cita-cita sby

RINDUNYA hatiku padamu,
Kekasih tambatan jiwa
di seberang sana.
Bolehkah kutitipkan salam
lewat burung kenari
yang terus bernyanyi.
Sayang, aku kangen
pada pelangi di matamu,
dan
kasih indah di dadamu
Masihkah bersemi?

PUISI empat bait tersebut ditulis Susilo Bambang Yudhoyono menjelang Hari Kasih Sayang (ValentineÆs Day), 11 Februari 2004. Puisi berjudul Kangen itu merupakan satu dari 31 puisi yang pembuatannya dikebut Yudhoyono dalam rentang waktu kurang dari dua bulan sejak 7 Januari sampai 16 Februari 2004. Puisi itu membuka buku kumpulan puisi Taman Kehidupan yang diterbitkan pada masa kampanye pemilu legislatif, Maret 2004.

Beberapa puisi, termasuk puisi Kangen yang menjadi andalan itu, dicantumkan juga dalam biografinya setebal 1.023 halaman yang diluncurkan pada 31 Maret 2004. Dalam biografi yang ditulis Usamah Hisyam itu, Yudhoyono yang sedang menanjak popularitasnya ketika itu, lantaran polemik dengan Taufik Kiemas, digambarkan serba sempurna.

Di samping tempaan raga yang dijalani selama karier militernya sejak tahun 1970, jiwanya juga tertempa. Puisi-puisi melankolis itu adalah bukti tempaan atas jiwanya. Citra keseimbangan raga dan jiwa itu yang kira-kira ingin ditampilkan lewat ketergesa-gesaannya menulis puisi di tengah kesibukannya memikirkan nasib rakyat Aceh yang hidup di bawah rasa takut karena dilegalkannya adu senjata mencabut nyawa.

Keinginan untuk selalu tampil serba sempurna ini membuat Yudhoyono yang memperoleh gelar jenderal kehormatan tahun 2000 dari Presiden Abdurrahman Wahid terkesan lamban bersikap dan peragu. Kesan lamban bersikap dan peragu tersebut segera dibantah Yudhoyono lewat biografi. Kehati-hatian dan penuh pertimbangan yang membuatnya kerap terkesan lamban dan peragu.

YUDHOYONO lahir dari lingkungan keluarga prihatin. Sebagai Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) yang wilayah tugasnya mencakup satu kecamatan, Soekotjo (ayahnya) tidak berkecukupan secara ekonomi. Dengan pangkat pembantu letnan satu (peltu), gajinya sangat kecil. Terlebih Soekotjo bertugas di daerah terpencil dan gersang, sepi dari "sabetan".

Sebagai anak tunggal pasangan Soekotjo dan Siti Habibah, Yudhoyono yang lahir seusai azan dzuhur, 9 September 1949, cukup mendapatkan kasih sayang. Soekotjo yang menjabat sebagai Danramil selama empat periode di sejumlah kecamatan di Pacitan menanamkan disiplin dan kerja keras.

Yudhoyono lahir tanpa ditunggui ayahnya di rumah kakeknya di Desa Tremas, 12 kilometer dari Kota Pacitan. Untuk kelancaran sekolahnya, Yudhoyono tinggal bersama Sasto Suyitno, pamannya yang menjadi Lurah Desa Ploso, Pacitan.

Sejak menjadi murid Sekolah Rakyat Gajahmada (sekarang SDN Baleharjo I), Yudhoyono yang dipanggil Susilo atau Sus oleh kedua orangtuanya sudah tampak menonjol.

Saat SMA, Yudhoyono bersama teman-teman membentuk Klub Rajawali untuk bermain voli dan Band Gaya Teruna untuk bermusik. Di band itu Yudhoyono memainkan bass. Ia kerap menjadi vokalis untuk menyanyikan lagu sedih dan sendu, Telaga Sunyi karya Koes Plus. Hobi bermusik Yudhoyono yang dijadikan andalan saat berkampanye bermula dari sini. Namun, saat kampanye Yudhoyono tidak lagi menyanyikan lagu sedih dan sendu Telaga Sunyi. Lagu Pelangi di Matamu milik Jamrud yang mirip dengan syair puisinya menjadi pilihannya.

LAYAKNYA pemuda lain dari daerah gersang dan terpencil, keluar daerah untuk mengubah nasib adalah sebuah dorongan, tuntutan, dan harapan. Pengalaman getir menyaksikan perceraian kedua orangtuanya memacu Yudhoyono lebih keras lagi berupaya.

Mewarisi sikap ayahnya yang keras, Yudhoyono berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Karena terlambat mendaftar, Yudhoyono tidak langsung masuk Akabri saat lulus SMA akhir tahun 1968. Satu tahun sebelum masuk Akabri, Yudhoyono sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 Nopember Surabaya (ITS). Namun, Yudhoyono kemudian memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama di Malang, Jawa Timur. Di Malang ia dapat lebih leluasa mempersiapkan diri masuk Akabri. Tahun 1970 Yudhoyono masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung.

Saat Yudhoyono menjalani pendidikan militer, Mayjen Sarwo Edhi Wibowo yang kemudian menjadi bapak mertuanya bertindak sebagai Gubernur Akabri. Yudhoyono satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto,Yudi M Yusuf, dan Wresniwiro. Di akhir pendidikan, Yudhoyono yang mendapat julukan Jerapah menyabet predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan mendapat lencana Adhi Makasaya. Presiden Soeharto menyerahkan lencana itu kepada Yudhoyono.

Selain meraih prestasi terbaik, di tahun keempat pendidikan militer inilah cintanya tumbuh dan bersemi. Tidak tanggung-tanggung, putri Sarwo Edhie, Kristiani Herrawati, diincarnya. Pertemuan pertama dengan Kristiani yang kini menjadi istrinya terjadi saat sebagai Komandan Divisi Korps Taruna Yudhoyono melapor kepada Sarwo Edhie mengenai satu kegiatan. Saat itu Kristiani sedang berlibur di Lembah Tidar menemui orangtuanya.

Sejak pertemuan pertama di Lembah Tidar itu, Yudhoyono kerap menyempatkan diri main ke rumah dinas gubernur dengan harapan bertemu Kristiani. Setelah lebih saling mengenal satu sama lain, keduanya lantas pacaran. Mendengar hubungan cinta putranya dengan putri Sarwo Edhie, Soekotjo kaget bukan kepalang dan menganggap Yudhoyono salah bergaul.

Namun, lantaran Yudhoyono mampu meyakinkan ayahnya bahwa perbedaan status tidak menjadi pertimbangan utama dalam hubungan cintanya, Yudhoyono dan Ani terus melangkah. Sebetulnya, yang lebih dulu senang pada Yudhoyono adalah istri Sarwo Edhie. Lampu hijau ini memperlancar hubungan kasih Yudhoyono dan Ani.

Karena kemudian berpisah, Ani ke Korea Selatan ikut ayahnya sebagai Duta Besar di Korea Selatan dan Yudhoyono ke Amerika Serikat mengikuti pendidikan Airborne dan Ranger, sepasang kekasih ini menunda pernikahan. Pernikahan baru dilaksanakan 30 Juli 1976 bersama-sama dengan dua putri Sarwo Edhie lain yang juga mendapat jodoh tentara. Lantaran unik, pesta pernikahan tiga bersaudara yang dilangsungkan di Hotel Indonesia itu menjadi tontonan tamu hotel.

Bersama Ani, Yudhoyono dikaruniai dua putra, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara (lulusan terbaik Akmil 2000) dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengurungkan niat menjadi tentara seperti ayahnya lantaran reformasi yang memaki tentara. Baskoro kemudian memilih kuliah di Curtain University, Australia.

Yudhoyono mengakhiri karier militernya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI yang kemudian berubah nama karena reformasi menjadi Kepala Staf Teritorial TNI, tahun 1998-1999. Akhir karier militer ini menyisakan duka karena sebagai tentara SBY ingin menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD dan bahkan Panglima TNI yang memang terbuka peluangnya. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid menjadikannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi membuyarkan keinginannya.

Bersamaan dengan masa akhir karier militernya itu, SBY dan keluarga tinggal di Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat. Dari rumah yang dibangun di atas tanah seluas lebih dari 3.000 meter itu, SBY membangun mimpinya untuk menjadi presiden.

MIMPI menjadi orang nomor satu di negeri ini makin kencang diupayakan perwujudannya oleh SBY sejak kekalahannya di putaran kedua pemilihan wakil presiden dalam Sidang Istimewa MPR, Juli 2001. Setelah kekalahan itu, muncul rekomendasi beberapa kalangan yang meminta SBY bersiap mencalonkan diri sebagai presiden dengan langkah mendirikan partai politik. Satu tahun kemudian, SBY melontarkan nama partai yang akan dipakainya: Partai Demokrat.

Setelah SBY secara lisan menjelaskan ciri partai politik yang diinginkannya, termasuk working ideologi-nya nasionalis-religius, hari berikutnya di kantor Tim Kresna Bambu Apus, niat mendirikan partai politik direalisasikan. Awal Agustus 2002, SBY mengadakan pertemuan terbatas yang dihadiri Prof Subur Budisantoso, Prof Irsan Tanjung, dan Dr Achmad Mubarok. Partai Demokrat didirikan dengan komitmen utama sebagai kendaraan SBY mewujudkan mimpi besarnya menjadi presiden.

Mimpi besar itu mulai dibangun bersamaan dengan tugas negaranya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Konsentrasinya yang terpecah tersebut sedikit banyak terasakan oleh Megawati yang ingin kembali menjadi presiden. Persaingan tertutup dalam satu perahu itu kemudian menjadi terbuka karena pernyataan suami Megawati, Taufik Kiemas. Buntut persaingan terbuka ini, SBY mundur dari kabinet menjelang kampanye pemilu legislatif.

Bersamaan dengan meningkatnya popularitas SBY, Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru menuai hasil memuaskan dalam pemilu legislatif. Berada di urutan kelima dengan perolehan suara 8.455.225 SBY memiliki kendaraan untuk pencalonan dirinya sebagai presiden.

Meskipun demikian, Yudhoyono merasa tidak nyaman jika hanya dicalonkan oleh partai yang didirikannya saja. Setelah berkeliling mencari mitra koalisi, Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sepakat bersama-sama mencalonkannya. Sebagai wakil presiden, SBY memilih Jusuf Kalla, orang yang pertama kali memberinya selamat setelah mundur dari Kabinet Gotong Royong.

Dengan bergabungnya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, pasangan Yudhoyono-Kalla mengedepankan visi yang sepertinya merupakan gabungan tiga tokoh ini, yaitu aman, adil, dan sejahtera. Mengenai syariat Islam yang diusung Yusril lewat PBB, SBY berpendapat, "Syariat Islam yang diperjuangkannya ada dalam bingkai konstitusi berikut Pembukaan UUD 1945. Saya sangat memahami cita-citanya untuk mewujudkan kehidupan yang betul-betul Islami di negeri ini."

Genderang kompetisi telah ditabuh. Menjelang berakhirnya masa kampanye, tabuhan genderang kompetisi semakin kencang sehingga kerap memerahkan telinga para kandidat dan tim suksesnya. Namun, jauh sebelum kompetisi digelar, seusai mencoblos dalam pemilu legislatif, di sebuah warung soto ayam pinggir jalan, SBY berujar,

"Bagi saya Megawati atau Amien Rais itu bukan musuh, tetapi kompetitor. Karenanya, mari berkompetisi secara sehat dalam bingkai demokrasi!"

inu

coblos kumis bugis

LELAH dan jenuh juga rasanya mengujarkan materi kampanye yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus. Tidak hanya di panggung kampanye terbuka, dalam kesempatan dialog tertutup dengan peserta terbatas dan ketika ditanya wartawan, jawaban calon presiden dan wakil presiden tetap sama saja. Bahkan untuk pertanyaan apa pun, seorang kandidat selalu menyelipkan kata akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi.

Setelah berbusa-busa memaparkan visi, misi, dan programnya di hadapan warga Papua di Hotel Serayu, Mimika, Papua, pekan lalu, Jusuf Kalla bertanya, "Sudah tahu gambar saya di surat suara? Nomor berapa?" Serentak peserta dialog tertutup yang kebanyakan merupakan perantau asal Sulawesi Selatan menjawab: "Empat! "

Hendak meyakinkan agar calon pemilihnya tidak salah mencoblos gambarnya, Kalla mendeskripsikan dirinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono. "Benar, nomor empat. Yang satu tinggi besar, yang satu berkumis asal Bugis. Dari semua calon presiden dan wakil presiden, cuma saya yang berkumis. He-he-he..., jangan lupa ya. Yang satu ganteng, yang satu lagi berkumis. Dan berkumis, sudah pasti itu ganteng," ujar Kalla masih terkekeh dengan kumis tipisnya yang memutih.

Cerita perihal kumis ini membuat ibu-ibu meringis setelah jenuh mendengarkan paparan visi, misi, dan program yang sulit dicerna dan dibayangkan pelaksanaannya. Pak Kalla mesti tahu, banyak juga orang-orang yang gemes sama kumisnya karena itu mengingatkan pada seorang pemimpin yang sangat legendaris dengan kumis khasnya.

inu

kampanye hitam

Gencarnya kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan hampir semua tim sukses calon presiden dan wakil presiden ataupun para pendukungnya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, 5 Juli 2004, membuat panik tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Merasa "digebuki" dengan kampanye hitam yang membuat goyah pilihan para calon pemilihnya, tim pembela hukum Yudhoyono-Kalla menyiapkan pengaduan ke aparat kepolisian dengan bekal sejumlah bukti yang telah dikumpulkannya.

"Apa yang disampaikan kepada masyarakat melalui sejumlah media, seperti pesan layanan singkat dan selebaran mengenai Partai Demokrat dan Yudhoyono secara keliru dan memutarbalikkan fakta, merupakan upaya pembodohan dalam demokrasi. Rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya kini menjadi bingung dengan informasi yang tidak benar itu," ujar juru kampanye nasional Yudhoyono-Kalla yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurut dia, kampanye hitam yang dilakukan bergelombang dengan tujuan menjatuhkan popularitas Yudhoyono ini dilakukan oleh salah satu kandidat bersama anggota tim suksesnya. Untuk kesimpulan ini, Suratto mengaku telah mendapatkan bukti berupa alamat faksimile, baik di Surabaya maupun di Kediri, Jawa Timur.

"Kampanye hitam dilakukan karena kandidat dan tim sukses salah satu kandidat itu kehabisan akal untuk bersaing secara sehat. Untuk sementara, kami belum dapat menyebut kandidat dan tim sukes mana yang melakukan kampanye hitam itu," ujarnya.

Ditanya kenapa menjadi panik dengan kampanye hitam jika faktanya tidak seperti yang digambarkan dalam materi kampanye hitam itu, Suratto mengaku, tim sukses Yudhoyono-Kalla tidak lagi bisa tinggal diam karena ternyata cukup berpengaruh bagi mayoritas pemilih yang akses informasinya terbatas. "Selama ini kami terus diantemi (dipukuli). Kini kami tidak lagi bisa hanya diam saja. Cara-cara itu harus dilawan," paparnya.

Tiga materi Suratto merinci, hingga saat ini ada tiga materi kampanye hitam yang masih gencar dilakukan oleh lawan politik Yudhoyono untuk menurunkan popularitasnya. Tiga materi kampanye hitam yang disebarkan lewat layanan pesan singkat (SMS) dan selebaran itu adalah mayoritas anggota DPR yang terpilih dari Partai Demokrat beragama Kristen, pengurus Partai Demokrat yang didirikan Yudhoyono beragama Kristen, dan Yudhoyono lebih pro-Kristen daripada pro-Islam.

Menurut Suratto, mengenai anggota DPR Partai Demokrat, dari 57 kursi yang diperoleh, 41 beragama Islam, 13 beragama Kristen, dua beragama Hindu, dan satu beragama Buddha. Dari 75 pengurus Partai Demokrat, 48 di antaranya beragama Islam, 24 beragama Kristen, dua beragama Hindu, dan satu beragama Buddha.

"Jadi, kalkulasi bahwa dari 57 anggota DPR Partai Demokrat 34 di antaranya beragama Kristen itu tidak benar dan menyesatkan," ujarnya.

Dengan sejumlah bukti yang diperolehnya mengenai operasi kampanye hitam berikut orang- orang yang ada di belakangnya itu, tim pembela hukum Yudhoyono-Kalla menyiapkan pengaduan atas fitnah murahan yang merugikan dan mencemarkan nama Yudhoyono. Pengaduan itu akan dilakukan segera ke aparat kepolisian.

inu

sby amien...

KEKURANGAN suporter yang tertib tertata dengan kaus seragam tidak membuat pendukung Amien Rais kehilangan akal dalam menunjukkan dukungannya kepada calon presidennya yang belakangan ini mudah sekali tersenyum simpul. Hal itu terjadi ketika Dewan Kesenian Jakarta menggelar acara dialog Visi dan Strategi Kebudayaan Calon Presiden 2004 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (14/6).

Dalam dialog yang dipadati pengunjung itu, calon presiden Partai Amanat Nasional Amien Rais tampil bersama calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga calon presiden lain yang diundang, yaitu Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Hamzah Haz, tidak hadir.

Jika diamati, Amien Rais memang paling rajin menghadiri acara-acara debat atau dialog antarcalon presiden. Wiranto pernah tidak datang ketika diundang SCTV saat diminta untuk berdialog dengan Amien Rais dengan pemandu Rosiana Sialalahi.

Nah, seusai dialog di Graha Bhakti Budaya TIM yang berlangsung sekitar dua jam itu, kedua kandidat yang paling getol menanggapi tawaran debat ini mendapat sambutan tepuk tangan gemuruh dari pengunjung. Diberi sambutan meriah, Yudhoyono dan Amien lantas bersama-sama melambaikan tangan. Spontan dari arah belakang, rombongan pemuda yang menggunakan kaus seragam bergambar Yudhoyono berteriak-teriak, "SBY...! SBY...! SBY...!"

Teriakan serentak ini disambut pendukung lain yang ada di depan mereka. Pendukung Amien yang tidak sebanding jumlahnya dengan pendukung Yudhoyono semula hanya melongo sambil tengak-tengok kiri dan kanan. Seolah tidak kehabisan akal, setiap pendukung Yudhoyono berteriak SBY, pendukung Amien menimpali dengan berteriak Amien seperti mengakhiri sebuah doa.

"SBY...! Amien... SBY...! Amien... SBY...! Amien..."

Mirip orang mengamini mereka yang berdoa.

Yah, namanya pendukung walaupun lelah dan belum makan siang ternyata tak mengendorkan semangat mereka untuk mendukung para calon presiden jagoannya.

inu

suara cilangkap

Seharusnyalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden berjalan tenang. Seluruh calon presiden dan calon wakil presiden telah menandatangani prasasti untuk siap menang dan siap menerima kekalahan sebelum masa kampanye dimulai. Disepakati juga seluruh kandidat untuk bersaing secara fair dan meninggalkan cara yang justru akan mencederai demokrasi.

Keharusan pemilu presiden-yang pertama kali melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung ini-berjalan tenang adalah dikemukakannya komitmen aparat kepolisian untuk mengawal secara proporsional dan netral seluruh kandidat. Salah satu bentuk komitmen ini adalah memberi pengawalan khusus kepada kelima pasang kandidat.

Keharusan berjalan tenangnya pemilu presiden yang menampilkan tiga purnawirawan jenderal juga dikemukakan berulang kali oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Mabes TNI bertekad sungguh-sungguh keluar dari panggung politik praktis dengan bersikap netral. Disadari Mabes TNI, politik praktis yang dilibati selama Orde Baru merusak tentara.

Keharusan pemilu presiden berjalan tenang juga merupakan komitmen dari tiga purnawirawan jenderal untuk tidak menggunakan institusi militer yang membentuknya demi perebutan kekuasaan.

Ketiga jenderal, yaitu Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (yang paling yunior), Jenderal (Purn) Wiranto, dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar sudah sejak pemilu legislatif mengemukakan tidak akan menggunakan gerbongnya yang masih tercecer di Mabes TNI untuk mewujudkan ambisinya.

Komitmen tiga purnawirawan jenderal untuk tidak melibatkan tentara dalam panggung politik praktis melegakan banyak kalangan. Untuk lebih meyakinkan mereka yang masih saja khawatir dengan komitmen tiga purnawirawan jenderal ini, secara khusus Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh di lingkungan tentara yang memulai reformasi menghapus peran sosial politik tentara. Dengan penjelasan itu, Yudhoyono ingin mengatakan bahwa tidak mungkin dia menelan ludahnya sendiri.

Seolah ingin menjawab kekhawatiran beberapa kalangan mengenai hengkangnya tentara dari panggung politik yang penuh gebyar dan menggiurkan, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto memberi pengarahan kepada seluruh Panglima Komando Utama Mabes TNI beberapa jam sebelum kampanye presiden dimulai.

Dengan komitmen semua pihak yang memiliki potensi untuk saling sikut demi kepentingan kekuasaan ini, sekali lagi, seharusnyalah pemilu presiden berjalan tenang karena fairness yang menjadi sendi demokrasi tetap terjaga. Mempertegas kesungguhan tentara dalam memberi tindakan kepada anggota dan institusi di bawah Mabes TNI yang terbukti tidak netral, Endriartono tidak segan menyebut oknum tentara itu sebagai pengkhianat bangsa.

PADA tingkat wacana formal terbuka, terjawab sudah kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai akan dilibatkannya tentara dalam panggung politik kekuasaan. Jawabannya adalah tidak mungkin! Jawaban ini setidaknya melegakan dua pasang kandidat berlatar belakang sipil beserta tim suksesnya.

Dengan komitmen Mabes TNI dan tiga purnawirawan jenderal untuk menjaga tentara dan jaringannya tetap netral, Amien Rais yang semula getol ingin pasangan berlatar belakang militer lebih lega. Calon presiden yang kemudian berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo ini setidaknya merasa mendapat perlakuan sama dari Cilangkap, yang meskipun kecil jumlahnya tetapi teruji luas jaringan dan soliditasnya.

Jika ancaman gelar pengkhianat bangsa siap disematkan dipundak tentara yang terbukti tidak netral, untuk anggota keluarga tentara, Mabes TNI memberi keleluasaan.

Bahkan, Cilangkap menganjurkan hak suara yang dimiliki anggota keluarga tentara digunakan. Kepada alumni Cilangkap atau purnawirawan, Mabes TNI juga menganjurkan dan mendorong agar hak politik digunakan.

Untuk lingkaran kedua Cilangkap yang terdiri atas anggota keluarga tentara dan purnawirawan ini, Mabes TNI mempersilakan seluruh kandidat bersama tim suksesnya berlomba-lomba merebut simpati.

Untuk hal ini, Endriartono meminta agar digunakan cara-cara bersih dan diingatkan sekali lagi agar struktur Mabes TNI dan tentara aktif tidak ditarik-tarik untuk digunakan.

Lantas ke mana kira-kira suara lingkaran kedua Cilangkap diarahkan dalam pemilu presiden. Untuk pemilu legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5 Juli 2004 lalu, mudah ditebak ke mana sebagian besar suara lingkaran kedua Cilangkap di arahkan.

Satu bulan sebelum 5 April 2004, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (Pepabri) secara tegas mengarahkan anggota keluarga besarnya dan mitra sejajarnya untuk mendukung calon anggota legislatif dari purnawirawan, warakawuri, istri, dan putra-putri purnawirawan beserta partai politiknya.

Atas arahan ini, bersamaan dengan melejitnya popularitas Yudhoyono, purnawirawan jenderal yang menjadi pendiri Partai Demokrat, partai baru ini kebanjiran dukungan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Marsekal Pertama (Purn) Suratto Siswodihardjo seusai pemilu legislatif mengakui, sebagian besar suara lingkaran kedua Cilangkap diarahkan ke Partai Demokrat. "Tidak dapat dibantah, Yudhoyono-lah yang menjadi daya tariknya. Saya pun hanya nunut," ujar Suratto yang tinggal bersebelahan dengan Yudhoyono di Cikeas, Bogor.

Pernyataan Suratto bahwa sejumlah besar suara keluarga besar Cilangkap dan alumninya ditujukan ke Partai Demokrat bukan tanpa dasar. Di hampir seluruh kelurahan dan kecamatan yang memiliki kompleks TNI/Polri, perolehan suara Partai Demokrat yang mencalonkan Yudhoyono sebagai presiden unggul dibandingkan dengan perolehan suara partai lain (Lihat Tabel).

Di Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, tempat Kompleks Komando Pasukan Khusus berada, Partai Demokrat meraih 922 suara di posisi teratas disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, tempat Markas Besar TNI berada, Partai Demokrat meraup 1.161 suara disusul PKS dan Partai Golkar.

Di Kelurahan Setu yang bersebelahan dengan Cilangkap, Partai Demokrat meraup 1.140 suara disusul PKS dan Partai Golkar. Di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tempat Kompleks TNI AL berada, Partai Demokrat unggul atas PKS dan PDI-P dengan 2.946 suara. Di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, tempat Asrama Brigade Mobil berada, Partai Demokrat memimpin dibayangi PKS dan PDI-P.

Ketika cakupan diperluas ke tingkat kecamatan di DKI Jakarta, di mana terdapat beberapa kompleks TNI/Polri, Partai Demokrat unggul juga. Di Kecamatan Tanjung Priok, Pasar Rebo, dan Ciracas, Partai Demokrat juga unggul di posisi pertama. Padahal, pada Pemilu 1999, daerah-daerah tadi merupakan "wilayah" PDI-P.

Melihat data perolehan suara Partai Demokrat yang menyandarkan diri pada figur Yudhoyono, Suratto mantap berujar bahwa anggota keluarga besar Cilangkap beserta alumninya berjasa besar bagi melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif. Munculnya Yudhoyono dalam pemilu legislatif sebagai representasi terkuat anggota keluarga besar Cilangkap dan alumninya tidak tertandingi alumni Cilangkap lain yang terjun ke dunia politik.

Akankah dukungan serupa diperoleh Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang setelah secara tidak terduga Jenderal (Purn) Wiranto seniornya memenangi Konvensi Calon Presiden Partai Golkar?

KEMENANGAN Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar memang membuat kalang kabut tim sukses Yudhoyono. Tim sukses yang menempatkan sejumlah purnawirawan jenderal pemikir dan pembuat strategi ini mengaku harus merevisi sejumlah rencana, strategi, dan target.

Sekretaris Tim Nasional Mayor Jenderal (Purn) Samsoedin menyebut Wiranto sebagai pesaing kuat Yudhoyono karena memiliki jaringan luas dan orang kuat di belakangnya. Dukungan keluarga besar Cilangkap dan alumninya yang nyaris solid kepada Yudhoyono terpecah dengan majunya Wiranto.

Agar tidak diliputi kebingungan dengan tampilnya dua jenderal purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai presiden, DPP Pepabri menggelar silaturahmi tertutup dengan Wiranto dan Yudhoyono. Seluruh pengurus DPP dan DPD Pepabri beserta mitra sejajarnya seperti organisasi putra-putri tentara hadir dalam silaturahmi 17 Mei 2004 lalu.

Seperti sudah diduga, DPP Pepabri bersama mitra sejajarnya hanya akan memberikan dukungannya kepada capres dari kalangan purnawirawan militer, yaitu Wiranto dan Yudhoyono. Siapa yang akan dipilih, Pepabri meminta pilihan didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan rasional.

Meskipun kesempatan sama seolah diberikan DPP Pepabri kepada Wiranto dan Yudhoyono, alumni Cilangkap yang bersemboyan sekali prajurit tetap prajurit ini lebih nyaman bersama Yudhoyono.

Dibandingkan dengan Wiranto, Yudhoyono dinilai tidak memiliki banyak persoalan hukum dan persoalan dengan Orde Baru. Banyaknya purnawirawan jenderal yang menjadi anggota tim sukses Yudhoyono memberi indikasi ke mana sebenarnya suara alumni Cilangkap diberikan.

Sebut saja, selain tim sukses diketuai Letnan Jenderal (Purn) Moh MaÆruf, dua mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Edi Sudrajat dan Laksamana (Purn) Widodo AS duduk dalam jajaran dewan pengarah. Begitu tercatat sebagai alumni Cilangkap akhir tahun 2003, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal (Purn) Djali Yusuf juga menempel Yudhoyono.

Dukungan alumni Cilangkap dan keluarga besarnya secara formal hanya kepada Yudhoyono dan Wiranto ini membuat Jenderal (Purn) Agum Gumelar yang merupakan teman satu angkatan Wiranto "cemburu". Menanggapi "kecemburuan" ini, DPP Pepabri lantas membesarkan hari Agum yang dipilih berpasangan dengan Hamzah Haz. Seusai menggundang Agum, Ketua DPP Pepabri Inspektur Jenderal (Purn) Putera Astaman menyatakan, Pepabri juga memberi dukungan kepada Agum.

Lantas, dengan wacana terbuka itu, ke mana arah suara anggota keluarga besar Cilangkap dan alumninya ditujukan? Dadu sudah dilempar!

Ketidakpastian muncul lantaran panjangnya waktu permainan. Meski demikian, satu yang pasti: sekali prajurit tetap prajurit!

inu

tentara gamang

KESADARAN akan lenyapnya 893 pucuk senjata pabrikan berikut ratusan ribu amunisi campuran untuk keperluan angkatan bersenjata menyusul kerusuhan di Asrama Brigade Mobil (Brimob), 21 Juni 2000, muncul kembali setelah aksi penembak jitu (sniper) menewaskan dua anggota Brimob dari Markas Besar Kepolisian RI yang diperbantukan pada Kepolisian Daerah Maluku, Bharatu Lalu Syafrudin dan Bharatu S Daeng.

Lantaran aksi penembak jitu makin meresahkan masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melakukan langkah darurat, yakni memerintahkan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Mayjen Syarifuddin Sumah untuk menggelar satuan pemburu dan pelumpuh para penembak jitu/gelap itu.

"Karena status daerah adalah tertib sipil, satuan yang terdiri dari satuan taktis dan intelijen tentunya harus berkoordinasi dengan Polda Maluku sebagai komando pengendali," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Jumat (30/4) kemarin.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Mabes TNI, senjata yang beredar di masyarakat digunakan di lima daerah rawan, yaitu Batu Merah, Talake, Tugu Proklamasi, Kudamati, dan Perigi Lima. Di lima daerah ini intensitas penggunaan senjata tinggi sekali.

Selain menggunakan ratusan pucuk senjata yang dirampas dari Markas Brimob dan belum kembali, tidak tertutup kemungkinan ada pasokan senjata dari luar negeri. "Menjadi tugas TNI dan Polri untuk menemukan kembali ratusan pucuk senjata yang belum ditemukan itu," ujar Sjafrie.

Sjafrie tidak mengelak saat ditanya adanya unsur pembiaran atau tidak adanya upaya pencegahan terkait dengan meningkatnya aktivitas Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS). "Minimal harus ada ultimatum dari komando pengendali. Panglima Kodam Pattimura telah memberi ultimatum atas peningkatan aktivitas FKM/RMS. Akan tetapi, karena tidak punya kewenangan untuk proaktif mengambil tindakan, ultimatum kami tidak bunyi," paparnya.

LANTARAN tidak jelasnya sikap pemerintah terhadap aktivitas FKM/RMS yang menggunakan sentimen keagamaan untuk tujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat TNI menjadi gamang. Berbeda dengan aparat kepolisian yang dapat proaktif bertindak, aparat TNI harus menunggu adanya keputusan politik pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan konflik Ambon.

"Jangan anggap remeh konflik Ambon. Kami melihat ada ketidaksiapan aparat yang bertugas menghadapi kondisi taktis di Ambon sehingga menelan puluhan korban seperti sekarang ini," ujar Sjafrie. Terkait dengan penembak gelap itu, Sjafrie tidak yakin di Ambon telah bergentayangan para penembak gelap yang sengaja menembak dari jarak jauh secara jitu. Tertembaknya dua anggota Brimob di bagian leher dapat saja dilakukan mereka yang memegang senjata jenis M-16 misalnya.

"Tidak terlalu sulit mengoperasikan senjata untuk kemudian mengenai leher misalnya. Tinggal diarahkan ke arah kepala saja dapat dipastikan leher korban akan terkena. Tapi saya belum yakin soal sniper ini," ungkap Sjafrie.

Dalam mengatasi konflik Ambon, TNI menyarankan agar Polda Maluku sebagai komando pelaksana memperhatikan dan memahami secara sungguh- sungguh sejarah dan peta kekuatan di lima daerah yang tidak pernah sepi dari kekerasan bersenjata. Kelima daerah itu adalah Batu Merah, Talake, Tugu Proklamasi, Kudamati, dan Perigi Lima.

"Perlu ada kebijakan pemerintah untuk mengintensifkan pengamanan di lima daerah bersejarah dalam konflik bersenjata itu. Kegamangan aparat untuk bertindak dan mengatasi konflik di Ambon perlu dijawab pemerintah. Perlu ketegasan menyikapi aktivitas FKM/ RMS karena TNI sebagai alat negara tidak dapat proaktif bertindak tanpa keputusan politik pemerintah," kata Sjafrie menambahkan.

INU

politik netralitas

DALAM enam bulan terakhir, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Endriartono Sutarto lebih banyak tampil ke publik untuk menegaskan sikap dan tekad Markas Besar TNI untuk netral dalam Pemilu 2004. Konteks Pemilu 2004 yang memunculkan sejumlah jenderal purnawirawan ke panggung politik seolah "memaksa" Endriartono tampil ke muka.

Beberapa jam sebelum masa kampanye calon presiden dan wakil presiden dimulai, Endriartono masih sempat mengumpulkan seluruh Panglima Komando Utama Mabes TNI untuk diberi pengarahan mengenai netralitas TNI. Agar secara efektif pesan netralitas TNI ditangkap seluruh jajarannya, acara pengarahan tertutup tersebut dibuka dan wartawan media cetak dan elektronik dipersilakan meliput meskipun tidak boleh bertanya.

Banyak kalangan kemudian bertanya, ada apa dengan Mabes TNI yang tampak menjadi sangat intens berujar mengenai netralitasnya? Politik macam apa yang disusupkan di balik tekad untuk hengkang dari panggung politik praktis dengan netralitasnya?

Dalam pengarahan yang dilakukan sambil makan malam dan mendengarkan alunan musik dari penyanyi yang cantik di Jakarta itu, Endriartono memang memberi penafsiran tunggal atas netralitas TNI. Netralitas TNI harus dilihat sebagai bagian kebijakan menyeluruh reformasi TNI yang telah dimulai para purnawirawan jenderal yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kepada tiga purnawirawan jenderal itu, Endriartono menyebutnya sebagai founding fathers reformasi TNI.

Tampilnya purnawirawan TNI dalam panggung politik praktis, oleh Endriartono dimaknai sebagai bagian dari proses demokratisasi yang telah disepakati seluruh komponen bangsa. Meminimalisasi ditariknya gerbong Mabes TNI oleh purnawirawan jenderal yang bersaing meraih dukungan, Endriartono mengeluarkan lima larangan.

Pertama, satuan atau perorangan dan fasilitas TNI tidak boleh dilibatkan atau digunakan untuk memberi dukungan pada semua kontestan di semua tahapan dari rangkaian kegiatan pemilu dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi perbantuan TNI.

Dua, satuan atau perorangan TNI tidak boleh turut dalam kampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada semua kontestan dalam kampanye.

Ketiga, satuan atau perorangan TNI tidak boleh memberi komentar, mendiskusikan, atau mengarahkan pilihan masyarakat kepada kontestan, baik di antara sesama prajurit, kepada anggota keluarga, atau kepada masyarakat, secara tertutup maupun terbuka.

Keempat, satuan atau perorangan TNI dilarang menyimpan atau mengenakan apa pun bentuk atribut kontestan.

Kelima, satuan atau perorangan TNI dilarang menyambut atau mengantar kontestan, kecuali untuk yang secara nyata diatur undang-undang.

Atas larangan ini, jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, Endriartono berkomitmen untuk tidak ragu menindak dan memberi sanksi. Karena sifatnya perintah, jika ada prajurit yang melanggar, tanggung jawab komando akan diberlakukan.

Penafsiran tunggal dan tegas mengenai netralitas TNI sudah dikemukakan Endriartono. Akan tetapi, netralitas TNI dapat juga dilihat sebagai bentuk politik baru TNI. Gencarnya Mabes TNI menyatakan netralitasnya bisa dimaknai juga sebagai upaya TNI memuluskan langkah purnawirawan jenderal yang ingin menjadi presiden.

Jadi, apakah netralitas TNI merupakan bentuk baru politik TNI? Kita tunggu saja yang terus akan terjadi di hari-hari nanti. Waktu akan menguji....

inu