Tuesday, August 5, 2008

jajak pendapat

Sepekan menjelang pemilihan umum presiden putaran kedua, 20 September 2004, para calon presiden dan pasangannya semakin gencar melakukan kampanye dengan berbagai isu pemikat kepada calon pemilih. Calon wakil presiden, KH Hasyim Muzadi, menjanjikan perbaikan ekonomi rakyat.

Dia juga menuding sejumlah jajak pendapat soal capres bukanlah survei ilmiah karena hasilnya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika dia terpilih, mulai dari penegakan keadilan hingga mewujudkan pemerintah yang siap melayani masyarakat 24 jam.

Persoalan soal jajak pendapat disampaikan calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, KH Hasyim Muzadi, seusai menghadiri pertemuan dengan para pedagang kain, tukang ojek, dan masyarakat di Kompleks Wisata Belanja Kain Cigondewah, Bandung, Senin (13/9).

Menurut dia, hasil jajak pendapat yang selalu menempatkan pasangannya berada di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bukan merupakan survei yang ilmiah. Namun, survei tersebut diadakan karena merupakan bagian kampanye kelompok tertentu. Selain itu, lanjut Hasyim, responden yang ikut dalam jajak pendapat itu juga hanya kelompok tertentu. "Coba kalau di pesantren saya, hasilnya akan berbeda," tuturnya.

Dalam dialog dengan masyarakat, Hasyim menyatakan, tugas pemimpin negara ke depan sangat berat. Saat ini 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membayar utang Indonesia, sementara hanya 60 persen yang bisa digunakan untuk membangun di dalam negeri.

"Tapi, dari jumlah tersebut masih juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan rakyat banyak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim mengatakan, pemerintahan Megawati saat ini sedang memulai usahanya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kredit tanpa agunan kepada pengusaha kecil dan menengah. Kredit tanpa agunan itu telah mulai dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar di setiap provinsi. Namun, ia tidak begitu tahu apakah di Jawa Barat program tersebut sudah dilaksanakan atau belum. "Jumlah kredit akan dikucurkan semakin banyak bila pasangan Mega-Hasyim memimpin negara ini," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan masyarakat.

Hasyim berkunjung ke rumah salah seorang sesepuh NU Jawa Barat, almarhum KH OU Moch Kahpi di wilayah Kopo, Bandung. Pengurus Wilayah NU Jawa Barat mengadakan istigotsah kubro untuk mendoakan kemenangan pasangan Mega- Hasyim.

Kaya itu mulia
Sementara itu, Yudhoyono mengatakan, kompetisi untuk saling mengalahkan dengan cara-cara sportif, terhormat, sesuai dengan aturan main, dan beretika adalah panggilan demokrasi. "Politik diletakkan dalam konteks yang wajar dan tidak perlu diseram-seramkan seolah-olah menakutkan dan menyeramkan," kata Yudhoyono saat penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Yudhoyono menyampaikan sambutannya seusai Ketua Umum PSI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI memberikan dukungan kepada pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi Shihab yang datang bersama Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-JK Letjen (Purn) M MaÆruf dan sejumlah politisi pendukung Yudhoyono, seperti Sophan Sopian dan Meliono Soewondo.

Yudhoyono mengemukakan kembali semboyannya yang belakangan dipopulerkannya, yaitu, Indonesia untuk Semua: Maju Bersama, Makmur Bersama. Yudhoyono mengaku mendapat inspirasi semboyan tersebut ketika berkunjung ke negeri China, awal tahun lalu. "Kaya itu mulia. Tetapi kita harus bisa kaya bersama-sama. Rich is great, asalkan kita dapat kaya bersama-sama. Ilham ini saya peroleh ketika bulan Februari lalu saya pergi ke negeri China," katanya.

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono kembali menyebut tujuh agenda aksi jika terpilih menjadi presiden, yaitu penguatan rasa kebangsaan, penguatan integrasi nasional, penghentian diskriminasi, penguatan kesetiakawanan sosial, penegakan keadilan, peningkatan kebanggaan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan melayani masyarakat 24 jam. Untuk melaksanakan tujuh agenda aksi itu, Yudhoyono menjanjikan akan memimpin langsung upaya penegakan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan pemajuan pendidikan.

Sehari sebelumnya di Pacitan, Yudhoyono meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan tekanan maupun intimidasi kepada rakyat dalam menentukan pilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden mendatang.

Dia menegaskan hal tersebut seusai melepas Napak Tilas Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan silaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu.

Kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istrinya, Ny Kristiani, dan para pendukungnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Machfud MD, Ketua PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf, dan putri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Yenny, serta salah satu fungsionaris Partai Golkar, Budi Priyo Santoso.

Dukung Yudhoyono
Sementara itu, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan yang mendukung Yudhoyono-Kalla. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB Alwi Shihab, Ketua PKB AS Hikam, Mahfud MD, Yenny Abdurrahman Wahid, Ketua Tim Sukses Yudhoyono-Kalla M MaÆruf, dan Denny JA yang baru saja nonaktif dari Lembaga Survei Indonesia yang beberapa kali melakukan jajak pendapat soal capres.

Deklarasi Forum Kebangkitan Bangsa Pro-Perubahan itu mengusung isu presiden baru harus memelihara pluralisme. "Saya kira, dia (Yudhoyono- Red) dapat menjadi salah seorang pemimpin bangsa ini yang dapat diketengahkan mencapai tujuan mengembalikan harkat bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia yang santun," kata Alwi.

Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pasangan Yudhoyono - Kalla akan mengedepankan tiga program perubahan, yakni penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan mutu pendidikan pada kampanye pemilihan presiden II, 14-16 September 2004.

No comments: