SELAIN Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, yang juga cukup fenomenal muncul ke permukaan selama penghitungan suara hasil pemilihan umum 5 April 2004 adalah Lembaga Survei Indonesia. Karena kedekatan analisisnya dengan kenyataan yang saat ini terjadi mengenai perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2004, beberapa orang berkelakar, LSI tidak melakukan survei tetapi melakukan praktik paranormal.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) memang tidak satu-satunya lembaga yang memprediksi hal tersebut. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama National Democratic Institute (NDI) juga mengeluarkan prediksi yang sama. Pada bulan Agustus 2003, LSI mengeluarkan analisisnya bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) akan memimpin perolehan suara hingga saat ini belum terbantahkan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dianalisis akan merosot perolehan suaranya ternyata betul terbukti. Melejitnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai pendatang baru juga telah dianalisis sebelum pemungutan suara yang berlangsung damai, aman, dan relatif demokratis.
Sejumlah nama berada di balik LSI yang didirikan atas bantuan dana Pemerintah Jepang melalui JICA. Terdapat tiga peneliti muda di LSI, yaitu Direktur Eksekutif Denny JA, dan dua direktur lainnya, Saiful Mujani dan Muhammad Qodari. Di antara ketiga peneliti yang kini identik dengan LSI adalah Qodari, yang dalam kegelisahannya sebagai orang muda menemukan LSI sebagai medan untuk mengamati, meneliti, dan menganalisis perilaku politik masyarakat Indonesia.
Dalam sebuah wawancaranya mengenai dampak kemenangan Golkar yang paling dikhawatirkannya adalah merebaknya kembali korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada era PDI-P juga merebak. "Akan tetapi, kita tak boleh menolak kehendak masyarakat. Karena itu, Golkar harus kita kontrol supaya jangan kembali ke zaman Orba. Kita harus mengawasinya habis-habisan," ujarnya.
Latar belakang pendidikan bidang Political Behaviour dari University of Essex, Inggris (2003) dan sarjana Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (1997) mengantarnya merasa nyaman bekerja sebagai peneliti politik.
Sebelumnya, peneliti muda kelahiran 15 Oktober 1973 ini menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi.
Bagaimana keterlibatan Anda pada penelitian politik?
Tahun kedua kuliah psikologi di UI saya merasa bahwa minat saya adalah politik. Untuk mengembangkan minat politik, saya belajar politik secara bersama teman-teman di kelompok studi. Saya mengembangkan minat politik di luar studi saya. Karena ingin menyelesaikan sarjana psikologi, saya pilih bidang yang sesuai minat saya, yaitu psikologi sosial.
Memelihara minat saya dalam politik, saya berjanji pada diri sendiri kalau dapat kesempatan sekolah lagi saya akan mengambil bidang politik. Dan kesempatan itu terbuka saat saya mendapat beasiswa ke Inggris. Saya ambil pokok political behaviour (perilaku politik).
SEBELUM bergabung LSI, Qodari ada di ISAI (1999-2001). Ketika itu sebenarnya sudah akan masuk CSIS. Tetapi karena mendapat beasiswa dan mau sekolah, CSIS dilupakan dulu. Begitu pulang dari Essex University, Qodari begabung ke CSIS dan hanya sempat tujuh bulan di situ.
Di LSI memenuhi minat semula pada politik?
Ya, betul. Bekerja tidak lain bagi saya adalah mengerjakan hobi. Itu akan membuat kerja menjadi nikmat. Minat saya di politik berkembang saat terlibat dalam kelompok studi di UI. Kelompok studi itu namanya Eka Prasetya. Jangan heran karena yang kasih nama itu Nugroho Notosusanto (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Oleh Nugroho, semua UKM di UI itu diberi nama sansekerta. Di sana saya mengembangkan minat di bidang politik. Di situ saya banyak bergaul dan mengembangkan minat pada ilmu sosial. Di situ pula timbul cita-cita untuk menjadi peneliti.
Bertahun-tahun ilmu politik di Indonesia itu hanya bertumpu pada ilmu politik normatif dan bersifat kualitatif yang berupa observasi dan wacana. Ilmu politik yang tingkat generalisasinya terbatas. Hanya penelitian berdasarkan survei yang bisa dipakai untuk generalisasi. Dalam masyarakat politik modern, survei adalah pilar kelima demokrasi.
Sejauh mana pemberi dana mempengaruhi penelitian?
Tidak. Kami melihat situasi dan kebutuhan juga. Saat ini yang menjadi pembicaraan pemilu maka kami banyak mengangkat pemilu seperti pilihan partai politik masyarakat, pilihan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, tema survei kami sangat luas. Untuk survei bulan Maret, kami pangkas hanya mengangkat tema demokratisasi agar kualitas respons dari responden bagus.
Anda pendapat survei-survei itu untuk mengondisikan masyarakat?
Kita masih berdebat soal pengaruh publikasi survei terhadap perilaku masyarakat. Ada yang bilang berpengaruh ada yang bilang tidak berpengaruh. Akan tetapi, reaksi atas analisis survei sudah terbukti di Indonesia saat kami mengumumkan bahwa partai-partai Islam tidak akan berkembang perolehan suaranya dalam Pemilu 2004. Ada reaksi dari Partai Bulan Bintang yang meminta agar tidak mempercayai survei LSI. Kami dinilai melakukan usaha-usaha delegitimasi. Kami tegaskan, tidak ada pretensi seperti itu. Ketika itu kami tunjukan kepada partai Islam agar jangan jualan Syariat Islam karena menurut survei tidak akan laku. Yang akan laku adalah isu ekonomi dan keamanan. Isu itu kemudian diambil oleh PKS. Persis sekali apa yang dialami PKS itu seperti yang kami katakan. Sebelum pemilu, kami pernah presentasi ke PKS beberapa kali untuk itu.
Ada yang mencurigai LSI ada di belakang Partai Golkar dan Yudhoyono karena dua pihak itu yang selalu diuntungkan?
Yang penting bukan datanya. Tetapi bagaimana respons atas data yang kami temukan. Kalau ditemukan bahwa 70 persen masyarakat tidak ingin Megawati Soekarnoputri kembali memimpin, Mega dan timnya harus melakukan restorasi dan bekerja sungguh-sungguh. Jika respons atas data tepat, persepsi masyarakat bisa berubah.
Artinya, hasil survei itu hanya merupakan peringatan saja?
Survei itu denyut demokrasi. Kalau denyut itu turun, kebijakan pemerintah berarti salah. Kalau naik, kebijakan harus dipertahankan karena betul. Sama dengan data prediksi keunggulan Partai Golkar dan merosotnya suara PDI-P yang kami presentasikan Agustus 2003. Sayang, PDI-P keliru menanggapi data kami. Prinsip kami adalah setia pada data. Doktrin kami, data itu suci dan tidak boleh diutak-atik.
Ada pertaruhan kredibilitas?
Ya. Kami tidak kalah deg-degannya dengan pemimpin partai politik sekarang ini. Kalau kita kami gagal melakukan prediksi, yang tidak akan lolos 2009 bukan hanya partai politik gurem, tetapi juga LSI. Jika tidak lolos lantaran datanya tidak dapat dipercaya, kalau mau ikut lagi harus ganti nama LSI reformasi. Saya tidak bisa lagi nulis dengan mengutip data LSI karena sudah dinilai salah.
Kekuatan politik makin terfragmentasi, bagaimana politik Indonesia ke depan?
Akan tergantung pada keterampilan presiden dan wakil presiden mendatang. Respons parlemen akan sangat tergantung pada kebijakan dan gaya kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Dari hasil perolehan suara saat ini, semua harus sadar bahwa demokrasi itu tidak datang dari langit. Demokrasi itu harus memenuhi harapan masyarakat. Apa itu harapan masyarakat, berdasarkan survei kami adalah perbaikan ekonomi.
Bagaimana mengantisipasi tidak efektifnya kepemimpinan ke depan dengan fragmentasi politik itu?
Pertama, calon presiden yang populer namun dukungannya di parlemen relatif kecil harus berkoalisi dengan partai besar. Yudhoyono, misalnya, perlu berkoalisi dengan Partai Golkar atau Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi itu hampir tidak mungkin karena Golkar dan PKB lebih besar dan pasti akan meminta jatah sebagai presiden. Tetapi masih terbuka kemungkinan dengan mengupayakan koalisi itu asal ada konsesi kursi yang besar di kabinet.
Kembalinya pemilih pada Partai Golkar dan sosok militer merupakan tanda kegagalan gerakan prodemokrasi yang meminta perubahan?
Hasil pemilu memberi pesan, partai politik harus bisa memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat agar mendapat dukungan. Pesan kedua, organisasi itu sangat penting dalam partai politik. Kemenangan Partai Golkar menunjukkan kematangan partai ini dalam berorganisasi. Berbeda dengan PDI-P yang merosot perolehan beriringan dengan merosotnya kepemimpinan Mega.
Menonjolnya Yudhoyono di Partai Demokrat akan menjadi bom waktu bagi partai ini mendatang?
Apa yang dialami Partai Demokrat dan Yudhoyono mirip dengan apa yang dialami PDI-P dan Mega lima tahun lalu. Nyawa Partai Demokrat akan tergantung pada kinerja Yudhoyono jika terpilih menjadi presiden. Jika buruk, publik akan meninggalkannya.
inu
Monday, March 10, 2008
koalisi pelangi
Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden, tidak lagi relevan dan efektif untuk membangun koalisi pelangi yang mengakomodasi semua kekuatan politik dalam kabinet. Kabinet harus merupakan perwujudan koalisi terbatas dengan memberi kesempatan parpol yang tidak masuk koalisi menjadi oposisi.
"Bagi mereka yang tergabung dalam koalisi terbatas, sejak awal mereka harus teken kontrak dan tidak menjadi oposisi ," ujar Yudhoyono, Kamis (15/4).
Penjelasan itu saat ditanya kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan partai lain yang berbeda platform. Dengan dasar nasionalisme, humanisme, dan pluralisme, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai lain yang idenya sejalan.
Terkait dengan masa lalu, Yudhoyono mengemukakan konflik antar-orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi akan tetap terus hidup dan tumbuh jika terus dihidupkan. Maka rekonsiliasi nasional perlu digagas dan diwujudkan.
Mengenai penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto, Yudhoyono melontarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan kasus terkait. Pendekatan historis didasarkan pengalaman ketidaksukaan rakyat terhadap mantan Presiden Soekarno setelah tahun 1965. "Ada masanya rakyat tidak mengingat lagi hal-hal buruk Soekarno dan cuma mengungkit yang indah-indah tentang dia. Ketidaksukaan rakyat kepada Soeharto juga akan susut alami," ujarnya.
Mengenai pendekatan kasus, Soeharto harus diproses dan bisa saja dinyatakan bersalah tetapi lantaran alasan kemanusiaan, telah lanjut usia, Soeharto mendapat pengampunan.
inu
"Bagi mereka yang tergabung dalam koalisi terbatas, sejak awal mereka harus teken kontrak dan tidak menjadi oposisi ," ujar Yudhoyono, Kamis (15/4).
Penjelasan itu saat ditanya kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan partai lain yang berbeda platform. Dengan dasar nasionalisme, humanisme, dan pluralisme, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai lain yang idenya sejalan.
Terkait dengan masa lalu, Yudhoyono mengemukakan konflik antar-orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi akan tetap terus hidup dan tumbuh jika terus dihidupkan. Maka rekonsiliasi nasional perlu digagas dan diwujudkan.
Mengenai penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto, Yudhoyono melontarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan kasus terkait. Pendekatan historis didasarkan pengalaman ketidaksukaan rakyat terhadap mantan Presiden Soekarno setelah tahun 1965. "Ada masanya rakyat tidak mengingat lagi hal-hal buruk Soekarno dan cuma mengungkit yang indah-indah tentang dia. Ketidaksukaan rakyat kepada Soeharto juga akan susut alami," ujarnya.
Mengenai pendekatan kasus, Soeharto harus diproses dan bisa saja dinyatakan bersalah tetapi lantaran alasan kemanusiaan, telah lanjut usia, Soeharto mendapat pengampunan.
inu
kucing dalam karung
SEJAUH ini belum terbantahkan bahwa Partai Demokrat yang kini bertengger di urutan ke lima perolehan suara sementara secara nasional (6,494,653/7,52 persen) dipilih karena Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor ketokohan Yudhoyono mendongkrak perolehan suara partai yang kehadirannya semula tidak terlalu diperhitungkan publik.
KETUA Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo sadar betul peran Yudhoyono bagi perolehan suara untuk partainya. Karena itu, seusai memantau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Desa Nagrek, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 5 April 2004, yang membuat Partai Demokrat berjaya, Suratto berujar, "Faktor Yudhoyono sangat dominan. Saya nunut (ikut) popularitasnya saja."
Bagi kebanyakan pemilih yang tidak tahu-menahu apa dan bagaimana program Partai Demokrat karena memang belum cukup tersosialisasi, Yudhoyono memang menjadi gantungan utama. "Soal calon anggota legislatifnya saya tidak tahu dan memang tidak saya coblos karena katanya kan tidak harus dicoblos. Saya hanya coblos Partai Demokrat karena ada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di situ yang akan mencalonkan diri sebagai presiden," ujar warga Cijantung, Jakarta Timur, seusai memberikan suara di TPS 048.
Lewat berbagai survei yang dilakukan menjelang Pemilu 5 April 2004, Yudhoyono memang telah diprediksi akan mengangkat perolehan suara Partai Demokrat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengumumkan data surveinya dua hari menjelang pemilu memperkirakan Partai Demokrat akan bertengger di jajaran partai menengah dengan perolehan suara antara 5-15 persen.
"Sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perpolitikan Indonesia adalah pentingnya tokoh. Kita menyaksikan bagaimana suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didongkrak naik oleh Megawati Soekarnoputri. Bersamaan dengan turunnya ketokohan Megawati, dapat dipahami kalau suara PDI-P turut merosot. Sebaliknya, Yudhoyono yang ketokohannya naik dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Megawati mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat," ujar pengamat politik Indonesia Prof William Liddle.
KETOKOHAN atau mungkin lebih tepatnya popularitas seseorang menjadi salah satu pertimbangan paling menentukan dalam benak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Dari data di pusat tabulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, hal itu terbukti dalam urutan perolehan suara calon anggota DPR dari seluruh partai politik peserta pemilu untuk daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta.
Popularitas dan terlebih jika didukung citra partai yang baik dari partai politik yang menaungi tokoh itu mengantar para tokoh yang populer unggul dengan suara meyakinkan meskipun belum satu pun tokoh yang ingin menjadi caleg melunasi bilangan pembagi pemilih (BPP). Dari 21 caleg dari daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta, hanya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mendekati BPP dengan 240.251 suar.
BPP untuk daerah pemilihan II caleg DPR tempat Hidayat bertarung memang belum dapat dipastikan karena belum tuntasnya penghitungan suara di seluruh TPS di Jakarta. Namun, dengan 22.497 TPS dari 23.877 TPS DKI Jakarta yang telah selesai dihitung atau sekitar 94,22 persen suara BPP dapat diperkirakan.
Hingga Rabu (14/4) siang, suara sah untuk daerah pemilihan II DKI Jakarta mencapai 2.494.545 suara. Dengan sembilan kursi DPR yang diperebutkan, maka kira-kira BPP atau harga satu kursi di daerah pemilihan II DKI Jakarta sekitar 277.171 suara. Selain Hidayat, suara yang diraup delapan caleg DPR dari partai lain masih sangat jauh dari BPP atau harga kursi.
Untuk caleg terpopuler kedua dari daerah pemilihan II DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yaitu Husein Abdul Azis dari Partai Demokrat, suaranya hanya sekitar sepertiga suara Hidayat, yaitu 86.232 suara. Nama-nama populer dari partai lain memperoleh suara lebih kecil lagi atau masih jauh dari BPP.
Fahmi Idris dari Partai Golongan Karya yang masih menjadi anggota DPR hanya memperoleh 41.799 suara. Menyusul kemudian suara untuk Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) KH Zaenuddin Hamidi atau terkenal sebagai dai sejuta umat Zaenuddin MZ yang memperoleh 39.629. Dua politisi PDI-P, Roy BB Janis dan Sabam Sirait, hanya bertengger di urutan ke enam dan ke delapan dengan raupan suara lebih kecil, pararel dengan perolehan suara PDI-P di Jakarta.
Jika di daerah pemilihan II DKI Jakarta pautan suara cukup jauh, di daerah pemilihan I DKI Jakarta perolehan suara 12 caleg teratas tidak terlalu jauh terpaut. Daerah pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara memperebutkan 12 kursi DPR. Bertengger di urutan pertama Sekretaris Jenderal PKS M Anis dengan 97.760. Sama seperti di daerah pemilihan II DKI Jakarta, di daerah pemilihan I DKI Jakarta tidak satu pun caleg yang mampu memenuhi BPP.
Anis yang mendapat 97.760 suara, jauh dari BPP yang jika dikira-kira berdasarkan 94,22 persen penghitungan suara di KPU DKI Jakarta adalah 191.552 suara. Pengamat ekonomi kondang yang menjadi caleg untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo hanya bertengger di urutan 11, terpopuler di daerah pertarungannya dengan memperoleh sekitar 34.439 suara. Data itu semua diambil dari tabulasi perolehan suara pemilu yang dilakukan KPU DKI Jakarta.
MELIHAT kecenderungan tidak adanya caleg yang mampu membayar lunas harga kursinya yang diimpikannya dengan raupan suara rakyat membuat esensi pemilu yang dipromosikan sebagai pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya jauh dari terwujud. Kondisi ini membuat partai politik kembali berkuasa. Kedaulatan rakyat yang diibaratkan dengan tidak lagi membeli kucing dalam karung masih jauh dari impian.
Kini caleg yang sebelumnya dikeluarkan dari karung untuk dipilih dengan sangat terpaksa harus dimasukkan ke dalam karung lagi karena tidak cukup memesona untuk berani menempati kursi yang diincarnya. Yang akan sakit hati dan mungkin bereaksi adalah caleg-caleg yang telah berupaya memesona rakyat dan meraih dukungan lebih besar, tetapi berada di urutan sepatu.
Untuk caleg PKS nomor urut tujuh di daerah pemilihan I DKI Jakarta, Afifah Hasan, yang mendapat dukungan cukup besar 49.322 suara, misalnya. Jika kebijakan penetapan caleg dikembalikan ke partai lantaran BPP tidak terpenuhi, jauh sekali ambisinya menjadi wakil rakyat terpenuhi. Setelah Anis, yang ditetapkan sebagai anggota DPR jika PKS mendapat dua atau tiga suara adalah caleg nomor urut dua dan tiga.
Hal sama jika BPP tidak terpenuhi juga terjadi untuk caleg lain di provinsi lain. Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat VI misalnya. Jika hanya mendapat dua kursi, Nurul Q Arifin dengan nomor urut tiga yang meraup 52.626 suara akan terlibas Ade Komarudin nomor urut satu yang hanya meraih 42.011 suara. Untuk PDI-P di Jawa Barat II juga demikian. Jika hanya satu kursi yang berhasil diperoleh PDI-P, Marissa Haque dengan nomor urut dua dan meraih 28.344 suara akan dilibas Taufiq Kiemas dengan nomor urut satu dan suara hanya 22.289 suara.
Hal yang sama juga terjadi di Pemilu 2004 di daerah pemilihan Jatim III. Caleg PKB nomor urut 4 Abdullah Azwar Annas memperoleh suara terbanyak, 126.068 suara, sementara Irfan Zidny caleg nomor urut 1 memperoleh 39.329, Amin Said Husni nomor urut 2 meraup 79.794 suara, dan Ahmad Anas Yahya mampu menggaet 41.156. Dengan perolehan suara itu, jika misalnya hanya satu kursi yang didapat PKB di Jatim III (mungkin akan lebih), Irfan Zidny yang akan terpilih. Itu tentu akan merugikan Abdullah Azwar Anas jika perolehan suaranya tak mampu melewati BPP.
Karena itu, mari bersiap-siap kecewa menunggu kucing-kucing dikeluarkan dari dalam karung....
inu
KETUA Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo sadar betul peran Yudhoyono bagi perolehan suara untuk partainya. Karena itu, seusai memantau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Desa Nagrek, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 5 April 2004, yang membuat Partai Demokrat berjaya, Suratto berujar, "Faktor Yudhoyono sangat dominan. Saya nunut (ikut) popularitasnya saja."
Bagi kebanyakan pemilih yang tidak tahu-menahu apa dan bagaimana program Partai Demokrat karena memang belum cukup tersosialisasi, Yudhoyono memang menjadi gantungan utama. "Soal calon anggota legislatifnya saya tidak tahu dan memang tidak saya coblos karena katanya kan tidak harus dicoblos. Saya hanya coblos Partai Demokrat karena ada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di situ yang akan mencalonkan diri sebagai presiden," ujar warga Cijantung, Jakarta Timur, seusai memberikan suara di TPS 048.
Lewat berbagai survei yang dilakukan menjelang Pemilu 5 April 2004, Yudhoyono memang telah diprediksi akan mengangkat perolehan suara Partai Demokrat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengumumkan data surveinya dua hari menjelang pemilu memperkirakan Partai Demokrat akan bertengger di jajaran partai menengah dengan perolehan suara antara 5-15 persen.
"Sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perpolitikan Indonesia adalah pentingnya tokoh. Kita menyaksikan bagaimana suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didongkrak naik oleh Megawati Soekarnoputri. Bersamaan dengan turunnya ketokohan Megawati, dapat dipahami kalau suara PDI-P turut merosot. Sebaliknya, Yudhoyono yang ketokohannya naik dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Megawati mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat," ujar pengamat politik Indonesia Prof William Liddle.
KETOKOHAN atau mungkin lebih tepatnya popularitas seseorang menjadi salah satu pertimbangan paling menentukan dalam benak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Dari data di pusat tabulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, hal itu terbukti dalam urutan perolehan suara calon anggota DPR dari seluruh partai politik peserta pemilu untuk daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta.
Popularitas dan terlebih jika didukung citra partai yang baik dari partai politik yang menaungi tokoh itu mengantar para tokoh yang populer unggul dengan suara meyakinkan meskipun belum satu pun tokoh yang ingin menjadi caleg melunasi bilangan pembagi pemilih (BPP). Dari 21 caleg dari daerah pemilihan I dan II DKI Jakarta, hanya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mendekati BPP dengan 240.251 suar.
BPP untuk daerah pemilihan II caleg DPR tempat Hidayat bertarung memang belum dapat dipastikan karena belum tuntasnya penghitungan suara di seluruh TPS di Jakarta. Namun, dengan 22.497 TPS dari 23.877 TPS DKI Jakarta yang telah selesai dihitung atau sekitar 94,22 persen suara BPP dapat diperkirakan.
Hingga Rabu (14/4) siang, suara sah untuk daerah pemilihan II DKI Jakarta mencapai 2.494.545 suara. Dengan sembilan kursi DPR yang diperebutkan, maka kira-kira BPP atau harga satu kursi di daerah pemilihan II DKI Jakarta sekitar 277.171 suara. Selain Hidayat, suara yang diraup delapan caleg DPR dari partai lain masih sangat jauh dari BPP atau harga kursi.
Untuk caleg terpopuler kedua dari daerah pemilihan II DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yaitu Husein Abdul Azis dari Partai Demokrat, suaranya hanya sekitar sepertiga suara Hidayat, yaitu 86.232 suara. Nama-nama populer dari partai lain memperoleh suara lebih kecil lagi atau masih jauh dari BPP.
Fahmi Idris dari Partai Golongan Karya yang masih menjadi anggota DPR hanya memperoleh 41.799 suara. Menyusul kemudian suara untuk Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) KH Zaenuddin Hamidi atau terkenal sebagai dai sejuta umat Zaenuddin MZ yang memperoleh 39.629. Dua politisi PDI-P, Roy BB Janis dan Sabam Sirait, hanya bertengger di urutan ke enam dan ke delapan dengan raupan suara lebih kecil, pararel dengan perolehan suara PDI-P di Jakarta.
Jika di daerah pemilihan II DKI Jakarta pautan suara cukup jauh, di daerah pemilihan I DKI Jakarta perolehan suara 12 caleg teratas tidak terlalu jauh terpaut. Daerah pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara memperebutkan 12 kursi DPR. Bertengger di urutan pertama Sekretaris Jenderal PKS M Anis dengan 97.760. Sama seperti di daerah pemilihan II DKI Jakarta, di daerah pemilihan I DKI Jakarta tidak satu pun caleg yang mampu memenuhi BPP.
Anis yang mendapat 97.760 suara, jauh dari BPP yang jika dikira-kira berdasarkan 94,22 persen penghitungan suara di KPU DKI Jakarta adalah 191.552 suara. Pengamat ekonomi kondang yang menjadi caleg untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo hanya bertengger di urutan 11, terpopuler di daerah pertarungannya dengan memperoleh sekitar 34.439 suara. Data itu semua diambil dari tabulasi perolehan suara pemilu yang dilakukan KPU DKI Jakarta.
MELIHAT kecenderungan tidak adanya caleg yang mampu membayar lunas harga kursinya yang diimpikannya dengan raupan suara rakyat membuat esensi pemilu yang dipromosikan sebagai pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya jauh dari terwujud. Kondisi ini membuat partai politik kembali berkuasa. Kedaulatan rakyat yang diibaratkan dengan tidak lagi membeli kucing dalam karung masih jauh dari impian.
Kini caleg yang sebelumnya dikeluarkan dari karung untuk dipilih dengan sangat terpaksa harus dimasukkan ke dalam karung lagi karena tidak cukup memesona untuk berani menempati kursi yang diincarnya. Yang akan sakit hati dan mungkin bereaksi adalah caleg-caleg yang telah berupaya memesona rakyat dan meraih dukungan lebih besar, tetapi berada di urutan sepatu.
Untuk caleg PKS nomor urut tujuh di daerah pemilihan I DKI Jakarta, Afifah Hasan, yang mendapat dukungan cukup besar 49.322 suara, misalnya. Jika kebijakan penetapan caleg dikembalikan ke partai lantaran BPP tidak terpenuhi, jauh sekali ambisinya menjadi wakil rakyat terpenuhi. Setelah Anis, yang ditetapkan sebagai anggota DPR jika PKS mendapat dua atau tiga suara adalah caleg nomor urut dua dan tiga.
Hal sama jika BPP tidak terpenuhi juga terjadi untuk caleg lain di provinsi lain. Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat VI misalnya. Jika hanya mendapat dua kursi, Nurul Q Arifin dengan nomor urut tiga yang meraup 52.626 suara akan terlibas Ade Komarudin nomor urut satu yang hanya meraih 42.011 suara. Untuk PDI-P di Jawa Barat II juga demikian. Jika hanya satu kursi yang berhasil diperoleh PDI-P, Marissa Haque dengan nomor urut dua dan meraih 28.344 suara akan dilibas Taufiq Kiemas dengan nomor urut satu dan suara hanya 22.289 suara.
Hal yang sama juga terjadi di Pemilu 2004 di daerah pemilihan Jatim III. Caleg PKB nomor urut 4 Abdullah Azwar Annas memperoleh suara terbanyak, 126.068 suara, sementara Irfan Zidny caleg nomor urut 1 memperoleh 39.329, Amin Said Husni nomor urut 2 meraup 79.794 suara, dan Ahmad Anas Yahya mampu menggaet 41.156. Dengan perolehan suara itu, jika misalnya hanya satu kursi yang didapat PKB di Jatim III (mungkin akan lebih), Irfan Zidny yang akan terpilih. Itu tentu akan merugikan Abdullah Azwar Anas jika perolehan suaranya tak mampu melewati BPP.
Karena itu, mari bersiap-siap kecewa menunggu kucing-kucing dikeluarkan dari dalam karung....
inu
pragmatisme
INGAR-bingar kampanye partai politik peserta Pemilu 2004 selama tiga minggu, dan berlangsung damai di seluruh Indonesia, telah usai. Ketakutan dan kecemasan yang sempat muncul terkait dengan kampanye yang biasanya berlangsung mencekam sirna.
BERLANGSUNG damainya masa kampanye oleh beberapa pengamat dimaknai sebagai tanda mulai dewasanya perilaku elite politik dalam menyikapi perbedaan. Namun, sejumlah pengamat lain melihat bahwa berlangsung damainya kampanye atau kurangnya gereget kampanye disebabkan rakyat telanjur kecewa sehingga enggan untuk terlibat secara sukarela dalam arak-arakan atau pengerahan massa sebuah partai politik.
Jika dibandingkan dengan masa kampanye tahun 1999, terasa sekali bedanya roh yang menggerakkan sebagian besar massa untuk turut memeriahkan kampanye. Di setiap ingar-bingar kampanye, urutan pertama yang membuat massa berkerumun adalah dangdut. Urutan kedua adalah peluang mendapatkan sedikit uang, kaus partai, atau paket sembilan bahan pokok. Kehadiran juru kampanye untuk menyampaikan pidato politiknya menjadi urutan kesekian.
Tidak heran jika massa berangsur-angsur membubarkan diri ketika penyanyi dangdut yang umumnya berbaju minim mundur dan diganti juru kampanye yang hanya memutar kaset lama dan seragam dari waktu ke waktu. Kampanye menjadi hampa. Tidak terjadi pendidikan politik lantaran juru kampanye terbelenggu faham kampanye kuno.
Memaknai perubahan sikap pemilih dan sistem pemilu serta peluang pelaksanaan Pemilu 2004, berikut wawancara dengan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Franz Magnis-Suseno di kantornya yang sederhana, tenang, dan sejuk karena pepohonan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (31/3).
Proses demokratisasi sedang berlangsung di Indonesia. Publik sedang ingar-bingar dengan pemilu. Bagaimana peluang Pemilu 2004 untuk menuju transisi demokrasi?
Saya memperkirakan Pemilu 2004 sendiri akan berjalan tanpa masalah dan tidak akan ada kejutan-kejutan yang sangat berarti. Yang belum bisa diramalkan adalah apakah hasil Pemilu 2004 akan merupakan dorongan ke arah perubahan-perubahan yang diperlukan bangsa Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban atasnya, kita harus menunggu dulu hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden.
Namun demikian, melihat beberapa partai politik peserta Pemilu 2004 yang diperkirakan akan menjadi yang paling besar. Melihat juga beberapa calon presiden yang paling mungkin. Maka belum tentu Pemilu 2004 menghasilkan sesuatu impuls ke arah perubahan. Masalahnya bukan pada Pemilu 2004 itu sendiri. Tetapi, apakah dengan Pemilu 2004 masalah-masalah yang kita hadapi dapat ditangani dengan lebih baik oleh mereka yang lebih kompeten? Kemungkinan Pemilu 2004 berakhir seperti Pemilu 1955 yang berjalan dengan sangat baik tetapi ternyata tidak berhasil untuk menstabilkan situasi masih terbuka.
Bagaimana peluang perubahan yang difasilitasi perubahan sistem Pemilu 2004, di mana rakyat bisa memilih langsung anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden?
Saya kira, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maupun peran rakyat untuk ikut mempengaruhi komposisi DPR dan DPRD pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang positif. Masalahnya kenapa harus begitu rumit seperti yang sekarang terjadi. Saya tidak mengerti. Karenanya, ada kemungkinan banyak suara yang tidak sah karena kesalahan teknis termasuk, misalnya, mencoblos kertas yang dilipat dan tidak ada kemungkinan memperbaikinya. Itu tentu cukup memprihatinkan. Namun, di luar masalah itu, dengan sistem baru di mana rakyat dapat memilih secara langsung, kedudukan presiden dan wakil presiden dan tanggung jawab legislator akan bertambah meskipun belum optimal.
Apakah ikatan mereka yang terpilih dalam Pemilu 2004 dengan rakyat akan lebih kuat?
Ya. Akan lebih kuat. Terutama menyangkut DPR dan DPRD yang dipilih karena nama mereka. Ikatan dengan pemilih akan diperkuat lantaran kepentingan untuk memperkuat basis dukungan itu. Di lain pihak, karena sistem tersebut belum menerapkan sistem distrik sehingga orang yang dipilih hanya secara sangat samar-samar, pengaruhnya juga tidak boleh dilebih-lebihkan.
FRANZ Magnis-Suseno lahir di Eckersdorf, Jerman, 26 Mei 1936, dengan nama Franz Graf von Magnis. Rohaniwan dari ordo Serikat Yesus (SY) ini menetap di Indonesia sejak tahun 1961 dan berkewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1977. Di Indonesia, sosok tinggi kurus ini mengabdikan hampir seluruh hidupnya pada bidang pendidikan, khususnya di bidang filsafat.
Magnis-Suseno belajar filsafat di Pullach (Jerman), teologi di Yogyakarta, dan teori politik di Muenchen. Doktorat dalam filsafat diperolehnya dari Universitas Muenchen tahun 1973. Sejak tahun 1969 mengajar di STF Driyarkara.
Di usianya yang mendekati 70 tahun, Magnis-Suseno masih tetap aktif mengajar, menjadi pembicara di sejumlah seminar, dan menulis. Lebih dari 400 karangan ditulisnya dan 26 buku karyanya telah diterbitkan. Karangan dan buku yang ditulisnya berkutat dalam bidang etika, filsafat politik, dan pandangan dunia Jawa yang tampak dihayatinya.
Selama kampanye, muncul pragmatisme yang makin tinggi. Rakyat menerima begitu saja pembagian apa pun tanpa peduli apakah akan memilih partai itu atau mencampakkannya. Pendapat Anda?
Saya kira, dari sudut masyarakat, pragmatisme itu sesuatu yang positif. Artinya, rakyat tidak lagi begitu saja bisa ditipu oleh partai politik. Rakyat mulai melihat bahwa pembagian berbagai macam fasilitas seperti uang dan sebagainya tidak karena partai itu secara khusus menaruh peduli pada nasib mereka. Rakyat melihat upaya partai politik itu semata-mata untuk mencari suara. Dengan demikian, masyarakat mau saja menerima itu semua, tetapi tidak lagi merasa berutang budi untuk membalasnya dengan memberi suara. Itu sesuatu yang sehat. Semoga juga partai-partai politik lama-kelamaan mengerti bahwa cara-cara kampanye dengan membagi-bagi uang dan sembako atau membayar orang yang datang akan meniadakan dirinya sendiri. Setelah partai politik tidak mendapati efek dari caranya membagi-bagikan uang dan sembako, mungkin partai politik akan berhenti dengan praktik yang cukup buruk itu.
Pembagian uang untuk menarik massa merupakan tanda ketidaksiapan partai politik memberikan ikatan ideologis?
Saya kira mereka (partai-partai politik) itu terbelenggu oleh semacam faham tentang kampanye yang sudah kuno. Sudah kuno yaitu bahwa mereka akan mendapatkan banyak suara dalam pemilu apabila kampanye mereka ramai-ramai, di mana ada juga pemberitaan di televisi mengenai keramaian itu. Karena itu, mereka merasa mutlak untuk mendapat banyak orang guna menciptakan keramaian dan sebagainya. Untuk itulah, lalu mereka membayar orang.
Meskipun masih harus didukung dengan penelitian, saat ini sudah kelihatan bahwa banyak dari rakyat tidak lagi merasa berutang budi dengan pemberian dari partai-partai politik. Dengan lain kata, uang yang sangat banyak untuk dibagi-bagikan kepada massa yang dibebankan kepada partai politik dan calon anggota legislatifnya itu percuma. Tentu hal ini akan membawa efek yang sehat pada mentalitas partai politik dan elitenya.
Kampanye apa yang cocok dengan sistem pemilu yang baru ini?
Sebetulnya, tidak perlu kampanye dalam bentuk arak-arakan motor dan sebagainya. Itu sama sekali tidak perlu. Tidak ada manfaatnya bagi perolehan suara dalam pemilu. Tentu ini harus dicek oleh penelitian terlebih dahulu. Namun, membiayai ratusan tukang ojek untuk mengenakan kaus dan membawa bendera sebuah partai politik barangkali sama dengan buang uang ke luar jendela. Kampanye cukup dengan mengadakan rapat-rapat umum di dalam ruangan atau di lapangan terbuka dengan orang yang memang sungguh mau datang. Mereka yang datang tidak diberi apa-apa, cukup daya tarik tokoh yang bicara.
Di dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan lama dan mantap pun, seorang caleg biasa sering tidak akan sangat menarik. Jadi, memang yang menjadi mesin vote gater biasanya adalah tokoh-tokoh tertinggi. Merekalah yang lalu harus ke mana-mana dan massa lalu akan datang, juga kalau tidak dibayar. Kalau massa hanya datang untuk dibayar, loyalitas mungkin justru tidak akan terwujud.
Apakah Anda melihat ada perubahan perilaku elite di era yang sedang berubah ini?
Saya tidak melihat banyak perubahan perilaku di kalangan elite politik, dalam orang-orang partai, dan dalam orang-orang di pemerintahan. Maka kita harapkan saja pemilu dapat menjadi pelajaran bagi mereka (elite). Mereka perlu mengerti dan disadarkan bahwa perilaku mereka akan membuat mereka tidak akan beruntung.
Dapat dikatakan reformasi tidak mengubah perilaku elite?
Memang ada perubahan dalam arti bahwa pemilu sekarang lebih bebas. Namun, dalam sikap berkampanye, belum banyak perubahan dan perbedaan. Lihat saja iklan di media massa yang hanya sloganistik belaka. Tidak ada informasi apa pun mengenai substansi program yang bersangkutan.
Meski demikian, banyak harapan dengan Pemilu 2004. Apa yang bisa dilakukan rakyat?
Rakyat hanya bisa berbuat satu hal, yaitu ikut memilih. Yang lain tidak bisa.
Memilih bagaimana?
Memilih salah satu partai politik. Saat ini makin bisa diteliti untuk kemudian menjatuhkan pilihan. Dasarnya adalah bagaimana ia tersentuh dengan berbagai macam kampanye yang mungkin saja memberi pengetahuan yang relevan untuk dasar menentukan pilihan.
Bagaimana dengan memilih untuk tidak memilih atau menjadi golput (golongan putih) untuk saat ini?
Golput tidak akan berarti. Itu hanya gerakan beberapa mahasiswa dan beberapa orang saja. Mayoritas rakyat menganggap pemilu itu sebagai sesuatu yang menarik dan mengasyikkan untuk diikuti.
Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan secara langsung, bagaimana kemungkinan adanya perubahan?
Tentu saja presiden hasil Pemilu 2004 akan mempunyai kedudukan dan legitimasi yang cukup kuat. Bahkan akan lebih kuat dibandingkan dalam periode lima tahun yang telah lewat ini. Dengan demikian, siapa yang akan terpilih menjadi presiden akan sangat menentukan perubahan-perubahan yang saat ini kita sandarkan dan harapkan melalui Pemilu 2004. Posisi presiden memang penting.
Bagaimana peluang munculnya presiden dari luar partai politik?
Demokrasi itu fokusnya selalu di partai politik. Tidak akan bisa dihindari. Peluang itu akan sangat kecil. Tokoh dari luar partai paling-paling akan muncul di Dewan Perwakilan Daerah.
inu
BERLANGSUNG damainya masa kampanye oleh beberapa pengamat dimaknai sebagai tanda mulai dewasanya perilaku elite politik dalam menyikapi perbedaan. Namun, sejumlah pengamat lain melihat bahwa berlangsung damainya kampanye atau kurangnya gereget kampanye disebabkan rakyat telanjur kecewa sehingga enggan untuk terlibat secara sukarela dalam arak-arakan atau pengerahan massa sebuah partai politik.
Jika dibandingkan dengan masa kampanye tahun 1999, terasa sekali bedanya roh yang menggerakkan sebagian besar massa untuk turut memeriahkan kampanye. Di setiap ingar-bingar kampanye, urutan pertama yang membuat massa berkerumun adalah dangdut. Urutan kedua adalah peluang mendapatkan sedikit uang, kaus partai, atau paket sembilan bahan pokok. Kehadiran juru kampanye untuk menyampaikan pidato politiknya menjadi urutan kesekian.
Tidak heran jika massa berangsur-angsur membubarkan diri ketika penyanyi dangdut yang umumnya berbaju minim mundur dan diganti juru kampanye yang hanya memutar kaset lama dan seragam dari waktu ke waktu. Kampanye menjadi hampa. Tidak terjadi pendidikan politik lantaran juru kampanye terbelenggu faham kampanye kuno.
Memaknai perubahan sikap pemilih dan sistem pemilu serta peluang pelaksanaan Pemilu 2004, berikut wawancara dengan Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Franz Magnis-Suseno di kantornya yang sederhana, tenang, dan sejuk karena pepohonan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (31/3).
Proses demokratisasi sedang berlangsung di Indonesia. Publik sedang ingar-bingar dengan pemilu. Bagaimana peluang Pemilu 2004 untuk menuju transisi demokrasi?
Saya memperkirakan Pemilu 2004 sendiri akan berjalan tanpa masalah dan tidak akan ada kejutan-kejutan yang sangat berarti. Yang belum bisa diramalkan adalah apakah hasil Pemilu 2004 akan merupakan dorongan ke arah perubahan-perubahan yang diperlukan bangsa Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban atasnya, kita harus menunggu dulu hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden.
Namun demikian, melihat beberapa partai politik peserta Pemilu 2004 yang diperkirakan akan menjadi yang paling besar. Melihat juga beberapa calon presiden yang paling mungkin. Maka belum tentu Pemilu 2004 menghasilkan sesuatu impuls ke arah perubahan. Masalahnya bukan pada Pemilu 2004 itu sendiri. Tetapi, apakah dengan Pemilu 2004 masalah-masalah yang kita hadapi dapat ditangani dengan lebih baik oleh mereka yang lebih kompeten? Kemungkinan Pemilu 2004 berakhir seperti Pemilu 1955 yang berjalan dengan sangat baik tetapi ternyata tidak berhasil untuk menstabilkan situasi masih terbuka.
Bagaimana peluang perubahan yang difasilitasi perubahan sistem Pemilu 2004, di mana rakyat bisa memilih langsung anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden?
Saya kira, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maupun peran rakyat untuk ikut mempengaruhi komposisi DPR dan DPRD pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang positif. Masalahnya kenapa harus begitu rumit seperti yang sekarang terjadi. Saya tidak mengerti. Karenanya, ada kemungkinan banyak suara yang tidak sah karena kesalahan teknis termasuk, misalnya, mencoblos kertas yang dilipat dan tidak ada kemungkinan memperbaikinya. Itu tentu cukup memprihatinkan. Namun, di luar masalah itu, dengan sistem baru di mana rakyat dapat memilih secara langsung, kedudukan presiden dan wakil presiden dan tanggung jawab legislator akan bertambah meskipun belum optimal.
Apakah ikatan mereka yang terpilih dalam Pemilu 2004 dengan rakyat akan lebih kuat?
Ya. Akan lebih kuat. Terutama menyangkut DPR dan DPRD yang dipilih karena nama mereka. Ikatan dengan pemilih akan diperkuat lantaran kepentingan untuk memperkuat basis dukungan itu. Di lain pihak, karena sistem tersebut belum menerapkan sistem distrik sehingga orang yang dipilih hanya secara sangat samar-samar, pengaruhnya juga tidak boleh dilebih-lebihkan.
FRANZ Magnis-Suseno lahir di Eckersdorf, Jerman, 26 Mei 1936, dengan nama Franz Graf von Magnis. Rohaniwan dari ordo Serikat Yesus (SY) ini menetap di Indonesia sejak tahun 1961 dan berkewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1977. Di Indonesia, sosok tinggi kurus ini mengabdikan hampir seluruh hidupnya pada bidang pendidikan, khususnya di bidang filsafat.
Magnis-Suseno belajar filsafat di Pullach (Jerman), teologi di Yogyakarta, dan teori politik di Muenchen. Doktorat dalam filsafat diperolehnya dari Universitas Muenchen tahun 1973. Sejak tahun 1969 mengajar di STF Driyarkara.
Di usianya yang mendekati 70 tahun, Magnis-Suseno masih tetap aktif mengajar, menjadi pembicara di sejumlah seminar, dan menulis. Lebih dari 400 karangan ditulisnya dan 26 buku karyanya telah diterbitkan. Karangan dan buku yang ditulisnya berkutat dalam bidang etika, filsafat politik, dan pandangan dunia Jawa yang tampak dihayatinya.
Selama kampanye, muncul pragmatisme yang makin tinggi. Rakyat menerima begitu saja pembagian apa pun tanpa peduli apakah akan memilih partai itu atau mencampakkannya. Pendapat Anda?
Saya kira, dari sudut masyarakat, pragmatisme itu sesuatu yang positif. Artinya, rakyat tidak lagi begitu saja bisa ditipu oleh partai politik. Rakyat mulai melihat bahwa pembagian berbagai macam fasilitas seperti uang dan sebagainya tidak karena partai itu secara khusus menaruh peduli pada nasib mereka. Rakyat melihat upaya partai politik itu semata-mata untuk mencari suara. Dengan demikian, masyarakat mau saja menerima itu semua, tetapi tidak lagi merasa berutang budi untuk membalasnya dengan memberi suara. Itu sesuatu yang sehat. Semoga juga partai-partai politik lama-kelamaan mengerti bahwa cara-cara kampanye dengan membagi-bagi uang dan sembako atau membayar orang yang datang akan meniadakan dirinya sendiri. Setelah partai politik tidak mendapati efek dari caranya membagi-bagikan uang dan sembako, mungkin partai politik akan berhenti dengan praktik yang cukup buruk itu.
Pembagian uang untuk menarik massa merupakan tanda ketidaksiapan partai politik memberikan ikatan ideologis?
Saya kira mereka (partai-partai politik) itu terbelenggu oleh semacam faham tentang kampanye yang sudah kuno. Sudah kuno yaitu bahwa mereka akan mendapatkan banyak suara dalam pemilu apabila kampanye mereka ramai-ramai, di mana ada juga pemberitaan di televisi mengenai keramaian itu. Karena itu, mereka merasa mutlak untuk mendapat banyak orang guna menciptakan keramaian dan sebagainya. Untuk itulah, lalu mereka membayar orang.
Meskipun masih harus didukung dengan penelitian, saat ini sudah kelihatan bahwa banyak dari rakyat tidak lagi merasa berutang budi dengan pemberian dari partai-partai politik. Dengan lain kata, uang yang sangat banyak untuk dibagi-bagikan kepada massa yang dibebankan kepada partai politik dan calon anggota legislatifnya itu percuma. Tentu hal ini akan membawa efek yang sehat pada mentalitas partai politik dan elitenya.
Kampanye apa yang cocok dengan sistem pemilu yang baru ini?
Sebetulnya, tidak perlu kampanye dalam bentuk arak-arakan motor dan sebagainya. Itu sama sekali tidak perlu. Tidak ada manfaatnya bagi perolehan suara dalam pemilu. Tentu ini harus dicek oleh penelitian terlebih dahulu. Namun, membiayai ratusan tukang ojek untuk mengenakan kaus dan membawa bendera sebuah partai politik barangkali sama dengan buang uang ke luar jendela. Kampanye cukup dengan mengadakan rapat-rapat umum di dalam ruangan atau di lapangan terbuka dengan orang yang memang sungguh mau datang. Mereka yang datang tidak diberi apa-apa, cukup daya tarik tokoh yang bicara.
Di dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan lama dan mantap pun, seorang caleg biasa sering tidak akan sangat menarik. Jadi, memang yang menjadi mesin vote gater biasanya adalah tokoh-tokoh tertinggi. Merekalah yang lalu harus ke mana-mana dan massa lalu akan datang, juga kalau tidak dibayar. Kalau massa hanya datang untuk dibayar, loyalitas mungkin justru tidak akan terwujud.
Apakah Anda melihat ada perubahan perilaku elite di era yang sedang berubah ini?
Saya tidak melihat banyak perubahan perilaku di kalangan elite politik, dalam orang-orang partai, dan dalam orang-orang di pemerintahan. Maka kita harapkan saja pemilu dapat menjadi pelajaran bagi mereka (elite). Mereka perlu mengerti dan disadarkan bahwa perilaku mereka akan membuat mereka tidak akan beruntung.
Dapat dikatakan reformasi tidak mengubah perilaku elite?
Memang ada perubahan dalam arti bahwa pemilu sekarang lebih bebas. Namun, dalam sikap berkampanye, belum banyak perubahan dan perbedaan. Lihat saja iklan di media massa yang hanya sloganistik belaka. Tidak ada informasi apa pun mengenai substansi program yang bersangkutan.
Meski demikian, banyak harapan dengan Pemilu 2004. Apa yang bisa dilakukan rakyat?
Rakyat hanya bisa berbuat satu hal, yaitu ikut memilih. Yang lain tidak bisa.
Memilih bagaimana?
Memilih salah satu partai politik. Saat ini makin bisa diteliti untuk kemudian menjatuhkan pilihan. Dasarnya adalah bagaimana ia tersentuh dengan berbagai macam kampanye yang mungkin saja memberi pengetahuan yang relevan untuk dasar menentukan pilihan.
Bagaimana dengan memilih untuk tidak memilih atau menjadi golput (golongan putih) untuk saat ini?
Golput tidak akan berarti. Itu hanya gerakan beberapa mahasiswa dan beberapa orang saja. Mayoritas rakyat menganggap pemilu itu sebagai sesuatu yang menarik dan mengasyikkan untuk diikuti.
Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan secara langsung, bagaimana kemungkinan adanya perubahan?
Tentu saja presiden hasil Pemilu 2004 akan mempunyai kedudukan dan legitimasi yang cukup kuat. Bahkan akan lebih kuat dibandingkan dalam periode lima tahun yang telah lewat ini. Dengan demikian, siapa yang akan terpilih menjadi presiden akan sangat menentukan perubahan-perubahan yang saat ini kita sandarkan dan harapkan melalui Pemilu 2004. Posisi presiden memang penting.
Bagaimana peluang munculnya presiden dari luar partai politik?
Demokrasi itu fokusnya selalu di partai politik. Tidak akan bisa dihindari. Peluang itu akan sangat kecil. Tokoh dari luar partai paling-paling akan muncul di Dewan Perwakilan Daerah.
inu
peragu sempurna
Dihadiri undangan dari berbagai kalangan, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan biografi di Panti Perwira, Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (31/3) malam. Biografi berjudul SBY Sang Demokrat itu menampilkan sosok cerah Yudhoyono yang serbasempurna, dan katanya, karena itu lantas pantas menjadi presiden.
Penilaian dan kesan negatif Yudhoyono sebagai peragu dan kurang tegas dibantah Usamah Hisyam yang menyusun biografi itu dengan pembelaan yang didasarkan pada fakta dan kajian yang dilakukannya selama empat bulan menyusun buku setebal 1.003 halaman itu. Dalam tayangan audio visual yang meringkas biografi Yudhoyono, calon presiden itu digambarkan sangat sempurna sebagai manusia seperti tampan, peduli, cerdas, nasionalis, islamis, dan demokratis.
Puluhan tokoh dari berbagai kalangan yang hadir tampak tertegun menyaksikan upaya pencitraan atas Yudhoyono. Terlihat hadir KH Abdurrahman Wahid, Bachtiar Chamsah, yang duduk semeja dengan Yudoyono. Hadir pula Agum Gumelar, Wismoyo Arismunandar, Subagyo HS, Sofyan Wanandi, Yusril Ihza Mahendra, Alwi Shihab, Muladi, Sudrajat, Soedomo, dan William Liddle.
Abdurrahman Wahid yang meninggalkan acara saat sosok islamis Yudhoyono digambarkan mengatakan, Yudhoyono perlu memperluas upaya pencitraan seperti dilakukan dalam peluncuran buku. "Saya tidak mau komentar sebelum baca bukunya. Yang jelas dia orang baik. Saya dan dia itu saudara jauh," ujarnya.
inu
Penilaian dan kesan negatif Yudhoyono sebagai peragu dan kurang tegas dibantah Usamah Hisyam yang menyusun biografi itu dengan pembelaan yang didasarkan pada fakta dan kajian yang dilakukannya selama empat bulan menyusun buku setebal 1.003 halaman itu. Dalam tayangan audio visual yang meringkas biografi Yudhoyono, calon presiden itu digambarkan sangat sempurna sebagai manusia seperti tampan, peduli, cerdas, nasionalis, islamis, dan demokratis.
Puluhan tokoh dari berbagai kalangan yang hadir tampak tertegun menyaksikan upaya pencitraan atas Yudhoyono. Terlihat hadir KH Abdurrahman Wahid, Bachtiar Chamsah, yang duduk semeja dengan Yudoyono. Hadir pula Agum Gumelar, Wismoyo Arismunandar, Subagyo HS, Sofyan Wanandi, Yusril Ihza Mahendra, Alwi Shihab, Muladi, Sudrajat, Soedomo, dan William Liddle.
Abdurrahman Wahid yang meninggalkan acara saat sosok islamis Yudhoyono digambarkan mengatakan, Yudhoyono perlu memperluas upaya pencitraan seperti dilakukan dalam peluncuran buku. "Saya tidak mau komentar sebelum baca bukunya. Yang jelas dia orang baik. Saya dan dia itu saudara jauh," ujarnya.
inu
kampanye meulaboh
MUNMUN (21), sebut saja begitu, kaget saat tiba di Lapangan Meulaboh yang telah menguning karena massa partai berlambang pohon beringin, Minggu (28/3). Artis berparas ayu yang didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, ini ditegur pengurus Partai Golongan Karya setempat lantaran kostum yang dipakainya sedikit terbuka. Agak "mengundang"-lah.
Artis yang berangkat dari Medan dengan penuh percaya diri ini langsung mungkret saat rompi kuning berukuran lebih besar dari badannya diberikan agar dikenakan menutupi bagian atas dadanya.
Namanya sudah dikontrak harus menghibur ribuan massa Golkar yang menanti kehadiran Wiranto, Munmun menurut saja menutup kostum aduhainya dengan rompi kebesaran Partai Golkar yang betul-betul kebesaran.
Namun, namanya terbiasa bergoyang di atas panggung dan di hadapan ribuan orang, Munmun tidak bisa menahan diri untuk tetap bergoyang. Apalagi massa di bawahnya terus berteriak-teriak memintanya menampilkan goyangan Inul yang menghebohkan itu.
Beruntung, bagian yang diminta penonton bergoyang itu enggak dibungkus rompi. Sambil senyum-senyum menatap pengurus Partai Golkar di belakangnya, Munmun minta pemusik memainkan lagu Kocok Kocok yang dipopulerkan oleh Inul Daratista.
Meskipun dalam balutan rapat rompi kuning, Munmun sambil malu-malu terus bergoyang menuruti permintaan massa yang terus berusaha meraih kakinya. Seerr... seeerr....
inu
Artis yang berangkat dari Medan dengan penuh percaya diri ini langsung mungkret saat rompi kuning berukuran lebih besar dari badannya diberikan agar dikenakan menutupi bagian atas dadanya.
Namanya sudah dikontrak harus menghibur ribuan massa Golkar yang menanti kehadiran Wiranto, Munmun menurut saja menutup kostum aduhainya dengan rompi kebesaran Partai Golkar yang betul-betul kebesaran.
Namun, namanya terbiasa bergoyang di atas panggung dan di hadapan ribuan orang, Munmun tidak bisa menahan diri untuk tetap bergoyang. Apalagi massa di bawahnya terus berteriak-teriak memintanya menampilkan goyangan Inul yang menghebohkan itu.
Beruntung, bagian yang diminta penonton bergoyang itu enggak dibungkus rompi. Sambil senyum-senyum menatap pengurus Partai Golkar di belakangnya, Munmun minta pemusik memainkan lagu Kocok Kocok yang dipopulerkan oleh Inul Daratista.
Meskipun dalam balutan rapat rompi kuning, Munmun sambil malu-malu terus bergoyang menuruti permintaan massa yang terus berusaha meraih kakinya. Seerr... seeerr....
inu
semburan kampanye
AIR..., air..., air...!
Teriakan massa yang terpanggang teriknya sinar Matahari di Lapangan Hoki Kuningan, Jakarta, membuat Karsono (53) tidak bisa tenang. Meski tubuhnya telah bungkuk karena termakan usia, pria berkulit legam itu sigap mengarahkan pemancar air yang dipegangnya ke arah massa yang berteriak kepanasan. Seusai air disemburkan dari pemancar, massa tenang kembali berjoget mengikuti goyangan penyanyi berpakaian minim.
Saat massa tenang, Karsono yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran sejak tahun 1978 berlindung di bawah panggung kampanye menghindari panas. "Cuma ini yang bisa kami berikan untuk membantu Pemilu 2004. Sejak kampanye terbuka dimulai, pimpinan memerintahkan untuk mengerahkan pemadam kebakaran ke tempat berkumpulnya massa," ujarnya.
Sepanjang Jumat (26/3) lalu, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan mengerahkan tiga unit pemadam kebakaran untuk membantu menenangkan massa yang pasti kepanasan. Karsono, tergabung dalam Sektor XI bersama 10 rekan satu unitnya, bertugas menyemburkan air sebanyak sekitar 4.000 liter yang dibawa dalam tangki oranye ke tengah-tengah massa.
Selain ke Kuningan, dua unit pemadam kebakaran lain dikerahkan ke Tebet dan Blok S, Jakarta Selatan. Menurut Karsono, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan memiliki 20 unit pemadam. Karena massa kampanye yang diperkirakan turun tidak terlalu banyak, tiga unit pemadam dirasa sudah cukup. "Kami semula mengira massa akan membeludak memenuhi lapangan. Ternyata separuh saja tidak ada," ujarnya sambil menunjuk ke massa PNI Marhaenisme yang baru saja disemburnya dengan air.
Kehadiran unit pemadam kebakaran dalam kampanye terbuka merupakan sumbangan berarti untuk memadamkan emosi massa. Bayangkan jika tidak ada mereka. Panas terik luar biasa. Air kemasan telah habis jauh sebelum kampanye usai. Massa masih bersemangat berjoget lantaran penyanyi berbaju minim dan menggoda.
Tanpa air yang disemburkan di tengah lapangan, massa yang kepanasan bisa bubar. Apalagi harus mendengarkan pidato juru kampanye yang isinya hanya janji dan langkah yang akan diambilnya jika terpilih atau sejumlah pengandaian. "Ayo joget lagi," ujar seorang remaja seusai membasuh kepalanya dengan semburan air pemadam kebakaran.
Melihat massa yang disemburnya dengan air tetap bersemangat meskipun panas, Karsono tampak puas. Pria yang tak pernah lupa dengan tugasnya memadamkan gudang peluru di Cilandak yang meledak tahun 1984 itu merasa telah membantu membuat situasi kondusif seperti sering diminta pejabat tinggi di televisi. "Ini yang nyata bisa kami berikan. Membuat massa tetap merasa tenang di tengah kampanye yang panas," ujarnya.
Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) golongan II C, Karsono sadar betul bahwa secara institusional dan ketika menjalankan tugasnya, ia harus tetap netral dengan memberikan pelayanan yang sama kepada partai politik mana saja. "Kami, PNS, diwanti-wanti tak boleh ke sana-kemari. Tetapi soal pilihan nanti, itu rahasia kami," ujar ayah tiga putra ini sambil tersenyum merahasiakan partai pilihannya.
Meskipun saat ini merasa lebih bingung menentukan pilihan lantaran janji-janji partai politik yang nyaris sama, Karsono merasa lebih nyaman karena masa kampanye berjalan aman. Pria yang sebentar lagi akan pensiun ini tidak mendengar ada keluhan ketakutan warga masyarakat untuk keluar rumah pada saat kampanye.
Tanpa disadarinya, semburan air di sela-sela "semburan" janji-janji juru kampanye yang menjemukan turut menyejukkan suasana. Sembur Mang....
inu
Teriakan massa yang terpanggang teriknya sinar Matahari di Lapangan Hoki Kuningan, Jakarta, membuat Karsono (53) tidak bisa tenang. Meski tubuhnya telah bungkuk karena termakan usia, pria berkulit legam itu sigap mengarahkan pemancar air yang dipegangnya ke arah massa yang berteriak kepanasan. Seusai air disemburkan dari pemancar, massa tenang kembali berjoget mengikuti goyangan penyanyi berpakaian minim.
Saat massa tenang, Karsono yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran sejak tahun 1978 berlindung di bawah panggung kampanye menghindari panas. "Cuma ini yang bisa kami berikan untuk membantu Pemilu 2004. Sejak kampanye terbuka dimulai, pimpinan memerintahkan untuk mengerahkan pemadam kebakaran ke tempat berkumpulnya massa," ujarnya.
Sepanjang Jumat (26/3) lalu, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan mengerahkan tiga unit pemadam kebakaran untuk membantu menenangkan massa yang pasti kepanasan. Karsono, tergabung dalam Sektor XI bersama 10 rekan satu unitnya, bertugas menyemburkan air sebanyak sekitar 4.000 liter yang dibawa dalam tangki oranye ke tengah-tengah massa.
Selain ke Kuningan, dua unit pemadam kebakaran lain dikerahkan ke Tebet dan Blok S, Jakarta Selatan. Menurut Karsono, Dinas Kebakaran Jakarta Selatan memiliki 20 unit pemadam. Karena massa kampanye yang diperkirakan turun tidak terlalu banyak, tiga unit pemadam dirasa sudah cukup. "Kami semula mengira massa akan membeludak memenuhi lapangan. Ternyata separuh saja tidak ada," ujarnya sambil menunjuk ke massa PNI Marhaenisme yang baru saja disemburnya dengan air.
Kehadiran unit pemadam kebakaran dalam kampanye terbuka merupakan sumbangan berarti untuk memadamkan emosi massa. Bayangkan jika tidak ada mereka. Panas terik luar biasa. Air kemasan telah habis jauh sebelum kampanye usai. Massa masih bersemangat berjoget lantaran penyanyi berbaju minim dan menggoda.
Tanpa air yang disemburkan di tengah lapangan, massa yang kepanasan bisa bubar. Apalagi harus mendengarkan pidato juru kampanye yang isinya hanya janji dan langkah yang akan diambilnya jika terpilih atau sejumlah pengandaian. "Ayo joget lagi," ujar seorang remaja seusai membasuh kepalanya dengan semburan air pemadam kebakaran.
Melihat massa yang disemburnya dengan air tetap bersemangat meskipun panas, Karsono tampak puas. Pria yang tak pernah lupa dengan tugasnya memadamkan gudang peluru di Cilandak yang meledak tahun 1984 itu merasa telah membantu membuat situasi kondusif seperti sering diminta pejabat tinggi di televisi. "Ini yang nyata bisa kami berikan. Membuat massa tetap merasa tenang di tengah kampanye yang panas," ujarnya.
Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) golongan II C, Karsono sadar betul bahwa secara institusional dan ketika menjalankan tugasnya, ia harus tetap netral dengan memberikan pelayanan yang sama kepada partai politik mana saja. "Kami, PNS, diwanti-wanti tak boleh ke sana-kemari. Tetapi soal pilihan nanti, itu rahasia kami," ujar ayah tiga putra ini sambil tersenyum merahasiakan partai pilihannya.
Meskipun saat ini merasa lebih bingung menentukan pilihan lantaran janji-janji partai politik yang nyaris sama, Karsono merasa lebih nyaman karena masa kampanye berjalan aman. Pria yang sebentar lagi akan pensiun ini tidak mendengar ada keluhan ketakutan warga masyarakat untuk keluar rumah pada saat kampanye.
Tanpa disadarinya, semburan air di sela-sela "semburan" janji-janji juru kampanye yang menjemukan turut menyejukkan suasana. Sembur Mang....
inu
Subscribe to:
Posts (Atom)
