janji perubahan

Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama calon wakil presiden Jusuf Kalla mengaku mengenali seluruh isu dan permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Karena masalah sangat kompleks dan kait-mengait serta tidak bisa sekaligus diatasi, Yudhoyono menawarkan perubahan menuju pemerintahan efektif yang memiliki program konkret dan prioritas jelas dalam menangani kompleksnya permasalahan.

"Kami mengenali isu-isu di bidang politik, hukum, keamanan, dan otonomi daerah. Masalah di dalamnya kompleks dan kait-mengait. Tidak ada penyelesaian instan seperti membalik telapak tangan. Tetapi satu per satu masalah bisa kita atasi jika ada perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah menciptakan pemerintahan dan kepemimpinan yang lebih efektif dengan program konkret dan prioritas yang jelas. Pemimpin yang akan bekerja bersama rakyat akan mampu mengatasi masalah-masalah itu," ujar Yudhoyono, calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, menutup dialog capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (14/9).

Dalam dialog tersebut tampil sebagai panelis Dewi Fortuna Anwar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romli Atmasasmita (Universitas Padjadjaran), Bambang Soemantri Brojonegoro (UI), dan Fachri Ali (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia). Bertindak sebagai moderator adalah penyiar TVRI Natalia Subagyo.

Atas permasalahan yang kompleks dan kait-mengait, seperti dikemukakan para panelis, Yudhoyono dan-sesekali-pasangannya, Jusuf Kalla, menjawab akan melakukan sejumlah peninjauan ulang atau penataan kembali atas apa yang selama ini telah berjalan tetapi justru memunculkan masalah. "Kita kembalikan dan berpegang pada undang-undang dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono menjawab sejumlah soal.

Menjawab pertanyaan Dewi mengenai aksi terorisme dan lemahnya kerja intelijen, Yudhoyono mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas lembaga intelijen dengan operasi-operasi intelijen, peningkatan efektivitas intelijen, kepolisian, dan imigrasi, dan diupayakannya terus kerja sama dengan dunia internasional.

Jusuf menambahkan perlunya peran serta masyarakat sebagai mata dan telinga agar kerja intelijen dapat lebih efektif.

Ditanya apakah pendekatan keamanan akan lebih dipilih mengingat latar belakang militernya, Yudhoyono menjawab, "Saya pelaku reformasi internal TNI. Pendekatan yang akan saya ambil adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan keamanan harus dilakukan. Saya mengerti sistem yang berlaku dalam demokrasi."

Pimpin langsung
Menjawab pertanyaan Romli mengenai pemberantasan korupsi, Yudhoyono kembali mengemukakan tekadnya untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Peran langsung presiden diperlukan untuk memastikan jalannya upaya pemberantasan korupsi. Untuk pejabat yang terbukti korupsi, Yudhoyono mengemukakan sangat mungkin akan memberhentikannya.

"Nantinya akan dibahas mengenai audit kekayaan pejabat negara setiap tahun," katanya tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas korupsi, menurut Yudhoyono, diupayakan untuk dapat bekerja lebih efektif lagi. Bahkan, semua lembaga yang dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi harus diberdayakan.

"Di samping tekad, pemberantasan dan pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan contoh dari atas," kata Jusuf menambahkan.

Dinilai cukup cerdas
Fachri mengawali pertanyaan dengan konsep tinggi mengenai civil society dalam demokrasi dan hubungan sipil dan militer. Mengenai civil society, Yudhoyono mengemukakan, negara tidak bisa dan tidak harus menangani semua soal. Mengenai hubungan sipil dan militer, Yudhoyono mengemukakan, sipil tidak perlu menarik-narik militer dan militer tidak tergoda untuk berpolitik.

Diminta mempertajam pertanyaan oleh Natalia, Fachri masih berputar-putar soal konsep. Ketika diingatkan agar pertanyaannya lebih jelas, Fachri menjawab, "Pak Yudhoyono cukup cerdas untuk bisa menjawab pertanyaan saya."

Mengenai tiga isu sentral dalam agenda reformasi internal TNI, yaitu bisnis TNI, komando teritorial, dan impunity, Yudhoyono berjanji akan melanjutkannya.

"Teman-teman TNI akan senang jika tidak lagi berbisnis dan anggaran dipenuhi. Mengenai komando teritorial, yang penting jangan tergoda untuk main politik. Mengenai impunity, akan didorong ke depan supaya lebih maju dan menyentuh mereka yang bersalah," ujarnya.

Ditanya soal otonomi daerah dan pemekaran daerah, Yudhoyono dan Jusuf meminta agar sebelum hal itu dilakukan, seluruh ketentuan dipenuhi. Oleh karena itu, jika nantinya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden hingga lima tahun mendatang, keduanya menegaskan akan meninjau kembali pemekaran yang sudah dilakukan pada kabupaten/kota. Kemudian, melanjutkan dengan penataan yang hati-hati.

"Selama ini proposal pemekaran daerah tidak punya acuan yang jelas. Pemekaran dapat dikatakan efektif jika dapat bermanfaat," ujar Jusuf.

Oleh karena itu, harus ada mekanisme daerah dan pusat yang duduk bersama untuk memecahkan persoalan tentang otonomi daerah dan pemekaran, termasuk memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dipilih pada Pemilu 2004.

"Eksekutif, DPR, dan DPD disatukan untuk membahas pemekaran daerah," kata Yudhoyono. Mengenai pegawai negeri sipil (PNS), Yudhoyono dan Jusuf setuju diperlukannya aturan yang memungkinkan PNS dapat bekerja lintas kabupaten, kota, dan provinsi. Selain dapat menunjang karier PNS, aturan PNS lintas kabupaten, kota, dan provinsi dapat menjadi perekat dan pemersatu.

Belum rampung
Secara terpisah, selepas acara dialog Yudhoyono kembali menegaskan tentang reformasi TNI. Reformasi TNI belum rampung dan harus diteruskan, untuk memastikan bahwa TNI betul-betul berhenti bermain politik. Kemudian, kembali kepada jati dirinya, termasuk penuntasan TNI di lembaga legislatif.

"Jika semua agenda reformasi dijalankan, maka saya yakin lima tahun mendatang TNI akan pas dengan sistem demokrasi yang kita anut," katanya tegas.

Dalam kesempatan itu pula Yudhoyono menyampaikan bahwa kinerja badan intelijen dan keseluruhan lembaga keamanan negara memang harus ditingkatkan, bahkan jika mungkin selama 24 jam sehari, untuk mengantisipasi terjadinya ledakan bom di kemudian hari. Menurut dia, cara itulah yang dapat dilakukan.

Dewi Fortuna Anwar menyampaikan, secara umum jawaban Yudhoyono dan Jusuf terhadap pertanyaan panelis cukup baik, namun tidak memuaskan. Misalnya, ketika ia bertanya tentang anggaran militer yang terkait dengan adanya dana nonbudgeter.

"Mereka bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Misalnya, apakah perusahaan militer diambil alih oleh negara, atau bagaimana," tuturnya.