Mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, memang banyak perubahan fisik dan struktur selama enam tahun reformasi. Namun, banyaknya perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan mental dan kultur warisan masa lalu. Perubahan mental dan kultur dapat dilakukan secara optimal jika terjadi perubahan figur presiden.
Agus mengungkapkan pernyataan tersebut ketika ditanya tawaran perubahan yang dilekatkan atau dicitrakan dalam sosok calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menjadi narasumber di Blora Center, Jakarta, Selasa (24/8). "Perubahan apa yang ditawarkan Yudhoyono memang tergantung pada persepsi dan ekspektasi masyarakat. Namun, salah satu tolok ukur perubahan seperti yang ditawarkan Yudhoyono adalah menyangkut perubahan figur presiden," ujarnya.
Agus yang diundang untuk menjadi narasumber pertama dalam kegiatan Blora Center mengakui, selama enam tahun reformasi memang banyak terjadi perubahan, baik secara fisik maupun struktur. "Namun, perubahan di banyak bidang itu tidak diikuti perubahan mental dan kultur. Masih kental kesan masa lalu berupa ketidaktertiban dalam proses perubahan yang diupayakan selama ini," ujar Agus.
Ketika ditanya mengenai perubahan macam apa yang sesungguhnya ditawarkan Yudhoyono, Agus menyebut penegakan dan kepastian hukum. "Harus ada perubahan dalam institusi penegakan hukum mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menuju good and clean governance," ujarnya.
Bara Hasibuan senada dengan pernyataan Agus. Menurutnya, perubahan yang dilekatkan dan dicitrakan pada diri Yudhoyono adalah perubahan kepemimpinan. "Harus ada perubahan leadership untuk bisa membawa bangsa ke depan karena itulah masalah utama kita. Perlu ada terobosan dari pemimpin," ujar Bara, mantan Wakil Sekjen PAN kemudian pindah ke PKB, namun kemudian juga mundur dari PKB.
Menurutnya, terbiarkannya kasus korupsi selama enam tahun disebabkan karena lemahnya kepemimpinan Megawati. "Jaksa agung boleh lemah. Namun, dengan memiliki presiden yang punya leadership kuat, kelemahan jaksa agung dapat diatasi. Sekarang ini kita memiliki kelemahan ganda dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.
inu
Tuesday, March 18, 2008
blora center
SAYA masih tentara aktif sampai sekarang. Apakah setelah pensiun saya akan bergabung dengan tim sukses calon presiden, tunggu saja nanti. Yang jelas, meskipun tidak lagi menjadi Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, saya sampai sekarang masih tentara aktif. Karena itu tidak mungkin terjun ke dunia politik untuk sekarang ini," ujar Letnan Jenderal Sudi Silalahi dalam pembicaraan melalui telepon akhir Juli 2004 lalu.
Kini, sahabat dekat calon presiden dari Partai Demokrat yang mantan atasannya di Kementerian Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah benar-benar pensiun. Apa yang dimintanya untuk ditunggu setelah pensiun dari dinas ketentaraan adalah sumbangannya bagi upaya Yudhoyono memenangi kompetisi pemilihan umum presiden putaran kedua. Senin (23/8) di Jakarta, Sudi memberikan salah satu sumbangannya sebagai sahabat dekat Yudhoyono dengan mendirikan Blora Center.
"Saya mendengar komunikasi dengan Pak SBY tidak lancar. Banyak kalangan yang ingin berkomunikasi dengan Pak SBY tidak terakomodasi. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Saya menjadi tumpuan kekesalan dan keluhan sejumlah teman. Saya berharap Blora Center dapat menjadi wadah komunikasi dengan Pak SBY. Tidak mungkin dapat menampung semua. Tetapi saya berharap upaya ini dapat memudahkan komunikasi dengan Pak SBY," ujar Sudi memaparkan alasan dan tujuan pembentukan Blora Center.
Hadir dalam silaturahmi peluncuran Blora Center tersebut antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan dan anaknya Bara Hasibuan, beberapa seniman seperti Arswendo Atmowiloto, Nyoman Nuarta, dan Garin Nugroho. Beberapa aktivis partai politik yang selama ini turut dalam hiruk-pikuk silaturahmi Yudhoyono juga tampak seperti Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Julius Usman, dan Meliono Soewondo.
"Blora Center dibentuk sebagai forum untuk komunikasi dan diskusi dengan Pak SBY. Kami berharap dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pak SBY di mana pun beliau berada dengan teleconference. Jika membutuhkan segala berita, informasi, dan konfirmasi tentang Pak SBY, kami dapat mewadahinya di sini," ujar Sudi menambahkan.
Mencoba fasilitas teleconference yang tersedia, setelah berganti jas, Yudhoyono berdialog jarak jauh dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipandu Rektor ITB Kusmayanto Kadiman. Setelah diminta memaparkan kesan dan gagasannya soal pendidikan, Yudhoyono dicecar pertanyaan oleh dua mahasiswa ITB.
Jaka, mahasiswa fakultas teknik elektro mempertanyakan unsur politisasi lembaga pendidikan dalam acara teleconference. Meskipun mengaku tidak tepat menjawab, Yudhoyono mengemukakan dalam teleconference sekarang ini Megawati Soekarnoputri juga diberi kesempatan, tapi tak ada respons. "Bagi saya, makin banyak rakyat mendengar semakin bagus karena pilihan ada ada pada rakyat," ujarnya.
Mengakhiri teleconference, Yudhoyono menjawab positif seluruh pertanyaan, "Sikap dan posisi saya sangat jelas. Selamat untuk rektor dan mahasiswa ITB. Mari kita jemput masa depan teknologi Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan.
inu
Kini, sahabat dekat calon presiden dari Partai Demokrat yang mantan atasannya di Kementerian Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono telah benar-benar pensiun. Apa yang dimintanya untuk ditunggu setelah pensiun dari dinas ketentaraan adalah sumbangannya bagi upaya Yudhoyono memenangi kompetisi pemilihan umum presiden putaran kedua. Senin (23/8) di Jakarta, Sudi memberikan salah satu sumbangannya sebagai sahabat dekat Yudhoyono dengan mendirikan Blora Center.
"Saya mendengar komunikasi dengan Pak SBY tidak lancar. Banyak kalangan yang ingin berkomunikasi dengan Pak SBY tidak terakomodasi. Kebetulan saya dekat dengan beliau. Saya menjadi tumpuan kekesalan dan keluhan sejumlah teman. Saya berharap Blora Center dapat menjadi wadah komunikasi dengan Pak SBY. Tidak mungkin dapat menampung semua. Tetapi saya berharap upaya ini dapat memudahkan komunikasi dengan Pak SBY," ujar Sudi memaparkan alasan dan tujuan pembentukan Blora Center.
Hadir dalam silaturahmi peluncuran Blora Center tersebut antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi Albert Hasibuan dan anaknya Bara Hasibuan, beberapa seniman seperti Arswendo Atmowiloto, Nyoman Nuarta, dan Garin Nugroho. Beberapa aktivis partai politik yang selama ini turut dalam hiruk-pikuk silaturahmi Yudhoyono juga tampak seperti Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Julius Usman, dan Meliono Soewondo.
"Blora Center dibentuk sebagai forum untuk komunikasi dan diskusi dengan Pak SBY. Kami berharap dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pak SBY di mana pun beliau berada dengan teleconference. Jika membutuhkan segala berita, informasi, dan konfirmasi tentang Pak SBY, kami dapat mewadahinya di sini," ujar Sudi menambahkan.
Mencoba fasilitas teleconference yang tersedia, setelah berganti jas, Yudhoyono berdialog jarak jauh dengan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipandu Rektor ITB Kusmayanto Kadiman. Setelah diminta memaparkan kesan dan gagasannya soal pendidikan, Yudhoyono dicecar pertanyaan oleh dua mahasiswa ITB.
Jaka, mahasiswa fakultas teknik elektro mempertanyakan unsur politisasi lembaga pendidikan dalam acara teleconference. Meskipun mengaku tidak tepat menjawab, Yudhoyono mengemukakan dalam teleconference sekarang ini Megawati Soekarnoputri juga diberi kesempatan, tapi tak ada respons. "Bagi saya, makin banyak rakyat mendengar semakin bagus karena pilihan ada ada pada rakyat," ujarnya.
Mengakhiri teleconference, Yudhoyono menjawab positif seluruh pertanyaan, "Sikap dan posisi saya sangat jelas. Selamat untuk rektor dan mahasiswa ITB. Mari kita jemput masa depan teknologi Indonesia," ujarnya disambut riuh tepuk tangan.
inu
pak mayar i
CALON presiden dari Partai Demokrat Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono membuka dialog dengan pengeras suara. "Tolong sampaikan apa yang bapak dan ibu harapkan. Sebab jika Insya Allah saya terpilih, saya akan memperjuangkannya. Tolong sampaikan secara terbuka, terus terang, dan tidak usah takut mengenai harapan bapak dan ibu kepada pemerintah."
Mendengar suara sosok yang selama ini hanya didengar lewat berita televisi dan radio, warga Cikeas Udik yang berkerumun terperangah dan saling melihat ke kanan dan ke kiri. Pak Mayar (80), petani penggarap miskin yang didatangi Yudhoyono dengan mobil mewah masih melongo tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi dihalaman rumahnya yang berlantai tanah.
Mengekspresikan kegembiraan, H Hasan Ma'ruf, yang duduk mendampingi Pak Mayar segera berujar, "Wah seperti ada bidadari turun dari khayangan. Jangankan calon presiden, calon kepala desa saja tidak pernah ada yang mendatangi kami seperti ini."
Ekspresi kegembiraan ini lantas disambut tepuk tangan meriah dan teriakan histeris ibu-ibu yang datang berduyun-duyun meninggalkan pekerjaan dapur dan umumnya masih menggendong anak bayinya.
Setelah terperangah, harapan dan keluhan warga Cikeas Udik yang terletak sekitar tiga kilometer dari rumah Yudhoyono di Puri Cikeas dikemukakan. Apa yang dikeluhkan tetangganya itu antara lain perubahan nasib mayoritas warga yang semula menjadi pemilik lahan luas menjadi petani penggarap seperti Pak Mayar, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan kesulitan, serta beban hidup yang terus saja bertambah.
Pak Mayar yang dalam pertemuan dengan Yudhoyono itu dijemput oleh Lalam, tetangganya, dari ladang tempatnya sedang menanam kunyit, serai, dan lengkuas mengemukakan, sebelumnya dirinya memiliki berhektar-hektar lahan di Cikeas. "Sekarang saya hanya punya tanah 500 meter untuk rumah. Berhektar-hektar tanah saya jual ke PT (pengembang/perusahaan). Sekarang saya menggarap tanah saya yang sudah bukan milik saya itu setiap hari," ujar Mayar yang tampak gembira karena Yudhoyono berjanji segera memasang listrik di rumahnya.
Yudhoyono yang mengaku datang mendadak mengunjungi Pak Mayar untuk mendengar suara rakyat selama pertemuan mengangguk-anggukkan kepala sambil mengungkapkan keprihatinannya. Saat ditanya mengenai terjualnya hampir semua tanah rakyat tetapi beban pajak masih diberikan kepada rakyat, Yudhoyono meminta agar hal itu diselesaikan dengan pemilik tanah sekarang dan dengan bantuan pemerintah daerah.
Usai berdialog dengan tetangganya, Yudhoyono menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya yang luasnya mencapai 3.000 meter. "Perlunya perbaikan pelayanan kepada publik dan pembenahan program kependudukan atau keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan penduduk," paparnya.
Sebelum meninggalkan tetangganya dengan janji, Yudhoyono menciumi anak-anak. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun histeris berdesakan mengantre membawa anaknya.
inu
Mendengar suara sosok yang selama ini hanya didengar lewat berita televisi dan radio, warga Cikeas Udik yang berkerumun terperangah dan saling melihat ke kanan dan ke kiri. Pak Mayar (80), petani penggarap miskin yang didatangi Yudhoyono dengan mobil mewah masih melongo tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi dihalaman rumahnya yang berlantai tanah.
Mengekspresikan kegembiraan, H Hasan Ma'ruf, yang duduk mendampingi Pak Mayar segera berujar, "Wah seperti ada bidadari turun dari khayangan. Jangankan calon presiden, calon kepala desa saja tidak pernah ada yang mendatangi kami seperti ini."
Ekspresi kegembiraan ini lantas disambut tepuk tangan meriah dan teriakan histeris ibu-ibu yang datang berduyun-duyun meninggalkan pekerjaan dapur dan umumnya masih menggendong anak bayinya.
Setelah terperangah, harapan dan keluhan warga Cikeas Udik yang terletak sekitar tiga kilometer dari rumah Yudhoyono di Puri Cikeas dikemukakan. Apa yang dikeluhkan tetangganya itu antara lain perubahan nasib mayoritas warga yang semula menjadi pemilik lahan luas menjadi petani penggarap seperti Pak Mayar, mahalnya biaya pendidikan, pengangguran, kesehatan, dan kesulitan, serta beban hidup yang terus saja bertambah.
Pak Mayar yang dalam pertemuan dengan Yudhoyono itu dijemput oleh Lalam, tetangganya, dari ladang tempatnya sedang menanam kunyit, serai, dan lengkuas mengemukakan, sebelumnya dirinya memiliki berhektar-hektar lahan di Cikeas. "Sekarang saya hanya punya tanah 500 meter untuk rumah. Berhektar-hektar tanah saya jual ke PT (pengembang/perusahaan). Sekarang saya menggarap tanah saya yang sudah bukan milik saya itu setiap hari," ujar Mayar yang tampak gembira karena Yudhoyono berjanji segera memasang listrik di rumahnya.
Yudhoyono yang mengaku datang mendadak mengunjungi Pak Mayar untuk mendengar suara rakyat selama pertemuan mengangguk-anggukkan kepala sambil mengungkapkan keprihatinannya. Saat ditanya mengenai terjualnya hampir semua tanah rakyat tetapi beban pajak masih diberikan kepada rakyat, Yudhoyono meminta agar hal itu diselesaikan dengan pemilik tanah sekarang dan dengan bantuan pemerintah daerah.
Usai berdialog dengan tetangganya, Yudhoyono menggelar jumpa pers di pendopo rumahnya yang luasnya mencapai 3.000 meter. "Perlunya perbaikan pelayanan kepada publik dan pembenahan program kependudukan atau keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan penduduk," paparnya.
Sebelum meninggalkan tetangganya dengan janji, Yudhoyono menciumi anak-anak. Melihat kejadian itu, ibu-ibu pun histeris berdesakan mengantre membawa anaknya.
inu
ryamizard
SEBAGAI Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu cukup dekat dengan prajuritnya. Dalam setiap kesempatan, jenderal yang matang dalam Operasi Seroja di Timor Timur lebih dari 10 tahun ini selalu menyapa dan memompa semangat prajuritnya. Kepada prajurit dan keluarganya yang menjadi korban darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Ryamizard kerap membesarkan hati mereka dengan membesuknya.
Dalam setiap kesempatan memberikan amanat di depan prajuritnya, Ryamizard nyaris tidak pernah lupa menyelipkan perintah kepada prajuritnya agar "baik-baik dengan rakyat". Kepada prajuritnya yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, Ryamizard berpesan, "Jangan sekali-kali mengingkari janji rakyat. Mereka meminta bukti. Lebih baik satu kali bicara 1.000 kali bekerja daripada 1.000 kali bicara tidak ada artinya."
Hal yang sama ia tegaskan kembali ketika publik ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang TNI yang kontroversial. Dalam Apel Komadan Satuan Tugas TNI AD di Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta, Ryamizard mengundang seluruh komandan berikut sesepuh TNI AD hadir dalam malam renungan di Markas Besar TNI AD. Dalam renungan yang dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka itu, Ryamizard mengaku resah melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini.
Dalam keresahan itu, Ryamizard menegaskan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman. "Satu- satunya hak milik yang tidak berubah adalah TNI Angkatan Perang. Kalau TNI diubah, pasti negara akan hancur. Walaupun dapat tekanan, kami bertekad setia mengawal dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan TNI," katanya.
Ryamizard berkeluh kesah mengenai tak adanya kepedulian kepada TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peduli kah mereka dengan kami yang berkorban jiwa dan raga tetapi justru difitnah dan dipenjara? Jawabannya adalah tidak!" ujarnya.
Seusai menyampaikan renungan dalam keheningan dan cahaya temaram obor itu, Ryamizard turun podium menyalami sesepuh TNI AD yang hadir, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dan Letjen (Purn) Hari Sabarno.
Dalam keharuan, jenderal yang tidak banyak suka bicara ini mendatangi janda dan anak tentara yang gugur di medan tugas. Ryamizard menyapa, menyalami, dan memompa semangat tentara yang mengalami cacat tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Kehadiran penyanyi Ebiet G Ade membawakan lagu "Untuk Kita Renungkan" dan "Ayah" menambah keharuan malam itu.
TANGGAL 26 Agustus mendatang, genap satu tahun Departemen Pertahanan (Dephan) dibiarkan tanpa adanya menteri pertahanan (menhan). Matori Abdul Djalil yang ditunjuk Presiden Megawati sebagai Menhan dalam Kabinet Gotong Royong menderita stroke dengan penyumbatan aliran darah di batang otaknya.
Karena sakitnya parah, setelah beberapa minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura. Penanganan kesehatan Matori menjadi sulit dan rumit karena adanya beberapa komplikasi kesehatan yang dideritanya, seperti gangguan paru-paru, gula (diabetes), dan sinusitis.
Banyak peristiwa penting terkait dengan pertahanan terjadi ketika Matori sakit. Selain munculnya sejumlah komplikasi atas penerapan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul kasus pengadaan helikopter angkut jenis Mi-17 untuk TNI AD dan rancangan RUU TNI.
Ketiadaan menhan selalu dikeluhkan Komisi I DPR setiap kali rapat dengar pendapat di DPR. Namun, keluhan tinggal keluhan. Sampai sekarang jabatan menteri pokok di luar menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu dibiarkan kosong oleh yang memiliki hak prerogatif, Presiden Megawati Seokarnoputri.
Menghadapi kasus pembelian helikopter Mi-17 dan juga Sukhoi, ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI sambil bercanda mengemukakan, "Buat saya, lebih enak tanpa menteri pertahanan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan yang tidak benar kerjanya. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semua adalah anak buah saya," ujarnya sambil tertawa lepas.
Ketua Komisi I DPR dari Partai Golongan Karya Ibrahim Ambong mengemukakan, selama memimpin komisi yang membidangi masalah pertahanan itu, kontroversi antara Dephan dan Markas Besar TNI selalu terjadi. "Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasus Sukhoi. Jika membaca laporan kami dengan lampiran-lampirannya, akan ketemu, bahkan secara terbuka, Panglima TNI mengatakan Dephan adalah anak buahnya. Untung itu diakuinya hanya joke. Namun, memang itu yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
Dengan kenyataan empiris yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, Ambong berharap, Rancangan Undang- Undang TNI secara jelas mengatur tugas Panglima TNI secara rinci agar tak ada tumpang tindih antarlembaga. Dalam kaitan dengan Departemen, seperti disebut dalam RUU TNI Pasal 16 (2), Panglima bekerja sama dengan menteri. Tidak cukup jelas disebut apa maksud dari kerja sama dan menteri apa yang diajak bekerja sama.
Oleh Ambong, ketidakjelasan itu menunjukkan RUU TNI penuh keraguan. "Memang secara keseluruhan kita melihat RUU TNI ini penuh keraguan dalam pembuatannya. Contoh yang paling tegas dikatakan posisi ketiga angkatan itu sama dan sederajat. Tetapi, kalau kita merunut satu demi satu secara rinci, ternyata ada perbedaan. Misalnya, kalau angkatan laut itu dikatakan menegakkan hukum di laut, angkatan udara hukum di udara. Tetapi angkatan darat tidak disebut sebagai apa. Apa bedanya, kan berarti ada perbedaan," ujar Ambong.
Letjen (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, untuk menempatkan institusi TNI dalam konteks demokrasi, TNI harus melakukan dekonstruksi paradigma lamanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah terinternalisasi. Pemberian peran kepada TNI seperti diatur dalam RUU TNI, misalnya, sejauh ini masih dianggap bahwa tugas itu otomatis, berada di luar keputusan politik Presiden.
"Tugas melaksanakan operasi militer selain perang bukan hal aneh buat TNI. Tetapi, perlu diingat, buat TNI gambaran, imajinasi dan interpretasi atas tugas itu dilaksanakan di luar kewenangan Presiden. TNI merasa boleh melaksanakan perannya secara langsung. Itu terbukti dengan munculnya Pasal 19 atau Pasal Kudeta dalam draf RUU TNI lama. TNI masih merasa bertanggung jawab atas segala-galanya," ujar Agus.
Lebih lanjut ia menengok alternatif rumusan TNI sebagai alat pemerintah bukan alat negara. Sumpah Prajurit yang asli itu adalah setia kepada pemerintah, bukan kepada negara. "Kalau kita mengatakan, TNI alat negara, konsekuensinya secara kultural apa? TNI akan mengatakan, ÆSaya kan alat negara, bukan alat pemerintah. Saya bisa hadir di luar Presiden, saya bisa bantah Presiden, saya bisa menentang Presiden." Ini harus kita padamkan, kita dekonstruksikan," paparnya.
Menurut Agus, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, secara sistem ketatanegaraan, TNI harus hadir di bawah keputusan politik Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jangan sampai TNI masih merasa hadir di luar presiden. Perubahan sumpah prajurit menjadi setia kepada negara, menurut Agus, dilakukan untuk menjustifikasi peran ganda TNI atau dwifungsi.
Dalam kaitan dengan jati diri TNI seperti dirumuskan RUU TNI Pasal 2 (1) bahwa TNI adalah tentara rakyat, Agus mengungkapkan, definisi itu akan membuat bingung prajurit. "Saya memberi contoh. MPR bersidang di Senayan dengan 700 orang resmi yang dipilih rakyat. Lalu, ada demonstrasi di Semanggi dengan massa 5.000. TNI menyekat dan mengemankan. Yang demonstrasi 5.000 orang itu berteriak kepada TNI, ÆEh kau kan tentara rakyat, membela rakyat, kami rakyat asli nih. Kami datang dari Depok, Condet, Clincing, dan Cibubur. Kami bangun jam 03.00 dan belum makan. Ngapain membela 700 orang itu, kami rakyat asli lho.Æ Apa tidak bingung itu prajurit," ujarnya.
Dalam RUU TNI belum terlihat bagaimana hubungan kewenangan antarinstansi terkait dengan pertahanan. Tidak terlalu jelas juga didudukkan posisi Panglima TNI di hadapan Presiden dan Dephan yang secara ideal membawahinya.
Agus khawatir penyusunan dan pembahasan RUU TNI terjebak pada kesalahan yang sama ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan langsung ke pasal-pasal berdasarkan imajinasi dan praktik- praktik nyata tanpa disepakati dulu kerangka dasarnya. "Konsep makro secara fundamental bagaimana hakikat TNI? Di mana kita letakkan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis modern. Kita belum sepakat itu dan langsung ke pasal demi pasal sehingga menjadi blang blonteng. Tetapi, kalau kita sepakati dulu makro- konsep yang komprehensif, mau bikin UU, doktrin, atau apa pun akan mudah dan akan ada konsistensi. Harus ada keberanian untuk membicarakan walaupun kita berbeda. Bagaimana kita sepakat meletakkan TNI di dalam sistem politik Indonesia yang sudah lebih demokratis dan modern berbeda dengan masa lalu," ujar Agus.
Konsep "baik-baik dengan rakyat" seperti yang kerap dikemukakan Ryamizard adalah ungkapan kerinduan TNI untuk kembali dicintai rakyatnya. Namun, dalam konteks demokrasi yang tumbuh di Indonesia, TNI sebagai alat negara (pemerintah) dibiayai sepenuhnya oleh rakyat (APBN) serta kekuasaan menggunakan TNI ada di tangan presiden dan diawasi rakyat melalui mekanisme di DPR.
Lalu, TNI bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa? TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah (Presiden). Pertanggungjawaban yang berfokus pada tanggung jawab profesional, seperti pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, baik personel maupun persenjataan, dan keberhasilan operasi militer.
inu
Dalam setiap kesempatan memberikan amanat di depan prajuritnya, Ryamizard nyaris tidak pernah lupa menyelipkan perintah kepada prajuritnya agar "baik-baik dengan rakyat". Kepada prajuritnya yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat, Ryamizard berpesan, "Jangan sekali-kali mengingkari janji rakyat. Mereka meminta bukti. Lebih baik satu kali bicara 1.000 kali bekerja daripada 1.000 kali bicara tidak ada artinya."
Hal yang sama ia tegaskan kembali ketika publik ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang TNI yang kontroversial. Dalam Apel Komadan Satuan Tugas TNI AD di Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta, Ryamizard mengundang seluruh komandan berikut sesepuh TNI AD hadir dalam malam renungan di Markas Besar TNI AD. Dalam renungan yang dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka itu, Ryamizard mengaku resah melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini.
Dalam keresahan itu, Ryamizard menegaskan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman. "Satu- satunya hak milik yang tidak berubah adalah TNI Angkatan Perang. Kalau TNI diubah, pasti negara akan hancur. Walaupun dapat tekanan, kami bertekad setia mengawal dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan TNI," katanya.
Ryamizard berkeluh kesah mengenai tak adanya kepedulian kepada TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Peduli kah mereka dengan kami yang berkorban jiwa dan raga tetapi justru difitnah dan dipenjara? Jawabannya adalah tidak!" ujarnya.
Seusai menyampaikan renungan dalam keheningan dan cahaya temaram obor itu, Ryamizard turun podium menyalami sesepuh TNI AD yang hadir, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Edi Sudradjat dan Letjen (Purn) Hari Sabarno.
Dalam keharuan, jenderal yang tidak banyak suka bicara ini mendatangi janda dan anak tentara yang gugur di medan tugas. Ryamizard menyapa, menyalami, dan memompa semangat tentara yang mengalami cacat tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Kehadiran penyanyi Ebiet G Ade membawakan lagu "Untuk Kita Renungkan" dan "Ayah" menambah keharuan malam itu.
TANGGAL 26 Agustus mendatang, genap satu tahun Departemen Pertahanan (Dephan) dibiarkan tanpa adanya menteri pertahanan (menhan). Matori Abdul Djalil yang ditunjuk Presiden Megawati sebagai Menhan dalam Kabinet Gotong Royong menderita stroke dengan penyumbatan aliran darah di batang otaknya.
Karena sakitnya parah, setelah beberapa minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dirawat di RS Mount Elizabeth, Singapura. Penanganan kesehatan Matori menjadi sulit dan rumit karena adanya beberapa komplikasi kesehatan yang dideritanya, seperti gangguan paru-paru, gula (diabetes), dan sinusitis.
Banyak peristiwa penting terkait dengan pertahanan terjadi ketika Matori sakit. Selain munculnya sejumlah komplikasi atas penerapan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul kasus pengadaan helikopter angkut jenis Mi-17 untuk TNI AD dan rancangan RUU TNI.
Ketiadaan menhan selalu dikeluhkan Komisi I DPR setiap kali rapat dengar pendapat di DPR. Namun, keluhan tinggal keluhan. Sampai sekarang jabatan menteri pokok di luar menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu dibiarkan kosong oleh yang memiliki hak prerogatif, Presiden Megawati Seokarnoputri.
Menghadapi kasus pembelian helikopter Mi-17 dan juga Sukhoi, ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI sambil bercanda mengemukakan, "Buat saya, lebih enak tanpa menteri pertahanan. Dengan begitu, saya bisa memaki-maki pejabat Dephan yang tidak benar kerjanya. Saya bisa langsung mengobrak-abrik ketidakberesan di Dephan karena semua adalah anak buah saya," ujarnya sambil tertawa lepas.
Ketua Komisi I DPR dari Partai Golongan Karya Ibrahim Ambong mengemukakan, selama memimpin komisi yang membidangi masalah pertahanan itu, kontroversi antara Dephan dan Markas Besar TNI selalu terjadi. "Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasus Sukhoi. Jika membaca laporan kami dengan lampiran-lampirannya, akan ketemu, bahkan secara terbuka, Panglima TNI mengatakan Dephan adalah anak buahnya. Untung itu diakuinya hanya joke. Namun, memang itu yang sebenarnya terjadi," ujarnya.
Dengan kenyataan empiris yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, Ambong berharap, Rancangan Undang- Undang TNI secara jelas mengatur tugas Panglima TNI secara rinci agar tak ada tumpang tindih antarlembaga. Dalam kaitan dengan Departemen, seperti disebut dalam RUU TNI Pasal 16 (2), Panglima bekerja sama dengan menteri. Tidak cukup jelas disebut apa maksud dari kerja sama dan menteri apa yang diajak bekerja sama.
Oleh Ambong, ketidakjelasan itu menunjukkan RUU TNI penuh keraguan. "Memang secara keseluruhan kita melihat RUU TNI ini penuh keraguan dalam pembuatannya. Contoh yang paling tegas dikatakan posisi ketiga angkatan itu sama dan sederajat. Tetapi, kalau kita merunut satu demi satu secara rinci, ternyata ada perbedaan. Misalnya, kalau angkatan laut itu dikatakan menegakkan hukum di laut, angkatan udara hukum di udara. Tetapi angkatan darat tidak disebut sebagai apa. Apa bedanya, kan berarti ada perbedaan," ujar Ambong.
Letjen (Purn) Agus Widjojo mengemukakan, untuk menempatkan institusi TNI dalam konteks demokrasi, TNI harus melakukan dekonstruksi paradigma lamanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan telah terinternalisasi. Pemberian peran kepada TNI seperti diatur dalam RUU TNI, misalnya, sejauh ini masih dianggap bahwa tugas itu otomatis, berada di luar keputusan politik Presiden.
"Tugas melaksanakan operasi militer selain perang bukan hal aneh buat TNI. Tetapi, perlu diingat, buat TNI gambaran, imajinasi dan interpretasi atas tugas itu dilaksanakan di luar kewenangan Presiden. TNI merasa boleh melaksanakan perannya secara langsung. Itu terbukti dengan munculnya Pasal 19 atau Pasal Kudeta dalam draf RUU TNI lama. TNI masih merasa bertanggung jawab atas segala-galanya," ujar Agus.
Lebih lanjut ia menengok alternatif rumusan TNI sebagai alat pemerintah bukan alat negara. Sumpah Prajurit yang asli itu adalah setia kepada pemerintah, bukan kepada negara. "Kalau kita mengatakan, TNI alat negara, konsekuensinya secara kultural apa? TNI akan mengatakan, ÆSaya kan alat negara, bukan alat pemerintah. Saya bisa hadir di luar Presiden, saya bisa bantah Presiden, saya bisa menentang Presiden." Ini harus kita padamkan, kita dekonstruksikan," paparnya.
Menurut Agus, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, secara sistem ketatanegaraan, TNI harus hadir di bawah keputusan politik Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Jangan sampai TNI masih merasa hadir di luar presiden. Perubahan sumpah prajurit menjadi setia kepada negara, menurut Agus, dilakukan untuk menjustifikasi peran ganda TNI atau dwifungsi.
Dalam kaitan dengan jati diri TNI seperti dirumuskan RUU TNI Pasal 2 (1) bahwa TNI adalah tentara rakyat, Agus mengungkapkan, definisi itu akan membuat bingung prajurit. "Saya memberi contoh. MPR bersidang di Senayan dengan 700 orang resmi yang dipilih rakyat. Lalu, ada demonstrasi di Semanggi dengan massa 5.000. TNI menyekat dan mengemankan. Yang demonstrasi 5.000 orang itu berteriak kepada TNI, ÆEh kau kan tentara rakyat, membela rakyat, kami rakyat asli nih. Kami datang dari Depok, Condet, Clincing, dan Cibubur. Kami bangun jam 03.00 dan belum makan. Ngapain membela 700 orang itu, kami rakyat asli lho.Æ Apa tidak bingung itu prajurit," ujarnya.
Dalam RUU TNI belum terlihat bagaimana hubungan kewenangan antarinstansi terkait dengan pertahanan. Tidak terlalu jelas juga didudukkan posisi Panglima TNI di hadapan Presiden dan Dephan yang secara ideal membawahinya.
Agus khawatir penyusunan dan pembahasan RUU TNI terjebak pada kesalahan yang sama ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan langsung ke pasal-pasal berdasarkan imajinasi dan praktik- praktik nyata tanpa disepakati dulu kerangka dasarnya. "Konsep makro secara fundamental bagaimana hakikat TNI? Di mana kita letakkan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis modern. Kita belum sepakat itu dan langsung ke pasal demi pasal sehingga menjadi blang blonteng. Tetapi, kalau kita sepakati dulu makro- konsep yang komprehensif, mau bikin UU, doktrin, atau apa pun akan mudah dan akan ada konsistensi. Harus ada keberanian untuk membicarakan walaupun kita berbeda. Bagaimana kita sepakat meletakkan TNI di dalam sistem politik Indonesia yang sudah lebih demokratis dan modern berbeda dengan masa lalu," ujar Agus.
Konsep "baik-baik dengan rakyat" seperti yang kerap dikemukakan Ryamizard adalah ungkapan kerinduan TNI untuk kembali dicintai rakyatnya. Namun, dalam konteks demokrasi yang tumbuh di Indonesia, TNI sebagai alat negara (pemerintah) dibiayai sepenuhnya oleh rakyat (APBN) serta kekuasaan menggunakan TNI ada di tangan presiden dan diawasi rakyat melalui mekanisme di DPR.
Lalu, TNI bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa? TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah (Presiden). Pertanggungjawaban yang berfokus pada tanggung jawab profesional, seperti pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, baik personel maupun persenjataan, dan keberhasilan operasi militer.
inu
kabinet demokrat
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla, yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika menang dalam pemilu presiden putaran kedua, Partai Demokrat akan mendapat porsi terbesar dalam komposisi kabinetnya. Partai lain yang berkoalisi tidak akan memperoleh porsi yang lebih besar dari Partai Demokrat.
"Kalau ada koalisi, porsi buat partai yang berkoalisi itu, apakah itu partai politik besar seperti Partai Golkar, tidak akan melebihi porsi Partai Demokrat yang menjadi inti. Kalau porsinya sama mungkin bisa, tetapi melebihi tidak. Saya ditanya, kalau delapan kursi bagaimana? Saya jawab mana bisa?" ujarnya seusai berdiskusi dengan pedagang Pasar Glodok, Jakarta, Senin (9/8) malam.
Jusuf menjelaskan hal itu ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan tertutupnya dengan 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan 31 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu malam, yang notulensinya beredar. Jusuf membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dia melontarkan prinsip dan porsi kabinet.
Ketika ditanya soal notulensi pertemuan itu, Jusuf tampak kaget karena merasa pertemuan itu tertutup. "Dari mana tahu isi pertemuan itu? Pertemuan itu tertutup," ujar dia.
Namun, Jusuf juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan soal kabinet ahli sebagai prinsip penyusunan kabinet jika dirinya dan Yudhoyono terpilih. "Partai politik yang mendukung dan berkoalisi dengan kami dapat menyampaikan usul, tetapi kabinet ahli itu harus diisi orang-orang yang punya kemampuan," paparnya.
Dalam pertemuan itu, Jusuf didampingi beberapa anggota tim sukses, seperti Tanri Abeng, Alwi Hamu, dan Umar Said. Saat menyampaikan pikirannya, Jusuf menegaskan dirinya tidak anti-China seperti diisukan. "Kami menawarkan keseimbangan. Sebab, tanpa keseimbangan masalah sosial akan muncul. Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan agar yang kecil terlindungi. Kelompok besar tidak bisa terlindungi jika di masyarakat banyak angry and hungry young man," ujarnya.
Jusuf mengaku dirinya dirugikan dengan beredarnya black campaign (kampanye hitam) berisi fitnah, termasuk isu anti-China itu. "Capek kalau saya harus membuat klarifikasi kampanye hitam itu. Di satu sisi merugikan, tetapi di sisi lain hal itu menguntungkan karena menurut pedagang kaki lima, misalnya, itu baik juga," katanya.
Jusuf menjanjikan, jika terpilih, akan mengangkat menteri dari kelompok etnis Tionghoa. Berapa jumlahnya, Jusuf tidak menyebut karena belum ada pembicaraan serinci itu.Tidak tawarkan kursi
Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang menegaskan, rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak akan menawarkan deal politik (kursi kabinet), tetapi membuat komitmen kerja sama guna mewujudkan pemerintahan yang baik. "Rencana pertemuan dengan Akbar Tandjung sangat diperlukan untuk membuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan jika saya dan JK terpilih," katanya.
Seusai membuka rapat kerja Tim Kampanye SBY-JK se-Sumatera dan Kalbar, Yudhoyono mengatakan, dukungan atau koalisi sangat diperlukan, khususnya di parlemen, antara parpol pendukungnya dan partai-partai lain seperti Partai Golar, PAN, PKB, dan PKS.
Yudhoyono juga menyatakan, setelah bertemu dengan pimpinan PKS dan Ketua Umum PAN Amien Rais, pihaknya merencanakan bertemu cawapres dari Partai Golkar, Wiranto, guna membicarakan masalah kenegaraan. Yudhoyono menyatakan optimistis memenangi pemilihan presiden putaran kedua.
inu
"Kalau ada koalisi, porsi buat partai yang berkoalisi itu, apakah itu partai politik besar seperti Partai Golkar, tidak akan melebihi porsi Partai Demokrat yang menjadi inti. Kalau porsinya sama mungkin bisa, tetapi melebihi tidak. Saya ditanya, kalau delapan kursi bagaimana? Saya jawab mana bisa?" ujarnya seusai berdiskusi dengan pedagang Pasar Glodok, Jakarta, Senin (9/8) malam.
Jusuf menjelaskan hal itu ketika dimintai konfirmasi soal pertemuan tertutupnya dengan 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan 31 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu malam, yang notulensinya beredar. Jusuf membenarkan bahwa dalam pertemuan itu dia melontarkan prinsip dan porsi kabinet.
Ketika ditanya soal notulensi pertemuan itu, Jusuf tampak kaget karena merasa pertemuan itu tertutup. "Dari mana tahu isi pertemuan itu? Pertemuan itu tertutup," ujar dia.
Namun, Jusuf juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan soal kabinet ahli sebagai prinsip penyusunan kabinet jika dirinya dan Yudhoyono terpilih. "Partai politik yang mendukung dan berkoalisi dengan kami dapat menyampaikan usul, tetapi kabinet ahli itu harus diisi orang-orang yang punya kemampuan," paparnya.
Dalam pertemuan itu, Jusuf didampingi beberapa anggota tim sukses, seperti Tanri Abeng, Alwi Hamu, dan Umar Said. Saat menyampaikan pikirannya, Jusuf menegaskan dirinya tidak anti-China seperti diisukan. "Kami menawarkan keseimbangan. Sebab, tanpa keseimbangan masalah sosial akan muncul. Tugas pemerintah adalah membuat keseimbangan agar yang kecil terlindungi. Kelompok besar tidak bisa terlindungi jika di masyarakat banyak angry and hungry young man," ujarnya.
Jusuf mengaku dirinya dirugikan dengan beredarnya black campaign (kampanye hitam) berisi fitnah, termasuk isu anti-China itu. "Capek kalau saya harus membuat klarifikasi kampanye hitam itu. Di satu sisi merugikan, tetapi di sisi lain hal itu menguntungkan karena menurut pedagang kaki lima, misalnya, itu baik juga," katanya.
Jusuf menjanjikan, jika terpilih, akan mengangkat menteri dari kelompok etnis Tionghoa. Berapa jumlahnya, Jusuf tidak menyebut karena belum ada pembicaraan serinci itu.Tidak tawarkan kursi
Sementara itu, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang menegaskan, rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak akan menawarkan deal politik (kursi kabinet), tetapi membuat komitmen kerja sama guna mewujudkan pemerintahan yang baik. "Rencana pertemuan dengan Akbar Tandjung sangat diperlukan untuk membuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan jika saya dan JK terpilih," katanya.
Seusai membuka rapat kerja Tim Kampanye SBY-JK se-Sumatera dan Kalbar, Yudhoyono mengatakan, dukungan atau koalisi sangat diperlukan, khususnya di parlemen, antara parpol pendukungnya dan partai-partai lain seperti Partai Golar, PAN, PKB, dan PKS.
Yudhoyono juga menyatakan, setelah bertemu dengan pimpinan PKS dan Ketua Umum PAN Amien Rais, pihaknya merencanakan bertemu cawapres dari Partai Golkar, Wiranto, guna membicarakan masalah kenegaraan. Yudhoyono menyatakan optimistis memenangi pemilihan presiden putaran kedua.
inu
golkar pecah
Ketua Yayasan Kerukunan dan Persaudaraan Kebangsaan Marzuki Darusman mengungkapkan, Indonesia saat ini membutuhkan figur pembawa perubahan untuk dapat keluar dari sejumlah masalah mendasar bangsa yang tidak kunjung selesai. Jika kondisi saat ini dibiarkan terus berlanjut, perubahan yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi bangsa tidak akan pernah terjadi.
"Saat ini diperlukan pencarian paradigma baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan bangsa untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini berlanjut, perubahan tidak akan pernah sepenuhnya terwujud," ujar Marzuki saat jumpa pers seusai Sarasehan Kebangsaan II YKPK di Jakarta, Rabu (4/8).
Marzuki mengungkapkan, untuk pencarian paradigma baru itu diperlukan figur perubahan yang memiliki keluasan dukungan agar pemerintahannya menjadi kuat di masa mendatang. Pemerintahan yang kuat akan dapat membawa perubahan atau upaya bangsa untuk keluar dari berbagai macam krisis.
Tampil dalam jumpa pers tersebut antara lain Ketua Umum YKPK Letnan Jenderal (Purn) Bambang Triantoro dan Anton Prijatno. Bambang Triantoro mengungkapkan, seperti Sarasehan Kebangsaan I yang digelar tahun 1996, Sarasehan Kebangsaan II digelar karena harapan akan perubahan kondisi bangsa. Menurut dia, saat ini terlihat kecenderungan menurunnya kepedulian warga negara terhadap perkembangan bangsa.
Marzuki mengungkapkan, hal itu karena dipicu kerisauan tentang memudarnya persatuan nasional. Jika pada masa lalu sistem politik jadi faktor pengikat dan pengendali persatuan karena memang dikendalikan, saat ini partai politik justru menciptakan fragmentasi.
Namun, ketika ditanyakan siapa di antara dua calon presiden yang bisa disebut sebagai figur baru dimaksud, Marzuki malah memberi jawaban tidak jelas. Alasannya, dia tidak ingin terjebak dengan penyebutan nama. "Kerisauan akan memudarnya persatuan nasional makin kuat ketika melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik praktis," katanya.
inu
"Saat ini diperlukan pencarian paradigma baru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan bangsa untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini berlanjut, perubahan tidak akan pernah sepenuhnya terwujud," ujar Marzuki saat jumpa pers seusai Sarasehan Kebangsaan II YKPK di Jakarta, Rabu (4/8).
Marzuki mengungkapkan, untuk pencarian paradigma baru itu diperlukan figur perubahan yang memiliki keluasan dukungan agar pemerintahannya menjadi kuat di masa mendatang. Pemerintahan yang kuat akan dapat membawa perubahan atau upaya bangsa untuk keluar dari berbagai macam krisis.
Tampil dalam jumpa pers tersebut antara lain Ketua Umum YKPK Letnan Jenderal (Purn) Bambang Triantoro dan Anton Prijatno. Bambang Triantoro mengungkapkan, seperti Sarasehan Kebangsaan I yang digelar tahun 1996, Sarasehan Kebangsaan II digelar karena harapan akan perubahan kondisi bangsa. Menurut dia, saat ini terlihat kecenderungan menurunnya kepedulian warga negara terhadap perkembangan bangsa.
Marzuki mengungkapkan, hal itu karena dipicu kerisauan tentang memudarnya persatuan nasional. Jika pada masa lalu sistem politik jadi faktor pengikat dan pengendali persatuan karena memang dikendalikan, saat ini partai politik justru menciptakan fragmentasi.
Namun, ketika ditanyakan siapa di antara dua calon presiden yang bisa disebut sebagai figur baru dimaksud, Marzuki malah memberi jawaban tidak jelas. Alasannya, dia tidak ingin terjebak dengan penyebutan nama. "Kerisauan akan memudarnya persatuan nasional makin kuat ketika melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik praktis," katanya.
inu
sby dan pers
Calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan komitmennya kepada demokrasi dan kebebasan pers. Di masa mendatang, jika dirinya terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua, Yudhoyono menjamin tidak akan ada lagi pembredelan terhadap pers. Yudhoyono juga berjanji membuat pers terus berkembang dan mendapatkan peran dalam kebebasannya.
"Komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers sudah merupakan komitmen kita bersama. Saya tentunya berkomitmen terhadap bagaimana pers harus terus berkembang, mendapat peran dalam kebebasannya di negeri ini sesuai dengan konstitusi dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono saat bersilaturahmi ke Kantor Majalah Tempo di Jakarta, Senin (2/8).
Saat tiba di halaman Kantor Majalah Tempo, Yudhoyono disambut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti dan kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Dalam penyambutan tersebut, Harymurti memberikan beberapa buku tentang pers kepada Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M Lutfi.
Sebelum mengadakan pembicaraan tertutup, Lubis memberi penjelasan singkat kepada Yudhoyono mengenai kasus pidana yang tengah dihadapi Majalah Tempo berikut tiga wartawannya, yaitu Harymurti, Tengku Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. "Atas apa yang dikenakan kepada kami, kami keberatan. Kami menginginkan UU Pers dipakai. Di negara lain, pencemaran nama baik oleh tulisan pers sudah didiskriminalisasikan. Kalau kita masih mempertahankan hukum kolonial, maka kita ketinggalan," ujar Lubis.
Menanggapi hal ini Yudhoyono menegaskan, supremasi hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, Yudhoyono meminta agar semua pihak kritis terhadap perubahan yang lebih luas sejalan dengan tumbuhnya norma dan nilai baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. "Dalam perubahan itu sebenarnya dialog dilakukan. Menurut saya, Indonesia itu menjadi laboratorium raksasa dari segi perubahan. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai keadilan dan kebebasan," paparnya.
Seusai pertemuan tertutup, Yudhoyono mengaku tidak secara khusus membicarakan persoalan hukum yang menimpa Majalah Tempo dan tiga wartawannya. Apa yang dibicarakan adalah hal mendasar, seperti demokrasi, aturan main hukum, dan kebebasan pers.
Harymurti mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pendapat Yudhoyono mengenai kriminalisasi pers seperti yang tengah dihadapi Tempo. "SBY mendukung diskriminalisasi pers. Beliau mendukung peran Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan pemberitaan pers," ujarnya.
Selain membicarakan masalah kebebasan pers, Harymurti juga bertanya mengenai susunan kabinet. Namun, seperti jawaban sebelumnya, Yudhoyono tidak secara rinci memberikan penjelasan. "Mengenai susunan kabinet, prinsip SBY adalah apa yang sudah baik dilakukan civil society tidak ditangani pemerintah. Seperti mengenai Departemen Penerangan, tidak ada lagi dalam susunan kabinet karena sudah baik ditangani civil society," ujarnya.
inu
"Komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers sudah merupakan komitmen kita bersama. Saya tentunya berkomitmen terhadap bagaimana pers harus terus berkembang, mendapat peran dalam kebebasannya di negeri ini sesuai dengan konstitusi dan aturan main yang berlaku," ujar Yudhoyono saat bersilaturahmi ke Kantor Majalah Tempo di Jakarta, Senin (2/8).
Saat tiba di halaman Kantor Majalah Tempo, Yudhoyono disambut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti dan kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Dalam penyambutan tersebut, Harymurti memberikan beberapa buku tentang pers kepada Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M Lutfi.
Sebelum mengadakan pembicaraan tertutup, Lubis memberi penjelasan singkat kepada Yudhoyono mengenai kasus pidana yang tengah dihadapi Majalah Tempo berikut tiga wartawannya, yaitu Harymurti, Tengku Iskandar Ali, dan Ahmad Taufik. "Atas apa yang dikenakan kepada kami, kami keberatan. Kami menginginkan UU Pers dipakai. Di negara lain, pencemaran nama baik oleh tulisan pers sudah didiskriminalisasikan. Kalau kita masih mempertahankan hukum kolonial, maka kita ketinggalan," ujar Lubis.
Menanggapi hal ini Yudhoyono menegaskan, supremasi hukum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, Yudhoyono meminta agar semua pihak kritis terhadap perubahan yang lebih luas sejalan dengan tumbuhnya norma dan nilai baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak politik. "Dalam perubahan itu sebenarnya dialog dilakukan. Menurut saya, Indonesia itu menjadi laboratorium raksasa dari segi perubahan. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai keadilan dan kebebasan," paparnya.
Seusai pertemuan tertutup, Yudhoyono mengaku tidak secara khusus membicarakan persoalan hukum yang menimpa Majalah Tempo dan tiga wartawannya. Apa yang dibicarakan adalah hal mendasar, seperti demokrasi, aturan main hukum, dan kebebasan pers.
Harymurti mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta pendapat Yudhoyono mengenai kriminalisasi pers seperti yang tengah dihadapi Tempo. "SBY mendukung diskriminalisasi pers. Beliau mendukung peran Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan pemberitaan pers," ujarnya.
Selain membicarakan masalah kebebasan pers, Harymurti juga bertanya mengenai susunan kabinet. Namun, seperti jawaban sebelumnya, Yudhoyono tidak secara rinci memberikan penjelasan. "Mengenai susunan kabinet, prinsip SBY adalah apa yang sudah baik dilakukan civil society tidak ditangani pemerintah. Seperti mengenai Departemen Penerangan, tidak ada lagi dalam susunan kabinet karena sudah baik ditangani civil society," ujarnya.
inu
Subscribe to:
Posts (Atom)
