hektar lahan di Cikeas. "Sekarang saya hanya punya tanah 500 meter untuk rumah. Berhektar-hektar tanah saya jual ke PT (pengembang/perusahaan). Sekarang saya menggarap tanah saya yang sudah bukan milik saya itu setiap hari," ujar Mayar yang tampak gembira karena Yudhoyono berjanji segera memasang listrik di rumahnya.
Yudhoyono yang mengaku datang mendadak mengunjungi Pak Mayar untuk mendengar suara rakyat selama pertemuan mengangguk-anggukkan kepala sambil mengungkapkan keprihatinannya. Saat ditanya mengenai terjualnya hampir semua tanah rakyat tetapi beban pajak masih diberikan kepada rakyat, Yudhoyono meminta agar hal itu diselesaikan dengan pemilik tanah sekarang dan dengan bantuan pemerintah daerah.
Usai berdialog dengan tetangganya, Yudhoyono menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya yang luasnya mencapai 3.000 meter. "Perlunya perbaikan pelayanan kepada publik dan pembenahan program kependudukan atau keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan penduduk," paparnya.
Sebelum meninggalkan tetangganya dengan janji, Yudhoyono menciumi anak-anak. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun histeris berdesakan mengantre membawa anaknya.
inu
Mendengar suara sosok yang selama ini hanya didengar lewat berita televisi dan radio, warga Cikeas Udik yang berkerumun terperangah dan saling melihat ke kanan dan ke kiri. Pak Mayar (80), petani penggarap miskin yang didatangi Yudhoyono dengan mobil mewah masih melongo tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi dihalaman rumahnya yang berlantai tanah.
Mengekspresikan kegembiraan, H Hasan Ma'ruf, yang duduk mendampingi Pak Mayar segera berujar, "Wah seperti ada bidadari turun dari khayangan. Jangankan calon presiden, calon kepala desa saja tidak pernah ada yang mendatangi kami seperti ini."
Ekspresi kegembiraan ini lantas disambut tepuk tangan meriah dan teriakan histeris ibu-ibu yang datang berduyun-duyun meninggalkan pekerjaan dapur dan umumnya masih menggendong anak bayinya.
Setelah terperangah, harapan dan keluhan warga Cikeas Udik yang terletak sekitar tiga kilometer dari rumah Yudhoyono di Puri Cikeas dikemukakan. Apa yang dikeluhkan tetangganya itu antara lain perubahan nasib mayoritas warga yang semula menjadi pemilik lahan luas menjadi petani penggarap seperti Pak Mayar, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan kesulitan, serta beban hidup yang terus saja bertambah.
Pak Mayar yang dalam pertemuan dengan Yudhoyono itu dijemput oleh Lalam, tetangganya, dari ladang tempatnya sedang menanam kunyit, serai, dan lengkuas mengemukakan, sebelumnya dirinya memiliki berhektar-hektar lahan di Cikeas. "Sekarang saya hanya punya tanah 500 meter untuk rumah. Berhektar-hektar tanah saya jual ke PT (pengembang/perusahaan). Sekarang saya menggarap tanah saya yang sudah bukan milik saya itu setiap hari," ujar Mayar yang tampak gembira karena Yudhoyono berjanji segera memasang listrik di rumahnya.
Yudhoyono yang mengaku datang mendadak mengunjungi Pak Mayar untuk mendengar suara rakyat selama pertemuan mengangguk-anggukkan kepala sambil mengungkapkan keprihatinannya. Saat ditanya mengenai terjualnya hampir semua tanah rakyat tetapi beban pajak masih diberikan kepada rakyat, Yudhoyono meminta agar hal itu diselesaikan dengan pemilik tanah sekarang dan dengan bantuan pemerintah daerah.
Usai berdialog dengan tetangganya, Yudhoyono menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya yang luasnya mencapai 3.000 meter. "Perlunya perbaikan pelayanan kepada publik dan pembenahan program kependudukan atau keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan penduduk," paparnya.
Sebelum meninggalkan tetangganya dengan janji, Yudhoyono menciumi anak-anak. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun histeris berdesakan mengantre membawa anaknya.
inu
ryamizard
SEBAGAI Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu cukup dekat dengan prajuritnya. Dalam setiap kesempatan, jenderal yang matang dalam Operasi Seroja di Timor Timur lebih dari 10 tahun ini selalu menyapa dan memompa semangat prajuritnya. Kepada prajurit dan keluarganya yang menjadi korban darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ryamizard kerap membesarkan hati mereka dengan membesuknya.
Dalam setiap kesempatan memberikan amanat di depan prajuritnya, Ryamizard nyaris tidak pernah lupa menyelipkan perintah kepada prajuritnya agar "baik-baik dengan rakyat". Kepada prajuritnya yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, Ryamizard berpesan, "Jangan sekali-kali mengingkari janji rakyat. Mereka meminta bukti. Lebih baik satu kali bicara 1.000 kali bekerja daripada 1.000 kali bicara tidak ada artinya."
Hal yang sama ia tegaskan kembali ketika publik ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang TNI yang kontroversial. Dalam Apel Komadan Satuan Tugas TNI AD di Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta, Ryamizard mengundang seluruh komandan berikut sesepuh TNI AD hadir dalam malam renungan di Markas Besar TNI AD. Dalam renungan yang dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka itu, Ryamizard mengaku resah melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini.
Dalam keresahan itu, Ryamizard menegaskan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman. "Satu- satunya hak milik yang tidak berubah adalah TNI Angkatan Perang. Kalau TNI diubah, pasti negara akan hancur. Walaupun dapat tekanan, kami bertekad setia mengawal dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan TNI," katanya.
Ryamizard berkeluh kesah mengenai tak adanya kepedulian kepada TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peduli kah mereka dengan kami yang berkorban jiwa dan raga tetapi justru difitnah dan dipenjara? Jawabannya adalah tidak!" ujarnya.
Seusai menyampaikan renungan dalam keheningan dan cahaya temaram obor itu, Ryamizard turun podium menyalami sesepuh TNI AD yang hadir, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dan Letjen (Purn) Hari Sabarno.
Dalam keharuan, jenderal yang tidak banyak suka bicara ini mendatangi janda dan anak tentara yang gugur di medan tugas. Ryamizard menyapa, menyalami, dan memompa semangat tentara yang mengalami cacat tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Kehadiran penyanyi Ebiet G Ade membawakan lagu "Untuk Kita Renungkan" dan "Ayah" menambah keharuan malam itu.
TANGGAL 26 Agustus mendatang, genap satu tahun Departemen Pertahanan (Dephan) dibiarkan tanpa adanya menteri pertahanan (menhan). Matori Abdul Djalil yang ditunjuk Presiden Megawati sebagai Menhan dalam Kabinet Gotong Royong menderita stroke dengan penyumbatan aliran darah di batang otaknya.
Karena sakitnya parah, setelah beberapa minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura. Penanganan kesehatan Matori menjadi sulit dan rumit karena adanya beberapa komplikasi kesehatan yang dideritanya, seperti gangguan paru-paru, gula (diabetes), dan sinusitis.
Banyak peristiwa penting terkait dengan pertahanan terjadi ketika Matori sakit. Selain munculnya sejumlah komplikasi atas penerapan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul kasus pengadaan helikopter angkut jenis Mi-17 untuk TNI AD dan rancangan RUU TNI.
Ketiadaan menhan selalu dikeluhkan Komisi I DPR setiap kali rapat dengar pendapat di DPR. Namun, keluhan tinggal keluhan. Sampai sekarang jabatan menteri pokok di luar menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu dibiarkan kosong oleh yang memiliki hak prerogatif, Presiden Megawati Seokarnoputri.
Menghadapi kasus pembelian helikopter Mi-17 dan juga Sukhoi, ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI sambil bercanda mengemukakan, "Buat saya, lebih enak tanpa menteri pertahanan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan yang tidak benar kerjanya. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semua adalah anak buah saya," ujarnya sambil tertawa lepas.
Ketua Komisi I DPR dari Partai Golongan Karya Ibrahim Ambong mengemukakan, selama memimpin komisi yang membidangi masalah pertahanan itu, kontroversi antara Dephan dan Markas Besar TNI selalu terjadi. "Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasus Sukhoi. Jika membaca laporan kami dengan lampiran-lampirannya, akan ketemu, bahkan secara terbuka, Panglima TNI mengatakan Dephan adalah anak buahnya. Untung itu diakuinya hanya joke. Namun, memang itu yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
Dengan kenyataan empiris yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, Ambong berharap, Rancangan Undang- Undang TNI secara jelas mengatur tugas Panglima TNI secara rinci agar tak ada tumpang tindih antarlembaga. Dalam kaitan dengan Departemen, seperti disebut dalam RUU TNI Pasal 16 (2), Panglima bekerja sama dengan menteri. Tidak cukup jelas disebut apa maksud dari kerja sama dan menteri apa yang diajak bekerja sama.
Oleh Ambong, ketidakjelasan itu menunjukkan RUU TNI penuh keraguan. "Memang secara keseluruhan kita melihat RUU TNI ini penuh keraguan dalam pembuatannya. Contoh yang paling tegas dikatakan posisi ketiga angkatan itu sama dan sederajat. Tetapi, kalau kita merunut satu demi satu secara rinci, ternyata ada perbedaan. Misalnya, kalau angkatan laut itu dikatakan menegakkan hukum di laut, angkatan udara hukum di udara. Tetapi angkatan darat tidak disebut sebagai apa. Apa bedanya, kan berarti ada perbedaan," ujar Ambong.
Letjen (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, untuk menempatkan institusi TNI dalam konteks demokrasi, TNI harus melakukan dekonstruksi paradigma lamanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah terinternalisasi. Pemberian peran kepada TNI seperti diatur dalam RUU TNI, misalnya, sejauh ini masih dianggap bahwa tugas itu otomatis, berada di luar keputusan politik Presiden.
"Tugas melaksanakan operasi militer selain perang bukan hal aneh buat TNI. Tetapi, perlu diingat, buat TNI gambaran, imajinasi dan interpretasi atas tugas itu dilaksanakan di luar kewenangan Presiden. TNI merasa boleh melaksanakan perannya secara langsung. Itu terbukti dengan munculnya Pasal 19 atau Pasal Kudeta dalam draf RUU TNI lama. TNI masih merasa bertanggung jawab atas segala-galanya," ujar Agus.
Lebih lanjut ia menengok alternatif rumusan TNI sebagai alat pemerintah bukan alat negara. Sumpah Prajurit yang asli itu adalah setia kepada pemerintah, bukan kepada negara. "Kalau kita mengatakan, TNI alat negara, konsekuensinya secara kultural apa? TNI akan mengatakan, ÆSaya kan alat negara, bukan alat pemerintah. Saya bisa hadir di luar Presiden, saya bisa bantah Presiden, saya bisa menentang Presiden." Ini harus kita padamkan, kita dekonstruksikan," paparnya.
Menurut Agus, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, secara sistem ketatanegaraan, TNI harus hadir di bawah keputusan politik Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jangan sampai TNI masih merasa hadir di luar presiden. Perubahan sumpah prajurit menjadi setia kepada negara, menurut Agus, dilakukan untuk menjustifikasi peran ganda TNI atau dwifungsi.
Dalam kaitan dengan jati diri TNI seperti dirumuskan RUU TNI Pasal 2 (1) bahwa TNI adalah tentara rakyat, Agus mengungkapkan, definisi itu akan membuat bingung prajurit. "Saya memberi contoh. MPR bersidang di Senayan dengan 700 orang resmi yang dipilih rakyat. Lalu, ada demonstrasi di Semanggi dengan massa 5.000. TNI menyekat dan mengemankan. Yang demonstrasi 5.000 orang itu berteriak kepada TNI, ÆEh kau kan tentara rakyat, membela rakyat, kami rakyat asli nih. Kami datang dari Depok, Condet, Clincing, dan Cibubur. Kami bangun jam 03.00 dan belum makan. Ngapain membela 700 orang itu, kami rakyat asli lho.Æ Apa tidak bingung itu prajurit," ujarnya.
Dalam RUU TNI belum terlihat bagaimana hubungan kewenangan antarinstansi terkait dengan pertahanan. Tidak terlalu jelas juga didudukkan posisi Panglima TNI di hadapan Presiden dan Dephan yang secara ideal membawahinya.
Agus khawatir penyusunan dan pembahasan RUU TNI terjebak pada kesalahan yang sama ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan langsung ke pasal-pasal berdasarkan imajinasi dan praktik- praktik nyata tanpa disepakati dulu kerangka dasarnya. "Konsep makro secara fundamental bagaimana hakikat TNI? Di mana kita letakkan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis modern. Kita belum sepakat itu dan langsung ke pasal demi pasal sehingga menjadi blang blonteng. Tetapi, kalau kita sepakati dulu makro- konsep yang komprehensif, mau bikin UU, doktrin, atau apa pun akan mudah dan akan ada konsistensi. Harus ada keberanian untuk membicarakan walaupun kita berbeda. Bagaimana kita sepakat meletakkan TNI di dalam sistem politik Indonesia yang sudah lebih demokratis dan modern berbeda dengan masa lalu," ujar Agus.
Konsep "baik-baik dengan rakyat" seperti yang kerap dikemukakan Ryamizard adalah ungkapan kerinduan TNI untuk kembali dicintai rakyatnya. Namun, dalam konteks demokrasi yang tumbuh di Indonesia, TNI sebagai alat negara (pemerintah) dibiayai sepenuhnya oleh rakyat (APBN) serta kekuasaan menggunakan TNI ada di tangan presiden dan diawasi rakyat melalui mekanisme di DPR.
Lalu, TNI bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa? TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah (Presiden). Pertanggungjawaban yang berfokus pada tanggung jawab profesional, seperti pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, baik personel maupun persenjataan, dan keberhasilan operasi militer.
inu
Dalam setiap kesempatan memberikan amanat di depan prajuritnya, Ryamizard nyaris tidak pernah lupa menyelipkan perintah kepada prajuritnya agar "baik-baik dengan rakyat". Kepada prajuritnya yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, Ryamizard berpesan, "Jangan sekali-kali mengingkari janji rakyat. Mereka meminta bukti. Lebih baik satu kali bicara 1.000 kali bekerja daripada 1.000 kali bicara tidak ada artinya."
Hal yang sama ia tegaskan kembali ketika publik ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang TNI yang kontroversial. Dalam Apel Komadan Satuan Tugas TNI AD di Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta, Ryamizard mengundang seluruh komandan berikut sesepuh TNI AD hadir dalam malam renungan di Markas Besar TNI AD. Dalam renungan yang dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka itu, Ryamizard mengaku resah melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini.
Dalam keresahan itu, Ryamizard menegaskan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman. "Satu- satunya hak milik yang tidak berubah adalah TNI Angkatan Perang. Kalau TNI diubah, pasti negara akan hancur. Walaupun dapat tekanan, kami bertekad setia mengawal dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan TNI," katanya.
Ryamizard berkeluh kesah mengenai tak adanya kepedulian kepada TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peduli kah mereka dengan kami yang berkorban jiwa dan raga tetapi justru difitnah dan dipenjara? Jawabannya adalah tidak!" ujarnya.
Seusai menyampaikan renungan dalam keheningan dan cahaya temaram obor itu, Ryamizard turun podium menyalami sesepuh TNI AD yang hadir, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dan Letjen (Purn) Hari Sabarno.
Dalam keharuan, jenderal yang tidak banyak suka bicara ini mendatangi janda dan anak tentara yang gugur di medan tugas. Ryamizard menyapa, menyalami, dan memompa semangat tentara yang mengalami cacat tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Kehadiran penyanyi Ebiet G Ade membawakan lagu "Untuk Kita Renungkan" dan "Ayah" menambah keharuan malam itu.
TANGGAL 26 Agustus mendatang, genap satu tahun Departemen Pertahanan (Dephan) dibiarkan tanpa adanya menteri pertahanan (menhan). Matori Abdul Djalil yang ditunjuk Presiden Megawati sebagai Menhan dalam Kabinet Gotong Royong menderita stroke dengan penyumbatan aliran darah di batang otaknya.
Karena sakitnya parah, setelah beberapa minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura. Penanganan kesehatan Matori menjadi sulit dan rumit karena adanya beberapa komplikasi kesehatan yang dideritanya, seperti gangguan paru-paru, gula (diabetes), dan sinusitis.
Banyak peristiwa penting terkait dengan pertahanan terjadi ketika Matori sakit. Selain munculnya sejumlah komplikasi atas penerapan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul kasus pengadaan helikopter angkut jenis Mi-17 untuk TNI AD dan rancangan RUU TNI.
Ketiadaan menhan selalu dikeluhkan Komisi I DPR setiap kali rapat dengar pendapat di DPR. Namun, keluhan tinggal keluhan. Sampai sekarang jabatan menteri pokok di luar menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu dibiarkan kosong oleh yang memiliki hak prerogatif, Presiden Megawati Seokarnoputri.
Menghadapi kasus pembelian helikopter Mi-17 dan juga Sukhoi, ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI sambil bercanda mengemukakan, "Buat saya, lebih enak tanpa menteri pertahanan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan yang tidak benar kerjanya. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semua adalah anak buah saya," ujarnya sambil tertawa lepas.
Ketua Komisi I DPR dari Partai Golongan Karya Ibrahim Ambong mengemukakan, selama memimpin komisi yang membidangi masalah pertahanan itu, kontroversi antara Dephan dan Markas Besar TNI selalu terjadi. "Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasus Sukhoi. Jika membaca laporan kami dengan lampiran-lampirannya, akan ketemu, bahkan secara terbuka, Panglima TNI mengatakan Dephan adalah anak buahnya. Untung itu diakuinya hanya joke. Namun, memang itu yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
Dengan kenyataan empiris yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, Ambong berharap, Rancangan Undang- Undang TNI secara jelas mengatur tugas Panglima TNI secara rinci agar tak ada tumpang tindih antarlembaga. Dalam kaitan dengan Departemen, seperti disebut dalam RUU TNI Pasal 16 (2), Panglima bekerja sama dengan menteri. Tidak cukup jelas disebut apa maksud dari kerja sama dan menteri apa yang diajak bekerja sama.
Oleh Ambong, ketidakjelasan itu menunjukkan RUU TNI penuh keraguan. "Memang secara keseluruhan kita melihat RUU TNI ini penuh keraguan dalam pembuatannya. Contoh yang paling tegas dikatakan posisi ketiga angkatan itu sama dan sederajat. Tetapi, kalau kita merunut satu demi satu secara rinci, ternyata ada perbedaan. Misalnya, kalau angkatan laut itu dikatakan menegakkan hukum di laut, angkatan udara hukum di udara. Tetapi angkatan darat tidak disebut sebagai apa. Apa bedanya, kan berarti ada perbedaan," ujar Ambong.
Letjen (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, untuk menempatkan institusi TNI dalam konteks demokrasi, TNI harus melakukan dekonstruksi paradigma lamanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah terinternalisasi. Pemberian peran kepada TNI seperti diatur dalam RUU TNI, misalnya, sejauh ini masih dianggap bahwa tugas itu otomatis, berada di luar keputusan politik Presiden.
"Tugas melaksanakan operasi militer selain perang bukan hal aneh buat TNI. Tetapi, perlu diingat, buat TNI gambaran, imajinasi dan interpretasi atas tugas itu dilaksanakan di luar kewenangan Presiden. TNI merasa boleh melaksanakan perannya secara langsung. Itu terbukti dengan munculnya Pasal 19 atau Pasal Kudeta dalam draf RUU TNI lama. TNI masih merasa bertanggung jawab atas segala-galanya," ujar Agus.
Lebih lanjut ia menengok alternatif rumusan TNI sebagai alat pemerintah bukan alat negara. Sumpah Prajurit yang asli itu adalah setia kepada pemerintah, bukan kepada negara. "Kalau kita mengatakan, TNI alat negara, konsekuensinya secara kultural apa? TNI akan mengatakan, ÆSaya kan alat negara, bukan alat pemerintah. Saya bisa hadir di luar Presiden, saya bisa bantah Presiden, saya bisa menentang Presiden." Ini harus kita padamkan, kita dekonstruksikan," paparnya.
Menurut Agus, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, secara sistem ketatanegaraan, TNI harus hadir di bawah keputusan politik Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jangan sampai TNI masih merasa hadir di luar presiden. Perubahan sumpah prajurit menjadi setia kepada negara, menurut Agus, dilakukan untuk menjustifikasi peran ganda TNI atau dwifungsi.
Dalam kaitan dengan jati diri TNI seperti dirumuskan RUU TNI Pasal 2 (1) bahwa TNI adalah tentara rakyat, Agus mengungkapkan, definisi itu akan membuat bingung prajurit. "Saya memberi contoh. MPR bersidang di Senayan dengan 700 orang resmi yang dipilih rakyat. Lalu, ada demonstrasi di Semanggi dengan massa 5.000. TNI menyekat dan mengemankan. Yang demonstrasi 5.000 orang itu berteriak kepada TNI, ÆEh kau kan tentara rakyat, membela rakyat, kami rakyat asli nih. Kami datang dari Depok, Condet, Clincing, dan Cibubur. Kami bangun jam 03.00 dan belum makan. Ngapain membela 700 orang itu, kami rakyat asli lho.Æ Apa tidak bingung itu prajurit," ujarnya.
Dalam RUU TNI belum terlihat bagaimana hubungan kewenangan antarinstansi terkait dengan pertahanan. Tidak terlalu jelas juga didudukkan posisi Panglima TNI di hadapan Presiden dan Dephan yang secara ideal membawahinya.
Agus khawatir penyusunan dan pembahasan RUU TNI terjebak pada kesalahan yang sama ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan langsung ke pasal-pasal berdasarkan imajinasi dan praktik- praktik nyata tanpa disepakati dulu kerangka dasarnya. "Konsep makro secara fundamental bagaimana hakikat TNI? Di mana kita letakkan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis modern. Kita belum sepakat itu dan langsung ke pasal demi pasal sehingga menjadi blang blonteng. Tetapi, kalau kita sepakati dulu makro- konsep yang komprehensif, mau bikin UU, doktrin, atau apa pun akan mudah dan akan ada konsistensi. Harus ada keberanian untuk membicarakan walaupun kita berbeda. Bagaimana kita sepakat meletakkan TNI di dalam sistem politik Indonesia yang sudah lebih demokratis dan modern berbeda dengan masa lalu," ujar Agus.
Konsep "baik-baik dengan rakyat" seperti yang kerap dikemukakan Ryamizard adalah ungkapan kerinduan TNI untuk kembali dicintai rakyatnya. Namun, dalam konteks demokrasi yang tumbuh di Indonesia, TNI sebagai alat negara (pemerintah) dibiayai sepenuhnya oleh rakyat (APBN) serta kekuasaan menggunakan TNI ada di tangan presiden dan diawasi rakyat melalui mekanisme di DPR.
Lalu, TNI bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa? TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah (Presiden). Pertanggungjawaban yang berfokus pada tanggung jawab profesional, seperti pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, baik personel maupun persenjataan, dan keberhasilan operasi militer.
inu
kabinet demokrat
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla, yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika menang dalam pemilu presiden putaran kedua, Partai Demokrat akan mendapat porsi terbesar dalam komposisi kabinetnya. Partai lain yang berkoalisi tidak akan memperoleh porsi yang lebih besar dari Partai Demokrat.
"Kalau ada koalisi, porsi buat partai yang berkoalisi itu, apakah itu partai politik besar seperti Partai Golkar, tidak akan melebihi porsi Partai Demokrat yang menjadi inti. Kalau porsinya sama mungkin bisa, tetapi melebihi tidak. Saya ditanya, kalau delapan kursi bagaimana? Saya jawab mana bisa?" ujarnya seusai berdiskusi dengan pedagang Pasar Glodok, Jakarta, Senin (9/8) malam.
Jusuf menjelaskan hal itu ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan tertutupnya dengan 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan 31 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu malam, yang notulensinya beredar. Jusuf membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dia melontarkan prinsip dan porsi kabinet.
Ketika ditanya soal notulensi pertemuan itu, Jusuf tampak kaget karena merasa pertemuan itu tertutup. "Dari mana tahu isi pertemuan itu? Pertemuan itu tertutup," ujar dia.
Namun, Jusuf juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan soal kabinet ahli sebagai prinsip penyusunan kabinet jika dirinya dan Yudhoyono terpilih. "Partai politik yang mendukung dan berkoalisi dengan kami dapat menyampaikan usul, tetapi kabinet ahli itu harus diisi orang-orang yang punya kemampuan," paparnya.
Dalam pertemuan itu, Jusuf didampingi beberapa anggota tim sukses, seperti Tanri Abeng, Alwi Hamu, dan Umar Said. Saat menyampaikan pikirannya, Jusuf menegaskan dirinya tidak anti-China seperti diisukan. "Kami menawarkan keseimbangan. Sebab, tanpa keseimbangan masalah sosial akan muncul. Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan agar yang kecil terlindungi. Kelompok besar tidak bisa terlindungi jika di masyarakat banyak angry and hungry young man," ujarnya.
Jusuf mengaku dirinya dirugikan dengan beredarnya black campaign (kampanye hitam) berisi fitnah, termasuk isu anti-China itu. "Capek kalau saya harus membuat klarifikasi kampanye hitam itu. Di satu sisi merugikan, tetapi di sisi lain hal itu menguntungkan karena menurut pedagang kaki lima, misalnya, itu baik juga," katanya.
Jusuf menjanjikan, jika terpilih, akan mengangkat menteri dari kelompok etnis Tionghoa. Berapa jumlahnya, Jusuf tidak menyebut karena belum ada pembicaraan serinci itu.Tidak tawarkan kursi
Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang menegaskan, rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak akan menawarkan deal politik (kursi kabinet), tetapi membuat komitmen kerja sama guna mewujudkan pemerintahan yang baik. "Rencana pertemuan dengan Akbar Tandjung sangat diperlukan untuk membuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan jika saya dan JK terpilih," katanya.
Seusai membuka rapat kerja Tim Kampanye SBY-JK se-Sumatera dan Kalbar, Yudhoyono mengatakan, dukungan atau koalisi sangat diperlukan, khususnya di parlemen, antara parpol pendukungnya dan partai-partai lain seperti Partai Golar, PAN, PKB, dan PKS.
Yudhoyono juga menyatakan, setelah bertemu dengan pimpinan PKS dan Ketua Umum PAN Amien Rais, pihaknya merencanakan bertemu cawapres dari Partai Golkar, Wiranto, guna membicarakan masalah kenegaraan. Yudhoyono menyatakan optimistis memenangi pemilihan presiden putaran kedua.
inu
"Kalau ada koalisi, porsi buat partai yang berkoalisi itu, apakah itu partai politik besar seperti Partai Golkar, tidak akan melebihi porsi Partai Demokrat yang menjadi inti. Kalau porsinya sama mungkin bisa, tetapi melebihi tidak. Saya ditanya, kalau delapan kursi bagaimana? Saya jawab mana bisa?" ujarnya seusai berdiskusi dengan pedagang Pasar Glodok, Jakarta, Senin (9/8) malam.
Jusuf menjelaskan hal itu ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan tertutupnya dengan 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan 31 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu malam, yang notulensinya beredar. Jusuf membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dia melontarkan prinsip dan porsi kabinet.
Ketika ditanya soal notulensi pertemuan itu, Jusuf tampak kaget karena merasa pertemuan itu tertutup. "Dari mana tahu isi pertemuan itu? Pertemuan itu tertutup," ujar dia.
Namun, Jusuf juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan soal kabinet ahli sebagai prinsip penyusunan kabinet jika dirinya dan Yudhoyono terpilih. "Partai politik yang mendukung dan berkoalisi dengan kami dapat menyampaikan usul, tetapi kabinet ahli itu harus diisi orang-orang yang punya kemampuan," paparnya.
Dalam pertemuan itu, Jusuf didampingi beberapa anggota tim sukses, seperti Tanri Abeng, Alwi Hamu, dan Umar Said. Saat menyampaikan pikirannya, Jusuf menegaskan dirinya tidak anti-China seperti diisukan. "Kami menawarkan keseimbangan. Sebab, tanpa keseimbangan masalah sosial akan muncul. Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan agar yang kecil terlindungi. Kelompok besar tidak bisa terlindungi jika di masyarakat banyak angry and hungry young man," ujarnya.
Jusuf mengaku dirinya dirugikan dengan beredarnya black campaign (kampanye hitam) berisi fitnah, termasuk isu anti-China itu. "Capek kalau saya harus membuat klarifikasi kampanye hitam itu. Di satu sisi merugikan, tetapi di sisi lain hal itu menguntungkan karena menurut pedagang kaki lima, misalnya, itu baik juga," katanya.
Jusuf menjanjikan, jika terpilih, akan mengangkat menteri dari kelompok etnis Tionghoa. Berapa jumlahnya, Jusuf tidak menyebut karena belum ada pembicaraan serinci itu.Tidak tawarkan kursi
Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang menegaskan, rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak akan menawarkan deal politik (kursi kabinet), tetapi membuat komitmen kerja sama guna mewujudkan pemerintahan yang baik. "Rencana pertemuan dengan Akbar Tandjung sangat diperlukan untuk membuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan jika saya dan JK terpilih," katanya.
Seusai membuka rapat kerja Tim Kampanye SBY-JK se-Sumatera dan Kalbar, Yudhoyono mengatakan, dukungan atau koalisi sangat diperlukan, khususnya di parlemen, antara parpol pendukungnya dan partai-partai lain seperti Partai Golar, PAN, PKB, dan PKS.
Yudhoyono juga menyatakan, setelah bertemu dengan pimpinan PKS dan Ketua Umum PAN Amien Rais, pihaknya merencanakan bertemu cawapres dari Partai Golkar, Wiranto, guna membicarakan masalah kenegaraan. Yudhoyono menyatakan optimistis memenangi pemilihan presiden putaran kedua.
inu
golkar pecah
Ketua Yayasan Kerukunan dan Persaudaraan Kebangsaan Marzuki Darusman mengungkapkan, Indonesia saat ini membutuhkan figur pembawa perubahan untuk dapat keluar dari sejumlah masalah mendasar bangsa yang tidak kunjung selesai. Jika kondisi saat ini dibiarkan terus berlanjut, perubahan yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi bangsa tidak akan pernah terjadi.
"Saat ini diperlukan pencarian paradigma baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan bangsa untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini berlanjut, perubahan tidak akan pernah sepenuhnya terwujud," ujar Marzuki saat jumpa pers seusai Sarasehan Kebangsaan II YKPK di Jakarta, Rabu (4/8).
Marzuki mengungkapkan, untuk pencarian paradigma baru itu diperlukan figur perubahan yang memiliki keluasan dukungan agar pemerintahannya menjadi kuat di masa mendatang. Pemerintahan yang kuat akan dapat membawa perubahan atau upaya bangsa untuk keluar dari berbagai macam krisis.
Tampil dalam jumpa pers tersebut antara lain Ketua Umum YKPK Letnan Jenderal (Purn) Bambang Triantoro dan Anton Prijatno. Bambang Triantoro mengungkapkan, seperti Sarasehan Kebangsaan I yang digelar tahun 1996, Sarasehan Kebangsaan II digelar karena harapan akan perubahan kondisi bangsa. Menurut dia, saat ini terlihat kecenderungan menurunnya kepedulian warga negara terhadap perkembangan bangsa.
Marzuki mengungkapkan, hal itu karena dipicu kerisauan tentang memudarnya persatuan nasional. Jika pada masa lalu sistem politik jadi faktor pengikat dan pengendali persatuan karena memang dikendalikan, saat ini partai politik justru menciptakan fragmentasi.
Namun, ketika ditanyakan siapa di antara dua calon presiden yang bisa disebut sebagai figur baru dimaksud, Marzuki malah memberi jawaban tidak jelas. Alasannya, dia tidak ingin terjebak dengan penyebutan nama. "Kerisauan akan memudarnya persatuan nasional makin kuat ketika melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik praktis," katanya.
inu
"Saat ini diperlukan pencarian paradigma baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan bangsa untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini berlanjut, perubahan tidak akan pernah sepenuhnya terwujud," ujar Marzuki saat jumpa pers seusai Sarasehan Kebangsaan II YKPK di Jakarta, Rabu (4/8).
Marzuki mengungkapkan, untuk pencarian paradigma baru itu diperlukan figur perubahan yang memiliki keluasan dukungan agar pemerintahannya menjadi kuat di masa mendatang. Pemerintahan yang kuat akan dapat membawa perubahan atau upaya bangsa untuk keluar dari berbagai macam krisis.
Tampil dalam jumpa pers tersebut antara lain Ketua Umum YKPK Letnan Jenderal (Purn) Bambang Triantoro dan Anton Prijatno. Bambang Triantoro mengungkapkan, seperti Sarasehan Kebangsaan I yang digelar tahun 1996, Sarasehan Kebangsaan II digelar karena harapan akan perubahan kondisi bangsa. Menurut dia, saat ini terlihat kecenderungan menurunnya kepedulian warga negara terhadap perkembangan bangsa.
Marzuki mengungkapkan, hal itu karena dipicu kerisauan tentang memudarnya persatuan nasional. Jika pada masa lalu sistem politik jadi faktor pengikat dan pengendali persatuan karena memang dikendalikan, saat ini partai politik justru menciptakan fragmentasi.
Namun, ketika ditanyakan siapa di antara dua calon presiden yang bisa disebut sebagai figur baru dimaksud, Marzuki malah memberi jawaban tidak jelas. Alasannya, dia tidak ingin terjebak dengan penyebutan nama. "Kerisauan akan memudarnya persatuan nasional makin kuat ketika melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik praktis," katanya.
inu
sby dan pers
Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan komitmennya kepada demokrasi dan kebebasan pers. Di masa mendatang, jika dirinya terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, Yudhoyono menjamin tidak akan ada lagi pembredelan terhadap pers. Yudhoyono juga berjanji membuat pers terus berkembang dan mendapatkan peran dalam kebebasannya.
"Komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers sudah merupakan komitmen kita bersama. Saya tentunya berkomitmen terhadap bagaimana pers harus terus berkembang, mendapat peran dalam kebebasannya di negeri ini sesuai dengan konstitusi dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono saat bersilaturahmi ke Kantor Majalah Tempo di Jakarta, Senin (2/8).
Saat tiba di halaman Kantor Majalah Tempo, Yudhoyono disambut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti dan kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Dalam penyambutan tersebut, Harymurti memberikan beberapa buku tentang pers kepada Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M Lutfi.
Sebelum mengadakan pembicaraan tertutup, Lubis memberi penjelasan singkat kepada Yudhoyono mengenai kasus pidana yang tengah dihadapi Majalah Tempo berikut tiga wartawannya, yaitu Harymurti, Tengku Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. "Atas apa yang dikenakan kepada kami, kami keberatan. Kami menginginkan UU Pers dipakai. Di negara lain, pencemaran nama baik oleh tulisan pers sudah didiskriminalisasikan. Kalau kita masih mempertahankan hukum kolonial, maka kita ketinggalan," ujar Lubis.
Menanggapi hal ini Yudhoyono menegaskan, supremasi hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, Yudhoyono meminta agar semua pihak kritis terhadap perubahan yang lebih luas sejalan dengan tumbuhnya norma dan nilai baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. "Dalam perubahan itu sebenarnya dialog dilakukan. Menurut saya, Indonesia itu menjadi laboratorium raksasa dari segi perubahan. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai keadilan dan kebebasan," paparnya.
Seusai pertemuan tertutup, Yudhoyono mengaku tidak secara khusus membicarakan persoalan hukum yang menimpa Majalah Tempo dan tiga wartawannya. Apa yang dibicarakan adalah hal mendasar, seperti demokrasi, aturan main hukum, dan kebebasan pers.
Harymurti mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pendapat Yudhoyono mengenai kriminalisasi pers seperti yang tengah dihadapi Tempo. "SBY mendukung diskriminalisasi pers. Beliau mendukung peran Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan pemberitaan pers," ujarnya.
Selain membicarakan masalah kebebasan pers, Harymurti juga bertanya mengenai susunan kabinet. Namun, seperti jawaban sebelumnya, Yudhoyono tidak secara rinci memberikan penjelasan. "Mengenai susunan kabinet, prinsip SBY adalah apa yang sudah baik dilakukan civil society tidak ditangani pemerintah. Seperti mengenai Departemen Penerangan, tidak ada lagi dalam susunan kabinet karena sudah baik ditangani civil society," ujarnya.
inu
"Komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers sudah merupakan komitmen kita bersama. Saya tentunya berkomitmen terhadap bagaimana pers harus terus berkembang, mendapat peran dalam kebebasannya di negeri ini sesuai dengan konstitusi dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono saat bersilaturahmi ke Kantor Majalah Tempo di Jakarta, Senin (2/8).
Saat tiba di halaman Kantor Majalah Tempo, Yudhoyono disambut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti dan kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Dalam penyambutan tersebut, Harymurti memberikan beberapa buku tentang pers kepada Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M Lutfi.
Sebelum mengadakan pembicaraan tertutup, Lubis memberi penjelasan singkat kepada Yudhoyono mengenai kasus pidana yang tengah dihadapi Majalah Tempo berikut tiga wartawannya, yaitu Harymurti, Tengku Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. "Atas apa yang dikenakan kepada kami, kami keberatan. Kami menginginkan UU Pers dipakai. Di negara lain, pencemaran nama baik oleh tulisan pers sudah didiskriminalisasikan. Kalau kita masih mempertahankan hukum kolonial, maka kita ketinggalan," ujar Lubis.
Menanggapi hal ini Yudhoyono menegaskan, supremasi hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, Yudhoyono meminta agar semua pihak kritis terhadap perubahan yang lebih luas sejalan dengan tumbuhnya norma dan nilai baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. "Dalam perubahan itu sebenarnya dialog dilakukan. Menurut saya, Indonesia itu menjadi laboratorium raksasa dari segi perubahan. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai keadilan dan kebebasan," paparnya.
Seusai pertemuan tertutup, Yudhoyono mengaku tidak secara khusus membicarakan persoalan hukum yang menimpa Majalah Tempo dan tiga wartawannya. Apa yang dibicarakan adalah hal mendasar, seperti demokrasi, aturan main hukum, dan kebebasan pers.
Harymurti mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pendapat Yudhoyono mengenai kriminalisasi pers seperti yang tengah dihadapi Tempo. "SBY mendukung diskriminalisasi pers. Beliau mendukung peran Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan pemberitaan pers," ujarnya.
Selain membicarakan masalah kebebasan pers, Harymurti juga bertanya mengenai susunan kabinet. Namun, seperti jawaban sebelumnya, Yudhoyono tidak secara rinci memberikan penjelasan. "Mengenai susunan kabinet, prinsip SBY adalah apa yang sudah baik dilakukan civil society tidak ditangani pemerintah. Seperti mengenai Departemen Penerangan, tidak ada lagi dalam susunan kabinet karena sudah baik ditangani civil society," ujarnya.
inu
Friday, March 14, 2008
koter sby
Calon presiden Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono membantah akan membubarkan komando teritorial (Koter) dan Komando Resor Militer (Korem) jika kelak terpilih, seperti terdapat dalam dokumen tidak resmi Partai Demokrat.
"Menjelaskan adanya dokumen dari antah berantah itu, saya menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk mengatakan bahwa hal itu tidak benar," tegas Yudhoyono saat menerima kunjungan 26 Pimpinan Daerah Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI (GM FKPPI) yang dipimpin Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI Eddy Rumpoko.
Mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI dan Kepala Staf Teritorial ABRI itu berpendirian, untuk mengemban tugas pertahanan negara, Koter dan Korem harus tetap dipertahankan. "Yang tidak boleh ada adalah fungsi sosial dan politik sesuai amanat reformasi. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, keberadaan koter itu legal dan konstitusional. Jangan termakan isu. Sesuai amanat reformasi, yang harus dihentikan adalah peran politik TNI," paparnya.
Yudhoyono menyambut baik kedatangan "adik-adik" GM FKPPI sekaligus untuk kangen-kangenan. Dia meminta GM FKPPI memberi penjelasan kepada masyarakat agar jangan hitam putih dan apriori memandang. "Saya sangat alergi dengan pernyataan antimiliter. Apa yang salah dengan tentara? Profesi tentara itu sama saja dengan profesi sebagai guru, nelayan, dan politisi yang sama-sama merupakan profesi terhormat. Sesat pernyataan yang mengatakan mantan militer pasti militeristik!" ujarnya.
Yudhoyono mengakui, di dunia ini memang ada tentara yang setelah menjadi penguasa berbuat lalim dan fasis seperti juga di negeri ini di mana setelah berkuasa ternyata represif. Namun itu adalah karakter individu, bukan karena latar belakangnya sebelum menjadi penguasa.
Dia meminta agar nilai, jati diri, dan konsensus dasar (fundamental consensus) bangsa dijaga dan dipertahankan. Konsensus dasar itu adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi.
inu
"Menjelaskan adanya dokumen dari antah berantah itu, saya menelepon langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk mengatakan bahwa hal itu tidak benar," tegas Yudhoyono saat menerima kunjungan 26 Pimpinan Daerah Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI (GM FKPPI) yang dipimpin Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI Eddy Rumpoko.
Mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI dan Kepala Staf Teritorial ABRI itu berpendirian, untuk mengemban tugas pertahanan negara, Koter dan Korem harus tetap dipertahankan. "Yang tidak boleh ada adalah fungsi sosial dan politik sesuai amanat reformasi. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, keberadaan koter itu legal dan konstitusional. Jangan termakan isu. Sesuai amanat reformasi, yang harus dihentikan adalah peran politik TNI," paparnya.
Yudhoyono menyambut baik kedatangan "adik-adik" GM FKPPI sekaligus untuk kangen-kangenan. Dia meminta GM FKPPI memberi penjelasan kepada masyarakat agar jangan hitam putih dan apriori memandang. "Saya sangat alergi dengan pernyataan antimiliter. Apa yang salah dengan tentara? Profesi tentara itu sama saja dengan profesi sebagai guru, nelayan, dan politisi yang sama-sama merupakan profesi terhormat. Sesat pernyataan yang mengatakan mantan militer pasti militeristik!" ujarnya.
Yudhoyono mengakui, di dunia ini memang ada tentara yang setelah menjadi penguasa berbuat lalim dan fasis seperti juga di negeri ini di mana setelah berkuasa ternyata represif. Namun itu adalah karakter individu, bukan karena latar belakangnya sebelum menjadi penguasa.
Dia meminta agar nilai, jati diri, dan konsensus dasar (fundamental consensus) bangsa dijaga dan dipertahankan. Konsensus dasar itu adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi.
inu
mimpi oposisi
PENGHITUNGAN suara di masing-masing tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 5 April 2004 belum juga dimulai. Mereka yang sulit bangun pagi dan tidak ingin hak politiknya hilang sia-sia masih mengantre di sejumlah TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, optimisme akan cukup memperoleh dukungan suara rakyat bagi partai yang disiapkannya sejak tahun 2001 sebagai kendaraan politik menuju Istana Negara telah disampaikan.
"KOALISI secara terbatas untuk pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan. Untuk itu, aturan main dan etika harus dibangun. Kabinet pelangi seperti sekarang ini terbukti tidak efektif. Dengan diwadahinya setiap fraksi dan partai politik dalam kabinet, logikanya setiap kebijakan pemerintah didukung oleh parlemen. Dalam kenyataannya, logika itu tidak dijumpai," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan "kabinet pelangi" Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.
Pandangan tersebut disampaikannya sesaat setelah berkeliling Kota Bogor meninjau pelaksanaan pemilu legislatif. Sambil menunggu pesanan soto ayam kegemarannya di warung pinggir jalan, Yudhoyono mengemukakan, "Oposisi diperlukan untuk sehatkan demokrasi. Koalisi terbatas hanya dengan beberapa partai politik di pemerintahan memungkinkan tumbuhnya oposisi yang bisa memberikan check and balance kepada the rulling party."
Malam harinya, optimisme Yudhoyono yang menjadi mesin pendulang suara untuk Partai Demokrat mendapat peneguhannya. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung tema bersih dan peduli, Partai Demokrat mampu membuat kejutan dengan perolehan suara cukup besar di sejumlah kota besar. Partai-partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak mampu membendung aliran suara kepada dua partai ini di Jakarta.
Mendapati hasil pemilu legislatif, keesokan harinya, Yudhoyono menggelar jumpa pers. Menggunakan jaringan lamanya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, puluhan wartawan berdatangan ke rumahnya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selain mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan rakyat kepada partai yang dibidaninya, Yudhoyono kembali menegaskan sikapnya untuk membangun koalisi terbatas sehingga memungkinkan tumbuh kuatnya oposisi.
Setelah kemudian Partai Demokrat dinyatakan bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena persentase perolehan suaranya, Yudhoyono mewujudkan rintisan gagasannya untuk membangun koalisi terbatas. Setelah menjadi calon presiden pertama yang mengumumkan pasangan calon wakil presidennya dari Partai Golkar Jusuf Kalla, Yudhoyono mendeklarasikan pencalonannya ke KPU.
Dalam deklarasi 10 Mei 2004 itu, pasangan Yudhoyono-Jusuf secara resmi diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiga pucuk pimpinan partai politik hadir dan menandatangani berkas pencalonan Yudhoyono-Jusuf ke KPU. Bergabungnya PBB untuk mencalonkan Yudhoyono sempat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran karena adanya perbedaan platform dengan Partai Demokrat dan PKPI.
"Saya memahami yang menjadi kekhawatiran banyak orang mengenai dugaan adanya upaya dari PBB untuk mengubah pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Mengenai kekhawatiran itu, saya kira PBB dan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bisa memberi penjelasan dengan gamblang. Bagi saya, sebagai politisi, pemahaman Pak Yusril mengenai kebangsaan dan keislaman sangat matang," papar Yudhoyono.
Meskipun tampaknya mantap dengan dukungan tiga partai politik yang hanya meraih 69 suara atau sekitar 12 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yudhoyono sebetulnya mengharapkan dukungan dan kebersamaan yang lebih besar dari partai politik lain. Sebelum beberapa partai politik mencalonkan presiden dan wakil presidennya masing-masing dan mengambil posisi saling berkompetisi, Yudhoyono mengaku telah menjalin komunikasi politik yang intensif dan berjalan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS.
Kini kompetisi tahap pertama yang mengelompokkan elite partai politik telah usai. Tiga dari lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan gugur. Pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU yang menyatakan pasangan Yudhoyono-Jusuf unggul di urutan pertama dengan 33 persen suara meneguhkan kembali optimisme Yudhoyono. Acceptance speech telah disiapkan sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Ledakan kecil di Kantor KPU membuyarkan acara yang telah sempurna disiapkan di pendopo samping rumah Yudhoyono yang baru dibangun.
Acceptance speech Yudhoyono lantas ditunda pada malam harinya sesaat selepas KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama. Segaris dengan gagasan awalnya mengenai koalisi terbatas, dalam kesempatan yang disiarkan secara luas oleh televisi tersebut Yudhoyono mengajak rakyat calon pemilihnya melepaskan simbol-simbol partai politik.
"Dalam berjuang ke depan, simbol tidak penting. Bahkan saya mengajak untuk melepas simbol-simbol itu. Masa depan kita sebagai bangsa tidak ditentukan oleh simbol-simbol. Perjuangan merebut masa depan pun tidak dibatasi simbol-simbol. Untuk merebut masa depan ini, kita tidak dibatasi umur, asal keturunan, asal partai, asal ormas, laki-laki atau perempuan, ataupun agama kita," paparnya dengan suara mantap di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa.
BELUM selesai tiga pasang kandidat yang dinyatakan tidak lolos membuat pernyataan menerima hasil pemilu putaran pertama, dua kandidat yang akan berkompetisi di pemilu putaran kedua telah bermanuver menggalang dukungan.
Sementara Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi asyik mencoba menjajaki koalisi tingkat elite partai politik, Yudhoyono memilih untuk mengajak rakyat berkoalisi. Tidak heran, selepas masa kampanye pemilu putaran pertama, Yudhoyono gemar bersafari keliling kota menjumpai pemilihnya yang sedang kesusahan karena bencana atau saat shalat Jumat. Terakhir, Jumat lalu, Yudhoyono shalat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Seusai shalat Jumat, Yudhoyono merayakan Hari Anak Nasional kedua bersama anak-anak yang didatangkan oleh Hotline Advertising, yang selama ini menggarap pembentukan citranya.
Sikap Yudhoyono yang terkesan menjauhi para elite politik yang dalam pemilu putaran pertama terbukti tidak mampu "menggiring" massa menumbuhkan sikap antipati beberapa elite partai politik. Disikapi seperti ini, Yudhoyono tetap mantap dengan pendiriannya. Sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla meneguhkan pendirian pasangannya tersebut.
Jusuf Kalla yang ditemui di Graha Anugerah tempat tim suksesnya bekerja, Kamis lalu, mengaku tidak khawatir dengan minimnya dukungan parlemen jika akhirnya terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan Yudhoyono. "Idealnya memang ada koalisi besar di parlemen agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, kami tidak pernah khawatir dan tidak pernah menganggapnya sebagai masalah jika ternyata tidak mendapat dukungan yang besar di parlemen. Kontrol dan kritik yang ketat dari DPR justru akan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik," ujarnya.
Jusuf justru khawatir jika yang duduk di pemerintah dan di parlemen sama saja seperti kabinet pelangi sekarang ini. Dengan diakomodasinya seluruh kekuatan politik di parlemen dalam kabinet, efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakannya ternyata juga tidak semulus yang dibayangkan. "Untuk beberapa kebijakan, tentangan keras terhadap kebijakan pemerintah justru muncul dari Fraksi PDI-P. Jadi, tidak ada lagi alasan pentingnya koalisi permanen di parlemen," papar Jusuf.
Dengan bekal pengalaman sejarah bangsa dalam berpolitik, meskipun mengharapkan munculnya oposisi yang kuat untuk menyehatkan demokrasi, Jusuf merasa yakin, di masa mendatang tidak akan tumbuh oposisi yang kuat dan mutlak. Dengan bekal kiprahnya berpolitik di Golkar, Jusuf merasa yakin politisi Golkar tidak akan teguh berpendirian. "Politisi Golkar itu sangat realistik dalam melihat persoalan. Lagi pula, kalau kami menang, kami yakin dengan dukungan rakyat kepada pemerintah yang dipilih secara langsung," ujarnya.
Meskipun yakin dengan posisi minoritas di parlemen, Jusuf mengungkapkan tetap menjalin dan merintis koalisi dengan beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS. Untuk rintisan koalisi ini, Jusuf memasang target setidaknya mendapat dukungan 40 persen di parlemen.
Dukungan setidaknya 40 persen diperlukan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR, misalnya soal anggaran dan pembuatan undang-undang. "Kalaupun tidak mendapat dukungan DPR, pemerintah tetap dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Yang jelas, DPR tidak lagi dapat menjatuhkan presiden. Kalau memang akan ada upaya itu, rakyat yang akan menjadi pelindung kami," ujar Jusuf.
inu
"KOALISI secara terbatas untuk pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan. Untuk itu, aturan main dan etika harus dibangun. Kabinet pelangi seperti sekarang ini terbukti tidak efektif. Dengan diwadahinya setiap fraksi dan partai politik dalam kabinet, logikanya setiap kebijakan pemerintah didukung oleh parlemen. Dalam kenyataannya, logika itu tidak dijumpai," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan "kabinet pelangi" Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.
Pandangan tersebut disampaikannya sesaat setelah berkeliling Kota Bogor meninjau pelaksanaan pemilu legislatif. Sambil menunggu pesanan soto ayam kegemarannya di warung pinggir jalan, Yudhoyono mengemukakan, "Oposisi diperlukan untuk sehatkan demokrasi. Koalisi terbatas hanya dengan beberapa partai politik di pemerintahan memungkinkan tumbuhnya oposisi yang bisa memberikan check and balance kepada the rulling party."
Malam harinya, optimisme Yudhoyono yang menjadi mesin pendulang suara untuk Partai Demokrat mendapat peneguhannya. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung tema bersih dan peduli, Partai Demokrat mampu membuat kejutan dengan perolehan suara cukup besar di sejumlah kota besar. Partai-partai besar seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak mampu membendung aliran suara kepada dua partai ini di Jakarta.
Mendapati hasil pemilu legislatif, keesokan harinya, Yudhoyono menggelar jumpa pers. Menggunakan jaringan lamanya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, puluhan wartawan berdatangan ke rumahnya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Selain mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan rakyat kepada partai yang dibidaninya, Yudhoyono kembali menegaskan sikapnya untuk membangun koalisi terbatas sehingga memungkinkan tumbuh kuatnya oposisi.
Setelah kemudian Partai Demokrat dinyatakan bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena persentase perolehan suaranya, Yudhoyono mewujudkan rintisan gagasannya untuk membangun koalisi terbatas. Setelah menjadi calon presiden pertama yang mengumumkan pasangan calon wakil presidennya dari Partai Golkar Jusuf Kalla, Yudhoyono mendeklarasikan pencalonannya ke KPU.
Dalam deklarasi 10 Mei 2004 itu, pasangan Yudhoyono-Jusuf secara resmi diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiga pucuk pimpinan partai politik hadir dan menandatangani berkas pencalonan Yudhoyono-Jusuf ke KPU. Bergabungnya PBB untuk mencalonkan Yudhoyono sempat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran karena adanya perbedaan platform dengan Partai Demokrat dan PKPI.
"Saya memahami yang menjadi kekhawatiran banyak orang mengenai dugaan adanya upaya dari PBB untuk mengubah pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Mengenai kekhawatiran itu, saya kira PBB dan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bisa memberi penjelasan dengan gamblang. Bagi saya, sebagai politisi, pemahaman Pak Yusril mengenai kebangsaan dan keislaman sangat matang," papar Yudhoyono.
Meskipun tampaknya mantap dengan dukungan tiga partai politik yang hanya meraih 69 suara atau sekitar 12 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yudhoyono sebetulnya mengharapkan dukungan dan kebersamaan yang lebih besar dari partai politik lain. Sebelum beberapa partai politik mencalonkan presiden dan wakil presidennya masing-masing dan mengambil posisi saling berkompetisi, Yudhoyono mengaku telah menjalin komunikasi politik yang intensif dan berjalan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS.
Kini kompetisi tahap pertama yang mengelompokkan elite partai politik telah usai. Tiga dari lima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan gugur. Pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU yang menyatakan pasangan Yudhoyono-Jusuf unggul di urutan pertama dengan 33 persen suara meneguhkan kembali optimisme Yudhoyono. Acceptance speech telah disiapkan sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Ledakan kecil di Kantor KPU membuyarkan acara yang telah sempurna disiapkan di pendopo samping rumah Yudhoyono yang baru dibangun.
Acceptance speech Yudhoyono lantas ditunda pada malam harinya sesaat selepas KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama. Segaris dengan gagasan awalnya mengenai koalisi terbatas, dalam kesempatan yang disiarkan secara luas oleh televisi tersebut Yudhoyono mengajak rakyat calon pemilihnya melepaskan simbol-simbol partai politik.
"Dalam berjuang ke depan, simbol tidak penting. Bahkan saya mengajak untuk melepas simbol-simbol itu. Masa depan kita sebagai bangsa tidak ditentukan oleh simbol-simbol. Perjuangan merebut masa depan pun tidak dibatasi simbol-simbol. Untuk merebut masa depan ini, kita tidak dibatasi umur, asal keturunan, asal partai, asal ormas, laki-laki atau perempuan, ataupun agama kita," paparnya dengan suara mantap di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media massa.
BELUM selesai tiga pasang kandidat yang dinyatakan tidak lolos membuat pernyataan menerima hasil pemilu putaran pertama, dua kandidat yang akan berkompetisi di pemilu putaran kedua telah bermanuver menggalang dukungan.
Sementara Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi asyik mencoba menjajaki koalisi tingkat elite partai politik, Yudhoyono memilih untuk mengajak rakyat berkoalisi. Tidak heran, selepas masa kampanye pemilu putaran pertama, Yudhoyono gemar bersafari keliling kota menjumpai pemilihnya yang sedang kesusahan karena bencana atau saat shalat Jumat. Terakhir, Jumat lalu, Yudhoyono shalat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Seusai shalat Jumat, Yudhoyono merayakan Hari Anak Nasional kedua bersama anak-anak yang didatangkan oleh Hotline Advertising, yang selama ini menggarap pembentukan citranya.
Sikap Yudhoyono yang terkesan menjauhi para elite politik yang dalam pemilu putaran pertama terbukti tidak mampu "menggiring" massa menumbuhkan sikap antipati beberapa elite partai politik. Disikapi seperti ini, Yudhoyono tetap mantap dengan pendiriannya. Sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla meneguhkan pendirian pasangannya tersebut.
Jusuf Kalla yang ditemui di Graha Anugerah tempat tim suksesnya bekerja, Kamis lalu, mengaku tidak khawatir dengan minimnya dukungan parlemen jika akhirnya terpilih sebagai wakil presiden berpasangan dengan Yudhoyono. "Idealnya memang ada koalisi besar di parlemen agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, kami tidak pernah khawatir dan tidak pernah menganggapnya sebagai masalah jika ternyata tidak mendapat dukungan yang besar di parlemen. Kontrol dan kritik yang ketat dari DPR justru akan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik," ujarnya.
Jusuf justru khawatir jika yang duduk di pemerintah dan di parlemen sama saja seperti kabinet pelangi sekarang ini. Dengan diakomodasinya seluruh kekuatan politik di parlemen dalam kabinet, efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakannya ternyata juga tidak semulus yang dibayangkan. "Untuk beberapa kebijakan, tentangan keras terhadap kebijakan pemerintah justru muncul dari Fraksi PDI-P. Jadi, tidak ada lagi alasan pentingnya koalisi permanen di parlemen," papar Jusuf.
Dengan bekal pengalaman sejarah bangsa dalam berpolitik, meskipun mengharapkan munculnya oposisi yang kuat untuk menyehatkan demokrasi, Jusuf merasa yakin, di masa mendatang tidak akan tumbuh oposisi yang kuat dan mutlak. Dengan bekal kiprahnya berpolitik di Golkar, Jusuf merasa yakin politisi Golkar tidak akan teguh berpendirian. "Politisi Golkar itu sangat realistik dalam melihat persoalan. Lagi pula, kalau kami menang, kami yakin dengan dukungan rakyat kepada pemerintah yang dipilih secara langsung," ujarnya.
Meskipun yakin dengan posisi minoritas di parlemen, Jusuf mengungkapkan tetap menjalin dan merintis koalisi dengan beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS. Untuk rintisan koalisi ini, Jusuf memasang target setidaknya mendapat dukungan 40 persen di parlemen.
Dukungan setidaknya 40 persen diperlukan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR, misalnya soal anggaran dan pembuatan undang-undang. "Kalaupun tidak mendapat dukungan DPR, pemerintah tetap dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Yang jelas, DPR tidak lagi dapat menjatuhkan presiden. Kalau memang akan ada upaya itu, rakyat yang akan menjadi pelindung kami," ujar Jusuf.
inu
birokrasi tim sukses
Iklim birokrasi yang melingkupi Susilo Bambang Yudhoyono yang tampak di antara sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional SBY-JK dinilai memagari dan menjauhkan Yudhoyono-Kalla dari rakyat calon pemilih. Meskipun mereka sementara unggul dalam pemilu putaran pertama, Tim Kampanye Nasional SBY-JK harus bekerja lebih keras dan tidak mabuk kemenangan serta terbius puji-pujian pencari kekuasaan.
"Pertarungan di putaran kedua akan lebih berat karena dua kandidat akan saling berhadapan dan pertarungan menjadi pertarungan hidup dan mati. Untuk memperluas dukungan, tim sukses harus lebih aspiratif dan empatik terhadap rakyat. Budaya birokrasi yang dibawa anggota tim sukses yang umumnya mantan tentara dan pejabat harus dilebur. Selama ini, birokrasi justru memagari dan menjauhkan SBY dari rakyat," ujar Penasihat Relawan SBY Djohan Effendi seusai pembukaan Silaturahmi Nasional Relawan SBY, Minggu (25/7).
Mantan Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menilai, bersamaan dengan kemenangan Yudhoyono dalam pemilu putaran pertama, tim sukses dan beberapa orang yang merasa dekat dengan Yudhoyono seperti mabuk kemenangan. "Yudhoyono harus lebih berhati-hati untuk maju ke putaran kedua. Jangan terbius puji-pujian dan suara yang indah-indah dari beberapa orang saja. Dengarkanlah suara tulus dari rakyat yang kadang-kadang memang pahit dan menyakitkan," ujarnya.
Djohan menilai, di sekitar Yudhoyono belakangan ini terlalu banyak disesaki oleh "penjaga pintu" yang merasa paling dekat dengan Yudhoyono. Dengan orang-orang yang memiliki mentalitas pejabat dan birokrat ini, upaya untuk memperluas dukungan rakyat kepada Yudhoyono-Kalla dalam pemilu putaran kedua dapat terhambat. "Harus disadari dan dikembangkan bahwa tim sukses Yudhoyono adalah rakyat. Hal ini kurang dilihat oleh tim sukses yang birokratis itu," paparnya.
Untuk memperbesar dukungan rakyat dan melibatkan rakyat secara langsung sebagai tim sukses Yudhoyono-Kalla, Relawan SBY sedang mempersiapkan upaya-upaya counter terhadap mobilisasi dari elite politik dengan melakukan pendekatan langsung kepada rakyat.
"Upaya Relawan SBY akan kami lakukan guna menghadapi konspirasi elite untuk meraih kekuasaan yang makin marak dilakukan akhir-akhir ini. Kami akan melakukan pendidikan politik dan kami yakin rakyat cukup cerdas untuk menentukan pilihannya secara otonom tanpa terpengaruh konspirasi elite yang mengejar kekuasaan," ujar Djohan.
inu
"Pertarungan di putaran kedua akan lebih berat karena dua kandidat akan saling berhadapan dan pertarungan menjadi pertarungan hidup dan mati. Untuk memperluas dukungan, tim sukses harus lebih aspiratif dan empatik terhadap rakyat. Budaya birokrasi yang dibawa anggota tim sukses yang umumnya mantan tentara dan pejabat harus dilebur. Selama ini, birokrasi justru memagari dan menjauhkan SBY dari rakyat," ujar Penasihat Relawan SBY Djohan Effendi seusai pembukaan Silaturahmi Nasional Relawan SBY, Minggu (25/7).
Mantan Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menilai, bersamaan dengan kemenangan Yudhoyono dalam pemilu putaran pertama, tim sukses dan beberapa orang yang merasa dekat dengan Yudhoyono seperti mabuk kemenangan. "Yudhoyono harus lebih berhati-hati untuk maju ke putaran kedua. Jangan terbius puji-pujian dan suara yang indah-indah dari beberapa orang saja. Dengarkanlah suara tulus dari rakyat yang kadang-kadang memang pahit dan menyakitkan," ujarnya.
Djohan menilai, di sekitar Yudhoyono belakangan ini terlalu banyak disesaki oleh "penjaga pintu" yang merasa paling dekat dengan Yudhoyono. Dengan orang-orang yang memiliki mentalitas pejabat dan birokrat ini, upaya untuk memperluas dukungan rakyat kepada Yudhoyono-Kalla dalam pemilu putaran kedua dapat terhambat. "Harus disadari dan dikembangkan bahwa tim sukses Yudhoyono adalah rakyat. Hal ini kurang dilihat oleh tim sukses yang birokratis itu," paparnya.
Untuk memperbesar dukungan rakyat dan melibatkan rakyat secara langsung sebagai tim sukses Yudhoyono-Kalla, Relawan SBY sedang mempersiapkan upaya-upaya counter terhadap mobilisasi dari elite politik dengan melakukan pendekatan langsung kepada rakyat.
"Upaya Relawan SBY akan kami lakukan guna menghadapi konspirasi elite untuk meraih kekuasaan yang makin marak dilakukan akhir-akhir ini. Kami akan melakukan pendidikan politik dan kami yakin rakyat cukup cerdas untuk menentukan pilihannya secara otonom tanpa terpengaruh konspirasi elite yang mengejar kekuasaan," ujar Djohan.
inu
spiderman jadi jurkam
ANDA (16) terlihat bingung saat duduk di kursi empuk berwarna merah di Studio 21 Planet Hollywood, Jakarta, Sabtu (17/7). Anak jalanan yang sehari-hari menggelandang di Stasiun Manggarai ini masih belum memahami apa yang sedang dialaminya. Bersama Yohan (12), Ade (14), dan Jana (13), teman-temannya menggelandang, Anda tertegun memandang gambar pada layar sangat lebar disertai suara menggelegar dan kadang-kadang mengagetkannya.
Tak beberapa lama, ketertegunan Anda berubah. Sambil mendekap botol air mineral dan makanan kecil pembagian, Anda tersenyum karena mulai mengenali tokoh yang muncul di layar. "Wah Sepidermen," ujarnya. Bersama tiga temannya, Anda mulai asyik menikmati film yang sedang menggemparkan dunia hiburan itu.
Sebentar saja, keceriaan terpancar dari wajah-wajah sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan ke Planet Hollywood untuk bersama calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menonton film Spider-Man 2. Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati, datang atas undangan Gerakan Perempuan Pro SBY. Acara bertema "Peduli Anak Jalanan" itu dirancang untuk memperingati Hari Anak Nasional.
Sebelum acara nonton bareng, sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Manggarai itu berdialog dengan Yudhoyono. Dipandu artis cilik Joshua, dua anak jalanan bertanya dengan lugunya mengenai pandangan Yudhoyono tentang anak jalanan.
Anda yang mendapat kesempatan pertama bertanya dengan lugas dan lugu meminta komitmen Yudhoyono, "Kami pengen tanya. Kalau Bapak jadi presiden, gembel kayak kami ini nantinya diusir apa kagak pak?"
Mendengar pertanyaan lugu ini, beberapa panitia terperangah. Setelah diberi kode pembawa acara, Joshua meminta Anda mengulangi pertanyaan dengan kalimat lebih baik. Anda pun mengulangi dengan kata-kata lebih "santun".
Yudhoyono lantas menjawab pertanyaan itu dengan berputar-putar dulu. "Kalau kesejahteraan kita baik, ekonomi kita baik, masyarakat kita tenteram, tidak akan ada lagi anak jalanan atau anak telantar. Negara akan berjuang. Pemimpin akan bekerja keras agar kita terbebas dari tragedi ini. Tentu di waktu mendatang akan dipikir bagaimana anak-anak telantar dapat bersekolah sehingga tidak ada gembel atau anak jalanan."
Sambil berusaha mencari kata-kata yang mudah dipahami anak-anak jalanan, Yudhoyono melanjutkan jawabannya, "Perlu kerja keras pemerintah, gubernur, bupati, dan wali kota agar semua masalah dapat dipecahkan dengan baik. Yang jelas, pemerintah tidak boleh menggusur atau mengusir warganya tanpa mencari pemecahan masalah. Tertib kota harus terpelihara, sementara yang tidak beruntung diberi kesempatan yang lebih baik."
Belum tahu apakah Anda puas atau tidak dengan jawaban Yudhoyono, Joshua beralih pada Vina (10). Murid Sekolah Dasar 05 Pagi, Senen, itu mengaku dirinya tidak dibebani biaya sekolah. "Tapi saya harus membayar uang buku Rp 200.000 jika ingin sekolah. Ini bagaimana Pak?" tanyanya.
Yudhoyono menarik napas sejenak sebelum menjawab. Seperti kepada Anda, Yudhoyono mengungkap lagi, negara harus sekuat tenaga membantu rakyatnya, khususnya anak-anak, agar dapat bersekolah. Entah paham atau tidak, selama mendengar penjelasan Yudhoyono yang menggunakan bahasa yang "tinggi-tinggi" anak-anak lebih asyik bermain dengan kaus baru yang dibagikan. Untuk mengarahkan perhatian, penyelenggara acara meminta anak-anak bertepuk tangan.
Suasana kaku dan formal mencair ketika dialog usai. Menjelang pemutaran film, Yudhoyono bersama istrinya berbaur bersama anak-anak untuk bernyanyi bersama, Lagu Pelangi. Suasana makin cair saat anak-anak dipersilahkan mengambil tempat duduk sebelum pemutaran film. Dan suasana berubah ceria saat Spiderman beraksi melempar jaring laba-labanya bergelayutan di tengah keramaian Kota New York. Tepuk tangan spontan mengiringi aksi Spiderman.
"Seneng. Pertama kali saya nonton di bioskop begini," ujar Anda sambil tersipu.
Ketika ditanya apa yang dipahami dari acara itu, Anda berujar, "Katanya Pak SBY mau jadi presiden. Saya sih seneng waktu didatangin mbak-mbak yang mau ngajak nonton Sepidermen bareng Pak SBY. Dapet makanan lagi. Hari ini saya libur nyapu di gerbong dan di stasiun. Semoga kami terus diperhatiin."
inu
Tak beberapa lama, ketertegunan Anda berubah. Sambil mendekap botol air mineral dan makanan kecil pembagian, Anda tersenyum karena mulai mengenali tokoh yang muncul di layar. "Wah Sepidermen," ujarnya. Bersama tiga temannya, Anda mulai asyik menikmati film yang sedang menggemparkan dunia hiburan itu.
Sebentar saja, keceriaan terpancar dari wajah-wajah sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan ke Planet Hollywood untuk bersama calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menonton film Spider-Man 2. Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati, datang atas undangan Gerakan Perempuan Pro SBY. Acara bertema "Peduli Anak Jalanan" itu dirancang untuk memperingati Hari Anak Nasional.
Sebelum acara nonton bareng, sekitar 100 anak jalanan yang didatangkan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Manggarai itu berdialog dengan Yudhoyono. Dipandu artis cilik Joshua, dua anak jalanan bertanya dengan lugunya mengenai pandangan Yudhoyono tentang anak jalanan.
Anda yang mendapat kesempatan pertama bertanya dengan lugas dan lugu meminta komitmen Yudhoyono, "Kami pengen tanya. Kalau Bapak jadi presiden, gembel kayak kami ini nantinya diusir apa kagak pak?"
Mendengar pertanyaan lugu ini, beberapa panitia terperangah. Setelah diberi kode pembawa acara, Joshua meminta Anda mengulangi pertanyaan dengan kalimat lebih baik. Anda pun mengulangi dengan kata-kata lebih "santun".
Yudhoyono lantas menjawab pertanyaan itu dengan berputar-putar dulu. "Kalau kesejahteraan kita baik, ekonomi kita baik, masyarakat kita tenteram, tidak akan ada lagi anak jalanan atau anak telantar. Negara akan berjuang. Pemimpin akan bekerja keras agar kita terbebas dari tragedi ini. Tentu di waktu mendatang akan dipikir bagaimana anak-anak telantar dapat bersekolah sehingga tidak ada gembel atau anak jalanan."
Sambil berusaha mencari kata-kata yang mudah dipahami anak-anak jalanan, Yudhoyono melanjutkan jawabannya, "Perlu kerja keras pemerintah, gubernur, bupati, dan wali kota agar semua masalah dapat dipecahkan dengan baik. Yang jelas, pemerintah tidak boleh menggusur atau mengusir warganya tanpa mencari pemecahan masalah. Tertib kota harus terpelihara, sementara yang tidak beruntung diberi kesempatan yang lebih baik."
Belum tahu apakah Anda puas atau tidak dengan jawaban Yudhoyono, Joshua beralih pada Vina (10). Murid Sekolah Dasar 05 Pagi, Senen, itu mengaku dirinya tidak dibebani biaya sekolah. "Tapi saya harus membayar uang buku Rp 200.000 jika ingin sekolah. Ini bagaimana Pak?" tanyanya.
Yudhoyono menarik napas sejenak sebelum menjawab. Seperti kepada Anda, Yudhoyono mengungkap lagi, negara harus sekuat tenaga membantu rakyatnya, khususnya anak-anak, agar dapat bersekolah. Entah paham atau tidak, selama mendengar penjelasan Yudhoyono yang menggunakan bahasa yang "tinggi-tinggi" anak-anak lebih asyik bermain dengan kaus baru yang dibagikan. Untuk mengarahkan perhatian, penyelenggara acara meminta anak-anak bertepuk tangan.
Suasana kaku dan formal mencair ketika dialog usai. Menjelang pemutaran film, Yudhoyono bersama istrinya berbaur bersama anak-anak untuk bernyanyi bersama, Lagu Pelangi. Suasana makin cair saat anak-anak dipersilahkan mengambil tempat duduk sebelum pemutaran film. Dan suasana berubah ceria saat Spiderman beraksi melempar jaring laba-labanya bergelayutan di tengah keramaian Kota New York. Tepuk tangan spontan mengiringi aksi Spiderman.
"Seneng. Pertama kali saya nonton di bioskop begini," ujar Anda sambil tersipu.
Ketika ditanya apa yang dipahami dari acara itu, Anda berujar, "Katanya Pak SBY mau jadi presiden. Saya sih seneng waktu didatangin mbak-mbak yang mau ngajak nonton Sepidermen bareng Pak SBY. Dapet makanan lagi. Hari ini saya libur nyapu di gerbong dan di stasiun. Semoga kami terus diperhatiin."
inu
Subscribe to:
Posts (Atom)
