SETIDAKNYA terdapat 35 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk memberangus kebebasan pers yang sedang diperjuangkan. Pasal-pasal yang tidak lagi relevan di sebuah negara demokratis itu dapat menjerat wartawan pembuat karya jurnalistik dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda yang dapat membangkrutkan perusahaan pers.
PERJALANAN kebebasan pers masih panjang di negeri kita yang sedang berproses menuju sebuah negara demokratis. Sejak rezim Orde Baru tumbang, kebebasan pers memang dibuka selebar-lebarnya baik pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Presiden KH Abdurrahman Wahid, maupun Presiden Megawati Soekarnoputri.
Kebebasan pers terus diberi ruang oleh pemerintah meskipun Megawati Soekarnoputri, misalnya, tidak suka dengan jenis berita yang memojokkan dirinya, yang-menurut dia-tidak nasionalis, dan tidak patriotis. Namun, hal tersebut merupakan kecenderungan umum setiap penguasa yang agak gerah dengan pemberitaan yang tidak menguntungkan dirinya.
Ketidaksukaan itu tidak semata-mata kecenderungan penguasa yang enggan dikritik. Media massa atau pers juga harus berbenah karena masih terdapat sejumlah kesalahan mendasar dalam pemberitaan di semua media seperti akurasi dan keberimbangan. Namun, hal itu selalu terjadi dalam sepanjang sejarah pers. Yang perlu dicatat adalah adanya tekad dari semua media massa untuk mengatasi kelemahan tersebut.
Perkembangan jumlah media massa dan pemberitaannya yang semakin luas sejak tumbangnya rezim Orde Baru menunjukkan geliat masyarakat untuk memanfaatkan ruang kebebasan yang makin terbuka. Perkembangan media massa tidak lepas dari kepentingan bisnis pemilik modal dan pengelolanya. Harus ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dan idealisme jurnalistik. Harus disadari, tidak mungkin idealisme bisa berkembang dan tumbuh tanpa dukungan bisnis yang kuat. Untuk itu, pengelola media massa, dalam hal ini wartawan, harus memiliki dukungan ekonomi yang cukup agar bisa mengembangkan idealismenya sebagai wartawan.
Kepentingan pemilik modal dapat juga menjadi bom waktu bagi media massa tersebut apabila media yang dikelolanya digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan sosialnya semata. Perlu dipahami, media massa yang terseret pada kepentingan politik pemilik modalnya bukanlah media yang sesungguhnya. Media tidak bisa hanya dibatasi untuk kepentingan tertentu saja. Media massa pada dasarnya adalah untuk umum, obyektif, tidak diskriminatif, dan untuk semua golongan atau kelompok dalam masyarakat.
Dari sisi hukum, aturan perundang-undangan mengenai pers di Indonesia masih jauh dari ideal karena kurang memadai tumbuh berkembangnya kebebasan pers. Konstitusi kita belum secara tegas dan jelas menjamin kebebasan pers.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ada oleh aparat penegak hukum dinilai terlalu sumir lantaran sedikitnya pasal dan penjelasannya. Aparat penegak hukum mengeluh kebingungan kalau harus menggunakan UU Pokok Pers lantaran tidak lengkap. Saya punya ide memasukkan 35 pasal di KUHP ke dalam UU Pokok Pers tetapi minus ancaman hukuman penjara dan denda yang proporsional.
Pada prinsipnya, denda tidak boleh membangkrutkan perusahaan media massa tersebut. Denda harus proporsional. Kalau sampai membangkrutkan perusahaan media massa, hal itu tidak berbeda dengan pembredelan yang terjadi dalam rezim Orde Baru.
Sejumlah negara yang dalam tahap menuju demokrasi telah menghapus ancaman hukuman penjara atas karya jurnalistik. Ada kesepakatan antara asosiasi penegak hukum dengan asosiasi wartawan di El Salvador dan Kosta Rika untuk menghapuskan ancaman hukuman penjara terhadap karya jurnalistik. Negara lain yang akan menerapkan hal serupa antara lain Brasil, Cile, dan Timor Leste.
Perjalanan kebebasan pers masih panjang kecuali segara ada jaminan hukum yang muncul dari kesadaran para elite politik dan aparat penegak hukum. Kebebasan pers bukan untuk kebebasan pers itu sendiri, tetapi untuk masyarakat agar dapat menyalurkan aspirasinya di negara demokrasi.
inu
Monday, March 10, 2008
kumis ii
TERKAIT upaya melakukan reformasi birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Hardijanto mengakui bahwa yang baru dilakukan saat ini hanya sekadar pembenahan birokrasi. Meskipun telah berjalan bertahun-tahun, tidak diketahui jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia. Selama ini anggaran yang diminta untuk gaji didasarkan pada asumsi dan perkiraan saja.
Menurut BKN, total jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia baru diketahui pada Juli 2003. Menurut pembenahan dan pendataan yang dilakukan, jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia mencapai 3.541.961 orang. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan asumsi dan perkiraan yang dipakai untuk meminta anggaran setiap tahunnya.
Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kejelasan standar pelayanan kepada masyarakat. Corporate culture pegawai negeri sipil harus diperjelas. Konsentrasikan diri untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, seorang pegawai negeri harus menjadi seorang pelayan.
Karena fokusnya adalah melindungi dan melayani masyarakat, standar pelayanannya harus diperjelas. Memberi contoh bagaimana pegawai negeri harus menjadi pelayan, restoran waralaba McDonalds yang memiliki standar pelayanan dan kompetensi yang sama di semua cabangnya bisa menjadi contoh.
Standar pelayanan itu diperlukan agar pelayanan dirasakan sama di seluruh Indonesia, baik di kelurahan dan kecamatan. Di McDonaldÆs, siapa pun dilayani secara sama tanpa membedakan. Semua disuruh antre dan mendapat pelayanan cepat yang sama. Jika standar pelayanan tidak terpenuhi, ada penalti. Lebih dari satu menit dapat es krim, misalnya.
Contoh sederhana yang dapat mengubah kultur birokrasi ini tidak terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Menurut pengalaman di birokrasi Indonesia saat ini, ada pembedaan pelayanan berdasarkan status sosial. Jika Anda miskin, pelayanan akan berbeda dengan jika Anda kaya.
Masalah birokrasi lain yang perlu dilakukan reformasi adalah distribusinya yang tidak merata. Karena itu, usulan reformasi birokrasi dengan melakukan pemotongan jumlah pegawai tak bisa diterima. Masalahnya bukan terletak pada jumlah, tetapi pada sebarannya yang tidak merata karena hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Padahal, bersamaan dengan otonomi daerah, peran Jakarta harus dikurangi karena memang harusnya didelegasikan ke daerah-daerah.
Selain menetapkan standar pelayanan untuk pegawai negeri di seluruh Indonesia, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak sistem eselonisasi. Eselonisasi membuat mereka yang masih muda dan memiliki kualifikasi dan kompetensi tidak langsung dapat masuk ke jajaran tinggi. Eselonisasi menghambat upaya mewujudkan birokrasi yang berbasis kompetensi.
Banyak sekali anak muda yang pintar-pintar di birokrasi. Tetapi, karena dia masih berpangkat III A, tidak bisa menjadi kepala seksi. Ada doktor di salah satu departemen tidak mendapat jabatan dan kewenangan apa-apa karena masih eselon III C. Adapun bosnya yang tidak mengerti apa-apa, tetapi pangkatnya lebih tinggi, memiliki jabatan. Sistem ini harus diubah.
Reformasi sistemik ini harus dilakukan serentak, mulai dari pola perekrutan dan promosi. Sitem eselonisasi atau kepangkatan sudah tidak relevan karena bisa diperoleh dengan membayar. Untuk jabatan strategis dalam sebuah birokrasi, harus dipikirkan perekrutan terbuka.
Untuk direktur jenderal, sekretaris daerah, dan kepala dinas perlu dipikirkan pembukaan lamaran terbuka di koran. Standar kualifikasi yang dibutuhkan perlu disebutkan dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk jabatan yang sifatnya khusus, seperti kejaksaan, sistem kepangkatan untuk menduduki jabatan tertentu tidak lagi relevan.
Penunjukan jabatan di lingkungan kejaksaan harus didasarkan pada track record. Harus dicek dan diteliti berapa kali jaksa itu menang di pengadilan. Kalau jaksa yang setiap kali kalah karena membuat dakwaan yang tidak jelas atau kabur justru harus dipecat. Jaksa yang mempunyai jabatan adalah jaksa yang memang sudah teruji.
Dalam birokrasi, harus ada jabatan-jabatan politik. Seorang menteri atau gubernur harus memiliki staf ahli yang naik dan turun bersamaan dengan menteri atau gubernur yang bersangkutan. Reformasi birokrasi dengan memperjelas standar pelayanan, membentuk corporate culture, promosi jabatan, dan distribusi, dilakukan dengan tujuan untuk serving the people better.
Siapa pun orang itu, berhak mendapatkan perlakuan sama. Itulah fungsinya birokrasi.
inu
Menurut BKN, total jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia baru diketahui pada Juli 2003. Menurut pembenahan dan pendataan yang dilakukan, jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia mencapai 3.541.961 orang. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan asumsi dan perkiraan yang dipakai untuk meminta anggaran setiap tahunnya.
Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kejelasan standar pelayanan kepada masyarakat. Corporate culture pegawai negeri sipil harus diperjelas. Konsentrasikan diri untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, seorang pegawai negeri harus menjadi seorang pelayan.
Karena fokusnya adalah melindungi dan melayani masyarakat, standar pelayanannya harus diperjelas. Memberi contoh bagaimana pegawai negeri harus menjadi pelayan, restoran waralaba McDonalds yang memiliki standar pelayanan dan kompetensi yang sama di semua cabangnya bisa menjadi contoh.
Standar pelayanan itu diperlukan agar pelayanan dirasakan sama di seluruh Indonesia, baik di kelurahan dan kecamatan. Di McDonaldÆs, siapa pun dilayani secara sama tanpa membedakan. Semua disuruh antre dan mendapat pelayanan cepat yang sama. Jika standar pelayanan tidak terpenuhi, ada penalti. Lebih dari satu menit dapat es krim, misalnya.
Contoh sederhana yang dapat mengubah kultur birokrasi ini tidak terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Menurut pengalaman di birokrasi Indonesia saat ini, ada pembedaan pelayanan berdasarkan status sosial. Jika Anda miskin, pelayanan akan berbeda dengan jika Anda kaya.
Masalah birokrasi lain yang perlu dilakukan reformasi adalah distribusinya yang tidak merata. Karena itu, usulan reformasi birokrasi dengan melakukan pemotongan jumlah pegawai tak bisa diterima. Masalahnya bukan terletak pada jumlah, tetapi pada sebarannya yang tidak merata karena hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Padahal, bersamaan dengan otonomi daerah, peran Jakarta harus dikurangi karena memang harusnya didelegasikan ke daerah-daerah.
Selain menetapkan standar pelayanan untuk pegawai negeri di seluruh Indonesia, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak sistem eselonisasi. Eselonisasi membuat mereka yang masih muda dan memiliki kualifikasi dan kompetensi tidak langsung dapat masuk ke jajaran tinggi. Eselonisasi menghambat upaya mewujudkan birokrasi yang berbasis kompetensi.
Banyak sekali anak muda yang pintar-pintar di birokrasi. Tetapi, karena dia masih berpangkat III A, tidak bisa menjadi kepala seksi. Ada doktor di salah satu departemen tidak mendapat jabatan dan kewenangan apa-apa karena masih eselon III C. Adapun bosnya yang tidak mengerti apa-apa, tetapi pangkatnya lebih tinggi, memiliki jabatan. Sistem ini harus diubah.
Reformasi sistemik ini harus dilakukan serentak, mulai dari pola perekrutan dan promosi. Sitem eselonisasi atau kepangkatan sudah tidak relevan karena bisa diperoleh dengan membayar. Untuk jabatan strategis dalam sebuah birokrasi, harus dipikirkan perekrutan terbuka.
Untuk direktur jenderal, sekretaris daerah, dan kepala dinas perlu dipikirkan pembukaan lamaran terbuka di koran. Standar kualifikasi yang dibutuhkan perlu disebutkan dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Untuk jabatan yang sifatnya khusus, seperti kejaksaan, sistem kepangkatan untuk menduduki jabatan tertentu tidak lagi relevan.
Penunjukan jabatan di lingkungan kejaksaan harus didasarkan pada track record. Harus dicek dan diteliti berapa kali jaksa itu menang di pengadilan. Kalau jaksa yang setiap kali kalah karena membuat dakwaan yang tidak jelas atau kabur justru harus dipecat. Jaksa yang mempunyai jabatan adalah jaksa yang memang sudah teruji.
Dalam birokrasi, harus ada jabatan-jabatan politik. Seorang menteri atau gubernur harus memiliki staf ahli yang naik dan turun bersamaan dengan menteri atau gubernur yang bersangkutan. Reformasi birokrasi dengan memperjelas standar pelayanan, membentuk corporate culture, promosi jabatan, dan distribusi, dilakukan dengan tujuan untuk serving the people better.
Siapa pun orang itu, berhak mendapatkan perlakuan sama. Itulah fungsinya birokrasi.
inu
kampanye dangdut
KALAU juru kampanye jeli, tidak perlu sebenarnya berteriak-teriak
dengan pengeras suara untuk mengumpulkan massa yang terserak di luar
tempat kampanye.
Cukup dengan memanggil penyanyi dangdut yang telah
disewa, massa yang haus hiburan pasti berhamburan mengerumuni sekitar
panggung.
Tesis itu terbukti dalam kampanye Partai Bintang Reformasi
(PBR) di Rawamangun, Jakarta, Selasa (23/3).
"Jangan takut panas. Kader PBR harus kuat!" ujar juru kampanye yang juga calon anggota
legislatif PBR.
Dia sih enggak panas, wong nongkrong di panggung, berkemeja lengan panjang,
lengkap dengan topi koboinya. Meski seruan itu diteriakkan berulang-ulang,
massa PBR tetap enggan turun karena teriknya panas Matahari siang.
Namun, begitu penyanyi dangdut dengan balutan baju hitam ketat memegang mikrofon dan mengajak bergoyang,
massa PBR lantas turun berkerumun di sekitar panggung.
"Panas memang. Tetapi, kalau sambil goyang dan hati senang, panasnya hilang," ujar Nurdin (25).
Tariik... Mang...!
inu
dengan pengeras suara untuk mengumpulkan massa yang terserak di luar
tempat kampanye.
Cukup dengan memanggil penyanyi dangdut yang telah
disewa, massa yang haus hiburan pasti berhamburan mengerumuni sekitar
panggung.
Tesis itu terbukti dalam kampanye Partai Bintang Reformasi
(PBR) di Rawamangun, Jakarta, Selasa (23/3).
"Jangan takut panas. Kader PBR harus kuat!" ujar juru kampanye yang juga calon anggota
legislatif PBR.
Dia sih enggak panas, wong nongkrong di panggung, berkemeja lengan panjang,
lengkap dengan topi koboinya. Meski seruan itu diteriakkan berulang-ulang,
massa PBR tetap enggan turun karena teriknya panas Matahari siang.
Namun, begitu penyanyi dangdut dengan balutan baju hitam ketat memegang mikrofon dan mengajak bergoyang,
massa PBR lantas turun berkerumun di sekitar panggung.
"Panas memang. Tetapi, kalau sambil goyang dan hati senang, panasnya hilang," ujar Nurdin (25).
Tariik... Mang...!
inu
kampanye bersih
ADMIN (22) terduduk lemas di mushala Gelanggang Olahraga Tanjung Duren, Jakarta. Perasaannya kontras dengan massa partai politik yang tiba-tiba datang membeludak memenuhi GOR di lingkungan padat penduduk tersebut. Sambil membenahi alas tidurnya di mushala itu, Admin yang tampak lelah memandang ratusan orang yang tampak gembira meneriakkan yel partai mereka. "Kerja keras lagi deh nanti," ujarnya.
Admin bersama kedua orangtuanya, Nasdaud dan Sukimah, dan seorang saudaranya telah bertahun-tahun menjaga dan membersihkan GOR yang berisi tiga lapangan bulu tangkis tersebut. "Selain menyapu dan mengepel, kami merangkap jadi satpam. Saya sendiri bersama saudara saya tinggal di GOR. Sementara bapak dan ibu tinggal di bedeng di dekat GOR," ujar Admin.
Sementara kampanye berjalan ingar-bingar dan memekakkan telinga, Admin asyik menunggu di kios minuman dan rokok di depan GOR. "Saya baru bisa menikmati kalau ada musik dangdutnya. Selebihnya saya tidak tahu. Pusing denger pidato," ujarnya.
Tidak lama kemudian, ketika pembawa acara kampanye memanggil penyanyi dangdut untuk tampil ke atas panggung, raut wajah Admin terlihat berubah. Sambil menikmati alunan musik, Admin menggandeng tangan anaknya dan menggoyang-goyangkannya. "Lumayan, ada hiburan sebelum kerja keras membersihkan sampah," ujarnya.
Kampanye usai. Selebihnya adalah sampah berserakan di seluruh ruangan GOR. Semuanya seperti cerminan sesungguhnya saat ini, ingar-bingar elite politik berkampanye dan selebihnya adalah janji-janji yang tak lebih dari "sampah" mereka.
Admin yang menjaga dan bertugas membersihkannya bersama bapak, ibu, dan saudaranya itu tak membuang waktu. Dia bersama anaknya bergegas mencari sapu dan tempat sampah untuk membersihkan GOR. Bapak dan ibunya juga langsung membongkar panggung kecil yang ditinggalkan juru kampanye. "Bagus kalau ada kampanye di sini tanpa meninggalkan sampah," ujar lelaki yang telah bekerja di GOR sejak sembilan tahun lalu itu.
"Kalau hanya sampah kering tidak terlalu susah membersihkannya. Yang sering terjadi adalah sampah makanan dan minuman yang menempel di lantai atau poster yang ditempel di sekeliling tembok. Selain susah dibersihkan, biasanya sampah itu meninggalkan bekas di lantai kayu atau di tembok," kata Nasdaud.
Untuk hari Minggu (21/3) lalu, petani penggarap asal Banjarnegara, Jawa Tengah, ini sedikit terhibur di sela-sela tugasnya lantaran mendapat tips sebesar Rp 100.000 untuk mereka berempat dari panitia kampanye. Namun, dua kali kampanye sebelumnya yang meninggalkan sampah menggunung, sepeser pun tidak mereka terima. "Padahal, dua partai itu partai besar pada zaman Orde Baru," ujarnya kecut.
Keluhan ketidakpedulian massa kampanye dan panitia penyelenggara dengan meninggalkan timbunan sampah di arena kampanye disampaikan juga oleh penjaga kebersihan GOR Bulungan. Berusaha menyadarkan massa kampanye, di depan pintu gerbang GOR yang terletak di kawasan Blok M ini ditulisi pengumuman: "Kampanye yang sukses adalah kampanye yang tanpa meninggalkan sampah".
Akan tetapi, pengumuman itu tenggelam dalam janji-janji gombal para jurkam. Dan, sampah pun tetap berserakan, tak terbersihkan, sama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang juga tak bisa terbersihkan dari negeri ini....
inu
Admin bersama kedua orangtuanya, Nasdaud dan Sukimah, dan seorang saudaranya telah bertahun-tahun menjaga dan membersihkan GOR yang berisi tiga lapangan bulu tangkis tersebut. "Selain menyapu dan mengepel, kami merangkap jadi satpam. Saya sendiri bersama saudara saya tinggal di GOR. Sementara bapak dan ibu tinggal di bedeng di dekat GOR," ujar Admin.
Sementara kampanye berjalan ingar-bingar dan memekakkan telinga, Admin asyik menunggu di kios minuman dan rokok di depan GOR. "Saya baru bisa menikmati kalau ada musik dangdutnya. Selebihnya saya tidak tahu. Pusing denger pidato," ujarnya.
Tidak lama kemudian, ketika pembawa acara kampanye memanggil penyanyi dangdut untuk tampil ke atas panggung, raut wajah Admin terlihat berubah. Sambil menikmati alunan musik, Admin menggandeng tangan anaknya dan menggoyang-goyangkannya. "Lumayan, ada hiburan sebelum kerja keras membersihkan sampah," ujarnya.
Kampanye usai. Selebihnya adalah sampah berserakan di seluruh ruangan GOR. Semuanya seperti cerminan sesungguhnya saat ini, ingar-bingar elite politik berkampanye dan selebihnya adalah janji-janji yang tak lebih dari "sampah" mereka.
Admin yang menjaga dan bertugas membersihkannya bersama bapak, ibu, dan saudaranya itu tak membuang waktu. Dia bersama anaknya bergegas mencari sapu dan tempat sampah untuk membersihkan GOR. Bapak dan ibunya juga langsung membongkar panggung kecil yang ditinggalkan juru kampanye. "Bagus kalau ada kampanye di sini tanpa meninggalkan sampah," ujar lelaki yang telah bekerja di GOR sejak sembilan tahun lalu itu.
"Kalau hanya sampah kering tidak terlalu susah membersihkannya. Yang sering terjadi adalah sampah makanan dan minuman yang menempel di lantai atau poster yang ditempel di sekeliling tembok. Selain susah dibersihkan, biasanya sampah itu meninggalkan bekas di lantai kayu atau di tembok," kata Nasdaud.
Untuk hari Minggu (21/3) lalu, petani penggarap asal Banjarnegara, Jawa Tengah, ini sedikit terhibur di sela-sela tugasnya lantaran mendapat tips sebesar Rp 100.000 untuk mereka berempat dari panitia kampanye. Namun, dua kali kampanye sebelumnya yang meninggalkan sampah menggunung, sepeser pun tidak mereka terima. "Padahal, dua partai itu partai besar pada zaman Orde Baru," ujarnya kecut.
Keluhan ketidakpedulian massa kampanye dan panitia penyelenggara dengan meninggalkan timbunan sampah di arena kampanye disampaikan juga oleh penjaga kebersihan GOR Bulungan. Berusaha menyadarkan massa kampanye, di depan pintu gerbang GOR yang terletak di kawasan Blok M ini ditulisi pengumuman: "Kampanye yang sukses adalah kampanye yang tanpa meninggalkan sampah".
Akan tetapi, pengumuman itu tenggelam dalam janji-janji gombal para jurkam. Dan, sampah pun tetap berserakan, tak terbersihkan, sama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang juga tak bisa terbersihkan dari negeri ini....
inu
Thursday, March 6, 2008
tarlin
JANGANKAN rakyat kebanyakan, mereka yang agak pinter dan tinggal di perkotaan pun masih banyak yang kebingungan bagaimana caranya mencoblod di hari ekskusi, pemilihan umum, 5 April mendatang. Apalagi para elit parpol bisanya membodohi rakyat, di iklan-iklan kampanye cuma nyuruh coblos gambar partainya.
Maklum, iklannya memang semua mirip iklan di jaman Orde Baru. Semua dilakukan, asal kekuasaan tetap di tangan.
Untuk mengurangi kebingungan itu, akhir pekan lalu, di Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, diadakan sosialisasi cara pencoblosan. Rakyat umumnya masih bingung piye carane nyoblos pemilu masa kini.
Mbak Parlin (67) bukan cuma bingung, tapi takut salah pilih. Lha, kalau ternyata pilihannya nanti tetap korup dan tetep bikin rakyat sengsara bagaimana? Mbah Parlin pun ikut sosialisasi. Namanya juga sosialisasi, alat peraga yang digunakan adalah alat peraga boongan.
Seluruh gambar partai disamarkan dengan nama buah-buahan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Mungkin karena tidak dijelaskan sebelumnya bahwa surat suara hanya rekayasa atau memang tidak dijelaskan, saat membuka surat suara untuk pemilihan anggota DPD, Mbah Tarlin, tampak kebingungan.
Dengan keinginan besar ingin memilih GKR Hemas (istri Sultan Hamengku Buwono X) yang menjadi idolanya. "Ndi gambare Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kok ra ono gambare?" (Mana GKR Hemas, kok tidak ada gambarnya?)," ujar Mbah Tarlin.
Mendengar celetukan yang keluar dari kepanikan ini puluhan warga tertawa geli. Mereka pun berusaha menerangkan kepada Mbah Tarlin bahwa surat suara yang dipakai adalah surat suara rekayasa untuk keperluan sosialisasi saja. Mbah Tarlin pun manggut-manggut sambil tekun mendengarkan penjelasan, yang masih juga membingungkan?
inu
Maklum, iklannya memang semua mirip iklan di jaman Orde Baru. Semua dilakukan, asal kekuasaan tetap di tangan.
Untuk mengurangi kebingungan itu, akhir pekan lalu, di Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, diadakan sosialisasi cara pencoblosan. Rakyat umumnya masih bingung piye carane nyoblos pemilu masa kini.
Mbak Parlin (67) bukan cuma bingung, tapi takut salah pilih. Lha, kalau ternyata pilihannya nanti tetap korup dan tetep bikin rakyat sengsara bagaimana? Mbah Parlin pun ikut sosialisasi. Namanya juga sosialisasi, alat peraga yang digunakan adalah alat peraga boongan.
Seluruh gambar partai disamarkan dengan nama buah-buahan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Mungkin karena tidak dijelaskan sebelumnya bahwa surat suara hanya rekayasa atau memang tidak dijelaskan, saat membuka surat suara untuk pemilihan anggota DPD, Mbah Tarlin, tampak kebingungan.
Dengan keinginan besar ingin memilih GKR Hemas (istri Sultan Hamengku Buwono X) yang menjadi idolanya. "Ndi gambare Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kok ra ono gambare?" (Mana GKR Hemas, kok tidak ada gambarnya?)," ujar Mbah Tarlin.
Mendengar celetukan yang keluar dari kepanikan ini puluhan warga tertawa geli. Mereka pun berusaha menerangkan kepada Mbah Tarlin bahwa surat suara yang dipakai adalah surat suara rekayasa untuk keperluan sosialisasi saja. Mbah Tarlin pun manggut-manggut sambil tekun mendengarkan penjelasan, yang masih juga membingungkan?
inu
transisi
TRANSISI menuju demokrasi yang sedang kita jalani selama lima tahun belakangan ini, selain menumbuhkan harapan akan perubahan, juga menyuburkan kecemasan akan potensi kegagalannya. Ketika kita sepakat melakukan reformasi, sebetulnya kita ingin berpindah secara kualitatif dari satu orde yang korup, otoriter, dan antidemokrasi menuju orde yang bersih dan demokratis.
Namun, kita kini menyadari apa yang kita sebut sebagai reformasi bukanlah perpindahan kualitatif seperti yang diharapkan. Bahkan sejumlah kalangan mengatakan, selama lima tahun terakhir ini tidak ada orde dalam arti tatanan yang lebih baik. Yang ada adalah bablasan atau kelanjutan orde sebelumnya. Inilah awal dari seluruh kecemasan kita.
Karena, yang terjadi selama reformasi bukanlah perpindahan secara kualitatif dan lebih merupakan kelanjutan orde sebelumnya. Kebebasan dalam bentuk terbukanya ruang politik melalui Pemilu 2004 itu dinikmati juga oleh mereka yang selama ini kerjanya "merampok" negara juga dinikmati kaum oportunis.
KITA saksikan eforia politik berlebihan yang muncul setelah tumbangnya Soeharto melemahkan civil society yang sebelumnya bersatu. Kini kebebasan politik yang muncul pada masa transisi demokrasi justru telah melemahkan civil society dan juga aktor di dalamnya.
Saat rezim otoriter Orde Baru tumbang dengan lengsernya Soeharto, fokus kehidupan politik bergeser dari perjuangan menjadi tindakan terpencar dan sendiri-sendiri. Tanpa bisa dihindari, gerakan demokratisasi yang mendasarkan diri pada isu tunggal anti-otoritarianisme dengan sendirinya kehilangan keutamaan dan menjadi redup setelah musuh bersama itu tumbang.
Pada saat yang sama, banyak kalangan lantas memutar haluan. Kepentingan dan pertimbangan keuntungan pribadi lebih mengemuka daripada memikirkan memajukan demokrasi. Masa depan cerah masa transisi menuju demokrasi segera luntur, dan front koalisi besar civil society yang semula bersatu menentang kekuasaan otoriter porak poranda.
Civil society semakin lemah ditinggalkan sebagian besar pendukungnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mewujudkan demokrasi lebih efektif dengan cara menjadi partisan partai politik atau birokrat daripada menjadi kekuatan oposisi yang bersatu di luar panggung. Nilai demokrasi kini pindah dari civil society ke panggung politik dan diperebutkan politisi yang semula bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Latar belakang dan identitas komunal kembali menjadi ikatan untuk perebutan nilai demokrasi yang diartikan tidak lebih dari kekuasaan dan uang.
Identitas komunal memang tidak pernah lepas mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Sah-sah saja mereka menghidupi latar belakang identitas komunal tertentu mengukuhkan identitas komunalnya melalui institusi politik untuk alasan mulia memajukan demokrasi. Namun, dalam sejarahnya, identitas komunal menjadi kekuatan yang merusak kebebasan ketika dipaksakan kehadirannya. Demokrasi terpimpin dengan jargon nasionalis, agama, dan komunis terbukti telah menjadi perusak kebebasan.
Identitas komunal yang seharusnya muncul dari masyarakat menjadi unsur perusak ketika sistem (negara) menjadi faktor utama yang memaksa. Ketika 32 tahun Orde Baru dan Soeharto berkuasa, identitas komunal secara sistematis subur ditumbuhkan dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Pada masa itu, negara menjadi kekuatan perusak dan pembiadab terbesar karena dibangun dalam sistem yang salah dan dijalankan oleh orang yang salah secara salah.
Sebenarnya, negara berpotensi menjadi kekuatan pemberadab terbesar, yaitu jika dibangun dalam sistem yang benar dan dijalankan oleh orang-orang benar secara benar. Kita sepakat, terlepas dari kelelahan dan ketidakpastian, sistem demokrasi tetaplah menjadi sistem terbaik untuk membangun negara sebagai kekuatan pemberadab. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai sistem politik yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat dan dijalankan melalui rasionalitas politik saling kontrol di antara tiga pilarnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun, pemaknaan secara sosiologis mengenai demokrasi perlu ditekankan agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit. Secara sosiologis, demokrasi dapat dimaknai sebagai proses politik yang bukan hanya bertumpu pada kedaulatan rakyat, tetapi bertumpu pada keadilan dan upaya transformatif.
Kalau hanya dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, terlebih secara sempit, seperti yang kita lihat saat ini, mereka yang berkutat dalam dunia politik hanya bicara soal nomor urut. Oleh mereka, pemilu hanya dilihat sebagai sarana mencapai uang dan kekuasaan, bukan sebagai sarana membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial dan transformatif.
Dalam arti ini, peran negara tidaklah dominan, tetapi sebatas sebagai penjamin adanya kesetaraan dan keadilan politik bagi setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, dan agama, atau dengan kata lain inklusif.
POLITIK asumsinya adalah sekular. Tidak ada kebenaran yang dibekukan, dibakukan, atau dipermanenkan. Kebenaran yang telah disepakati bersama secara periodik lima tahunan diadu lagi untuk kemudian dicari dan ditemukan untuk dihidupi bersama. Politik adalah sekular, bukan dalam arti anti-agama, tetapi dalam arti semua orang punya kesempatan, setiap klaim kebenaran punya ruang untuk kemudian naik dan muncul mewarnai. Ada kontestasi di situ.
Karenanya, adalah sah mereka, yang semula bersatu dalam nama civil society dan kini terserak dan kerap berlawanan atas nama perebutan kekuasaan, berdiri dalam identitas komunal yang lebih memberi rasa aman di tengah kecemasan dan ketidakpastian transisi. Pluralisme adalah tuntutan demokrasi. Namun, dimungkinkannya kebenaran yang beragam hidup dalam demokrasi dengan membuat representatif politik atasnya secara vertikal atas dasar apa saja tidak cukup untuk menyatakan adanya pluralisme.
Pluralisme dapat muncul jika dimungkinkan adanya overlapping consensus. Menurut John Rawls, overlapping consensus adalah kesepakatan yang saling meliputi tentang prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penataan kehidupan masyarakat yang adil (Rawls, John, 1993, Political Liberalism).
Munculnya partai politik dengan dasar identitas komunal bukan jaminan adanya pluralisme dalam demokrasi. Pluralisme sejati dalam demokrasi muncul ketika seseorang atau sebuah komunitas dapat keluar dari identitas komunalnya untuk mengakui dan mengikuti kebenaran yang ada di luar kebenaran komunalnya karena telah teruji secara rasional lintas subyek dan komunitas (intersubyektif).
Di Indonesia yang sangat pluralistis, situasi overlapping consensus belum sungguh-sungguh terjadi. Untuk mewujudkan demokrasi di tengah pluralisme identitas komunal dengan klaim kebenaran masing-masing, situasi overlapping consensus harus tumbuh dengan adanya jaminan hukum dan rasa aman saat seseorang dan komunitas berada di luar identitas komunalnya.
Secara primitif, rasa aman memang diberikan komunitas atas dasar identitas komunal. Akan tetapi, dalam negara modern, rasa aman sejatinya harus ditumbuhkan dan diberikan melalui hukum dan perangkatnya. Namun, kesulitannya, kadang kala dan kerap kali kita enggan dan ragu untuk keluar dari mentalitas komunal yang memberi rasa aman dan perlindungan secara primitif.
inu
Namun, kita kini menyadari apa yang kita sebut sebagai reformasi bukanlah perpindahan kualitatif seperti yang diharapkan. Bahkan sejumlah kalangan mengatakan, selama lima tahun terakhir ini tidak ada orde dalam arti tatanan yang lebih baik. Yang ada adalah bablasan atau kelanjutan orde sebelumnya. Inilah awal dari seluruh kecemasan kita.
Karena, yang terjadi selama reformasi bukanlah perpindahan secara kualitatif dan lebih merupakan kelanjutan orde sebelumnya. Kebebasan dalam bentuk terbukanya ruang politik melalui Pemilu 2004 itu dinikmati juga oleh mereka yang selama ini kerjanya "merampok" negara juga dinikmati kaum oportunis.
KITA saksikan eforia politik berlebihan yang muncul setelah tumbangnya Soeharto melemahkan civil society yang sebelumnya bersatu. Kini kebebasan politik yang muncul pada masa transisi demokrasi justru telah melemahkan civil society dan juga aktor di dalamnya.
Saat rezim otoriter Orde Baru tumbang dengan lengsernya Soeharto, fokus kehidupan politik bergeser dari perjuangan menjadi tindakan terpencar dan sendiri-sendiri. Tanpa bisa dihindari, gerakan demokratisasi yang mendasarkan diri pada isu tunggal anti-otoritarianisme dengan sendirinya kehilangan keutamaan dan menjadi redup setelah musuh bersama itu tumbang.
Pada saat yang sama, banyak kalangan lantas memutar haluan. Kepentingan dan pertimbangan keuntungan pribadi lebih mengemuka daripada memikirkan memajukan demokrasi. Masa depan cerah masa transisi menuju demokrasi segera luntur, dan front koalisi besar civil society yang semula bersatu menentang kekuasaan otoriter porak poranda.
Civil society semakin lemah ditinggalkan sebagian besar pendukungnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mewujudkan demokrasi lebih efektif dengan cara menjadi partisan partai politik atau birokrat daripada menjadi kekuatan oposisi yang bersatu di luar panggung. Nilai demokrasi kini pindah dari civil society ke panggung politik dan diperebutkan politisi yang semula bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Latar belakang dan identitas komunal kembali menjadi ikatan untuk perebutan nilai demokrasi yang diartikan tidak lebih dari kekuasaan dan uang.
Identitas komunal memang tidak pernah lepas mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Sah-sah saja mereka menghidupi latar belakang identitas komunal tertentu mengukuhkan identitas komunalnya melalui institusi politik untuk alasan mulia memajukan demokrasi. Namun, dalam sejarahnya, identitas komunal menjadi kekuatan yang merusak kebebasan ketika dipaksakan kehadirannya. Demokrasi terpimpin dengan jargon nasionalis, agama, dan komunis terbukti telah menjadi perusak kebebasan.
Identitas komunal yang seharusnya muncul dari masyarakat menjadi unsur perusak ketika sistem (negara) menjadi faktor utama yang memaksa. Ketika 32 tahun Orde Baru dan Soeharto berkuasa, identitas komunal secara sistematis subur ditumbuhkan dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Pada masa itu, negara menjadi kekuatan perusak dan pembiadab terbesar karena dibangun dalam sistem yang salah dan dijalankan oleh orang yang salah secara salah.
Sebenarnya, negara berpotensi menjadi kekuatan pemberadab terbesar, yaitu jika dibangun dalam sistem yang benar dan dijalankan oleh orang-orang benar secara benar. Kita sepakat, terlepas dari kelelahan dan ketidakpastian, sistem demokrasi tetaplah menjadi sistem terbaik untuk membangun negara sebagai kekuatan pemberadab. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai sistem politik yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat dan dijalankan melalui rasionalitas politik saling kontrol di antara tiga pilarnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun, pemaknaan secara sosiologis mengenai demokrasi perlu ditekankan agar tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit. Secara sosiologis, demokrasi dapat dimaknai sebagai proses politik yang bukan hanya bertumpu pada kedaulatan rakyat, tetapi bertumpu pada keadilan dan upaya transformatif.
Kalau hanya dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, terlebih secara sempit, seperti yang kita lihat saat ini, mereka yang berkutat dalam dunia politik hanya bicara soal nomor urut. Oleh mereka, pemilu hanya dilihat sebagai sarana mencapai uang dan kekuasaan, bukan sebagai sarana membentuk masyarakat yang berkeadilan sosial dan transformatif.
Dalam arti ini, peran negara tidaklah dominan, tetapi sebatas sebagai penjamin adanya kesetaraan dan keadilan politik bagi setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, dan agama, atau dengan kata lain inklusif.
POLITIK asumsinya adalah sekular. Tidak ada kebenaran yang dibekukan, dibakukan, atau dipermanenkan. Kebenaran yang telah disepakati bersama secara periodik lima tahunan diadu lagi untuk kemudian dicari dan ditemukan untuk dihidupi bersama. Politik adalah sekular, bukan dalam arti anti-agama, tetapi dalam arti semua orang punya kesempatan, setiap klaim kebenaran punya ruang untuk kemudian naik dan muncul mewarnai. Ada kontestasi di situ.
Karenanya, adalah sah mereka, yang semula bersatu dalam nama civil society dan kini terserak dan kerap berlawanan atas nama perebutan kekuasaan, berdiri dalam identitas komunal yang lebih memberi rasa aman di tengah kecemasan dan ketidakpastian transisi. Pluralisme adalah tuntutan demokrasi. Namun, dimungkinkannya kebenaran yang beragam hidup dalam demokrasi dengan membuat representatif politik atasnya secara vertikal atas dasar apa saja tidak cukup untuk menyatakan adanya pluralisme.
Pluralisme dapat muncul jika dimungkinkan adanya overlapping consensus. Menurut John Rawls, overlapping consensus adalah kesepakatan yang saling meliputi tentang prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penataan kehidupan masyarakat yang adil (Rawls, John, 1993, Political Liberalism).
Munculnya partai politik dengan dasar identitas komunal bukan jaminan adanya pluralisme dalam demokrasi. Pluralisme sejati dalam demokrasi muncul ketika seseorang atau sebuah komunitas dapat keluar dari identitas komunalnya untuk mengakui dan mengikuti kebenaran yang ada di luar kebenaran komunalnya karena telah teruji secara rasional lintas subyek dan komunitas (intersubyektif).
Di Indonesia yang sangat pluralistis, situasi overlapping consensus belum sungguh-sungguh terjadi. Untuk mewujudkan demokrasi di tengah pluralisme identitas komunal dengan klaim kebenaran masing-masing, situasi overlapping consensus harus tumbuh dengan adanya jaminan hukum dan rasa aman saat seseorang dan komunitas berada di luar identitas komunalnya.
Secara primitif, rasa aman memang diberikan komunitas atas dasar identitas komunal. Akan tetapi, dalam negara modern, rasa aman sejatinya harus ditumbuhkan dan diberikan melalui hukum dan perangkatnya. Namun, kesulitannya, kadang kala dan kerap kali kita enggan dan ragu untuk keluar dari mentalitas komunal yang memberi rasa aman dan perlindungan secara primitif.
inu
ci...il
KEGALAUAN dan kegelisahan menyaksikan kehidupan politik yang menjemukan dan tanpa arah membangkitkan Sjahrir untuk menggagas dan mengusahakan sebuah Indonesia Baru. Perhimpunan politik dengan nama Perhimpunan Indonesia Baru kemudian dideklarasikan di Jakarta, 22 Maret 2001.
Pada mulanya adalah keinginan untuk menyaksikan sebuah kehidupan politik yang sehat, bersih, dan dinamis. Reformasi adalah spirit yang kita tebarkan bersama dengan satu maksud: membangun sebuah Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan majemuk.
Tumbangnya Orde Baru disambut gembira dengan harapan dan keinginan meninggalkan sepenuhnya seluruh kebudayaan politiknya, yaitu otoriter, nepotis, dan koruptif. Reformasi telah menumbuhkan harapan perbaikan. "Akan tetapi, semakin lama kami menemukan kenyataan yang menjemukan. Kehidupan politik makin hari makin tanpa arah. Persaingan antar-elite berlangsung tanpa kontribusi bagi pelembagaan demokrasi," ujar Sjahrir dalam deklarasi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB).
Membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menjadikan Partai PIB sebagai partai politik (parpol). Di Hotel Indonesia, 23 September 2003, Partai PIB dideklarasikan. Sekadar mengumpat dan berdiam diri adalah sikap bodoh yang sempurna. Sekadar apatis dan frustrasi adalah sama dengan membiarkan masa depan ditawan oleh kebodohan politik masa kini. Sesuatu harus dilakukan.
Disesaki sosok pemikir seperti Sjahrir, Partai PIB dengan tegas menggariskan ideologinya, yaitu akal sehat. Memperdalam pengetahuan tentang partai yang telanjur identik dengan Sjahrir ini, berikut wawancara dengan Sekjen Partai PIB Laksamana Madya (Pur) Sumitro di kantor Partai PIB yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (4/3).
Apa yang mendasari lahirnya Partai PIB?
Jelas karena kegalauan terhadap kondisi yang berkembang sesudah reformasi. Tampaknya yang menjadi harapan kami adalah perbaikan dari keterpurukan tidak muncul. Bahkan, kebijakan dan perilaku elite eksekutif, yudikatif, dan legislatif tak memberikan harapan yang menggembirakan. Kegalauan ini menumbuhkan idealisme dan semangat. Selama ini mereka yang punya idealisme dan konsep hanya didengar seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu bibitnya Partai PIB. Setelah dirasa mempunyai akar yang cukup kuat, dibentuklah Partai PIB.
Apa yang ditawarkan partai?
Dari namanya sudah jelas, Partai PIB menawarkan Indonesia baru yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dalam upaya itu, ada prinsip awal yang menjadi landasan Partai PIB, yaitu keadilan, demokrasi, dan kemajemukan. Tiga hal itu adalah landasan utama Partai PIB. Keadilan dalam tatanan kehidupan. Demokratis di mana hak semua warga di hadapan hukum sama. Majemuk di mana menghargai dan memberi tempat pada perbedaan. Semua dihargai eksistensinya.
Yang akan dikerjakan dengan konsep ideal itu?
Mempraktikkan politik yang bersih. Politik dalam pengertian seluruh penyelenggaraan tata kenegaraan. Politik yang tidak bersih inilah yang tampaknya menjadi pemicu segala kekacauan di Indonesia. Kami memulai dengan tekad dan semangat untuk memelopori etika politik sederhana. Siapa pun yang duduk di jabatan-jabatan politik haruslah menjadi lebih miskin di akhir masa jabatannya. Sangat ekstrem memang. Siapa pun harus menjadi miskin di akhir masa jabatannya.
Apa siap dan tidak berlawanan dengan tren orang masuk parpol untuk mengangkat derajat ekonominya?
Apakah Pak Sjahrir siap? Apakah saya siap? Sebagai sebuah organisasi saya tak melihat tidak siap. Partai PIB juga mengambil sumber daya manusia Indonesia yang sudah terkontaminasi tren itu. Tetapi, sebagai Sekjen Partai PIB saya siap. Ini yang membedakan kami dengan parpol lain. Kalau tidak berbeda dengan parpol lama, ngapain saya di sini. Ikut partai lama saya sudah pasti dapat nomor di mana organisasinya sudah tertata. Ini bagian dari etika politik yang kami ingin usung.
Untuk menegakkan etika politik itu, kami bekerja keras menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kita selama ini terpuruk di semua bidang kehidupan karena ekonomi dan lapangan kerja sangat kurang. Keterpurukan moral disebabkan pengangguran. Tengoklah, bahkan yang jual shabu-shabu saat ini adalah kalangan bawah dan ibu-ibu. Kenapa? Soalnya mau gimana lagi cari duit. Ini pembenaran mereka. Moral terpuruk karena masalah perut. Ini terjadi di panggung politik.
Langkah riil apa yang akan ditempuh Partai PIB untuk menegakkan etika politik?
Kami menolak bantuan pemerintah kepada parpol. Bantuan itu menyakitkan hati rakyat karena tidak karuan penggunaan uang hasil pajak itu. Bayangkan, saya rakyat yang mendapati bahwa partai yang selama ini ada hanya menipu saya. Apa pertanggungjawabannya kepada rakyat? Tidak ada sama sekali audit untuk apa uang itu? Kami menolak dana yang dikumpulkan pemerintah dari rakyat. Kami minta sumbangan dana kepada rakyat melalui sumbangan anggota. Tidak akan menghamburkan uang pemerintah untuk parpol. Kami tegas menolak. Saya berpikir sebagai rakyat. Saya orang partai. Partai, menurut saya, harus jujur dan amanah. Amanah artinya sesuai dengan suara dan pikiran rakyat.
Dengan program itu, apa yang dilakukan agar Partai PIB mendapat dukungan?
Ada beberapa faktor yang membuat rakyat menentukan pilihannya. Saat ini rakyat tak lagi percaya kepada parpol. Tahun 1999 rakyat punya harapan kepada partai selain Golkar. Semuanya dibantu rakyat kecuali Golkar. Sekarang rakyat berpikir, parpol tidak peduli. Akibatnya, rakyat bertanya apakah partai baru lebih baik? Dengan pemikiran ini kita harus berjuang menarik simpati rakyat. Tetapi, simpati kepada partai baru itu kami yakin ada. Rakyat sudah tahu program, visi, dan misi semua partai itu bagus.
Kami datang menawarkan sesuatu yang lain. Pertama tokoh atau Partai PIB dikenal sebagai partai pemikir. Ketokohan Sjahrir sebagai ekonom cukup terpercaya. Kami mempraktikkan etika politik yang bersih dan tidak mau menerima batuan pemerintah. Hal-hal ini akan kami eksploitasi supaya menjadi perhatian rakyat banyak. Tokoh yang kami ajukan jangan sampai jadi sandungan. Saat ini kami berupaya menyosialisasikan hal itu kepada rakyat calon pemilih. Tetapi, pemilihan nama Indonesia baru itu sudah memberikan sosialisasi pemahaman.
Rakyat melihat parpol dengan sinis. Masih ada harapan mendapatkan dukungan?
Masih. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang sudah menentukan pilihan akan berubah dalam Pemilu 2004. Memang menurut survei, 30-40 persen calon pemilih kita belum menentukan pilihannya. Apa yang bingung itu segmen pesantren, perkotaan, atau pedesaan belum terpetakan dengan jelas. Namun, ada kantong- kantong pesantren yang mengarah kepada Partai PIB. Akan ada yang merasa tersinggung jika saya kemukakan pesantrennya. Tak tertutup kemungkinan kami masuk kantong-kantong berbasis agama. Kami intinya umum saja dan tidak bisa mengklaim. Tetapi, ada salah satu partai yang menyatakan prediksi kira-kira kelompok Tionghoa terambil oleh Partai PIB.
Apakah menggarap ke kelompok yang terabaikan?
Persis. Seperti yang kami lakukan untuk menggarap rakyat miskin kota. Kami tidak main-main untuk itu. Kepada para guru, kami juga menaruh perhatian dengan hadir dalam rapat nasionalnya.
Diprediksikan, pemilih tidak akan beranjak dari partai lama meskipun kecewa. Secara realistis bagaimana prediksi perolehan suara Partai PIB?
Prediksi tersebut barangkali tidak salah dan memang banyak benarnya. Melihat data umum, tujuh partai besar dalam Pemilu 1999 mendapat 92 persen suara. Delapan persen suara diambil partai-partai lain. Dengan pemikiran rakyat yang sudah berubah, saya perkirakan partai besar akan mengalami penurunan perolehan suaranya.
Seberapa penurunannya?
Kalau turun tidak akan drastis. Jika dulu 92 persen, sekarang mungkin 85 persen mereka masih dapat. Sisa 15 persen itulah yang diperebutkan partai baru. Kalau diterjemahkan, 15 persen itu sekitar 80 kursi di DPR. Kalau partai baru dapat menyajikan yang baik kepada rakyat, tidak tertutup kemungkinan untuk mendapat 30 kursi. Kuncinya di partai itu sendiri. Kalau dapat 30 kursi saja itu sudah sangat berarti bagi kami.
Tidak terlalu muluk memang. Namun, itulah yang kini dilakukan dan realistis diharapkan partai berlambang senjata cakra ini. Benar apa yang dikemukakan Sjahrir saat mengutip peribahasa Cina: Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin.
inu
Pada mulanya adalah keinginan untuk menyaksikan sebuah kehidupan politik yang sehat, bersih, dan dinamis. Reformasi adalah spirit yang kita tebarkan bersama dengan satu maksud: membangun sebuah Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan majemuk.
Tumbangnya Orde Baru disambut gembira dengan harapan dan keinginan meninggalkan sepenuhnya seluruh kebudayaan politiknya, yaitu otoriter, nepotis, dan koruptif. Reformasi telah menumbuhkan harapan perbaikan. "Akan tetapi, semakin lama kami menemukan kenyataan yang menjemukan. Kehidupan politik makin hari makin tanpa arah. Persaingan antar-elite berlangsung tanpa kontribusi bagi pelembagaan demokrasi," ujar Sjahrir dalam deklarasi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB).
Membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menjadikan Partai PIB sebagai partai politik (parpol). Di Hotel Indonesia, 23 September 2003, Partai PIB dideklarasikan. Sekadar mengumpat dan berdiam diri adalah sikap bodoh yang sempurna. Sekadar apatis dan frustrasi adalah sama dengan membiarkan masa depan ditawan oleh kebodohan politik masa kini. Sesuatu harus dilakukan.
Disesaki sosok pemikir seperti Sjahrir, Partai PIB dengan tegas menggariskan ideologinya, yaitu akal sehat. Memperdalam pengetahuan tentang partai yang telanjur identik dengan Sjahrir ini, berikut wawancara dengan Sekjen Partai PIB Laksamana Madya (Pur) Sumitro di kantor Partai PIB yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (4/3).
Apa yang mendasari lahirnya Partai PIB?
Jelas karena kegalauan terhadap kondisi yang berkembang sesudah reformasi. Tampaknya yang menjadi harapan kami adalah perbaikan dari keterpurukan tidak muncul. Bahkan, kebijakan dan perilaku elite eksekutif, yudikatif, dan legislatif tak memberikan harapan yang menggembirakan. Kegalauan ini menumbuhkan idealisme dan semangat. Selama ini mereka yang punya idealisme dan konsep hanya didengar seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu bibitnya Partai PIB. Setelah dirasa mempunyai akar yang cukup kuat, dibentuklah Partai PIB.
Apa yang ditawarkan partai?
Dari namanya sudah jelas, Partai PIB menawarkan Indonesia baru yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dalam upaya itu, ada prinsip awal yang menjadi landasan Partai PIB, yaitu keadilan, demokrasi, dan kemajemukan. Tiga hal itu adalah landasan utama Partai PIB. Keadilan dalam tatanan kehidupan. Demokratis di mana hak semua warga di hadapan hukum sama. Majemuk di mana menghargai dan memberi tempat pada perbedaan. Semua dihargai eksistensinya.
Yang akan dikerjakan dengan konsep ideal itu?
Mempraktikkan politik yang bersih. Politik dalam pengertian seluruh penyelenggaraan tata kenegaraan. Politik yang tidak bersih inilah yang tampaknya menjadi pemicu segala kekacauan di Indonesia. Kami memulai dengan tekad dan semangat untuk memelopori etika politik sederhana. Siapa pun yang duduk di jabatan-jabatan politik haruslah menjadi lebih miskin di akhir masa jabatannya. Sangat ekstrem memang. Siapa pun harus menjadi miskin di akhir masa jabatannya.
Apa siap dan tidak berlawanan dengan tren orang masuk parpol untuk mengangkat derajat ekonominya?
Apakah Pak Sjahrir siap? Apakah saya siap? Sebagai sebuah organisasi saya tak melihat tidak siap. Partai PIB juga mengambil sumber daya manusia Indonesia yang sudah terkontaminasi tren itu. Tetapi, sebagai Sekjen Partai PIB saya siap. Ini yang membedakan kami dengan parpol lain. Kalau tidak berbeda dengan parpol lama, ngapain saya di sini. Ikut partai lama saya sudah pasti dapat nomor di mana organisasinya sudah tertata. Ini bagian dari etika politik yang kami ingin usung.
Untuk menegakkan etika politik itu, kami bekerja keras menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kita selama ini terpuruk di semua bidang kehidupan karena ekonomi dan lapangan kerja sangat kurang. Keterpurukan moral disebabkan pengangguran. Tengoklah, bahkan yang jual shabu-shabu saat ini adalah kalangan bawah dan ibu-ibu. Kenapa? Soalnya mau gimana lagi cari duit. Ini pembenaran mereka. Moral terpuruk karena masalah perut. Ini terjadi di panggung politik.
Langkah riil apa yang akan ditempuh Partai PIB untuk menegakkan etika politik?
Kami menolak bantuan pemerintah kepada parpol. Bantuan itu menyakitkan hati rakyat karena tidak karuan penggunaan uang hasil pajak itu. Bayangkan, saya rakyat yang mendapati bahwa partai yang selama ini ada hanya menipu saya. Apa pertanggungjawabannya kepada rakyat? Tidak ada sama sekali audit untuk apa uang itu? Kami menolak dana yang dikumpulkan pemerintah dari rakyat. Kami minta sumbangan dana kepada rakyat melalui sumbangan anggota. Tidak akan menghamburkan uang pemerintah untuk parpol. Kami tegas menolak. Saya berpikir sebagai rakyat. Saya orang partai. Partai, menurut saya, harus jujur dan amanah. Amanah artinya sesuai dengan suara dan pikiran rakyat.
Dengan program itu, apa yang dilakukan agar Partai PIB mendapat dukungan?
Ada beberapa faktor yang membuat rakyat menentukan pilihannya. Saat ini rakyat tak lagi percaya kepada parpol. Tahun 1999 rakyat punya harapan kepada partai selain Golkar. Semuanya dibantu rakyat kecuali Golkar. Sekarang rakyat berpikir, parpol tidak peduli. Akibatnya, rakyat bertanya apakah partai baru lebih baik? Dengan pemikiran ini kita harus berjuang menarik simpati rakyat. Tetapi, simpati kepada partai baru itu kami yakin ada. Rakyat sudah tahu program, visi, dan misi semua partai itu bagus.
Kami datang menawarkan sesuatu yang lain. Pertama tokoh atau Partai PIB dikenal sebagai partai pemikir. Ketokohan Sjahrir sebagai ekonom cukup terpercaya. Kami mempraktikkan etika politik yang bersih dan tidak mau menerima batuan pemerintah. Hal-hal ini akan kami eksploitasi supaya menjadi perhatian rakyat banyak. Tokoh yang kami ajukan jangan sampai jadi sandungan. Saat ini kami berupaya menyosialisasikan hal itu kepada rakyat calon pemilih. Tetapi, pemilihan nama Indonesia baru itu sudah memberikan sosialisasi pemahaman.
Rakyat melihat parpol dengan sinis. Masih ada harapan mendapatkan dukungan?
Masih. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang sudah menentukan pilihan akan berubah dalam Pemilu 2004. Memang menurut survei, 30-40 persen calon pemilih kita belum menentukan pilihannya. Apa yang bingung itu segmen pesantren, perkotaan, atau pedesaan belum terpetakan dengan jelas. Namun, ada kantong- kantong pesantren yang mengarah kepada Partai PIB. Akan ada yang merasa tersinggung jika saya kemukakan pesantrennya. Tak tertutup kemungkinan kami masuk kantong-kantong berbasis agama. Kami intinya umum saja dan tidak bisa mengklaim. Tetapi, ada salah satu partai yang menyatakan prediksi kira-kira kelompok Tionghoa terambil oleh Partai PIB.
Apakah menggarap ke kelompok yang terabaikan?
Persis. Seperti yang kami lakukan untuk menggarap rakyat miskin kota. Kami tidak main-main untuk itu. Kepada para guru, kami juga menaruh perhatian dengan hadir dalam rapat nasionalnya.
Diprediksikan, pemilih tidak akan beranjak dari partai lama meskipun kecewa. Secara realistis bagaimana prediksi perolehan suara Partai PIB?
Prediksi tersebut barangkali tidak salah dan memang banyak benarnya. Melihat data umum, tujuh partai besar dalam Pemilu 1999 mendapat 92 persen suara. Delapan persen suara diambil partai-partai lain. Dengan pemikiran rakyat yang sudah berubah, saya perkirakan partai besar akan mengalami penurunan perolehan suaranya.
Seberapa penurunannya?
Kalau turun tidak akan drastis. Jika dulu 92 persen, sekarang mungkin 85 persen mereka masih dapat. Sisa 15 persen itulah yang diperebutkan partai baru. Kalau diterjemahkan, 15 persen itu sekitar 80 kursi di DPR. Kalau partai baru dapat menyajikan yang baik kepada rakyat, tidak tertutup kemungkinan untuk mendapat 30 kursi. Kuncinya di partai itu sendiri. Kalau dapat 30 kursi saja itu sudah sangat berarti bagi kami.
Tidak terlalu muluk memang. Namun, itulah yang kini dilakukan dan realistis diharapkan partai berlambang senjata cakra ini. Benar apa yang dikemukakan Sjahrir saat mengutip peribahasa Cina: Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin.
inu
Subscribe to:
Posts (Atom)
